imsitumeang

Posts Tagged ‘pemilukada’

Menggelar Banyak Pemilukada

In Uncategorized on f 31, 15 at 1:12 pm

Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah berjumlah 810 pasangan calon, termasuk 122 pasangan calon petahana, didaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 26-28 Juli 2015 di 268 provinsi dan kabupaten/kota. Di antaranya 156 pasangan calon jalur perorangan atau independen dan 654 pasangan calon jalur partai politik atau gabungan partai. Calon kepala daerah laki-laki berjumlah 752 orang, calon kepala daerah perempuan 58 orang. Sementara, calon wakil kepala daerah laki-laki berjumlah 746 orang, calon wakil kepala daerah perempuan 64 orang. Pasangan calon gubernur/wakil gubernur terdaftar di 9 provinsi, bupati/wakil bupati di 224 kabupaten, dan walikota/wakil walikota di 36 kota.

Pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang mendaftar di KPU provinsi berjumlah 20 pasangan calon. Dari 20 pasangan calon, yang 2 di antaranya pasangan calon perorangan dan 18 pasangan calon partai atau gabungannya. Pasangan calon walikota/wakil walikota yang mendaftar di KPU kota berjumlah 114 pasangan calon, yang 28 pasangan di antaranya pasangan calon perorangan dan 86 pasangan calon partai atau gabungannya. Sementara itu, pasangan calon bupati/wakil bupati yang mendaftar di KPU kabupaten berjumlah 676 pasangan calon, yang 126 pasangan di antaranya pasangan calon perorangan dan 550 pasangan calon partai atau gabungannya.

Berdasarkan data tersebut, daerah yang 0 pasangan calon atau tidak satupun pasangan calon mendaftar terjadi di 1 daerah (0,37%), di 12 daerah hanya 1 pasangan pasangan calon (4,46%), dan 2 pasangan calon di 83 daerah (30,85%). Berikutnya, 3-4 pasangan calon di 146 daerah (54,27%), 5-6 pasangan calon di 22 daerah (8,18%), dan 6 lebih pasangan calon di 5 daerah (1,86%).

Pasangan calon gubernur/wakil gubernur Bengkulu Sultan Bachtiar Najamudin (SBN) dan Mujiono termasuk pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang mendaftar di KPU provinsi yang berjumlah 20 pasangan calon. Hari Selasa (28/7), mereka mendaftar ke kantor KPU Bengkulu, Jl Kapuas Raya No 82 Bengkulu. Bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur ini mengantongi 16 kursi syarat dukungan atau memenuhi 20% syarat dukungan atau 9 dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu.

Bakal pasangan calon ini melanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Yunus dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeprapto. Keputusan tim dokter berstatus hitam-putih atau hasilnya hanya dua, yakni mampu atau tak mampu. Hasil pemeriksaan lain tidak berlaku. Hasil pemeriksaan diserahkan ke KPU Bengkulu tanggal 2 Agustus 2015. Jika hasil pemeriksaan menyatakan bakal pasangan calon ini tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, maka partai atau gabungan partai pengusungnya mengajukan pasangan calon pengganti selama masa perbaikan dokumen pendaftaran.

SBN dan Mujiono merupakan bakal pasangan calon yang terakhir mendaftar ke KPU Bengkulu. Dengan begitu, hanya 2 bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang bertarung setelah ditetapkan KPU Bengkulu tanggal 24 Agustus 2015. SBN dan Mujiono head to head melawan bakal calon pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah dalam pemilu gubernur/wakil gubernur serta bupati/wakil bupati di Bengkulu tanggal 9 Desember 2015.

Lima bakal pasangan calon walikota/wakil walikota yang mendaftar ke KPU Manado termasuk 114 pasangan calon. Mereka ialah Hanny Jost Pajow dan Tonny Rawung diusung PDI Perjuangan dan Partai NasDem, Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud (Partai Golkar dan PAN), Harley Mangindaan dan Jemmy Asiku (Partai Gerindra dan Partai Hanura), Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastian (Partai Demokrat dan PKPI), serta satu bakal pasangan calon jalur perorangan, yakni Markus Palandung dan Robert Pardede, yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, Selasa (28/7). Terhadap para bakal pasangan calon itu, KPU Manado memverifikasi dokumennya di aula KPU Manado. Panitia pengawas, tim pengusung, dan media massa turut menyaksikan.

