imsitumeang

Posts Tagged ‘putusan MK’

Setelah MK Menolak Permohonan Prabowo-Hatta

In Uncategorized on f 29, 14 at 6:20 am

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden-Wakil Presiden 2014) yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa. Berarti, Mahkamah mengukuhkan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di Ruangan Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (21/8). Hamdan bersama Arief Hidayat (Wakil Ketua MK), Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Pembacaan amar putusan sejak pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Ekspresi kuasa hukum pasangan calon Prabowo-Hatta, Mahendrata, seusai pembacaan putusan PHPU Presiden-Wakil Presiden 2014 dalam ruangan Gedung MK cukup mewakili perasaan gundah-gulana pendukung setia Prabowo-Hatta.

Mahkamah menyatakan dalil-dalil kubu Prabowo-Hatta yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tak terbukti. Dalil-dalil lainnya pun tak terbukti menyebabkan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon yang melampaui perolehan suara termohon. Selauruh dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

MK berpendapat, kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tak terbukti. MK menolak dalil-dalil kubu Prabowo-Hatta yang menyoal kesalahan penghitungan suara di 155.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan KPU. Pemohon mendalilkan penambahan sekitar 1,5 juta suara untuk Jokowi-JK dan pengurangan 1,2 juta suara untuk Prabowo-Hatta. Tapi, bukti-bukti tidak meyakinkan Majelis Permusyawaratan Hakim MK bahwa terjadi pengurangan suara untuk pasangan Prabowo-Hatta.

MK juga tak menerima dalil tentang pengabaian daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh KPU sebagai bahan dalam menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Hakim MK menganggap pemohon tidak menjelaskan cara pengabaian tersebut. Lagi pula, pemutakhiran DPT pemilu presiden-wakil presiden berdasarkan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ahli yang diajukan pemohon juga tidak menerangkan kaitan antara DPT dan modus kecurangan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pemohon juga mendalilkan penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memobilisasi massa memilih calon presiden-wakil presiden nomor 2 di sejumlah provinsi, di antaranya DKI Jakarta dan Jawa Timur, tidak beralasan. Menurut Mahkamah, pemilih dalam DPKTb tidak terketahui memilih pasangan calon tertentu.

Pemohon mengajukan ahli yang mengungkapkan DPKTb seharusnya tidak digunakan dalam Pemilu 2014 karena tidak memiliki dasar. Namun, hakim MK menyatakan, penggunaan DPTb, daftar pemilih khusus (DPK), dan DPKTb tidak melawan hukum dan konstitusi karena berarti sebagai rekadaya. DPKTb justru memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak tercantum dalam DPT untuk menyalurkan suaranya. DPTb, DPK, dan DPKTb dinilai sebagai instrumen transisional menuju penertiban administrasi kependudukan.

Meski begitu, MK mencatat penormaan yang tidak tepat dalam peraturan KPU. DPKTb memang rawan dipersoalkan. Karena instrumen transisional, pelaksanaannya harus ketat dan disiplin. MK memang menemukan pelanggaran dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP)/paspor ketika memilih, misalnya pemilih boleh tidak memilih sesuai alamat yang tertera di KTP. Namun, bukti-bukti tidak meyakinkan hakim MK bahwa pemilih yang menggunakan KTP/paspor memilih pasangan calon tertentu.

Dalil pemohon yang menyatakan jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan pemohon tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih dimobilisasi oleh termohon untuk memilih pasangan calon nomor 2. Hakim MK menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan hanya merugikan pemohon untuk memenangkan termohon.

Mengenai politik uang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung keterangan saksi dan bukti yang memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi uang, kapan dan di mana dia memberikannya, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima uang. Di Sampang justru pemohon yang memperoleh 45 ribu suara, sedangkan termohon hanya 17 ribu suara. Berarti, indikasi politik uang yang dilakukan kubu Jokowi-JK tidak benar.

