imsitumeang

Posts Tagged ‘Pemilukada DKI Jakarta’

Setelah Menonton Debat

In Uncategorized on f 17, 17 at 10:00 am

Setelah kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan ketentuan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melaksanakan debat terbuka antarcalon yang kesatu. Acara debat paling banyak tiga kali yang disiarkan langsung atau disiarankan tunda melalui lembaga penyiaran publik.

Publik DKI Jakarta disuguhi debat yang bermutu tanggal 13 Januari 2017. Setelah debat, pendapat publik pun terbelah. Sebagian berpendapat, pasangan calon yang kinclong saat berdebat akan mudah merebut kursi gubernur dan wakil gubernur, sebagian berpendapat sebaliknya. Tentu saja ada yang mengambil jalan tengah: setuju dengan catatan atau tidak setuju dengan catatan.

Pemilih di DKI Jakarta tergolong tipe rasional. Mereka mempertimbangkan faktor visi, misi, dan program. Pemilih yang menetapkan pilihannya tanpa menelaah visi, misi, dan program kandidat adalah tipe irasional karena pilihannya tidak dapat dicerna rasio serta tidak dapat diungkap dalam konsep logis (ilogis). Pemilih rasional belum menetapkan pilihannya hingga detik terakhir dalam bilik suara, sehingga mereka akan terus menerus menelaah visi, misi, dan program kandidat. Jika cocok, dia mantap memutuskan pilihannya.

Pemilih yang menentukan pilihannya itu sekitar 50% yang mungkin bertambah menjelang pencoblosan suara. Mungkinkah pemilih irasional berubah pilihan? Mungkin! Sekitar 80% pemilih mungkin mengubah pilihannya. Hanya persoalan waktu seorang pemilih memantapkan pilihannya.

Pemilih irasional sulit mengubah pilihannya karena rata-rata mereka menetapkan pilihannya jauh-jauh hari. Berbagai alasan melatarinya, dari kesukaan atau ketidaksukaan kepada figur tertentu, keterpukauan kepada figur tertentu, kecocokan terhadap visi, misi, dan program pasangan calon tertentu, ke kecocokan primordialisme dengan kandidat tertentu. Berbagai alasan tersebut wajar.

Saat debat merupakan kesempatan bagi pasangan calon untuk meraup suara dari sisa suara pemilih rasional. Suara pemilih rasional ini suara kelas menengah, seperti pekerja dan kaum profesional lainnya, serta suara pemilih pemula yang kritis. Tiga kali debat menjadi ajang pertarungan hidup-mati antarkandidat merebut suara mereka.

Tapi, tingkat partisipasi kelas menengah masih fluktuatif. Mungkin tidak melampaui 70% tingkat partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Bila setiap pemilih menentukan pilihannya, setiap kandidat harus berusaha ekstra untuk memengaruhi setiap pemilik suara agar memilihnya. Pemilih bisa saja mengganti pilihannya pascadebat jika laku dan ucapan kandidat kurang atau tidak berkenan baginya. Perilaku dan ucapan kandidat adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan pilihan. Nah, santun dalam berlaku dan berucap saat berdebat dan di luar waktu berdebat menjadi kunci penentu.

Debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2017 itu berhasil melegakan dunia perpolitikan. Animo masyarakat untuk menontonnya sangat tinggi dan semangat untuk membicarakan hasil debat ini juga sangat tinggi. Publik DKI Jakarta dan bahkan publik di luar provinsi ini antusias untuk menonton tiga pasangan calon memperdebatkan kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Melegakan, karena partisipasi publik yang tercipta itu berkat ketertarikan mereka terhadap gelaran politik lokal ini. Sebuah indikator yang baik. Fakta yang cukup membuktikan bahwa masyarakat mempedulikan visi, misi, dan program pasangan calon. Masyarakat tidak apatis. Ramainya obrolan setelah acara itu, baik bernada positif maupun negatif, juga sebuah indikator yang baik. Berarti masyarakat terpengaruh debat kandidat.

Jika debat tak menjadi bahan pembicaraan, berarti acara itu hambar. Parahnya, jika debat malah menjadi bahan olok-olokan. Syukurlah, ketiga pasangan calon bisa menghibur masyarakat dalam menyampaikan visi, misi, dan program mereka.

