imsitumeang

Posts Tagged ‘Polisi’

Manuver Polisi dan Jaksa

In Uncategorized on f 21, 10 at 2:20 am

Polisi dan jaksa bermanuver! Bukan peristiwa biasa menjelang pergantian pucuk pimpinan kepolisian dan kejaksaan.

Sungguh tidak elok manuver jenderal-jenderal polisi yang merasa bakal terpilih sebagai calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian adalah institusi yang tidak terikat kepentingan siapa pun, karenanya mereka harus netral. Bila mereka merasa bakal terpilih jika membentuk kelompok pendukung atau berafiliasi dengan kelompok tertentu berarti mereka memosisikan dirinya sebagai bagian kelompok itu. Setidaknya mereka terikat utang budi bila kelak terpilih sebagai pucuk pimpinan kepolisian.

Kasak-kusuk terlihat dan terasa menjelang pergantian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bulan Oktober nanti yang makin dekat. Para kandidat mulai rajin menyambangi petinggi partai politik, ada pula yang tiba-tiba bertandang ke kantor penggiat hak asasi manusia. Yang lainnya gencar melobi petinggi media massa. Tujuannya apa lagi kalau bukan demi menggalang dukungan.

Penggalangan dukungan seperti ini membuktikan bahwa petinggi kepolisian belum berhasil untuk melepaskan dirinya dari kekuatan di luar institusinya. Dukungan Presiden, yang berhak untuk memilih calon Kapolri, pun dianggap belum cukup. Mereka belum merasa aman tanpa dukungan partai politik, tokoh publik, organisasi massa, bahkan makelar jabatan.

Cara seperti ini berbahaya karena beberapa alasan. Kesatu, melestarikan tradisi bahwa untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi maka mereka harus membentuk kelompok pendukung atau berafiliasi dengan kelompok tertentu. Tidak hanya kelompok pendukung di internal kepolisian, juga di eksternal. Yang terjadi kemudian, politisasi ke dalam maupun ke luar.

Kedua, mengacaukan mekanisme meritokrasi berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Kompetensi dan profesionalitas tidak menjadi faktor utama tapi justru dukungan karena koneksi yang dianggap faktor utama. Makanya, seorang polisi yang profesional tapi menjaga jarak dari kelompok pendukung atau tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu akan tersingkir dari bursa pencalonan. Padahal, justru polisi yang bebas dari kepentingan pihak mana pun yang dibutuhkan masyarakat.

Tak kurang berbahaya adalah “tawar-menawar”. Kandidat yang membutuhkan dukungan menjanjikan imbalan kepada pendukungnya yang dibayar setelah terpilih. Kemudian, gampang ditebak: ketika polisi bekerja, terjadi konflik kepentingan yang mengacaukan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang menegakkan hukum.

Presiden harus menegaskan bahwa ia tak terpengaruh oleh manuver tersebut. Penegasan ini dibutuhkan. Tapi penting lagi adalah mempertanggungjawaban kepada publik nama calon yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa pun calonnya, dia harus memiliki rekam jejak yang baik, antara lain komitmen dan konsistensi menegakkan hukum yang sungguh teruji.

Dia harus tegas tidak hanya menjaga ketertiban hukum di masyarakat tapi juga menjaga kebersihan organisasinya. Artinya, dibutuhkan figur Kapolri yang tidak hanya berani menindak ke luar tapi juga ke dalam organisasinya. Jika Kapolri yang baru mampu menunaikannya, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian perlahan-lahan akan kembali bangkit.

Demikian pula dengan manuver Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Manuver mereka hanya menguatkan opini bahwa kejaksaan termasuk salah satu institusi yang sulit direformasi. Untuk apa mereka mendesakkan keinginan agar Jaksa Agung (Jagung) pengganti Hendarman Supandji harus berasal dari jaksa karier jika menyadari kejaksaan membutuhkan perubahan. Berkali-kali terbukti, Jaksa Agung dari internal kejaksaan sulit membersihkan institusinya.

Organisasi jaksa itu mengklaim aspirasi tersebut mewakili suara 8.479 jaksa se-Indonesia. Juru bicara PJI, Chuck Suryosumpeno, yang menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, mengatakan akan meneruskan harapan mereka kepada Presiden.

Langkah mereka segendang sepenarian dengan sikap petinggi kejaksaan. Sebelumnya, Hendarman menyodorkan delapan calon penggantinya kepada Presiden untuk diseleksi dan diajukan ke DPR. Semua kandidat yang disodorkan dari internal kejaksaan.

Keinginan PJI tersebut ganjil karena tanpa argumen yang logis. Mereka tidak menjawab pertanyaan publik: apakah reformasi kejaksaan akan berhasil jika tetap dipimpin figur internal? Padahal, isu sentral ini harus menjadi pertimbangan untuk menentukan calon Jagung.

