imsitumeang

Posts Tagged ‘Pemilu’

Selamat bekerja!

In Uncategorized on f 30, 14 at 9:40 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ir H Joko Widodo dan Drs H Muhammad Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden tahun 2014. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ruangan Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Joko Widodo dan Jusuf Kalla pun resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

Dalam sumpahnya, Joko Widodo berjanji akan adil melaksanakan tugasnya, teguh memegang undang-undang dasar (UUD), dan berbakti kepada nusa dan bangsa. “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” begitu sumpahnya.

Seusai mengucapkan sumpah, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Joko Widodo bukan milik satu golongan saja, melainkan juga milik semua golongan yang memimpin seluruh rakyat di wilayah Republik Indonesia. “Untuk itu, Saudara perlu bersikap adil demi kepentingan rakyat dan bangsa,” dia mengingatkan Joko Widodo.

Di kesempatan itu, Joko Widodo menyampaikan pidato awal masa jabatannya di hadapan 672 anggota MPR (anggota DPR dan anggota DPD), para pemimpin negara sahabat, dan para tamu undangan lainnya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bangkit dan bersatu demi mewujudkan negara Indonesia yang berdikari secara ekonomi. “… menjadi komitmen kami bersama. Kini saatnya kita menyatukan tangan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang maju, dan berdikari secara ekonomi,” dia berpesan.

Secara khusus, Joko Widodo menyatakan bahwa ia dan Jusuf Kalla akan berupaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, yang di masa lalu pernah berjaya. “Kami ingin hadir bersama dengan negara-negara besar yang turut menyembahkan budi luhur kepada dunia dan mengembalikan negara Indonesia sebagai negara maritim. Itu adalah masa depan negara kita, kita telah terlalu lama memunggungi samudera, kita harus kembali kepada semboyan Jalesveva Jayamahe, ‘di lautan kita jaya’,” dia menandaskan.

Ia meyakini, dengan bergotong royong dan menyatukan semangat pembangunan, Indonesia akan makin maju. “Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang, supir, akademisi, saya serukan untuk bekerja keras bahu-membahu, bergotong royong, untuk bergerak bersama demi kemajuan bangsa.”

Ia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengarungi proses pembangunan dengan jiwa cakrawarti samudera, seperti pesan presiden pertama, Ir Soekarno. “Seperti pesan presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarko, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera. Saya mengajak rakyat Indonesia untuk mengarungi samudera, menghadapi segala ombak dan badai dengan kekuatan sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merestui segala upaya kita.”

Masa penantian itu pun berakhir. Kendati KPU mengaku melalui seluruh tahapan pemilu, sebagian masyarakat memang masih mencurigai hasil Pemilu 2014. Kecurigaan itu tidak sekadar asumsi seperti permainan antara penyelenggara dan peserta pemilu yang di antaranya ditemukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara kelembagaan, KPU berusaha menyelenggarakan pemilu yang memenuhi asas luber jurdil serta dan transparansi dan akuntabel.

Sebagian masyarakat itu termasuk yang tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitutsi (MK) yang menggelar sidang atas perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden H Prabowo Subianto – Ir H Muhammad Hatta Rajasa. Dalam putusan 4.390 halaman, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon.

Evaluasi penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting, selain karena amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, juga untuk menghilangkan kecurigaan sebagian masyarakat itu. Evaluasi bertujuan untuk memetakan permasalahan atas keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits), dan dampak (impacts) kegiatan tahapan pemilu yang menjadi bahan koreksi, tindak lanjut, dan rekomendasi dalam penyusunan regulasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pemilu. KPU harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Apalagi, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) maka kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri memaksa pemberhentian kegiatan tahapan pemilu. Pasca-putusan MK yang mengabulkan sebagian judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, gagasan pemilu serentak belum membuat masyarakat mengetahui dan memahami urgensinya, yang bukan hanya menghemat biaya melainkan juga mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Sungguh tidak mudah menyelenggarakan pemilu, banyak gangguan dan hambatan. Tapi, bagaimana pun pemilu yang fair dan free adalah harapan sehingga kita harus mengonsolidasikan penyelenggaraan pemilu. Jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan sistem kepemiluannya mapan, murah, mudah, dan cepat. Better, cheaper, easier, and faster.

Hikmah pemilu masa Orde Baru dan Orde Lama menghasilkan konsensus tidak hanya langsung umum bebas rahasia (luber) tapi ditambah jujur dan adil (jurdil). Maka, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu juga urgen, bahwa pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan dan perundang-undangan, yaitu dari tujuan, asas, tugas, wewenang, penanganan pelanggaran, ke penyelesaian sengketa pemilu.

Joko Widodo telah mengumumkan 34 nama menteri, enam di antaranya perempuan, yang merupakan gabungan politisi dan profesional. Presiden melantik mereka hari Senin, 27 Oktober 2014. Pembentukan kabinet didahului tarik-menarik kekuatan politik sehingga rampung enam hari setelah Joko Widodo dilantik sebagai presiden.

Dari sisi waktu, enam hari menyusun kabinet sama lamanya dengan Presiden KH Abdurrahman Wahid mengumumkan Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999. Presiden Megawati Soekarnoputri memakan waktu 15 hari untuk menyusun Kabinet Gotong Royong. Adapun pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tergolong cepat karena diumumkan sehari setelah dia dilantik sebagai presiden.

Lamanya pembentukan kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla selain karena tarik-menarik kepentingan juga karena Joko Widodo meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekam jejak calon menteri. KPK mencatat beberapa calon menteri yang diandalkan.

Pelibatan KPK dan PPATK bermaksud untuk menciptakan kabinet yang bersih. Kita berharap kementerian yang organisasinya tidak berubah agar bekerja, sedangkan kementerian yang mengalami perubahan (pemisahan atau penggabungan) membutuhkan kesigapan menata organisasinya. Kita memberi kesempatan kepada Presiden – Wakil Presiden dan menterinya untuk bekerja. Selamat bekerja!