Mungkin sebagian pihak pesimistis bahwa debat tidak bermanfaat, hanya tontonan belaka dalam suasana politik lokal yang persaingannya panas. Pandangan tersebut mungkin benar karena memang sebagian pemilih menentukan pilihannya sejak jauh-jauh hari.

Namun, jangan beranggapan bahwa pilihan tak mungkin berubah setelah pemilih menonton para kandidat beradu argumentasi. Pilihan berubah jika pembandingnya bagus. Misalnya, jika awalnya seorang pemilih menyukai kandidat karena kecerdasan dan pesonanya, bisa saja akhirnya dia berubah pilihan karena calonnya itu tidak cerdas-cerdas amat. Dia kalah berdebat dengan calon lain. Atau, justru makin meyakini pilihannya karena calonnya brilian menyampaikan visi, misi, dan programnya ketimbang kandidat lain. Atau, seorang pemilih menyukai kandidat karena pengalaman, namun kandidat lain mampu mengkritisi kinerjanya sembari menawarkan solusi yang manusiawi, maka bisa saja pilihannya berubah. Banyak alasan seorang pemilih berubah pilihan.

Perubahan pilihan dilakukan pemilih rasional. Jika alasan mereka terpatahkan atau bahkan realitanya berseberangan dengan visi, misi, dan program yang disampaikan saat debat, pemilih rasional mungkin beralih ke calon lain yang mendekati standar pilihannya. Publik yang makin matang akan memperbanyak jumlah pemilih rasional. Setiap kandidat tentu mengharapkan suara mereka yang berubah pilihan setelah menonton debat. Setiap pasangan calon harus berupaya meyakinkan mereka melalui ide-ide yang cemerlang dan langkah-langkah terobosan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) tahun 2017 dilaksanakan serentak tanggal 15 Februari 2017 sesuai dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016. 101 daerah menyelenggarakan pemilukada tahun ini, yaitu tujuh provinsi melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di antaranya DKI Jakarta, 18 kota melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 76 kabupaten melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Bakal pasangan calon yang mendaftar dan bertarung di 101 daerah tersebut awalnya berjumlah 337 pasangan calon atau 674 orang. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon baik oleh KPU provinsi, KPU kota, maupun KPU kabupaten tanggal 24 Oktober 2016, yang memenuhi syarat akhirnya berjumlah 306 pasangan calon sedangkan 36 pasangan calon tidak memenuhi syarat. Ke-306 pasangan calon terdiri atas 24 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 50 pasangan calon walikota dan wakil walikota, serta 232 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jumlah tersebut mungkin bertambah jika 31 pasangan calon yang tidak memenuhi syarat itu mengajukan sengketa pencalonan dan dinyatakan menang.

Harapan kita, pemilukada tahun 2017 menjadi pertarungan visi, misi, dan program antarcalon, kendati pertarungan tersebut memperebutkan kekuasaan. Mengutip Niccolò Machiavelli, “het doel heilight de middeled”, bahwa tujuan itu menghalalkan semua cara atau usaha. Siapa yang menjadi jawara atau pemenang pertarungan di masing-masing daerah, mari kita menunggu hasilnya. Apapun hasilnya, pemilukada yang berintegritas adalah cita-cita atau dambaan kita. Semoga dalam pemilukada DKI Jakarta dan 100 pemilukada lainnya para pemilih rasional bisa berperan. Mereka memang acapkali menjadi penentu!

Iklan

Memilih Figur Berintegritas dalam Pemilukada DKI Jakarta

In Uncategorized on f 28, 16 at 4:25 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengundi pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang berlaga dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Agus Yudhoyono Harimurti – Sylviana Murni sebagai pasangan cagub – cawagub nomor satu (1), Basuki Tjahaja Purnama –  Djarot Syaiful Hidayat sebagai pasangan cagub – cawagub nomor dua (2), dan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan cagub – cawagub nomor tiga (3).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno membacakan penetapan nomor ketiga pasangan calon dalam keputusan KPU DKI Jakarta nomor 57/KPU-Prov-010/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta yang mengundi nomor pasangan calon di Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10). Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Dahliah Umar menyampaikan, pengambilan nomor dihadiri pasangan calon, partai pengusung, tim kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, pers, dan tokoh.

Ketua KPU DKI Jakarta menghimbau pasangan cagub – cawagub serta partai pengusung, tim kampanye, dan pendukung masing-masing menjaga agar pemilukada DKI Jakarta terselenggara demokratis.