Beberapa daerah mengalami perpanjangan waktu pendaftaran berjumlah 13 daerah, yaitu 12 daerah yang hanya 1 pasangan calon mendaftar dan 1 daerah yang tidak satupun pasangan calon mendaftar. Daerah yang hanya 1 pasangan calon mendaftar terjadi di Kabupaten Asahan, Kota Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Pegununungan Arfak. Sedangkan daerah yang tidak satu pun pasangan calon mendaftar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur.

Di daerah yang hanya 2 pasangan calon berpotensi tertunda karena jumlahnya bisa saja hanya 1 pasangan calon setelah pengecekan dokumen. Tahapannya tertunda sepuluh hari. Pendaftarannya dibuka kembali selama tiga hari. Oleh karena itu, 2 pasangan calon yang terdaftar di daerah tersebut harus memperbaiki dokumennya agar mereka ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah (pemilukada).

Bagi pasangan calon perorangan, setelah diverifikasi bukan berarti dokumennya beres. Verifikasi calon perorangan ialah mengecek dokumen yang diserahkan ketika pendaftaran. Berikutnya, mengecek kembali dokumen tersebut setelah perbaikan. Kalau verifikasi di awal menyangkut syarat dukungan sehingga petugas mendatangi rumah-rumah, maka verifikasi di akhir dilakukan kolektif karena waktu pengecekan yang mepet. Banyak dokumen tidak bisa terkumpul ketika pendaftaran karena tergantung pihak lain, seperti kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit. Dokumen yang diperbaiki harus tuntas selama masa perbaikan (4-7 Agustus 2015). Bila tidak selesai, calon perorangan dianggap tidak memenuhi syarat.

Demokrasi memang mensyaratkan pilihan yang banyak. Dalam konteks pemilukada, rakyat semestinya memiliki satu lebih pasangan calon. Tanpa satu lebih pasangan calon, demokrasi kurang ideal. Pemilukada yang hanya diikuti satu pasangan calon justru melahirkan demokrasi yang kurang ideal. Untuk memilih kepala daerah terbaik, pemilih harus memiliki satu lebih pilihan dalam kompetisi yang sehat, jujur, adil, dan demokratis. Faktor penyebab cuma satu pasangan calon ialah ketakutan bakal pasangan calon lain terhadap pasangan calon tertentu. Di Surabaya, hanya petahana Tri Rismaharini yang maju. Belum tentu pasangan calon lain berani menantangnya.

Bisa saja beragam cara ditempuh demi memenuhi prosedur demokrasi itu. Partai atau gabungannya yang tidak siap akan mengusung pasangan calon tiban guna ‘mengamankan’ demokrasi. Celaka bila partai atau gabungannya dan bakal pasangan calon melakoni politik sandiwara demi memunculkan kandidat boneka. Kondisi yang memang sehat secara prosedur tapi cacat secara substansi. Jika elite bersungguh-sungguh mewujudkan demokrasi, mengapa tidak menetapkan calon tunggal sebagai pasangan calon yang definitif? Kita tegas-tegas menolak pemilukada yang diikuti satu lebih pasangan calon boneka.

Iklan

Menata Ulang Pemilukada

In Uncategorized on f 22, 14 at 12:05 pm

Pelemik pemilihan umum kepala/wakil kepala daerah (pemilukada) menghangat di ujung periode Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika dipetakan, pemilukada secara langsung dan tak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki permasalahan pada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penetapan.