Iklan

Pemilu yang Bersih Adalah Langkah Awalnya

In Uncategorized on f 17, 14 at 10:25 am

Pemilu 9 April 2014, sesuai hasil hitung cepat atau quick count, menggambarkan persebaran suara yang berimbang untuk partai-partai yang diklasifikasikan sebagai partai tengah. Hasil pemilu anggota lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD) juga membuktikan ketidakberdayaan partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, untuk mengulang sukses Pemilu 2009.

Pemenang pemilu, seperti dirilis banyak lembaga survei, direbut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi PDIP hanya meraup 19 persen lebih atau di bawah target partai sekitar 27 persen.

Konfigurasi politik hasil pemilu yang memposisikan PDIP sebagai sang pemenang, diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra, menjadikan peta politik pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) juga “buta”. Padahal, partai dan gabungan partai yang mengusung pasangan capres-cawapres.

Partai bersama kandidat capresnya masih harus melakukan komunikasi politik untuk memastikan kerja sama atau koalisi, yakni meningkatkan elektabilitas pasangan calon dan setelahnya membentuk pemerintahan yang kuat. Menimbang syarat mengusung pasangan capres-cawapres, mungkin bisa empat pasangan yang bertarung dalam Pemilu 9 Juli 2014. Tapi, jika realitas politiknya berdasarkan hasil perolehan suara partai-partai peserta pemilu, mungkin yang rasional adalah tiga pasangan.

Partai yang akan mengajukan kandidat capresnya adalah PDIP dengan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres, Partai Golkar mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie atau ARB, dan Partai Gerindra menggadang Prabowo Subianto sebagai kandidatnya. Berikutnya memilih pasangan cawapresnya yang tidak mudah. Partai pengusung figur kandidat capres harus menghitung cermat kelebihan dan kekurangan pasangannya.

Di samping figur, persoalan dalam pembahasan koalisi adalah tuntutan partai yang diajak berkoalisi yang meminta jatah kabinet. Karena itu, jauh-jauh hari, setiap kandidat capres dan partai pengusungnya harus menegaskan bahwa berkoalisi bukan bagi-bagi kursi menteri.

Kita berharap para kandidat capres akan memperoleh pasangannya. Dengan masing-masing pasangan, kita akan menyaksikan perhelatan politik yang menarik sekaligus mendidik bahwa bangsa Indonesia harus mampu menggelar pemilu presiden dan wakil presiden yang aman, tertib, dan demokratis. Muaranya ialah terpilihnya pasangan capres-cawapres yang benar-benar diinginkan rakyat dan selanjutnya mengemban mandat rakyat.

Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti. Dari persoalan penanggulangan kemiskinan, pendidikan yang belum merata, kemandirian yang masih belum sesuai harapan, ke persoalan menjadikan bangsa ini maju sekelas bangsa-bangsa lain. Pekerjaan pemimpin nasional nanti sesungguhnya menumpuk. Jika pasangan capres-cawapres yang terpilih benar-benar memiliki komitmen serius untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, rakyat Indonesia akan mampu mengecap kemakmuran.

Popularitas dan elektabilitas kandidat merupakan faktor yang sangat penting. Seorang kandidat capres memiliki cukup alternatif untuk memilih seorang kandidat cawapres yang latar belakangnya menunjang popularitas dan elektabilitas mereka, apakah seorang kandidat capres akan memilih seorang kandidat cawapres yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi atau bidang lain. Basis partai kandidat pasangan capres-cawapres ditambah basis partai yang diajak berkoalisi harus dukung-mendukung.

Meskipun faktor popularitas dan elektabilitas kandidat sangat penting sebagai modal untuk meraih kemenangan dalam pemilu 9 Juli 2014 nanti, kandidat pasangan capres-cawapres yang merasa memiliki basis partai, ditambah basis partai yang diajak berkoalisi, harus memiliki anggota kabinet yang memiliki keahlian dan pengalaman, apakah di bidang ekonomi, hukum, atau pemerintahan. Dengan keahlian khusus seorang kandidat cawapres, selanjutnya anggota kabinet yang profesional di bidangnya, maka pemerintahan yang terbentuk akan bisa bekerja efektif dan efisien.

Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang banyak diisi kader partai, termasuk pemimpin partai, menjadi pelajaran berharga bahwa keefektifan dan keefisienan pemerintahan tidak berwujud. Apalagi kemudian banyak menteri yang ditugasi partai malah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan partai.

Memetik hikmah kinerja KIB, mestinya pasangan capres-cawapres yang terpilih nanti sudah mempunyai gambaran ideal ihwal jajaran kabinetnya yang harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan atau partai.

Dalam konteks membentuk pemerintahan nanti, pasangan pasangan capres-cawapres yang terpilih harus bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya mewujudkan kemandirian dan masalah strategis lainnya, maka sekali lagi, posisi cawapres ini menjadi sangat penting.

Cawapres bisa mengisi kelemahan capres dan mereka bersama-sama meneguhkan niatnya untuk membangun bangsa ini. Sudah lama rakyat kita dininabobokkan oleh rerorika dan janji-janji pemimpin yang hingga kini belum dirasakan bukti-buktinya. Jadi, sangat wajar bila saat ini rakyat sangat berharap banyak kepada capres-cawapres yang baru.

Pesta demokrasi tanggal 9 April 2014, untuk memilih anggota lembaga legislatif, relatif terselenggara lancar. Kita mengharapkan pesta demokrasi tanggal 9 Juli 2014 nanti juga begitu.

Namun demikian, bukan berarti tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah selesai. Apalagi, hasil evaluasi atas pemilu yang lalu, masih banyak kekurangan, seperti pelanggaran tata tertib kampanye, penggunaan politik uang, distribusi logistik, tata cara pemilihan yang belum tersosialisasi, dan sebagainya. Bahkan, di beberapa daerah harus digelar pemilihan ulang lantaran surat suara yang tertukar.

Tentu saja merupakan tugas KPU dan Bawaslu untuk membenahinya. Apalagi, hajatan besar berikutnya bakal digelar tak lama lagi. Tenggang waktu kurang lebih tiga bulan hendaknya betul-betul dimanfaatkan para penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi ini aman, jujur, dan adil.

Oleh sebab itu, segala potensi yang menghambat pelaksanaannya nanti harus diminimalisasi. Paling urgen, tentu saja, mencegah segala potensi kecurangan yang mungkin terjadi agar legitimasi dua kali pemilu ini betul-betul kuat, tidak dicederai praktik-praktik culas.