Sebelumnya, Senin (24/10) di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, rapat pleno KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat kepesertaan pemilukada DKI Jakarta. Dahlian menyatakan, Basuki – Djarot menyerahkan surat pencutian mereka selama tanggal 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017. Begitu pun Agus menyerahkan surat pengundurannya sebagai prajurit.

Ketiga pasangan calon melewati tahapan demi tahapan sejak pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi (21-23 September 2016), tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Mintohardjo (24 September 2016), dan tes psikologi di Badan Narkotika Nasional (BNN) (25 September 2016), serta menyerahkan perbaikan dokumen (1-4 Oktober 2016). Hasil verifikasinya Agus – Sylvi, Basuki – Djarot, dan Anies – Sandi memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat, ketiga pasangan calon terikat seluruh peraturan KPU, termasuk pengamanan dan pengawalan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Dengan demikian, ketiga pasangan calon memperoleh lampu hijau untuk berlaga dalam pemilukada tahun 2017. Setiap pasangan calon beserta timnya masing-masing wajib mematuhi rambu-rambu selama masa kampanye. Ketiga pasangan calon mengerahkan segala daya upaya untuk menarik simpati pemilih. Banyak caranya, tetapi tidak semuanya halal. Sejumlah aturan membatasi gerak-gerik mereka.

Kampanye adalah masa mengenalkan pasangan calon kepada calon pemilih, terutama menonjolkan kelebihan kandidat untuk menarik sebanyak-banyaknya suara pemilih. Tidak jarang di masa kampanye itu terjadi serang menyerang antarkubu (kampanye positif dan kampanye negatif) untuk melemahkan dukungan pemilih kepada kubu rival sekaligus menguatkan dukungan pemilih kepada kubunya seperti mengritik kinerja petahana dan menuntut kasus penghinaan agama. Serang menyerang antarkubu sah-sah saja asalkan sesuai fakta dan bukan tudingan beraroma fitnah yang mengarah kepada kampanye hitam. Kampanye hitam hanya menciptakan atmosfer demokrasi yang sakit karena berakibat pertengkaran dan kekacauan.

Menghindari suasana panas karena kampanye hitam, kita mengingatkan setiap kubu agar melakukan kampanye positif dan kampanye negatif yang menenggang etika dan moral. Sebagai hajatan demokrasi, pemilukada adalah pesta yang menggembirakan. Bukan perang yang menakutkan. Segenap warga ibukota sepatutnya menyambut sukacita. Perbedaan pilihan bukan alasan untuk memutus tali silaturahim, bukan untuk berpecah belah. Seperti imbauan Muhammad Jusuf Kalla, boleh mengajak tapi tanpa paksaan.

Diperkirakan 7,4 juta jiwa warga ibukota sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta 2017 berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Jumlah itu melebihi DPT DKI Jakarta dalam pemilu tahun 2014 yang berjumlah 7 juta jiwa. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerahkan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. KPU Pusat mendistribusikannya ke semua KPU daerah, termasuk KPU DKI Jakarta. Kemudian, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data pemilih mulai tanggal 18 Agustus 2016 hingga 6 Januari 2017.

Kita harus membulatkan tekad dan meluruskan niat untuk mewujudkan pemilukada yang damai. Bersama-sama menggairahkan partisipasi warga ibukota untuk memilih pemimpin yang sopan dan santun. Kesuksesan pemilukada DKI Jakarta semakin mendewasakan bangsa kita dalam berdemokrasi. Figur gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pun berintegritas. Bukankah daerah-daerah yang berkembang justru memesatkan negeri kita menuju negara maju?

Gubernur Baru di Jakarta

In Uncategorized on f 28, 12 at 9:33 am

Terkesan klise jika kesimpulannya hasil Pemilihan Umum Gubernur – Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai kemenangan demokrasi. Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) membalikkan peta kekuasaan dan prediksi lembaga survei yang biasanya didominasi kalangan elite berikut kekuatan dananya. Mereka sukses meredam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membahayakan demokrasi, khususnya menghargai pluralitas.