Pelanggaran yang didalilkan, baik di Papua, Papua Barat, maupun DKI Jakarta, sama sekali tak terbukti. Di Papua Barat, pemohon mendalilkan kerjasama antara pejabat daerah dan kepala suku untuk mencoblos pasangan calon nomor 2. Namun, hakim MK menyatakan, pasangan calon nomor 2 tidak mungkin mampu menggerakkan struktur pemerintahan di sejumlah kabupaten di Papua Barat untuk mendukung mereka. Alasannya, sebagian besar kepala daerah di Papua Barat merupakan pendukung pasangan calon nomor 1.

Noken

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan keabsahan sistem ikat atau noken di sejumlah daerah Papua asalkan diadministrasikan pada formulir C1 di TPS sampai tingkat berikutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat itu penting, utamanya untuk menentukan keabsahan perolehan suara sekaligus menghindari kecurangan.

Dalam masa transisi dari noken ke pencoblosan, penyelenggaraan pemilu didukung oleh para pemangku kepentingan harus menyosialisasikan sistem pemilu. Hakim MK menegaskan, pemilu presiden dan wakil presiden di Papua sesuai jadwal, baik pencoblosan surat suara maupun menggunakan noken beserta variasinya yang ditegaskan keabsahannya oleh Mahkamah.

Untuk dua distrik di Mapia Tengah dan Mapia Barat, Dogiyai, Papua, kubu Prabowo-Hatta mendalilkan terjadi pelanggaran. Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua dibenarkan oleh saksi termohon dalam persidangan bahwa kedua distrik memang bermasalah.

Keterangan saksi, hingga H-2 rekapitulasi penghitungan suara, kedua distrik belum menerima logistik pemilu. Kendati terjadi pelanggaran, KPU Papua tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua untuk pemilu susulan karena mereka menerima rekomendasi itu tanggal 19 Juli 2015 sore, padahal tanggal 20 Juli 2014 KPU melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

KPU Papua tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua karena logistik pemilu tidak cukup. Sekalipun KPU Papua tidak melaksanakannya, KPU Papua membawa permasalahan di Mapia Tengah dan Mapia Barat ke Rapat Pleno KPU. Setelah disampaikan dalam rapat pleno, Bawaslu berpendapat perolehan suara di Mapia Tengah dan Mapia Barat dinolkan (tidak dihitung). Walaupun terjadi pelanggaran, Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang di kedua distrik karena tidak memengaruhi perolehan suara kedua pasangan calon.

Tindakan KPU yang membuka kotak suara guna menghadapi sengketa di MK tidak terbukti menguntungkan satu pihak atau pasangan calon tertentu. Apalagi, pembukaan kotak suara melibatkan pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan polisi. Begitu pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan perkara pembukaan kotak suara setelah penetapan hasil pemilu presiden-wakil presiden oleh KPU yang dibacakan di waktu yang hampir bersamaan di Jakarta. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, putusan dibacakan bergantian oleh empat anggota DKPP, yaitu Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait.

DKPP menyatakan, pembukaan kotak suara jika dikaitkan dengan kepentingan KPU menghadapi sengketa di MK, harus berdasarkan kebutuhan, permintaan atau perintah MK, atau perintah pengadilan untuk kasus yang diproses hukum. DKPP memberikan sanksi berupa peringatan kepada seluruh komisioner KPU, yaitu Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Arif Budiman, Fery Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Navis Gumay, dan Sigit Pamungkas. Sanksi peringatan termasuk kategori ringan ketimbang bentuk sanksi lainnya, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Hatta bersama Koalisi Merah-Putih yang mendukung mereka bisa menerima putusan MK tapi tidak mencerminkan keadilan substantif. Mereka menegaskannya dalam konferensi pers para sekretaris jenderal partai-partai Koalisi Merah-Putih, yaitu Idrus Marham (Partai Golkar), Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional/PAN), Romahurmuziy (Partai Persatuan Pembangunan/PPP), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Taufik Ridho (Partai Keadilan Sejahtera/PKS), dan BM Wibowo (Partai Bulan Bintang/PBB). Sejumlah pengurus/fungsionaris partai-partai koalisi seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, dan Ali Mochtar Ngabalin (Partai Golkar) turut menghadiri acara.

