imsitumeang

Posts Tagged ‘Reformasi’

Kapan Kita Kembali Bangkit?

In Uncategorized on f 28, 13 at 3:49 am

Dari masa ke masa semakin tinggi saja tuntutan untuk bangkit bersama. Keharusan untuk bangkit bersama antara lain untuk menjawab tantangan sekarang yang lebih kompleks ketimbang situasi 105 tahun yang lalu sewaktu Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Jelas sangat berbeda! Budi Utomo merupakan penggerak pertama kebangkitan Indonesia.

Tantangan terasa lebih rumit karena dewasa ini semangat bangkit bersama justru semakin mengendur di kalangan elit dan rakyat. Setelah 15 tahun era reformasi, terjadi degradasi militansi. Semangat gotong royong pun memudar. Konflik cenderung meningkat di kalangan elit dan rakyat. Semestinya raga makin sehat, elannya tidak lemah. Tapi, mengapa terjadi paradoks?

Jawaban sederhananya ialah kepemimpinan. Ibarat perumpamaan, kawanan singa jika dipimpin seekor domba akan merasa dirinya menjadi domba. Pemimpin mempengaruhi persepsi masyarakat. Pertarungan di kalangan elit tidak membuktikan budaya unggul kita yang mengandung kecerdasan dan pencerahan. Justru kegaduhan karena desakan kepentingan politisi dan partai. Tapi sang pemimpin hanya diam seribu bahasa.

Dalam situasi tersebut, posisi rakyat terjepit. Ternyata suara mereka hanya dibutuhkan ketika menjelang pemilu. Setelah pemilu, politisi dan partai kembali asyik dengan kepentingannya sendiri. Elit menjauhi rakyat. Kecenderungan kalangan elit dan rakyat memilih caranya masing-masing pertanda buruk dan bahaya karena tidak membentuk konsolidasi yang mendorong ke arah kemajuan dan berorientasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Kenyataan dewasa ini merupakan langkah mundur jika disandingkan dengan kekompakan generasi terdahulu yang memancang tonggak-tonggak besar seperti Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan (1945). Seharusnya kekompakan diperkuat dalam mengisi kemerdekaan. Semangat senasib seperjuangan yang lemah justru membuat upaya tersebut menjadi kedodoran.

Tentu harus diakui banyak pencapaian yang diraih selama 67 tahun kemerdekaan, tapi persoalan-persoalan serius seperti kebodohan, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan belum teratasi. Tantangannya bukan berkurang, melainkan bertambah karena upaya mengatasinya terhadang kasus-kasus korupsi yang massif dan sistematis. Persoalan-persoalan serius lainnya seperti penegakan hukum, membersihkan pengadilan, retribusi tanah atau agraria, pemberantasan narkotika, dan karut-marut kontrak pertambangan juga belum teratasi. Hanya berputar-putar di tempat. Banyak kasus diungkap, tapi tidak dituntaskan.

Selama sembilan tahun pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menaikkan angka kesenjangan, dari 0,34% (2008) ke 0,41% (2012). Padahal, dulu ketika awal reformasi nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 300 triliun. Kini tahun 2013, nilai APBN Rp 1.657 triliun. Tahun 2014 diperkirakan Rp 1900 triliun. Luar biasa!

Nilai sebanyak itu buat siapa? Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 bisa dijadikan pisau analisis betapa sulitnya kehidupan rakyat. Penghasilan perbulan mereka sangat lemah, karena kemampuan rakyat berbelanja hanya 15% berpenghasilan di atas Rp 1 juta perbulan, 30% antara Rp 500 ribu – 1 juta perbulan, dan 55% di bawah 500 ribu perbulan. Celakanya, total anggaran yang tidak terserap Rp 180 triliun selama tahun 2009-2012. Jadi, dana menganggur rata-rata Rp 42 triliun pertahun.

Yang mengherankan, sebagai salah satu penggerak perekonomian, sektor pertanian tahun 2012 hanya menyumbang 14,4% terhadap Gross Domestik Produk (GDP). Sektor yang menyerap 35,1% angkatan kerja ini (kedua setelah sektor jasa dan industri), merupakan penyedia pangan dan bahan baku industri, serta penyumbang penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk pertanian. Sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Tapi tidak dilakukan.