Pemilihan umum tanggal 20 September 2012 menjadi model: gubernur terpilih adalah bupati atau walikota berprestasi – Jokowi dan Basuki alias Ahok memperoleh pelbagai penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai Tokoh Majalah Tempo. Pola perekrutan begini jauh lebih baik. Sebab, selama ini, banyak calon kepala daerah – wakil kepala daerah memiliki rapor yang biasa-biasa saja, baik selaku incumbent, kepala dinas/kantor/badan, ketua partai level daerah, maupun selaku anggota Dewan (pusat, daerah). Mereka “membeli” partai politik agar bisa nyalon.

Para pemilih atau pemilik suara pun patut mendapat pujian. Mengacu ke hasil exit poll, sebagian besar mereka bersikap sangat rasional. Mayoritas mereka mencoblos pasangan kandidat berdasarkan program/kegiatan. Sisanya, pilihan mereka karena pasangan kandidat memperjuangkan kepentingan mereka. Hanya 12,6% – hampir semuanya pemilih Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrowi Ramli (Nara) – mencoblos karena alasan mewakili agama mereka.

Kegagalan serangan isu SARA di Jakarta merupakan kabar baik untuk daerah lain. Propaganda “memilih kandidat seiman” yang digencarkan kubu Foke dan Nara saat masa kampanye dan jeda antara putaran kesatu dan putaran kedua, berusaha menghancurkan meritokrasi. Padahal, kita bercita-cita menuju meritokrasi, yaitu sistem politik yang menghargai figur berprestasi atau berkemampuan untuk menjadi pemimpin di level nasional dan lokal.

Isu SARA juga menggerus toleransi beragama, persoalan yang menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pasangan gubernur – wakil gubernur yang baru, selain mengubah tata kelola pemerintahan dan pembangunan Jakarta yang transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip meritokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meritokrasi juga menentang birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), utamanya aspek nepotisme, yang menghinggapi birokrasi.

Keterpilihan Jokowi – Basuki untuk memimpin Jakarta memunculkan harapan: program/kegiatan yang manusiawi. Ketika memimpin Solo, Jokowi dikenal warganya sangat humanis. Ia, misalnya, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyimpan pentungan dan pistol mereka. Jokowi memindahkan pedagang pasar tanpa gejolak. Kala menjadi Bupati Belitung Timur, gaya kepemimpinan Basuki juga merakyat.

Di tengah euforia para pendukungnya, kita wajib mengingatkan Jokowi agar segera merealisasikan program/kegiatan yang dijanjikannya selama masa kampanye. Ia menyatakan bersikap independen terhadap pengaruh Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, dua figur sentral partai-partai yang mengusungnya, yaitu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra.

Megawati dan Prabowo kemungkinan mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2014. Bukan mustahil jika kedua tokoh ini, utamanya Prabowo, memosisikan Jokowi dan Basuki sebagai kuda troya atau trojan, yaitu “kendaraan” untuk maksud tertentu dan tujuan tertentu, namun berkonotasi negatif. Jokowi harus memutus ikatan dan tidak membalas budi kedua patronnya itu.

Janji lain Jokowi dan Basuki ialah distribusi pembangunan akibat ketidakmerataan antarwilayah Jakarta. Keduanya menyatakan bahwa pembangunan DKI Jakarta berorientasi pengembangan kampung dan kawasan kumuh. Mereka tidak terkonsentrasi di Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said  – kawasan yang ditasbihkan sebagai Segitiga Emas. Jika berhasil, distribusi pembangunan ala Jokowi mengurangi sejumlah persoalan, seperti perumahan, ruang publik, sanitasi, dan transportasi.

Banyak janji lain pasangan ini yang tercatat dan warga Jakarta layak menagihnya. Sebab, janji itulah kontrak politik mereka sebagai pelayan tuannya, warga Jakarta. Jokowi tentu sadar, karakter penduduk ibukota yang rasional bisa cepat mengubah sikap, juga tindak  dan laku, jika Jokowi dan Basuki gagal mengubah Jakarta ke arah kebaikan, sebagaimana ekspektasi pendukungnya yang tinggi.

Meski memiliki gubernur dan wakil gubernur baru, Jakarta masih kota yang sama. Berpenduduk lebih 10 juta, Jakarta juga tujuan satu-dua juta pekerja kota-kota sekitarnya. Ibukota ini mengidap masalah lalu lintas yang akut: kecepatan rata-rata kendaraan di jalanan hanya 20 kilometer per jam. Rasio kendaraan pribadi dan angkutan umum pun sangat timpang: 98% berbanding 2% tahun 2010. Kemacetan lalu lintas, tentu saja, hanya satu dari banyak masalah yang harus segera dibereskan pemimpin baru.