Untuk pemilukada secara langsung, permasalahan pada tahapan persiapan seperti tingginya biaya penyelenggaraan, banyaknya bakal calon memiliki uang, populer, dan/atau kerabat; cenderungnya incumbent mengerahkan sumberdaya pemerintah daerah untuk berkampanye (terselubung). Solusi tingginya biaya penyelenggaraan antara lain, partai dilarang menerima imbalan dari calon kepala/wakil kepala daerah, penyelenggaraan serentak, pembatasan kampanye seperti meniadakan rapat umum, dan penyediaan dan pemasangan alat peraga dan iklan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Solusi banyaknya bakal calon memiliki uang, populer, dan/atau hubungan kekerabatan antara lain uji publik atau fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang kriteria penilaian ialah kompetensi (pendidikan dan pengalaman), serta kecocokan (integritas dan kepemimpinan) digelar terhadap seluruh bakal calon (panitianya terdiri atas tiga orang akademisi, dan dua orang tokoh masyarakat), serta pembatasan hubungan kekerabatan.

Sedangkan masalah cenderungnya incumbent mengerahkan sumberdaya pemerintah daerah untuk berkampanye (terselubung) serperti kegiatan yang dikemas dengan program hibah bantuan sosial (bansos), dan dana bantuan diatasi dengan larangan bagi kepala/wakil kepala daerah untuk membuat program yang memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) yang menguntungkan dirinya, terutama enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; dan kepala/wakil kepala daerah terpilih melepaskan jabatan struktur partai.

Permasalahan pada tahapan pelaksanaan seperti rawan konflik, politik uang, birokrat terbelah yang mengganggu kinerja bahkan memutasi dan/atau me-nonjob-kan pejabat daerah, dan biaya besar yang dikeluarkan Pemerintah (total anggaran tiga tahun terakhir Rp 3,2 triliun), rusaknya hubungan sosial kultural dalam masyarakat dan tidak jarang keluarga besar terpecah karena berbeda pilihan (fragmentasi sosial), politisasi birokrasi, dan penyelenggara pemilukada yang tidak netral.

Solusi rawan konflik antara lain calon kepala/wakil kepala daerah yang didaftarkan ke KPU oleh partai tidak ditarik kembali (mengantisipasi dukungan ganda partai), pembatasan kampanye seperti meniadakan rapat umum, menyederhanakan tahapan penghitungan hasil pemilukada dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPU kabupaten/kota, sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai kepada masyarakat, rekonsiliasi pasca-pemilukada, partai pendukung dan calon kepala/wakil kepala daerah menyatakan tanggung jawabnya jika terjadi konflik dan dapat dijerat hukum.

Solusi politik uang antara lain pembentukan tim khusus oleh aparat penegak hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, penggalangan dana masyarakat oleh calon kepala/wakil kepala daerah dan partai pengusung, akuntabilitas melalui rekening khusus calon kepala/wakil kepala daerah, serta diskualifikasi dan pidana bagi pihak yang terbukti melakukan politik uang (money politics).

Solusi birokrat terbelah yang mengganggu kinerja bahkan memutasi dan/atau me-nonjob-kan pejabat daerah antara lain melalui pengaturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diawasi oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan solusi biaya besar yang dikeluarkan Pemerintah melalui penyelenggaraan pemilukada yang serentak, solusi rusaknya hubungan sosial kultural dalam masyarakat antara lain sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai kepada masyarakat, rekonsiliasi pasca-pemilukada, solusi politisasi birokrasi melalui pengaturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; serta solusi penyelenggara pemilukada yang tidak netral melalui e-voting system bagi daerah yang siap, optimalisasi peran Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), Badan/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota, serta pengawasan masyarakat.

Permasalahan pada tahapan penetapan meliputi tim sukses (tim pemenangan) ikut mengatur dan mempengaruhi kepala/wakil kepala daerah dalam pemerintahan dan pembangunan, kelompok masyarakat melakukan barter kepentingan seperti menuntut pemekaran daerah, pemanfaatan lahan, dan konsesi perusahaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak jernih dan obyektif, 331 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi per bulan Juli 2014, serta 638 sengketa pemilukada.