Sejauh ini, KPU dan Bawaslu bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk gugus tugas yang mengawasi dan menindaklanjuti beberapa pelanggaran. Fokus kerjanya antara lain mengawasi dana bantuan sosial (bansos), dana kampanye, dan lain-lain praktik kecurangan pemilu.

Langkah ini tepat sebab peran gugus tugas ini adalah mendorong partai, calon anggota lembaga legislatif (caleg), baik DPR maupun DPD, transparan dalam laporan dana kampanyenya. Boleh dibilang, pembentukan gugus tugas ini positif guna mewujudkan pemilu yang bersih. Pola kerja sama ini mampu memperjelas pelaksanaan wewenang masing-masing pihak.

Semakin banyak yang mengawasi pemilu, mutu penyelengaraannya tentu saja akan semakin baik. Peran media massa dan warga juga amat diperlukan. Jangan sekadar nyoblos, media massa dan warga harus ikut mengawasi perhitungan suara. Kita berharap caleg-caleg yang terpilih adalah figur yang benar-benar amanah untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

Ingat, pelaksanaan pemilu, baik pemilu 9 April 2014 maupun pemilu 9 Juli 2014, tak hanya menjadi harapan rakyat Indonesia. Pemilu di tahun 2014 ini juga mendapat perhatian dunia internasional. Mengapa? Karena secara geopolitik, posisi Indonesia amat diperhitungkan. Mereka tentunya juga berharap pelaksanaan pemilu di Tanah Air berlangsung demokratis.

Tak hanya segi geopolitik, secara ekonomi pun hasil pemilu di Indonesia juga mendapat sorotan yang serius karena persiapan pelaksanaan pemilu di beberapa negara merangsang pertumbuhan ekonomi yang kuat, termasuk Indonesia dan India.

Berarti, pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting. Tak cuma hasilnya, tapi juga proses penyelengaraannya. Jika pemilu ditengarai terjadi berbagai bentuk kecurangan, tentu saja bangsa Indonesia bakal dicap negatif, terutama para investor dan pelaku pasar.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilu yang berintegritas menjadi syarat mutlak untuk kemajuan bangsa ini. Tugas itu tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. Semua pihak, termasuk partai dan caleg, juga harus berperan mengawal pesta demokrasi ini agar dalam koridor sportivitas. Tujuan berbangsa dan bernegara bukan semata rebutan kekuasaan, tapi menyejahterakan rakyat. Dan, pemilu yang bersih adalah langkah awalnya.

Pemilu dan Golput

In Uncategorized on f 7, 14 at 11:28 am

Pemilihan umum (pemilu) tahun ini harus diselamatkan. Persoalan mengkhawatirkan ialah partisipasi pemilih. Jumlah warga yang tidak memilih alias golongan putih (golput) kian mengancam! Pesta demokrasi untuk memilih anggota lembaga legislatif (dewan perwakilan rakyat tingkat lokal dan nasional serta dewan perwakilan daerah) ini harus diikuti sebanyak-banyaknya pemilih. Partisipasi pemilih yang minim justru menjadikan demokrasi kehilangan rohnya: pemilik suara terbanyak adalah calon anggota lembaga legislatif (caleg) yang tidak bekerja dan berkeringat, atau sang pemenangnya adalah mereka yang dipilih hanya sekelompok kecil orang.

Pemilu 9 April 2014 akan diikuti sekitar 173 juta pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi masyarakat hingga 75%. Namun, sejumlah survei malah memberikan gambaran yang pesimistis: jumlah warga yang tidak memilih bisa kurang 75%. Gerakan melawan golongan putih hanya bisa dilakukan dengan terus-menerus mengkampanyekan betapa dibutuhkan partisipasi warga dalam pemilu. KPU wajib menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu, tidak melulu pemilu untuk anggota DPR tetapi juga pemilu untuk anggota DPD. Sasaran utamanya ialah pemilih pemula, yang diperkirakan 40% dari total pencoblos.

Golput sekarang gerakan yang salah kaprah. Ia bukan perlawanan politik seperti ketika gerakan ini dicetuskan Arief Budiman dan kawan-kawan di masa rezim Soeharto. Golput dulu adalah sinisme terhadap demokrasi ala Orde Baru (Orba) yang sebenarnya diatur untuk menghapus persaingan atau kontestasi antarpartai dan memenangkan Golkar, kelompok politik yang enggan disebut partai. Ketika itu, golongan “putih” Arief Budiman dan kawan-kawan merupakan antitesa golongan “hitam” penguasa Orba.

Golput sekarang juga kadaluarsa. Demokrasi di zaman kini berbeda dengan demokrasi di zaman dulu ketika gerakan ini dilahirkan. Pemilu 2014 diikuti banyak partai yang suka atau tidak suka dilahirkan orang banyak. Tanpa pemaksaan kehendak penguasa dalam pembentukan partai-partai itu, tanpa fusi atau penyederhanaan, dan tanpa restu penguasa kepada ketua umum partai.

Karena itu, sejak Pemilu 1999, Arief Budiman membatalkan golputnya dan ikut mencoblos. Masih banyak politikus bermasalah atau politikus hitam dalam daftar calon anggota DPR/DPRD dan calon anggota DPD tidak semestinya menyurutkan langkah kita menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos di bilik suara tanggal 9 April 2014 nanti. Seperti dilansir sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), tersedia banyak politikus tak bermasalah atau politikus putih untuk dipilih yang terserak di banyak partai.

Jumlah golput di masa reformasi memang meningkat dari waktu ke waktu. Partisipasi pemilih dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004, dan 2009, terus-menerus mengalami penurunan. Tahun 1999, jumlahnya cuma sekitar 10% (partisipasi pemilih mencapai 92,99%). Lima tahun kemudian (2004), jumlahnya 23% (partisipasi 84,07%), dan pada pemilu berikutnya (2009) menjadi 29% (partisipasi hanya 70,99%), melebihi perolehan suara Partai Demokrat yang meraup suara 20%. Jadi, makin lama makin bertambah saja jumlah warga yang golput dan “partai golput” ini menjadi pemenang pemilu.