Jokowi dan Basuki jelas harus bekerja ekstrakeras, setidaknya untuk memperoleh dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, agar program/kegiatannya sukses. Gabungan jumlah wakil rakyat asal PDI-P dan Partai Gerindra hanya minoritas di Dewan, yaitu 17 dari total 94 kursi. Mereka bisa terjebak kompromi politik yang seharusnya terhindari.

Sembari menanti realisasi program/kegiatan Jokowi dan Basuki, marilah kita merayakan kemenangan demokrasi Pemilukada DKI Jakarta. Salut untuk Foke – Nara yang sportif mengakui kekalahannya. Saat yang sama, kepada penduduk Jakarta mereka seyogianya mengakui kesalahan karena memanfaatkan isu SARA untuk menyerang Jokowi dan Basuki saat masa kampanye dan jeda antara putaran kesatu dan putaran kedua.

Memilih Calon “Jakarta-1”

In Uncategorized on f 16, 12 at 10:33 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 beserta nomornya hari Jumat tanggal 11 Mei 2012. Penetapan itu menandai pertarungan mereka merebut posisi DKI-1 setelah KPU DKI Jakarta memverifikasi dukungan mereka. Keenamnya seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar.

Partai  politik (satu atau beberapa partai politik) peserta pemilihan umum mengusulkan empat pasangan calon sebelum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) DKI Jakarta, sisanya dua pasangan calon melalui jalur perorangan atau independen. Pasangan calon yang bersaing tiga di antaranya  sosok berpengalaman di pemerintahan. Selain Foke, sapaan Fauzi Bowo yang incumbent, lainnya ialah Alex Noerdin dan Joko Widodo alias Jokowi. Alex merupakan Gubernur Sumatera Selatan yang sebelumnya dua periode sebagai Bupati Musi Banyuasin dan Jokowi yang Walikota Surakarta atau Solo.

Selengkapnya, pasangan calon nomor (1) DR-Ing H Fauzi Bowo—Mayjen (Purn) H Nachrowi Ramli, SE melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Pasangan calon nomor (2) Mayjen TNI (Purn) Drs H Hendardji Soepandji, SH—Ir H A Riza Patria, MBA melalui jalur perorangan. Pendukungnya 419.416 jiwa.

Pasangan calon nomor (3) Ir H Joko Widodo—Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pasangan calon nomor (4) DR H M Hidayat Nur Wahid, MA—Prof DR Didik Junaedi Rachbini melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Keadilan Sejahtera.

Pasangan calon nomor (5) Faisal Batubara—Biem Triani Benjamin melalui jalur perorangan. Pendukungnya 487.150 jiwa.

Pasangan calon nomor (6) Ir H Alex Noerdin, SH—Letjen Marinir (Purn) H Nono Sampono melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Marhaenisme, Partai Merdeka, dan Partai Sarekat Indonesia.

Rakyat telah banyak mengetahui rekam jejak enam pasangan calon ini. Foke terus menerus berjuang untuk mengatasi masalah Jakarta, Alex berhasil menggratiskan sekolah dan berobat di wilayahnya, serta Jokowi yang dekat wong alit di Solo dan kandidat walikota terbaik dunia versi The City Mayors Foundation.

Merujuk trek rekor setiap calon, rakyat bisa menimbang-nimbang tokoh yang cocok memimpin Jakarta. Tetapi tidak berarti hanya tiga calon gubernur itu yang diperhitungkan. Tiga calon gubernur lainnya, Hidayat Nur Wahid, Faisal Basri, dan Hendardji Soepandji, juga memiliki kemampuan. Setidaknya visi dan misi mereka memimpin Jakarta tercermin oleh program yang dikampanyekan.

Ketika genderang bertabuh, Jakarta berpotensi konflik selama pemilukada. Potensi konfliknya lebih besar ketimbang daerah lain. Kerumitan masalah Jakarta tentu saja melebihi daerah lain. Potensi konflik itu jangan dianggap enteng karena bisa menjadi bara api yang siap membakar Jakarta.

Jumlah pasangan calon yang bertarung terbilang banyak. Semakin banyak petarung, semakin besar potensi konfliknya. Apalagi setiap pasangan calon sulit memenangi pertarungan satu putaran saja.