Solusi tim sukses ikut mengatur dan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara lain tim sukses dibubarkan setelah pemilukada selesai, akuntabilitas dan transparansi atau open government (tata kelola) dan open governance (tata laksana) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Solusi barter kepentingan kelompok masyarakat antara lain membatasi dana operasional yang bersumber dari APBD, serta akuntabilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Solusi 331 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi per bulan Juli 2014 antara lain menghilangkan sewa perahu kepada partai pengusung, dan pendanaan tahapan pemilukada dibiayai pemerintah dan partai, sedangkan solusi 638 sengketa pemilukada antara lain menginisiasi peradilan pemilukada ad hoc atau penyelesaian melalui peradilan umum atau pengadilan tata usaha negara (PTUN), serta mekanisme close to call yang diajukan ke peradilan hanya sengketa hasil pemilukada yang selisih suaranya signifikan.

Pemilukada tak langsung atau melalui DPRD pun memiliki permasalahan pada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penetapan. Permasalah pada tahapan persiapan meliputi pengajuan bakal calon kepala/wakil kepala daerah oleh fraksi atau gabungan fraksi DPRD tidak sesuai kehendak rakyat, dikhawatirkan bakal calon tersebut memiliki kompetensi dan kecocokan yang rendah, serta dikhawatirkan terjadi politik uang oleh fraksi atau gabungan fraksi DPRD. Solusi dikhawatirkan bakal calon kepala/wakil kepala daerah tidak sesuai kehendak rakyat serta memiliki kompetensi dan kecocokan yang rendah antara lain uji publik bagi setiap bakal calon oleh panitia uji publik, masyarakat memberikan masukan tentang kompetensi dan kecocokan bakal calon, serta panitia uji publik menyampaikan keterangan kepada masyarakat bahwa bakal calon yang bersangkutan lolos mengikuti uji publik. Pada tahapan persiapan ini dikhawatirkan tidak ada calon perorangan.

Pada tahapan persiapan ini juga dikhawatirkan terjadi politik uang oleh fraksi dan/atau gabungan fraksi DPRD. Solusinya antara lain dilaksanakan partai dilarang menerima imbalan apapun dari calon kepala/wakil kepala daerah, melakukan pengawasan oleh instansi penegak hukum dan masyarakat (watch dog). Jika terbukti melakukan politik uang maka partai dikenakan sanksi denda 10 kali lipat, mendiskualifikasi calon kepala/wakil kepala daerah sebelum yang bersangkutan terpilih, dan pemberhentian dari jabatan kepala/wakil kepala daerah setelah yang bersangkutan dilantik.

Permasalahan pada tahapan pelaksanaan meliputi pemungutan dan penghitungan suara antara lain dikhawatirkan terjadi politik uang dalam pemungutan dan penghitungan suara oleh fraksi dan/atau gabungan fraksi DPRD. Mirip pada tahapan persiapan, solusinya antara lain dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh DPRD, pengawasan oleh instansi penegak hukum dan masyarakat. Jika terbukti melakukan politik uang maka partai dikenakan sanksi denda 10 kali lipat, mendiskualifikasi calon kepala/wakil kepala daerah sebelum yang bersangkutan terpilih, dan pemberhentian dari jabatan kepala/wakil kepala daerah setelah yang bersangkutan dilantik. Atau, pemungutan dan penghitungan suara dilakukan terbuka (berdiri atau mengangkat tangan).

Sedangkan permasalahan pada tahapan penetapan meliputi dikhawatirkan DPRD menyandera kepala/wakil kepala daerah dengan ancaman pemberhentian (impeachment), dikhawatirkan terjadi politik ”balas jasa” dari kepala/wakil kepala daerah ke fraksi dan/atau gabungan fraksi DPRD, dan dikhawatirkan kepala/wakil kepala daerah kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan rakyat. Solusinya dikhawatirkan DPRD menyandera kepala/wakil kepala daerah antara lain kepala/wakil kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden, dan kepala/wakil kepala daerah hanya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD. Solusi dikhawatirkan terjadi politik ”balas jasa” antara lain dalam proses evaluasi peraturan daerah APBD diintensifkan pembahasan rasio alokasi anggaran untuk DPRD, serta pengawasan oleh instansi penegak hukum dan masyarakat. Sedangkan solusi dikhawatirkan kepala/wakil kepala daerah kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan rakyat antara lain kepala/wakil kepala daerah diwajibkan menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), dan pembahasan peraturan daerah (perda), serta pengawasan masyarakat atas program/kegiatan kepala/wakil kepala daerah.