Pemerintahan Yudhoyono sesungguhnya memakai model manajemen pembangunan apa? Memihak siapa? Tahun 2005, ia memperkenalkan tiga pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu pro-growth (keberpihakan kepada pertumbuhan), pro-poor (keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan), dan pro-job (keberpihakan kepada peningkatan ketenagakerjaan). Kemudian, tahun 2007, ia menambahkan pro-environment (keberpihakan kepada kelestarian lingkungan).

Ia mengklaim, berbagai kebijakan pemerintah dilandaskan pada keempat pilar, yang sejatinya adalah sustainable growth with equity. Sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 27 Mei 2011, pemerintah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Yudhoyono bertekad mengimplementasikan masterplan ini dan memegang four tracks strategies: pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro- environment.

Tapi persoalan-persoalan serius tersebut tak serta merta cepat teratasi. Tahun depan, Presiden Yudhoyono tidak lagi menjadi Presiden, tapi rakyat tetap menjadi rakyat yang terkena kebijakannya sebagai Presiden. Harap-harap cemas menanti gebrakannya di satu tahun terakhir periode. Tapi haqqul yaqin, politik anggaran pemerintahannya tidak akan sungguh-sungguh memihak rakyat.

Degradasi militansi bisa saja suatu saat memunculkan ancaman. Dan, kita makin sulit kembali bangkit, berdiri, dan berlari bersama dalam melakukan perubahan, mengatasi persoalan, serta mengejar kemajuan bangsa dan negara. Suatu usaha kolektif yang berupa pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional harus sebagai pengukuh tekad. Tantangan dijawab oleh kegigihan perjuangan mengatasi persoalan-persoalan serius, bukan dibuktikan oleh rekayasa pencitraan.

Iklan

Agenda Reformasi Gagal

In Uncategorized on f 23, 12 at 10:48 am

Reformasi yang berusia 14 tahun bukan waktu yang singkat. Setelah Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998, banyak harapan Indonesia berubah total. Negeri subur, rakyat makmur. Tapi, pemimpin silih berganti di tampuk kekuasaan dari Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati Soekarnoputri, ke Susilo Bambang Yudhoyono reformasi tetap jalan di tempat.

Reformasi tidak menjadi obat mujarab perubahan bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Reformasi hanya sebatas impian. Yang terjadi terus menerus ialah sejumlah persoalan yang mirip masa Orde Baru. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap marak. Bahkan, sebagian pelakunya adalah mereka yang sekitar tahun 1998 gencar menentang Orde Baru yang mempraktikkan KKN.

Sejumlah kasus di akhir era Orde Baru, seperti kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998, penghilangan paksa orang tahun 1997-1998, serta kasus Universitas Trisakti dan Semanggi I-II, tak kunjung selesai. Pemerintah gagal menindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Para korban dan keluarganya tetap menderita.

Pemerintah tak kunjung memenuhi janjinya. Yudhoyono mulai mengalami krisis kepercayaan yang menjadi alasan pelengseran Soeharto. Pejabat di berbagai kementerian/lembaga; elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya. Nafsu serakah untuk berkuasa turun-temurun di lingkarannya mirip dinasti.

Masyarakat terheran-heran sekaligus pusing karena, antara lain, elit terlibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sekitar tahun 1998 gencar meneriakkan “reformasi”. Korupsi yang marak, karena dipraktikkan dalam jaringan lebih meluas dan merata. Hukum pilih kasih. Pisau hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

Pragmatisme makin terasa. Dulu Orde Reformasi mengoreksi Orde Baru karena mempraktikkan KKN ketika berkuasa. Sejumlah penguasan yang mantan aktivis dan penggerak reformasi justru makin serakah. Idealisme tidak lagi berbekas. Pikirannya hanya bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ketika pemilu, uang itu terpakai untuk membayar suara pemilih.

Pragmatisme itu mendorong praktik korupsi marak di kalangan politisi, tak terkecuali mereka yang berusia muda. Mungkin karena tidak sabar, melalui cara yang gampang mereka ingin cepat memiliki kekayaan dan kekuasaan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan itu terasa nikmat.