Jakarta kerap disebut Indonesia mini. Etnik seluruh daerah Indonesia berkumpul di Jakarta. Isu-isu primordial rawan menjadi pemicu. “Kampanye hitam” bermuatan sentimen primordialisme bertebaran sejak kemunculan pasangan calon. Sentimen primordial seperti etnisitas menjadi alasan Foke nyalon kembali. Ia mengklaim sebagai satu-satunya putera Betawi yang dekat etnis tersebut.

Foke memang memenangi pemilukada yang menandai pertama kalinya putera Betawi menjadi gubernur di daerahnya. Para pendahulunya bukan Betawi. Ia juga orang sipil pertama setelah kalangan militer—Ali Sadikin, Tjokropranolo, Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Suryadi Soedirja, Sutiyoso—memimpin Jakarta sekitar 41 tahun.

Tidak seorang pun menginginkan Pemilukada DKI Jakarta ricuh dan rusuh. Konflik sebesar atau sekecil apa pun hanya menodai demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga Jakarta harus menjaga pemilukada yang fair.

Para kandidat harus bersikap sportif. Mereka jangan curang dan culas demi memenangi pertarungan. Mereka harus siap menang sekaligus siap kalah.

KPU harus bersikap netral dan menyosialisasikan pemilukada agar rakyat memahaminya dan berpartisipasi sebagai pemilih saat hari pencoblosan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat harus mengawasinya dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran kepada pihak berwenang. Sementara aparat keamanan harus sigak bertindak dan memerkarakan kecuarangan dan pelanggaran tanpa pembiaran sekecil apa pun.

Perkembangan yang kondusif mendukung rakyat pemilih menentukan pilihannya kepada kandidat terbaik yang berkapasitas menyelesaikan masalah Jakarta. Pasangan calon yang memiliki visi besar dan kuat demi kepentingan warga Jakarta. Rakyat jangan memilih hanya karena sentimen primordial, apalagi teriming-iming uang. Pemilih menjadi penentu masa depan Jakarta.

Kini semua terpulang kepada pemilih sebagai pemilik suara. Siapa yang pantas memimpin Jakarta tentunya didasari kemampuan. Ingat, gubernur dan wakil gubernur terpilih memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan. Jika salah memilih, berarti kecewa selama lima tahun seperti kita merasakannya sekarang.

Agar penyesalan tidak terjadi dan berlarut-larut, tokoh masyarakat, agama, serta tokoh Jakarta dan nasional selayaknya berperan untuk membantu rakyat yang terdaftar sebagai pemilih untuk menentukan siapa yang layak memimpin Jakarta.

Setiap pasangan calon pasti menerapkan “ilmu kecap”, memuji dan menyatakan dirinya yang terbaik. Semua mengaku nomor satu. Semuanya berupaya optimal untuk menarik simpati pemilih kendati harus menjelek-jelekkan pasangan calon lain, hingga “serangan uang”.

Rakyat pemilik suara harus dicerahkan agar memilih calon penguasa yang terbaik. Jangan salah memilih, sebab baik buruknya Jakarta tidak hanya memengaruhi warga Jakarta, tetapi menyangkut banyak orang. Jakarta menjadi ukuran Indonesia di mata dunia.

Perebutan DKI-1 Menuju Jakarta yang Beradab

In Uncategorized on f 28, 12 at 3:27 am

Batas waktu pendaftaran bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2012 – 2017 berakhir tanggal 19 Februari 2012 pukul 24.00 WIB. Siapa saja yang memperebutan DKI-1 atau posisi orang nomor satu di ibukota negara, Jakarta, sudah jelas.

Jalur perorangan atau independen, pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria. Jalur partai, selain Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembanguan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS), terdaftar pasangan calon Joko Widodo alias Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, petahana (incumbent) Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang dibekingi Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta Hidayat Nurwahid-Didik J Rahbini yang dijagokan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memverifikasi dukungan bakal calon untuk menentukan pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) tanggal 11 Juli 2012. Meski jadwal kampanye setiap kandidat mulai tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2012, tak terlalu lama lagi ruangan Jakarta bakal dipenuhi berbagai spanduk, pamflet, bahkan kampanye terselubung.

Kita mengapresiasi antusiasme pasangan calon, baik jalur independen maupun partai. Mereka berani nyalon menjadi pemimpin Jakarta yang sesungguhnya muara persoalan. Persoalan yang melilit Jakarta kompleks, mulai dari supermodern seperti supermal dan busway sampai ke superkolot seperti gelandangan dan sampah.