Setelah dipetakan, kita bisa menimbang manfaat dan mudarat pemilukada secara langsung dan tak langsung tanpa kehilangan nalar mengait-ngaitkannya dengan koalisi politik tertentu. RUU Pemilukada ini amat mungkin mengubah mekanisme pemilukada kabupaten/kota dari dipilih langsung oleh rakyat ke dipilih tak langsung atau melalui DPRD, sedangkan pemilukada kabupaten/kota dari dipilih langsung oleh rakyat. Tujuannya ialah untuk memperjelas konsep desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, serta memperjelas aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mencegah konflik antarsusunan pemerintahan daerah.

Masyarakat tidak harus menaruh curiga terhadap balik badan partai-partai sebagai manuver kalkulatif ketimbang menimbang kemaslahatan masyarakat. Gagasan mengembalikan pemilukada ke DPRD amat masuk akal. Selama ini, pemilukada langsung merupakan ajang pesta, baik pesta demokrasi maupun pesta duit, yang mengalir jauh. Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah menggelontorkan pundi-pundinya ke pengusaha spanduk, rakyat pemilih, konsultan politik, bahkan ke penyelenggara pemilukada yang berpihak. Ongkos politik pemilukada pun membengkak.

Setidaknya, merujuk peta permasalahan pemilukada langsung dan tidak langsung, empat pos pembiayaan yang menguras kantong peserta pemilukada langsung, yakni biaya mahar partai, biaya menggerakkan mesin partai dan tim pemenangan, biaya kampanye, biaya saksi di TPS saat pemilihan dan penghitungan suara, dan biaya penyelesaian kasus hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa pasangan calon mengaku menghabiskan Rp 20-128 miliar untuk memenangi pemilukada. Jika dikalkulasikan 3-5 pasang calon yang bertarung, entah berapa biaya pemilukada langsung yang dikeluarkan. Dikalikan dengan 505 kabupaten/kota di Indonesia? Belum termasuk dana APBD untuk penyelenggaraan pemilukada yang dialokasikan 4-10%.

Ongkos sosial yang harus ditebus juga mahal, yakni konflik horisontal antarpendukung. Akibatnya, pilihan bagi pasangan calon hanya satu, menang dengan cara apa pun. Mereka tidak sudi kalah. Pihak yang kalah berlomba-lomba menggugat ke MK. Pihak yang dinyatakan menang oleh KPU daerah pun mati-matian mempertahankan kemenangan.

Putusan MK yang final dan mengikat menggoda banyak calon kepala/wakil kepala daerah untuk jorjoran, dari membayar pengacara kelas kakap ke membayar demonstran di depan gedung saat persidangan. Belum puas, pihak-pihak yang beperkara menebar duit ke hakim konstitusi. Bahkan, M Akil Mochtar yang saat itu Ketua MK goyah oleh godaan fulus. Benteng terakhir pengadilan pemilu tidak saja koyak, tapi juga roboh.

Demokrasi langsung, yang awalnya diniatkan guna mengukuhkan kedaulatan rakyat, berbelok arah menjadi mesin perusak. Tidak ada pilihan, kita harus memilih pemilukada langsung untuk provinsi dan pemilukada tak langsung untuk kabupaten/kota. Toh, hakikat demokrasi tetap terjaga dengan pemilukada oleh DPRD kabupaten/kota. Konflik horisontal dapat dicegah, praktik korupsi bisa diminimalisir, dan daerah pun mengalihkan penggunaan anggaran pemilukada untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas, tercipta harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa?