Golput dan sinisme terhadap partai bukan tanpa sebab-musabab. Kasus-kasus korupsi yang dilakoni kader atau anggota partai di lembaga legislatif, juga lembaga eksekutif, merupakan fakta dan data yang tak mungkin terbantahkan. Oligarki politik dan transaksi politik semakin menggila-gila. Koalisi dan aliansi antarpartai hanya menggambarkan hasrat politikus untuk mencapai tujuan jangka pendek ketimbang jangka panjang. Tanda gambar antara partai yang satu dan partai yang lain mudah dibedakan tetapi tabiat kader atau anggota partainya sulit dipisahkan. Mereka sama saja!

Pikiran untuk tak mencoblos pada pemilu DPR/DPRD dan DPD tapi memilih pada pemilu Presiden mungkin baik. Pemilih boleh saja sudah memiliki calon presiden idaman tapi kecewa terhadap kinerja partai-partai, termasuk partai pengusung calon presiden itu. Mencoblos calon presiden tapi tak mencoblos caleg dan partai dianggap sebagai cara untuk “menghukum” partai. Bahayanya, jika cara ini diterapkan massif, akan menjadikan calon presiden terpilih tak didukung partai yang memiliki jumlah suara yang cukup di DPR.

Penyelenggaraan pemerintahan tak akan efektif dan efisien karena waktunya hanya dihabiskan untuk menegosiasikan kebijakan ketimbang melaksanakan program/kegiatannya. Calon presiden yang partai penyolongnya tak melewati ambang batas parlemen (parliamantary threshold) bisa-bisa tak mempunyai tiket untuk mengikuti pemilu presiden. Koalisi dan aliansi antarpartai memang tak haram, tapi membuka peluang bagi lobi-lobi yang mengarah ke transaksi politik.

Presiden yang kuat dan didukung partai yang besar memang memberi kesempatan bagi melemahnya checks and balances. Namun, pendapat dan tanggapan warga menjadi penting sebagai suara-suara kritis yang melakukan peran checks and balances terhadap penguasa. Makanya, jumlah pemilih dalam pemilu anggota DPR/DPRD dan DPD serta pemilu presiden menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan transisi pemerintahan yang demokratis. Agar partisipasi pencoblos tidak berkurang, penting bagi warga Indonesia untuk mengetahui tata cara pemberian suara di TPS agar suaranya sah.

TPS dibuka pukul 07:00 waktu setempat dan ditutup pukul 13:00. Bagi pemilih termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih khusus (DPK), cukup membawa formulir surat pemberitahuan. Bila hilang atau belum menerima formulir dimaksud, pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor atau identitas lain agar petugas pemungutan suara memeriksa namanya dalam daftar pemilih. Bila pemilih belum termasuk dalam DPT atau DPK tapi memenuhi syarat, pemilih tetap dapat memberikan hak pilih melalui DPK tambahan.

Jika pada Pemilu 2009 kita mencontreng, maka pada Pemilu 2014 ini kita kembali mencoblos. Di TPS akan disediakan paku dan bantalan untuk mencoblos. Untuk memilih calon anggota DPR/DRRD, tata cara pemberian suaranya ialah mencoblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai; mencoblos pada kolom nomor urut, dan nama calon; serta mencoblos pada kolom nama partai, nomor urut, dan nama calon. Sedangkan untuk memilih calon anggota DPD, memberikan tanda coblos pada foto calon, nomor urut, dan nama calon.

Saat penghitungan suara calon anggota DPR/DPRD, keabsahan suara ditentukan antara lain tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, maka suaranya dinyatakan sah untuk partai. Tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, serta tanda coblos pada kolom nomor urut, dan nama calon partai yang bersangkutan, maka suaranya dinyatakan sah untuk nama calon partai yang mencalonkan. Jadi, tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, serta tanda coblos lebih satu calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai.

Atau, tanda coblos lebih satu kali pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai tanpa tanda coblos pada kolom nomor urut, dan nama calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai. Atau, tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai tanpa tanda coblos pada kolom nomor urut dan nama calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai.

Tahun 2014 ini, pemilu legislatif dijadwalkan tanggal 9 April 2014, yang jarak pemungutan suaranya hanya selisih tiga bulan dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 9 Juli 2014.  Untuk Pemilu 9 April 2014, KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 6.607 orang. Para caleg 12 partai peserta Pemilu 2014 tersebut akan memperebutkan 560 kursi DPR. KPU juga menetapkan DCT anggota DPD sebanyak 945 orang. Kegiatan kampanye mereka dilakukan selama tiga minggu, yaitu tanggal 16 Maret-5 April 2014.

Pemilu 2014 memiliki makna strategis bagi pematangan demokratisasi sekaligus memastikan Indonesia keluar dari masa transisi demokrasi ke masa pelembagaan demokrasi, ketika infastruktur dan suprastruktur demokrasinya sungguh-sungguh efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2014 lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya agar mutu demokrasi kita juga lebih baik. Nah, jangan sia-siakan suara kita.

Pada pemilu kali ini, suara pemilih sangat dihargai. Suarakan suara kita untuk Indonesiaa. Ayo mencoblos!

“Caleg Hitam” dan “Politikus Kotor”

In Uncategorized on f 3, 14 at 6:01 am

Selayaknya khalayak menghukum legislator yang bertindak lancung. Caranya: tak memilih mereka! Mengapa? Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terseret kasus korupsi terus bertambah. Pemilu memang tinggal hitungan hari. Per hari ini rakyat semestinya makin cermat sebelum terlambat. Bayangkan saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir, selama tahuan 2012 tercatat 52 kader partai serta 21 anggota dan mantan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut bertambah tiga kali setahun berikutnya.

Mereka yang belum dihukum dijadikan tersangka atau saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bolak-balik diperiksa, sebagian di antaranya dicegah ke luar negeri, atau harta bendanya dibeslah. Tapi, tetap saja mereka maju tak gentar: muka senyumnya terpajang di spanduk, baliho, atau billboard calon anggota lembaga legislatif (caleg) di pelbagai pojok jalan di daerah. Setidaknya, 90 persen wajah lama legislator itu kembali mencalonkan dirinya.