Mungkin juga karena frustrasi. Mereka menyadari bahwa praktik korupsi tetap marak. Pikirannya, ketimbang idealis tapi tangan tetap kosong alias kantong tidak berisi apa-apa, lebih baik ikut serta berkorupsi ria. Elite sibuk menyelamatkan diri atau golongannya ketimbang bangsa dan negara. Tidak aneh jika hampir saban waktu elit diduga, bahkan terbukti korupsi. Hukuman penjara karena korupsi bukan aib.

Mahasiswa yang menjadi motor perubahan itu sebagian besar menjadi bagian kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Ironisnya, sejumlah persoalan elite, utamanya yang berusia muda, adalah mereka tanpa motivasi, apakah memperjuangkan nilai tertentu atau hanya ingin cepat memiliki kekayaan dan kekuasaan. Lalu, kesabaran untuk berproses dan penyiapan jaring penopang untuk menjaga langkahnya tetap sejalan idealisme.

Selain reformasi politik, reformasi ekonomi sesungguhnya belum terjadi. Hanya kalangan terbatas yang menikmati kemajuan ekonomi. Orde Baru menciptakan 0,2 persen penduduk yang menguasai 60 persen aset ekonomi nasional. Mereka bertahan bahkan menguat di Orde Reformasi.

Celakanya, hampir semua undang-undang, seperti undang-undang tentang minyak, gas, mineral, listrik, air, dan keuangan, sangat liberal. Acuannya ialah kepentingan asing atau lembaga donor. Makanya, sejumlah pemohon mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga menggugat UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena membuka liberalisasi pengelolaan migas sehingga perusahaan asing menguasai dunia permigasan Indonesia sampai 89 persen.

Perundang-undangan yang pro-asing tidak menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bernilai Rp 1.500 triliun tetapi negara berhutang Rp 1.825 triliun dan pemasukan negara hanya Rp 1.200 triliun. Sebagian besar anggaran tidak untuk belanja pembangunan. Pemerintahan cenderung menggunakannya untuk dirinya, mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Citra demokrasi rusak. Demokrasi justru menyulitkan hidup dan mendukung otoritarianisme. Kita memasuki pemerintahan yang lemah, bahkan tanpa otoritas. Demokratisasi lewat sistem multipartai menjadi kesempatan otoritas politik menyebar ke dalam banyak lembaga, bahkan ke daerah-daerah. Demokratisasi cenderung pro kekuatan modal ketimbang kapasitas manusia, sehingga ongkos politik menjadi amat mahal.

Konflik berlatar agama, suku, dan golongan terjadi beberapa kali tanpa penyelesaian. Rentetan peristiwa kekerasan dan kekacauan berlanjut sejak Soeharto lengser hingga kini.

Jangan-jangan pemboceng reformasi telah menguasai Indonesia. Ketika Deklarasi Ciganjur tanggal 10 November 1998, aktivis mahasiswa menyerahkan proses reformasi kepada elite, yaitu Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Mohammad Amien Rais. Dari sudut pandang tertentu, peristiwa itu antiklimaks karena aktivisi mahasiswa menyerahkan momen reformasi kepada partai-partai politik yang kini terbukti karut-marut.

Reformasi harus kembali ke tujuan. Semua itu membutuhkan keteladanan pemimpin serta sistem ketatanegaraan yang benar. Jangan menunggu penurunan kepercayaan karena dapat berakibat perlawanan seperti akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara. Reformasi di bawah kepemimpinan Yudhoyono gagal mengemban amanah reformasi.

Arah Pergolakan Timur Tengah

In Uncategorized on f 7, 11 at 6:39 am

Pergolakan di kawasan Timur Tengah sulit diramal arahnya. Tetapi, perkembangnnya dibanding-bandingkan dengan pergolakan di kawasan Eropa Timur akhir dasawarsa 1980-an. Mungkinkah peristiwa di Eropa Timur sekitar 30 tahun lalu terulang di Timur Tengah?

Gerakan prodemokrasi di Eropa Timur merontokkan satu per satu kekuasaan komunisme. Perang Dingin berakhir seiring ambruknya Uni Soviet. Perubahan besar menerjang semua negara Eropa Timur, tanpa terkecuali. Dunia pun terkesima. Gelombangnya menggulung ibarat tsunami setelah Tembok Berlin dirobohkan tahun 1989.