Konsekuensi negara kesatuan adalah tanggung jawab pemerintahan di tangan presiden. Urusan pemerintahan diserahkan dari pusat ke daerah. Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan sembari melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kabupaten/kota menjadi wilayah administratif provinsi. Jadi, hubungan presiden dengan gubernur bersifat hirarkis dan hubungan gubernur dengan bupati/walikota pun bersifat hirarkis.

Politik Dinasti Sang Gubernur

In Uncategorized on f 17, 13 at 3:49 am

Setelah sekian lama kita menerapkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), akhir-akhir ini mulai terungkap satu per satu cerita nyata kisah politik dinasti di beberapa wilayah. Banyak pihak yang terkaget-kaget. Semuanya berawal dari pemilukada. Memang di beberapa wilayah, pemilukada mirip arisan keluarga. Suami-istri bergiliran menjabat sebagai bupati/walikota atau wakilnya, mertua/menantu dan ipar ikut bertukar posisi, adik/kakak serta bapak/ibu-anak pun tak mau ketinggalan untuk memimpin daerah. Jika pencalonannya terhambat di satu wilayah, kerabat yang bersangkutan nyalon di wilayah lain, bisa juga di wilayah tetangga.

Di Banten, politik kekerabatan bahkan menular hingga ke jabatan legislasi dan birokrasi. Praktis, di wilayah Banten berkuasa anggota keluarga sang Gubernur: Ratu Atut Chosiyah. Pilarnya terletak pada struktur politiknya dengan Partai Golkar serta jaringan tradisionalnya dengan jawara dan ulama. Sebelas tahun berkuasa, Atut sukses menarik gerbong politik dan bisnis keluarganya. Bersamaan dengan naiknya klan Atut, makin semarak pula bisnis anggota keluarga itu di semua sektor.

Wilayah Provinsi Banten terdiri atas empat kabupaten, yakni Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Lebak, serta empat kota, yakni Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Tak kurang dari empat orang keluarga besar Atut menjadi bupati atau walikota, dari Atut sendiri, adik, adik tiri, ipar, ke ibu tiri, dan empat kerabatnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walikota Tangerang Selatan saat ini dijabat iparnya, Airin Rachmi Diany. Dia adalah istri Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan, adik Atut. Lalu, Tubagus Haerul Jaman, adik tirinya, terpilih sebagai Walikota Serang. Berikutnya, Ratu Tatu Chasanah, adik kandungnya, adalah anggota DPRD Banten yang kemudian terpilih sebagai Wakil Bupati Serang. Terakhir Heryani, ibu tirinya, isteri kelima Chasan, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang. Keempat pemulukada ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi mereka yang menang.

Menantu Atut, Adde Rossi Khoirunisa menjadi Wakil Ketua DPRD Serang. Istri Andika Hazrumy, anak kesatu Atut, ini juga mendaftar sebagai calon anggota DPRD Banten dari Partai Golkar. Suami Atut, Hikmat Tomet, menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hikmat yang dari Partai Golkar meraih 96.446 suara dalam Pemilu 2009 daerah pemilihan (dapil) Banten II. Sedangkan Andika adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten. Pada Pemilu 2014 mendatang, dia nyalon sebagai calon anggota DPR dapil Banten I. Andiara Aprilia Hikmat, anak bungsunya, mendaftar sebagai calon anggota DPD asal Banten menggantikan posisi aanya.

Politik dinasti ini berawal dari sang abah, Tubagus Chasan Sochib. Sang jawara Banten ini pernah berujar “Sayalah gubernur jenderal” setelah dia mengantarkan pasangan calon Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001. Nama Chasan berkibar lewat CV Sinar Ciomas yang berdiri tahun 1970-an. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan. Chasan memiliki banyak istri. Jumlah istri dan anaknya bukan “angka pasti”. Dia meninggal tanggal 30 Juni 2011. Namun, pamor mereka belum luntur karena keluarga besarnya menduduki banyak posisi penting di pemerintahan dan bisnis.

Konstitusi tentu saja tak melarang sama sekali setiap orang dari trah atau klan mana pun mencalonkan dirinya. Sebagai aturan derivatif, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang pemilihan umum kepala daerah menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan politik. Tapi, merebaknya politik dinasti di banyak wilayah benar-benar sangat mencemaskan. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat, setidaknya 57 kepala daerah membangun politik dinasti.