Meski terjadi bentrokan antara pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan polisi di sekitar gedung MK, Jakarta tetap aman. Warga beraktivitas seperti biasa, kecuali mereka yang beraktivitas di bilangan Jl Medan Merdeka Barat. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengakui aktivitas normal warga di pusat-pusat perekonomian ibukota negara. Mengenai bentrokan di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, sekitar Monumen Nasional (Monas), dia menyatakan, pihaknya berupaya persuasif.

Kubu Prabowo-Hatta menghadirkan Yusril Ihza Mahendra selaku ahli dalam sidang terakhir, Jumat (15/8), di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK. Dia meminta MK memutus konstitusionalitas pemilu, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Profesor hukum tata negara Universitas Indonesia ini menegaskan, setelah lebih satu dekade, tiba saatnya MK melangkah ke arah yang substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu, khususnya perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Seperti yang dilakukan oleh MK Thailand, mereka menilai pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, bukan persoalan angka-angka belaka.

Ahli pemohon lainnya, Irmanputra Sidin mengingatkan Mahkamah tidak terus menerus mengambil langkah minimalis. Dia berpendapat, meskipun terjadi perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pemilu kepada daerah-wakil kepala daerah, karena pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan. Jika Mahkamah menemukan berbagai macam persoalan selama proses pemilu, maka terbuka jalan bagi MK untuk menunda keputusan KPU.

Doktor hukum tata negara lulusan Universitas Hasanuddin ini menyatakan, jika menyangkut berbagai macam data yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum karena selisih suara yang terjadi, termasuk kehadiran Bawaslu sebagai garda terdepan pemenuhan hak konstitusional warga, ternyata belum atau tidak dilaksanakan oleh KPU, maka terbuka ruang konstitusional buat Mahkamah untuk menunda penetapan keputusan KPU.

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 1 mendaftarkan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden ke MK, Jumat (25/07) pukul 20.00, diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah-Putih. Mereka menyebut terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara di 52.000 TPS, sehingga pihaknya meminta kepada MK melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Penyelenggara pemilu, yakni KPU, juga mengabaikan berbagai protes tim pasangan calon nomor 1 selama penyelenggaraan pemilu. KPU memang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal.

Selain KPU, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi gugatan pemilu yang ditujukan kepada badan yang tepat agar diselesaikan; pelanggaran kriminal dirujuk ke polisi dan pengadilan, sedangkan pelanggaran administrasi dirujuk ke KPU. Bawaslu memang memiliki wewenang untuk pemutusan perkara sengketa antara KPU dan peserta pemilu. Putusan Bawaslu final terkecuali terkait pendaftaran partai dan calon anggota lembaga legislatif peserta pemilu. Ketentuan undang-undang mengatur bahwa KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang setara dan terpisah.

Undang-undang juga menetapkan DKPP memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu. Pelanggaran serius yang memengaruhi hasil pemilu diajukan kepada MK.

Pemilu di Indonesia adalah kegiatan kepemiluan yang kompleks: empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas sekitar 17.000 pulau, mengelola 700 juta surat suara yang memiliki 2.450 desain berbeda untuk 19.700 kandidat dalam satu pemilu presiden dan wakil presiden serta 532 calon anggota dewan perwakilan di tingkat nasional dan lokal.