Bagaimana Timur Tengah? Timur Tengah tidak memiliki pusat gravitasi politik seperti Tembok Berlin. Kairo bukan Berlin. Tunis, ibukota Tunisia, berbeda dengan Berlin. Juga Sana’a, ibukota Yaman.

Kendati banyak perbedaan, tuntutan reformasi dan demokratisasi di beberapa negara Timur Tengah sekeras beberapa negara Eropa Timur akhir. Gemuruh seruannya sungguh mengusik dan menggetarkan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah yang umumnya tidak demokratis pemerintahannya.

Apalagi, kaum demonstran tidak hanya menuntut reformasi dan demokratisasi, tetapi juga pengunduran diri pemimpin-pemimpin yang otoriter dan korup. Persoalan berikutnya tentu saja menyangkut pemindahan kekuasaan yang memberi kesempatan bagi demokratisasi, termasuk penghargaan hak asasi manusia.

Tidak sedikit pula yang mencemaskan kemungkinan militer atau kaum ekstremis membajak gerakan rakyat di Mesir atau negara-negara tetangganya. Mereka ingin mengambil alih kekuasaan. Jika terjadi maka demokratisasi sulit dilaksanakan. Persoalan lebih pelik dan krisis akan berkepanjangan.

Gerakan rakyat yang didukung kelompok dan partai oposisi—baik di Tunisia maupun Mesir—berhasil mendorong kelompok dan partai oposisi di negara-negara lainnya. Jangan sampai rakyat Mesir tidak kompak menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak dan jangan sampai rakyat Mesir diadu domba sehingga terbagi menjadi pendukung dan penentang Mubarak.

Kenyataan yang kontras dengan gerakan di Eropa Timur yang memiliki latar belakang budaya, sosial, mentalitas, dan persoalan yang berbeda. Atas pertimbangan itu, apa yang cocok di Eropa Timur belum tentu cocok di Timur Tengah. Tetapi, Mesir selama ini dianggap sebagai “mercusuar” Dunia Arab, termasuk di bidang politik.

Bangsa-bangsa Timur Tengah diharapkan menemukan caranya masing-masing menuju demokratisasi. Tantangan mendesaknya adalah pergolakan di Mesir dan negara-negara tetangganya saat ini jangan dibiarkan berlarut-larut dan memburuk, yang berisiko dan menyebabkan pertumpahan darah yang lebih banyak.

Sejak semula dikhawatirkan bahwa gerakan rakyat menuntut pengunduran Mubarak menular ke negara-negara lain di Dunia Arab. Apa yang terjadi di Mesir juga sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan serupa di Tunisia. Rakyat Tunisia berhasil memaksa Presiden Ben Ali meninggalkan negerinya.

Tidak mustahil kalau pergolakan itu menggetarkan pemimpin otokratik yang selama ini erat memegang kekuasaannya dan cenderung “meredam” oposisi. Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa sejak tahun 1978 mulai merasakan akibatnya. Karena itu, ia buru-buru menyatakan tidak nyalon lagi pada Pemilu 2013 dan anaknya yang semula disiapkan sebagai penggantinya pun tidak mencalonkan diri.

Raja Yordania Abdullah II juga mengambil langkah antisipatif. Sejak 12 tahun silam menggantikan ayahnya, ia delapan kali membongkar pemerintahan. Tapi, pergolakan di Tunisia, dan terutama di Mesir, telah mendorongnya untuk sekali lagi membongkar pemerintahan dan menjanjikan reformasi politik dan ekonomi.

Sebelumnya, penguasa Suriah, Bashir al-Assad, menyatakan, “Inilah saatnya untuk reformasi”. Tindakannya dilakukan setelah beredar seruan “hari perlawanan” terhadap Bashir lewat Facebook dan Twitter yang terlarang di negeri itu. Otoritas Palestina juga menyatakan akan menggelar pemilu lokal.

Tsunami demokrasi tengah melanda Timur Tengah. Dan, gelpmbang “Era Baru” cepat atau lambat segera menggulung ibarat tsunami kendati bentuknya belum begitu jelas. Namun, pemimpin-pemimpin di Timur Tengah akan tersingkir jika tidak mengakomodasi tuntutan rakyatnya dan mengambil langkah antisipatif.