Kecemasan muncul bukan hanya karena politik dinasti akan membelokkan demokrasi ke arah oligarki. Menguatnya nepotisme juga akan menguras sumberdaya ekonomi daerah, dari yang dihajatkan untuk kesejahteraan rakyat ke kesejahteraan elit. Kroniisme hanya tinggal waktu. Pelaku nepotisme dan kroniisme dalam lingkaran kekuasaan bersekongkol menggasak anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Korupsi akan merajalela.

Contoh praktek nepotisme dan kroniisme yang koruptif terjadi pada Wawan. Dia kesohor sebagai “gubernur jenderal” di Banten yang mengatur seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Banten. Dialah operator dinasti Atut. Wawan diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menyuap Ketua MK Mohammad Akil Mochtar untuk mengatur putusan sengketa pemilukada di Lebak. Dalam kasus ini, Atut dicegah ke luar negeri.

Dugaan kasus korupsi yang dilakukan keturunan abah Chasan ini terentang dari penggunaan anggaran hibah dan bantuan sosial ke proyek infrastruktur. Atut beserta kerabatnya menguasai 175 proyek di Banten dalam rentang waktu tahun 2010-2013. Total nilainya Rp 1,148 triliun! Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Banten, tercatat 175 proyek itu dikuasai 10 perusahaan keluarga Atut dan 24 perusahaan berafiliasi dengan keluarga Atut. Nilai penyimpangan anggaran hibah dan bantuan sosial ditaksir mencapai Rp 380 miliar, belum termasuk beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti menggarap proyek pembangunan gedung DPRD Banten tahun anggaran 2004-2006 bernilai Rp 93 miliar melalui PT Sinar Ciomas Raya Utama yang pemegang sahamnya ialah Atut bersama Wawan. BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas hibah dan bantuan sosial, serta proyek di Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012.

Muara upaya Atut membangun politik dinasti adalah memperkuat bisnis di Banten. Banyak jalan ditempuh untuk meraih aneka proyek daerah/negara, seperti grup perusahaan beramai-ramai mengikuti sebuah lelang atau tender, mendirikan perusahaan boneka hanya untuk meramaikan sebuah tender, menyerahkan pengerjaan proyek dari perusahaan keluarga Atut ke perusahaan lain (subkontrak), dan meminta “calon pengantin”, istilah bagi pemenang sebuah lelang, untuk menyetorkan fee sekitar 20 persen. Kebanyakan proyek diperoleh dengan modus semacam arisan. Berarti, perusahaan yang mengikuti tender adalah perusahaan keluarga Atut atau kroninya. KPK terus membongkar jejaring kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarga Atut dan kroninya.

Banyak ketertinggalan di Banten selama dipimpin oleh Atut. Ketertinggalan ini mengherankan mengingat pendapatan daerah yang hampir Rp 5 triliun—jauh di bawah angka saat provinsi ini berdiri yang hanya Rp 400 miliar. Peningkatan APBD Banten ini tergolong luar biasa. Namun, nyaris tidak berarti mengingat angka kemiskinan di Banten yang masih tinggi karena angkanya 600 ribuan jiwa. Angka pengangguran juga yang tak kunjung menurun dari 30 persen dan angka kematian bayi dan ibu hamil yang masih tinggi, yaitu 32 persen.

Bagi masyarakat Banten, Atut bukan gubernur yang memiliki kepemimpinan yang baik. Dia hanya perempuan biasa yang pesolek. Dia lebih mempedulikan citra dirinya ketimbang sukses tugasnya selaku gubernur yang memajukan wilayah Banten. Secara alamiah, Banten mampu maju tanpa keterlibatan pemerintah provinsi karena posisi geografisnya yang bersebelahan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta di letaknya di jalur perlintasan dari/ke pulau Sumatera serta jalur pantai utara (pantura) Jawa.