Untuk jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu terbesar di dunia setelah pemilu di Amerika Serikat. Sensus nasional bulan April 2010, total populasi Indonesia berjumlah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (saat hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah/pernah menikah. Daftar Pemilih Sementara (DPS) berisi 187.977.268 orang. Jumlah pastinya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisi 186.172.508 orang. Dalam Pemilu 2009, 171 juta orang terdaftar tapi hanya 122 juta orang yang menggunakan hak pilihnya yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih 71% – penurunan drastis tingkat partisipasi pemilu 93% Pemilu 1999 dan 84% Pemilu 2004.

Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak empat kali (1999, 2004, 2009, dan 2014) sejak berbentuk demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadi skandal pengadaan, tidak berlakunya undang-undang kepemiluan, dan KPU yang mengalami banyak permasalahan Pemilu 2009 yang kemajuannya di bawah harapan tapi diselamatkan oleh selisih perolehan suara yang signifikan. Dilatari oleh banyak permasalahan Pemilu 2009, risiko penyelenggaraan Pemilu 2014 sangat berpotensi mengalami kecurangan seperti gugatan kubu Prabowo-Hatta.

Pasca-putusan MK, sejarah kelam pemilu pun bermula. Rakyat terbelah dua, sekitar 67 juta pendukung Prabowo tidak mempercayai lembaga negara sekelas KPU, DKPP, dan MK, termasuk aparat kepolisian. Mereka merekam gambar ini dalam lubuk hatinya. Era demokrasi paling kelam, rakyat ditembak, disiram, dihajar, dan dianiaya padahal mereka hanya menuntut keadilan. Mengapa peluru mereka tidak menghajar negara pencuri pulau kita, para koruptor, bandar narkoba?

Gusti Allah, bila memang ini jalan-Mu, kami menerimanya, meski hati kami terluka, terluka atas sikap manusia yang menjabat di lembaga negara itu. Juga Presiden kami yang membisu dan bertuli. Dia memerintahkan aparat kepolisian dan ketentaraan untuk mencatat perolehan suara kedua calon pasangan di semua TPS, ternyata Prabowo-Hatta menang Jokowi-JK kalah! Tapi, dia membiarkan MK memenangkan data versi KPU. KPU = komisi penipu ulung, komisi perhitungan uang, komisi penjahat umat! MK = mahkamah kebodohan, mahkamah kebohongan, mahkamah kafirun.

Saya meniru sikap Megawati Soekarnoputri yang 10 tahun menolak untuk mengakui Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, saya pun tidak mengakui Jokowi sebagai presiden bersama JK sebagai wakil presiden. Indonesia berduka lima tahun ke depan. Koalisi merah-putih harus solid. Mereka 60% menguasai DPR, mereka masih bisa memintai pertanggungjawaban KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. Memakzulkan presiden, dan memaksa KPK memeriksa kasus pidana Jokowi. Cepat atau lambat, yang busuk akan tercium, yang harum akan semerbak.

Hutan Adat Sebagai Hutan Negara Adalah Inkonstitusional

In Uncategorized on f 7, 13 at 11:02 am

“Saya tidak tahu bagaimana melaksanakan Putusan MK ini, tapi yang saya tahu hutan adat tidak jadi hutan negara, hutan adat pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat adat, dan bahwa hutan adat itu bisa menyumbang bagi Republik ini, kalau masyarakat adatnya turut mengambil peranan dalam hutan-hutan adat.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengekpresikannya seusai pembacaan putusan Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno yang dipimpin oleh M Akil Mochtar, Kamis (16/5), di Gedung MK, Jl Merdeka Barat No 6, Jakarta. Akhirnya, perjuangan masyarakat adat, yang dikawal oleh AMAN bersama anggotanya, dua komunitas adat, tercapai. MK mengabulkan judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Konsekuensi perintah atau suruhan (amar) putusan MK adalah per detik itu masyarakat adat berhak dan/atau berwenang atas hutan adat dan MK tidak mengakui status hutan negara di atas tanah adat! Berarti negara terlarang untuk mengusir masyarakat adat dari wilayah hutan adatnya. Amar putusannya, MK menyatakan UU 41/1999 melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): hutan adat dalam wilayah hukum adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat tersebut merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Kewenangan ini membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya dimaksud memiliki hubungan lahiriah dan batiniah yang turun temurun dan antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang bersangkutan memiliki hubungan yang tidak terputus.