Tentu tak salah jika mereka beralasan tetap berhak untuk nyaleg sebelum terbukti bersalah. Apalagi konstituen masih menaruh kepercayaan kepada mereka. “Konstituen” siapa? Tapi pernyataan itu memastikan kenyataan rekrutmen calon-calon legislator yang mengabaikan fatsun. Semestinya mereka berintegritas. Partai mengajukan figur karena mereka adalah orang-orang yang pantas, patut, dan layak, bukan sebaliknya. Politikus yang tidak memiliki modal integritas ibarat parasit dalam perpolitikan kita.

Integritas menjadi kompas yang mengarahkan tabiat seseorang. Integrity is who you are—integritas menggambarkan keseluruhan pribadi Anda. Dalam etika, integritas bermakna sebagai kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang. Jadi, integritas merupakan konsistensi atau keteguhan menjunjung nilai-nilai luhur. Lawannya adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seseorang disebut “berintegritas” apabila tindakannya sesuai nilai dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan laku, bukan seseorang yang ucapannya tidak terpegang. Seseorang mempunyai integritas bukan tipe manusia berwajah banyak dan penampilannya sesuai motif atau kepentingan pribadinya.

Makin telanjang saja ketika partai-partai “menjatah” kementerian/lembaga. Bila partai menempatkan kadernya sebagai menteri di kementerian tertentu, dipercaya khalayak, partai memiliki “jatah” di kementerian itu. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) jatah Partai Demokrat (PD), begitu pun Kementerian Pemuda dan Olahraga. Partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memegang pos berbeda: Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Skandal suap kuota impor sapi di Kementerian Pertanian menyeret banyak tokoh PKS, seakan mengkonfirmasi model penjatahan itu.

Model penjatahan tak pelak menciptakan patgulipat antara penguasa, anggota Dewan, dan pengusaha. Pejabat membutuhkan dukungan agar dia tetap bertahan, pengusaha menyediakan suap agar proyeknya lolos, sedangkan anggota Dewan membutuhkan uang untuk mengganti dana yang dikeluarkannya saat pemilu lalu atau menyiapkan dana saat pemilu nanti. Berbekal kekuasaan masing-masing, setiap pihak bisa saling mengunci, atau sebaliknya menyorongkan proposal masing-masing disertai gertakan, ancaman, atau “himbauan”.

Pola interaksi yang erat dan khusus antarpihak yang berlainan kepentingan itu melahirkan hubungan simbiosis, bukan mutualisme—sesama simbion (pelaku simbiosis) saling menguntungkan, atau komensalisme—pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian dan keuntungan, melainkan parasitisme—pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain.

Jika simbion berkompetisi atau berebutan menjatah kementerian/lembaga, para pihak tentu saja akan saling merugikan. Celakalah! Pembahasan materi ayat, pasal, dan/atau bagian rancangan undang-undang dibarter, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Partai makin kehilangan kepercayaan. Anjloknya kepercayaan publik dipicu oleh banyaknya tokoh partai yang terseret kasus hukum, terutama korupsi. Selain itu, peran partai sebagai pilar utama demokrasi belum berfungsi baik, seperti melakukan pelatihan demokrasi, serta kaderisasi dan rekrutmen yang rendah.

Berbagai hasil sigi menunjukkan, masyarakat kurang mempercayai partai dan hanya sekian persen yang masih mempercayainya. Jarangnya politikus berkunjung ke daerah pemilihannya menjadi alasan publik untuk merasa tidak diperhatikan. Setali tiga uang, penilaian publik terhadap politikus ternyata sama saja. Ini bukan baru sekali lembaga survei mengangkat pendapat publik ihwal buruknya kinerja partai dan anggota legislatif yang mewakilinya.

Kenyataan yang memprihatinkan. Ketika partai siap-siap berebut suara dalam pesta demokrasi, penilaian publik itu sangat tidak menguntungkan. Jelas ini bukan kabar mengejutkan karena—meski tidak seluruh partai—sejumlah partai memang terjerat masalah. Setidaknya empat faktor yang membuat sejumlah partai dipandang sinis pemilih. Keterlibatan beberapa anggota partai (di Dewan) dalam kasus korupsi menjadi alasan utama, kemudian kurangnya kepedulian terhadap persoalan rakyat, buruknya perilaku elite partai, dan terlibatnya mereka kasus amoral.

Hasil survei memang bukan keputusan mutlak calon pemilih, bisa saja meleset. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi karena pemilik suara di Nusantara ini sulit ditebak dan seiring waktu sikap mereka dapat berubah. Merosotnya elektabilitas Partai Demokrat adalah karena ketidakmampuan partai dan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, mengelola dukungan pemilihnya pada dua pemilu sebelumnya, tahun 2004 dan 2009. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kadernya memiliki pengaruh yang signifikan.

Konvensi Partai Demokrat sebagai ajang menjaring bakal calon presiden ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai. Elektabilitas 11 orang bakal calon presiden yang bersaing dalam konvensi itu pun kurang sanggup mengangkat wibawa partai. Partai Demokrat yang berkuasa selama 10 tahun terakhir diprediksi akan tumbang karena elektabilitasnya yang terus merosot. Partai Demokrat yang pada Pemilu 2014 mengukir suara 45 persen, saat ini hanya sekitar lima persen.

Hasil survei tentunya merupakan peringatan keras bagi partai-partai, karena jika kondisi yang ada tetap berlangsung hingga menjelang Pemilu 2014 maka diprediksi pesta demokrasi nanti akan ditandai satu momen penting: berakhirnya rezim Yudhoyono. Namun sesungguhnya bukan hanya Partai Demokrat yang bisa mengalami kemerosotan, partai lainnya, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diunggulkan menang dan bersaing, juga harus kerja keras menjaga posisi, jika tak ingin tersandung.