Harus diakui, kejaksaan bersama kepolisian adalah institusi penegak hukum yang belum berhasil untuk mereformasi dirinya. Jargon “satu dan tak terpisahkan” institusi ini justru disalahgunakan untuk menutup-nutupi penyelewengan dan praktik tak sehat lainnya yang dilakukan para jaksa. Dalam keadaan seperti ini, kita sulit mengharapkan kejaksaan sanggup memerangi korupsi. Ibaratnya, sapu yang kotor tak bisa membersihkan lantai yang kotor.

Para jaksa tak boleh melupakan misi utama memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana ditekankan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Melalui reformasi, kejaksaan harus diarahkan untuk menegakkan hukum. Karenanya, semangat undang-undang ini membuka kemungkinan figur Jagung bukan jaksa karier. Bahkan, tidak disyaratkan ia harus pegawai negeri sipil seperti jaksa biasa.

Misi utama itu yang semestinya menjadi patokan Presiden untuk menentukan kandidat Jagung. Jika di antara calon internal kejaksaan tak ada yang layak dan mampu membersihkan institusinya, Presiden harus berani mengajukan calon eksternal.

Aspirasi PJI pun tidak relevan karena kejaksaan bukan organisasi semacam partai politik yang pemilihan ketuanya berdasarkan suara anggota-anggotanya. Kejaksaan adalah institusi Pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan penuntutan dan wewenang lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Figur yang memimpin kejaksaan ditentukan Presiden dan DPR.

Sikap sebagian polisi dan jaksa yang bermanuver menjelang pergantian pucuk pimpinan kepolisian dan kejaksaan jelas-jelas membuktikan bahwa kepolisian dan kejaksaan memerlukan pembenahan yang serius dan segera.

Iklan

Polisi yang Belum Banyak Berubah

In Uncategorized on f 7, 09 at 2:09 am

Polisi termasuk yang sedikit menerima pujian. Masyarakat pelit memuji polisi tapi gampang mencelanya. Apakah berarti kinerja kepolisian sangat buruk? Tidak juga.

Sejak gerakan reformasi, polisi memang telah dan sedang berubah. Tetapi perubahannya seperti siput, tidak burung.

Mengapa masyarakat pelit memuji tapi gampang mencela polisi? Karena ekspektasi masyarakat terhadap peran polisi.

Tanggal 1 Juli 2009 adalah Hari Bhayangkara ke-63. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mewarisi beban yang amat berat. Reformasi memaksanya tanpa persiapan matang berubah menjadi sipil bersenjata dari militer berbedil.

Akibat sistem lama yang menggabungkan kepolisian ke dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam sistem lama, polisi anak tiri ABRI.

Ketika gerakan reformasi menggelorakan demokrasi, polisi tanpa persiapan matang mengambil alih keamanan yang ditangani tentara selama Orde Baru (Orba).

Apa biang mengapa masyarakat pelit mengapresiasi polisi? Karena demokrasi membuka ekspektasi masyarakat tanpa kendali, sementara perbaikan kinerja polisi terkendala persoalan. Tidak berimbang antara ekspektasi tentang polisi ideal dan kemampuan faktual polisi memenuhinya.

Mengubah persepsi yang buruk di masa lalu memerlukan langkah luar biasa dan konsistensi kinerja polisi. Krisis kepercayaan yang amat besar tidak bisa direbut dengan prestasi biasa-biasa saja. Harus diciptakan kinerja luar biasa yang mengubah persepsi masyarakat.

Sejauh ini, perubahan yang kentara adalah keinginan polisi menjadi pelayan masyarakat. Diubahlah pusat-pusat pengaduan masyarakat yang mendorong setiap warga mengadukan persoalannya. SIM, STNK, dan pajak kendaraan dilayani melalui bank atau layanan keliling. Sosok sipil yang melayani mulai terlihat.

Tetapi, yang belum berubah banyak adalah sebagai penegak hukum. Belum terasa kenyamanan dan kepastian apabila masyarkat berurusan hukum dengan polisi. Berurusan dengan mereka hanya menambah ketimbang mengurangi dan menyelesaikan perkara.

Skeptis masyarakat berurusan dengan polisi terungkat melalui sindiran. Yaitu, melaporkan kambing yang dicuri kita harus menjual sapi. Kambing tidak ditemukan, sapi pun melayang.

Semuanya adalah problematika polisi yang rakus uang yang dipopulerkan dengan sindiran delapan enam (86). Demi delapan enam polisi menggadai peraturan bahkan harga diri. Preman-preman yang di jalan-jalan dalam berbagai bentuk ternyata menjadi bagian kerakuran polisi kepada delapan enam.

Kita memaparkannya, tentu, tidak menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap polisi. Tetapi justru kritik karena kita sesungguhnya sangat mencintai mereka.

Polisi, apa pun reputasinya, berperan vital menegakkan keamanan. Bayangkan apabila sebuah negara hidup tanpa polisi. Mana tahan…

Romantisme masyarakat kepada polisi terdefinisi dalam judul lagu Benci tapi Rindu. Ada polisi dibenci dan dicaci, tapi tidak ada polisi mana tahan…

Sebuah kritik sekaligus ekspresi kecintaan kita kepada polisi. Viva Polri.