Semua persoalan bermuara pada masalah mendasar, yaitu pemimpin yang tidak baik dan benar menata ibukota. Itulah sebabnya warga ibukota menyambut gembira para pasangan calon, tidak menyoal apakah di antaranya dari daerah lain.

Warga Jakarta tentu saja tidak membutuhkan janji-janji muluk cagub dan cawagub, apalagi kalau di antara calon mengklaim dirinya sebagai ahli mengatasi persoalan Jakarta. Jakarta membutuhkan pemimpin yang sanggup mengatasi setidaknya tiga persoalan, yaitu banjir, macet, dan rasa aman.

Setiap musim hujan, sedikitnya 60% wilayah Jakarta terendam banjir. Penyebabnya ialah sampah yang menyumbat selokan dan air kiriman dari Bogor. Setiap pemimpin Jakarta mengetahuinya, tetapi tidak mampu mengatasinya kendati telah membangun kanal-kanal.

Kemacetan di Jakarta sangat merugikan warga ibukota. Terhitung Rp 28 triliun per tahun kerugian akibat pemakaian bahan bakar, waktu produktif yang terbuang di jalan raya, angkutan umum yang ugal-ugalan, dan asap knalpot kendaraan yang mengganggu kesehatan. Kerugian yang terbesar ialah bahan bakar yang Rp10,7 triliun per tahun.

Jakarta menjadi contoh nyata tentang pemerintahan dan pembangunan yang tidak mewujudkan kenyamanan bagi warganya. Rasa aman menjadi mewah sebab setiap warga cemas karena perampokan dan penembakan serta perkosaan dan pembunuhan. Indonesia Police Watch (IPW) mendata sekitar 8.000 senjata api ilegal beredar di wilayah Jakarta yang saban kapan merenggut nyawa warganya.

Masalah Jakarta memang kelewat ruwet. Tidak hanya urusan banjir, macet, dan rasa aman yang membuat warga senewen tetapi juga urusan lainnya, termasuk perumahan/pemukiman, urbanisasi, dan ruang terbuka hijau. Seorang ahli saja tidak cukup untuk mengurai semua persoalan tanpa tim, tentunya di bawah komando gubernur yang menguasai masalah serta memiliki visi dan misi yang jelas.

Pertumbuhan Jakarta dalam paradoks. Berpenduduk terbesar tetapi terkumuh. Banyak orang kaya tetapi di Jakarta berkumpul gembel dan pengemis terbanyak. Lebih 70% uang beredar di Indonesia hanya di sekitar Jakarta.

Oleh karena itu, menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau kepala daerah di mana pun setidaknya berbekal pengetahuan mengenai daerah bersangkutan seperti luas wilayah, jumlah anggaran belanja daerah termasuk pendapatan daerah, jumlah penduduk (miskin, kaya, sedang), potensi sumberdaya alam dan manusia, jajaran birokrasi (dinas, badan, kantor) atau satuan kerja perangkat daerah, serta dinamika sosial (masyarakat, kepemudaan, keagamaan) dan bisnis (investasi).

Setelahnya, gubernur dan wakil gubernur memiliki visi, misi, kebijakan, sasaran, prioritas, program, dan kegiatan yang diuji publik sekaligus melakukan pendekatan partisipatif agar ide dan gagasannya makin diketahui khalayak. Begitu banyak cagub dan cawagub yang memiliki keinginan bahkan berambisi, disokong modal politik, sosial, dan finansial. Tetapi keinginan saja tidak cukup tanpa mengukur kemampuan diri dan sumberdayanya serta tantangan dan hambatannya ketika menerima amanah.

Jakarta membutuhkan pemimpin yang sanggup mengubahnya menjadi ibukota yang beradab. Jakarta membutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, berani, dan bertanggung jawab, jika perlu “bertangan besi”. Bila menyebut gubernur ideal untuk DKI, tanpa basa-basi tak sedikit warga yang berharap sosok seperti Ali Sadikin, orang nomor satu di Jakarta periode 1966-1977.

Wajar jika warga Jakarta, bahkan warga sekitar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek)—yang sehari-harinya beraktivitas di Jakarta—berharap Gubernur DKI Jakarta mendatang benar-benar mampu mengubah Jakarta menjadi beradab.