Buruknya wajah sejumlah partai boleh jadi akan menyebabkan pemilu tahun 2014 (pemilu legislatif dan pemilu eksekutif) akan melahirkan golput (golongan putih), yaitu pemilih yang tak memanfaatkan hak pilihnya, dalam jumlah yang banyak. Ini tantangan bagi partai, di samping juga pemerintah. Harus ada upaya optimal untuk menyadarkan pemilih bahwa suara mereka menentukan arah republik ini ke depan. Rakyat harus menentukan pilihan karena dengan begitu, partai, anggota Dewan, dan sosok yang tidak kredibel, bisa disingkirkan.

Kita juga berharap partai peserta pemilu benar-benar membersihkan dirinya. Bukan hanya pencitraan, misalnya ramai-ramai menentang kenaikan harga elpiji 12 kg, tetapi dengan perbuatan nyata. Bersihkan partai dari kader-kader kotor. Buktikan partai tidak menjadi tempat berlindung bagi koruptor dan politikus yang menjadikan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi.

Partai-partai akan kehilangan marwah kalau tetap menutup mata terhadap perilaku kader-kadernya. Pemilih mesti menstabilo politikus bermasalah untuk tidak memilihnya dalam pemilu nanti. “Harus dinyatakan inkonstitusional” jika partai-partai keukeuh mengajukan “caleg hitam” kendati mereka memiliki kewenangan subjektif untuk mengajukan atau tidak mengajukan “politikus kotor” itu.

Hasil Seleksi Partai Politik

In Uncategorized on f 10, 13 at 8:36 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sepuluh partai–hanya satu yang baru–peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014.  Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 menetapkan sembilan partai yang memiliki wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 serta Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang berdiri belakangan.

Kesepuluh partai ialah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem.

Dalam rapat pleno di Gedung KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013), 10 partai lolos verifikasi faktual dan berhak untuk mengikuti pesta demokrasi tanggal 9 April 2014. Verifikasi faktual terhadap 34 partai politik calon peserta pemilu. Sebab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus KPU wajib mengikutsertakan 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual.

Ada sejumlah penyebab partai-partai tidak lolos. Di antaranya syarat kepengurusan dan syarat keanggotaan yang tidak terpenuhi di tingkat kabupaten/kota, juga partai tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam organisasi. Meskipun begitu, KPU wajib menyiapkan argumen dan bukti-bukti yang lengkap. Mereka harus meyakinkan bahwa seleksi 34 partai sesuai aturan. Haruslah jelas dan pasti bahwa partai yang lolos itu benar-benar memenuhi ketentuan.

Argumen yang jelas itu penting karena verifikasi faktual partai tidak gampang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota lembaga legislatif mensyaratkan, agar bisa mengikuti pemilu, partai harus memiliki pengurus daerah di semua provinsi, pengurus cabang di sedikitnya 75 persen kabupaten/kota di sebuah provinsi, pengurus wanita setidaknya 30 persen, dan anggota minimal 1.000 orang di setiap cabang. Syarat ini bertujuan agar partai-partai peserta pemilu terbukti layak dan memiliki konstituen.

Masalahnya, proses verifikasi (administratif dan faktual) tak mulus. Dari 34 partai yang mengikuti verifikasi administrasi, 18 partai lolos. Namun, lantaran KPU melakukan kesalahan, DKPP memutuskan semua partai mengikuti verifikasi faktual. Pemecatan Sekretaris Jenderal KPU menjadi noda bersama ancaman boikot verifikasi oleh staf sekretariat jenderal. Tak kalah penting ialah temuan pelanggaran verifikasi di pusat dan daerah. Runyamnya lagi, santer tersiar, terjadi aksi peras-memeras oleh petugas verifikasi KPU terhadap pengurus partai, khususnya di daerah.

Meski banyak partai tak sanggup memenuhi persyaratan—yang kali ini lebih berat—sebagian besar mereka menuding KPU tidak independen karena partai-partai besar menyetirnya. Mereka menuduh KPU mendapat ”tugas” tambahan memangkas jumlah peserta pemilu. Tuduhan belum terbukti, tapi jumlah peserta pemilu tahun depan memang menurun drastis. Jika Pemilu 2009 38 partai, pemilu tahun depan hanya sepuluh partai peserta pemilu.

Akibatnya, bergantian protes dan gugatan partai yang tereliminasi. KPU mesti membuktikan bahwa semua informasi itu kabar burung belaka, bahwa verifikasi faktual tanpa ”pesan sponsor”. Semua data dan dokumen yang menjadi landasan untuk memutuskan lolos dan tidaknya sebuah partai mesti terbuka setiap saat. Keputusan jangan tersembunyi, berdalih apa pun, KPU mesti membeberkannya. Walhasil, KPU wajib memastikan tak ada main mata untuk mengganjal partai tertentu.

Keputusan mengeliminasi 24 partai bisa berbuntut panjang. Setelah mengajukan nota keberatan, yang diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai yang tidak lolos tidak menutup kemungkinan bakal menempuh langkah hukum. Salah satunya menggugat ke pengadilan tata usaha negara.

Kesiapan menghadapi gugatan menjadi pekerjaan tambahan KPU. Jika bergulir di pengadilan, proses hukum ini bisa mengganggu tahapan-tahapan pemilu legislatif, dan tentunya juga pemilu presiden. Proses gugat-menggugat ini bisa bumerang bagi KPU, yang berujung kurang absahnya hasil pemilu. Gejala yang teramati ketika Pemilu 2009. Kelompok yang tak menggunakan hak pilih mencapai 29 persen, padahal Partai Demokrat sebagai pemenang hanya mengumpulkan 20,4 persen suara.

Pengurangan jumlah partai bukan gagasan buruk. Tapi tak ada rumus baku jumlah ini. Banyak atau sedikitnya partai belum tentu berhubungan dengan kualitas demokrasi. Hanya, persyaratan yang kelewat ketat—apalagi KPU ”sangat kaku” menerapkan ketentuan limitatif undang-undang tersebut, terutama terhadap partai yang baru—bisa mendorong oligopoli partai-partai berkuasa. Ketentuan ketat jangan justru membunuh hak setiap warga untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Menimbang pelbagai catatan itu, KPU jangan bertindak ragu dan harus mengoreksi keputusannya jika kelak terjadi pelanggaran verifikasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membuka pintu jika ada keputusan Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau Mahkamah Agung (MA). Bukan langkah mundur, melainkan upaya agar setiap tahapan pemilu taat asas menuju pemilu yang berkualitas.

