imsitumeang

Posts Tagged ‘Putaran’

Rakyat Penentu Putaran Pemilu

In Uncategorized on f 30, 09 at 4:56 am

KAMPANYE Pemilu Presiden/Wakil Presiden tidak hanya diwarnai perang urat saraf. Teror politik pun dilancarkan. Salah satu bentuknya adalah mewacanakan pemilu presiden/wakil presiden satu putaran saja dengan raihan suara 50% plus satu. Satu putaran atau dua putaran? Satu kali pusing atau dua kali pusing?

Iklan yang berbeda dengan iklan-iklan lain yang terlalu bermain dengan semiotika politik, mirip iklan shampoo. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokras (LSD) Denny Januar Ali (JA) di Jakarta, Rabu (3/6), mengumumkan dirinya yang memimpin gerakan sosial “Pilpres Satu Putaran Saja”. LSD mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) menjelang pencontrengan tanggal 8 Juli 2009.

Disebut teror politik karena wacana dikembangkan tanpa berbasis konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemenang pemilu presiden/wakil presiden tidak semata ditentukan perolehan suara. Tapi, ada ketentuan lainnya, yaitu persebaran suara.

Pasal 6 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan ketentuan putaran pemilu presiden/wakil presiden. Yaitu, memperoleh suara lebih 50% dari total suara dengan minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sekarang 33 provinsi. Untuk memenangi satu putaran, pasangan calon harus meraih suara 50% plus satu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 16 provinsi.

Sekalipun pasangan calon meraih 70% suara seperti dilansir survei pesanan, kalau sebaran suaranya tidak lebih setengah jumlah provinsi dan mendapat 20% suara, akan diikuti putaran kedua.

Ambisi memenangi pemilu presiden/wakil presiden hanya satu putaran patut diwaspadai. Ambisi yang serupa dengan kebiasaan Orde Baru yang menetapkan perolehan suara Pemilu DPR/DPD/DPRD jauh-jauh hari sebelum digelar. Kemudian, segala cara dihalalkan untuk mencapai target tersebut.

Wacana satu putaran sama sekali tidak mencerdaskan rakyat yang berhak memilih. Apalagi disertai alasan yang menjungkirbalikkan akal sehat, yaitu legitimasi keterpilihan dan penghematan anggaran belanja.

Benar, satu putaran menghemat biaya. Tetapi, mengaitkannya dengan biaya adalah pemikiran yang salah. Bukankah setiap perhelatan demokrasi membutuhkan biaya? Berapa pun biayanya harus dipikul bersama-sama dengan senang asalkan bertujuan memenuhi hak rakyat secara jujur dan adil. Jumlahnya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009.

Kalau enggal mengeluarkan biaya, kenapa kita memilih sistem demokrasi? Mengapa tidak sistem otoriter dengan presiden seumur hidup saja? Legitimasi keterpilihan juga tidak berkaitan dengan jumlah putaran. Sekalipun satu putaran, jika prosesnya dibumbui kecurangan maka legitimasinya lemah. Pun sebaliknya. Sekalipun dua putaran, jika ditempuh secara jujur dan adil, legitimasinya kuat.

Tahapan pemilu presiden/wakil presiden yang dilewati menyimpan masih persoalan terutama menyangkut daftar pemilih tetap (DPT). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, DPT bermasalah di 15 provinsi. Sayangnya, hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memverifikasi DPT bermasalah tersebut.

Potensi kecurangan juga dalam masa kampanye. Tim sukses atau tim kerja setiap pasangan calon yang siluman alias tidak terdaftar di KPU, padahal mereka mengelola dana yang sumbernya siluman dan jumlahnya juga siluman. Wacana satu putaran saja disuarakan tim sukses siluman tersebut.

Satu putaran atau dua putaran, satu kali pusing atau dua kali pusing, serahkan saja kepada rakyat pemilih. Biarkan mereka sebagai sang penentu, hakikat kedaulatan rakyat yang konstitusional.

Iklan