Kasus korupsi di Banten jelas-jelas mengisahkan betapa bahaya dan jahat kekuasaan yang bertumpuk dalam satu keluarga. Dari satu wilayah saja, negara merugi ratusan miliar rupiah. Entah berapa puluh dan bahkan berapa ratus triliun uang yang ludes guna memperkaya 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik. Praktek penyelewenangan APBD yang berpokok pada kekerabatan ini harus diakhiri. Politik dinasti yang menjadi penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Orde Baru tak boleh kembali.

Politik dinasti termasuk salah satu kluster masalah yang alot selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilukada, selain mekanisme pemilukada, penyelesaian sengketa, dan disertakan atau tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan usulan yang layak didukung. RUU Pemilukada versi Pemerintah menyebutkan bahwa warga negara yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur dan bupati/walikota adalah yang tidak mempunyai ikatan perkawinan atau garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/walikota yang menjabat, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Dalam RUU ini kerabat dekat gubernur dan bupati/walikota tak boleh mengikuti pemilukada di provinsi dan kabupaten/kota yang sama. Namun mereka tetap boleh nyalon di wilayah lain.

Dalam RUU ini, Pemerintah juga mengusulkan agar bupati/walikota dipilih tak langsung. Sebagai penggantinya, Pemerintah ingin agar kepala daerah dipilih DPRD kabupaten/kota seperti masa Orde Baru, sedangkan wakilnya ditunjuk bupati/walikota terpilih dengan persetujuan pemerintah pusat. Usulan itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemilukada serta mencegah konflik horizontal dan vertikal. Mahalnya ongkos demokrasi dalam pemilukada menjadi alasan Pemerintah untuk menata ulang pelaksanaannya agar bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Sedangkan untuk gubernur tidak berubah, Pemerintah mengusulkan dipilih langsung seperti terselenggara selama ini. Alasannya, demi penguatan posisi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi sekaligus menunjang sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara provinsi sebagai wilayah otonom yang merupakan locus otonomi daerah dan kabupaten/kota sebagai wilayah administratif yang merupakan bagian provinsi sebagai daerah otonom. Gubernur yang legimated tentu saja memiliki daya bargaining yang kuat ketimbang bupati/walikota yang dipilih oleh DPRD.

Pertimbangan usulan Pemerintah ini berdasarkan pengalaman empirik dan implikasi negatif pemilukada sekarang ini. Pemilukada langsung tidak berkorelasi terhadap perwujudan desentralisasi. Masalah moral, etika, dan norma yang cenderung terabaikan dalam pelaksanannya ternyata merusak penyelenggaraan pemilukada.

Solusi lain ialah menyelenggarakan pemilukada serentak. Bila pemilu anggota dewan perwakilan (provinsi dan kabupaten/kota) serta pemilu gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan bersamaan, siapa pun, termasuk inkumben dan anggota keluarganya, memiliki peluang terbatas ketika mencalonkan dirinya. Mereka harus memilih salah satu jabatan: jabatan di lembaga legislatif atau eksekutif.

Ihwal pemilukada serentak dalam RUU ini, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Nantinya hanya akan digelar dua kali pemilukada dalam lima tahun. Contohnya, tahun 2015 akan digelar pemilukada serentak di 244 daerah. Sisanya, tahun 2018 akan digelar pemilukada serentak di 300 daerah. Begitu seterusnya, sehingga hanya akan digelar dua kali pemilukada dalam lima tahun, tidak seperti sekarang yang hampir tiap hari pemilukada.

Hanya dengan cara-cara inilah, para kepala daerah berikut suami/istri, mertua/menantu, ipar, adik/kakak, bapak/ibu, dan anaknya tak lagi lelusa menggangsir sumberdaya daerah dan membajak demokrasi untuk kesejahteraan diri dan kerabatnya. Mereka tidak lagi menganggap pemilukada semata-mata ajang perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tanpa visi dan misi yang jelas dan tegas hanya menciptakan politik dinasti. Pengesahan RUU Pemilukada ditargetkan akhir tahun 2013.

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.