Mekanisme Tagih Janji Politik

In Uncategorized on f 4, 09 at 4:30 am

Politik kerap dicap sebagai arena kotor karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan saja setelah kekuasaan digenggam.

Ketika kita kini berbicara tentang peningkatan kualitas peradaban demokrasi, salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana memperlakukan janji-janji di musim kampanye.

Politikus, mungkin, tidak berniat untuk membohongi ketika mengumbar janji di musim kampanye. Kebohongan yang dicap pada janji-janji politik, dengan demikian, mungkin sekali disebabkan ketiadaan mekanisme penagihan yang jelas dan memaksa.

Masyarakat tidak memiliki kebiasaan mendokumentasi janji-janji politik itu. Itulah peradaban yang menyuburkan memori pendek sehingga politikus dan masyarakat sama-sama cepat melupakan janji.

Tiga pasangan yang bertarung dalam pemilihan presiden–yang dimenangi dengan telak oleh calon Susilo Bambang Yudhoyono–banyak menabur janji yang akan dilaksanakan bila mandat diberikan rakyat. Megawati dan Prabowo, misalnya, meneken banyak sekali kontrak politik. Itulah bentuk dari janji ketaatan terhadap janji.

Berbeda dengan pasangan Megawati-Prabowo, pasangan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto juga berjanji, tetapi tidak meneken kontrak politik.

Sebagai pemenang pemilu–menurut versi hitung cepat–SBY dan Boediono memiliki beban lebih berat terhadap janji daripada Megawati dan Jusuf Kalla yang kalah.

Namun, tidak berarti Kalla dan Megawati tidak lagi berutang terhadap janjinya. Untuk merealisasi janji mereka, keduanya bisa menitipkan melalui SBY yang memperoleh mandat. Ini, tentu, kalau pola hubungan dan komunikasi di antara mereka berjalan baik.

SBY berjanji akan menekan jumlah orang miskin yang tidak pernah berkurang dari angka 30 juta sampai hari ini. Bila memakai standar Bank Dunia bahwa orang yang berpenghasilan kurang dari US$2/hari adalah orang miskin, separuh penduduk Indonesia miskin.

Janji lainnya datang dari mulut Boediono. Dia bertekad menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto dari 32%–ekuivalen Rp1.700 triliun–sekarang ini menjadi 25% lima tahun ke depan.

Memang, sistem dan mekanisme pemerintahan yang dijalankan mengandung praktik pemenuhan terhadap janji, yaitu dalam bentuk program-program pembangunan. Tetapi peradaban baru terhadap janji yang hendak kita dorong tidaklah semata berjalan dan ditempuh melalui sistem check and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan, terutama di antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Harus tumbuh sebuah mekanisme tagih dan mekanisme lapor terhadap janji. Misalnya, rakyat secara berkala menagih janji melalui forum di DPR. atau langsung kepada presiden. Kemudian presiden atau wakil presiden secara berkala pula melapor tentang realisasi janji kepada forum pertemuan dengan rakyat di desa.

Ini seharusnya bisa dilaksanakan. Toh pada musim pemilu para calon rajin turun ke desa dan berbicara akrab dengan rakyat, mengapa di luar musim kampanye pemilu bentuk pertemuan seperti itu menjadi tidak mungkin?

Itulah peradaban baru tentang janji politik yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita menganggap janji politik lumrah dilupakan, sehingga kita ramai-ramai berbohong di musim kampanye pemilu tanpa perasaan bersalah.

Setelah Pemilu Usai

In Uncategorized on f 22, 09 at 6:46 am

Alhamdulillah, pencontrengan pemilu presiden/wakil presiden tanggal 8 Juli 2009 telah usai. Kendati hasilnya diprotes, tak ada kegaduhan yang berarti. Suatu prestasi luar biasa. Kita telah melompat jauh berdemokrasi. Padahal, rezim Soeharto diruntuhkan 10 tahun lalu. Belum begitu lampau. Namun, kita merasakan masa kegelapan terkubur dalam. Seolah tradisi berdemokrasi melekat lama. Tentunya, plus-minus kita patut mensyukurinya.

Kita menyaksikan pemilu di Iran menelan korban jiwa dan melahirkan aksi massa. Padahal, mereka lebih dulu memasuki fase demokrasi, yakni tahun 1980. Memasuki peradaban demokrasi yang sejati bukan perkara mudah. Hingga kini, Malaysia masih menyisakan regulasi yang represif. Di Thailand bahkan berdarah-darah, hingga kini. Demokratisasi di Korea Selatan menelan waktu lebih lama dari kita. Sedangkan, Indonesia bisa melaluinya dengan cepat.

Rakyat makin menyadari bahwa suaranya sangat penting bagi nasib bangsanya. Terbentuk keterkaitan antara pemilu dengan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik, bahkan agama. Acara debat antarcalon presiden/wakil presiden diikuti. Visi, misi, intonasi, bahasa tubuh, dan gaya bicara tiap kontestan dicerna. Aspek yang mengena di hati rakyat sangat bergantung latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dan psikografi yang melingkupi mereka.

Kita juga menyaksikan bahwa pelaksanaan pemilu yang dulu menyeramkan dan menimbulkan waswas, kini menjadi tontonan. Bahkan, menjadi bagian paket wisata turis mancanegara. Debat menjadi acara yang digemari publik, yang sebenarnya kelanjutan talk show politik yang berating relatif bagus. Quick count juga menjadi tontonan. Padahal, hanya SBY yang memercayai polling dan quick count Pemilu 2004. Kini, semua kontestan menggunakan jasa polling—meskipun diiringi kontroversi, tapi sebetulnya move belaka.

Dalam konteks ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tak penting lagi. Yang menang tak boleh jumawa dan yang kalah harus legawa adalah keharusan belaka, bagian proses. Karena, yang utama bagaimana memapankan tradisi berdemokrasi beserta nilai-nilainya. Elite harus memahami politik bukan semata kekuasaan, tapi amanah yang menuntut kebijakan.