Hukum adat adalah sistem hukum dalam kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Cina. Sumbernya ialah peraturan-peraturan hukum tak tertulis yang bertumbuh berkembang dan bertahan berkat kesadaran hukum masyarakatnya. Karena tak tertulis yang bertumbuh-berkembang dan bertahan, maka hukum adat memiliki kemampuan adaptasi dan elastis. Dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan keturunan.

AMAN mengajukan judicial review UU Kehutanan bulan Maret 2012 dan mengikuti rangkaian persidangan hingga bulan Juni. AMAN melakukan judicial review mengingat UU tersebut mengeliminir peran masyarakat adat dalam wilayah hutan adat. Di seantero Nusantara terdapat kurang lebih 40 juta masyarakat adat yang tergantung hasil hutan adat. Komunitas adat Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak, Tanah Minangkabau, Mentawai, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, serta Papua memiliki keterampilan dan kearifan yang turun temurun dalam mengelola ekosistem hutan.

UU Kehutanan menjustifikasi negara, termasuk oknum-oknumnya, guna mengambil alih areal hutan adat dan menyerahkannya ke para pemodal melalui berbagai skema perizinan. Praktik perampasan berkedok legal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengancam kehidupan masyarakat adat dan merusak ekosistem. Kementerian Kehutanan (Kemhut) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, 31.957 desa berinteraksi dengan hutan yang 71,06% di antaranya menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya hutan.

UU Kehutanan bukan satu-satunya alat negara untuk merebut hak masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya. Harus diwaspadai pula Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU P2H) yang berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. AMAN dan komunitas adat tetap harus berjuang agar masyarakat adat sepenuhnya berhak atas hutan adat yang menghidupi mereka dari generasi ke generasi.

Pengakuan wilayah adat memang antara ada dan tiada. Pemerintah mengetahui keberadaan wilayah adat, namun enggan mengakuinya. Namun, hingga Indonesia berusia 67 tahun dan setelahnya tidak ada lagi pengakuan mutlak. Pengakuan itupun bersyarat: sepanjang masih ada dan tergantung perkembangan zaman. Selama 67 tahun Indonesia merdeka, memang tidak ada undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat.

Oleh karena itu, 40 juta hektar (ha) wilayah adat di seluruh Indonesia harus dipetakan. AMAN pastilah memiliki database-nya, sehingga wajar bila mereka yang menginisiasi pemetaan tersebut. Kongres III AMAN memang memandatkan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif Registrasi Wilayah Adat (P3RWA) dan kemudian menghasilkan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3). Rencana pemetaan 40 juta ha wilayah adat tersebut dilanjutkan dengan community economy plan setiap komunitas.

Sebagai bagian penegakan hukum tanah nasional dan pemenuhan tuntutan masyarakat adat maka putusan MK ini menjadi acuan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan serta penyelesaian masalahnya. Putusan ini memperjelas prinsip pengakuan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ihwal penyamaan persepsi mengenai hak ulayat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, dan kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Selain pernyataan bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah inkonstitusional, putusan MK ini juga koreksi MK yang berdampak terhadap hukum di Indonesia, sekaligus menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Pasca-putusan ini, masyarakat adat di seluruh Indonesia segera menetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara dan segera memperjelas batas-batasnya.

Selanjutnya, seluruh masyarakat adat segera membantu pemerintah menyelesaikan sengketa lahan yang terkait keberadaan hutan adat selama ini. Masyarakat adat di seluruh Indonesia harus segera mengambil tindakan senyata-nyatanya di lapangan.

Penegak hukum adat memang prinsipil karena adat merupakan cermin bangsa. Adat merupakan identitas bangsa, dan identitas daerah.