Yang diberi ucapan selamat bukan kontestan yang menang saja, tapi justru kita semua. Kita sang pemenangnya. Kandidat yang menang harus bersiap memikul beban amanah. Mewujudkan cita-cita konstitusi: kemakmuran dan keadilan yang mencerdaskan bagi kejayaan Indonesia. Sebuah amanah konstitusi yang harus dipedomani.

Dengan demikian, kita memaknai pemilu bukan lagi menang-kalah, apalagi perkara teknis lainnya. Kita melampaui persoalan seperti itu. Merawat demokrasi bukan sekadar aspek prosedural dan kelembagaan, tapi menukik substansinya menuju cita-cita bersama.

Jadikan Pilpres Jujur dan Adil

In Uncategorized on f 9, 09 at 9:42 am

Jadikan pemilu presiden/wakil presiden, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009, terlaksana jujur dan adil.

Ajakan itu disampaikan karena menjelang hari-H masih terdengar berbagai keberatan, misalnya daftar pemilih tetap (DPT) dan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memang, kinerja KPU kurang mantap. Namun, keinginan kita melaksanakan pilpres yang baik adalah satu alternatif.

Alternatif lain, misalnya menunda pilpres, meskipun menimbulkan persoalan rumit dan preseden yang sulit ditebak implikasinya. Adakalanya kita menghadapi pilihan yang serba dilematis.

Dalam situasi dan kondisi demikian, pilihan the lesser evil, kerugian yang lebih kecil, adalah bijak. Makanya, penundaan diusulkan. Bisa jadi analisa tersebut meleset. Bersyukurlah jika begitu. Namun, tidak salah jika kita bersepakat menghindari musibah politik yang lebih ruwet dan rumit.

Kategori masalah DPT-nya kompleks, mulai pemilih terdaftar lebih sekali, pemilih meninggal tapi terdaftar, anggota TNI/Polri terdaftar, pemilih ganda, penduduk tidak dikenal atau sudah pindah, belum memiliki NIK.

Penyelenggaraan pilpres memang memiliki kekurangan di sana-sini. kompetensi dan kualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang sangat lemah, berbeda dengan KPU zaman Nazaruddin Sjamsuddin. Nazaruddin bersama Ramlan Surbakti, dan Chusnul Mar’iyah menjelaskan persoalan pemilu sangat lengkap kepada wartawan.

Andaikan berbagai kekurangan itu benar-benar mengganggu maka substansi strategisnya adalah keterpengaruhan terhadap penyelenggaraan pilpres. Ramifikasi permasalahannya akan lebih kecil ketimbang jika kita menunda pilpres.

Sikap kritis sekaligus korektif harus diungkap terhadap penyelenggaraan pemilu anggota legislatif (pileg) hari Kamis, tanggal 9 April 2009, lalu yang terselenggara relatif baik dan kini pilpres sebagai kelanjutan demokratisasi di negeri kita. Semuanya turut membesarkan kemauan dan komitmen kita menyelenggarakan pilpres.

Beberapa status yang aku tampilkan di fecebook:

jangan berhenti hanya menjadi “vote”, lanjutkan menjadi “voice”. jangan berhenti hanya menjadi “voter” atau “supporter”, lanjutkan menjadi “active citizen”. dengan cara itu, kita tidak terjebak elektoralisme.

merujuk hasil quick count, ‘selamat menang’ kepada beye boed, tim sukses juga pendukungnya. ‘selamat kalah’ kepada mega-bowo dan jeka-wir beserta tim (tak) sukses juga pendukungnya. bersama kalian pemilu menarik dan meriah. aku mengakui, beye-boed sebagai presiden-wakil presiden terpilih. mari kita siapkan calon pemimpin menuju pemilu 2014.

please… hasil exit poll dan quick count tahan dulu sebelum nyontreng berakhir (metro tv & tv one)

indonesia mencontreng! hari ini 176.367.056 pemilih akan memberi suara. semoga pemilu kali ini tidak mencoreng wajah demokrasi kita.

Quick count Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009. Silakan dibanding? – LSI (Lembaga Survei Indonesia) – LSI (Lingkaran Survei Indonesia) – LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) – PUSKAPTIS (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) – LSN (Lembaga Survei Nasional) – CIRRUS (CIRRUS Surveyors Group) – Johans Polling – Metro TV

Bersekutulah kalian berdua. Lawan! Cuma dia calon presiden yang tidak memasalahkan karut marut DPT. Dia diuntungkan, kalian berdua dirugikan. Hak konstitusional kami, mengikuti pemilu presiden 2009, dicederai.

Jika ditemukan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif alias siluman, Pemilu Presiden/Wakil Presiden harus ditunda! Kecurangan DPT hanya menguntungkan calon presiden/wakil presiden tertentu. Hasil Pemilu 2009 tidak berlegitimasi.

Yth Ketua/Anggota KPU. Bapak/Ibu dijanjikan apa oleh SBY-Boediono? Kenapa kami belum bisa ketahui nama kami termasuk DPT atau tidak. Anda harus jelaskan!

Hari-hari tegang jelang nyoblos. Jika karut-marut DPT tak kunjung selesai hari ini, lebih baik JK-Wiranto dan Mega-Prabowo undurkan diri. Biarkan SBY-Boediono sebagai peserta pemilu satu-satunya!

‘wahai calon-calon lain… kalian sewa jasa harry potter ya? kenapa kami sekeluarga merasa disihir? ngaku sajalah!’ ucapku di depan jamaah zikir, istana cikeas, jumat. beye mengaku disihir lawan-lawannya. saat pengajian dzikir nurussalam di puri cikeas, , bogor, jumat, ia bilang, sekarang banyak yang gunakan ilmu sihir. ‘saat ini musim pemilu, banyak yang gunakan ilmu sihir,’ katanya. ‘ketika kami menuju balai sarbini, sejak keluar dari rumah kami terus berzikir karena mengalami sesuatu yang aneh. namun, akhirnya kami selamat sampai tujuan,’ tuturnya.

fenomena pemilu: intellectual prostitutes dan “intelektual tukang”, jawara dan tim sukses takabur, “the brothers” si oportunist, “menggilir” suku-suku jadi presiden, rekayasa negative campaign, cuci tangan iklan ilegal “satu putaran”, “the real debate”, UI: jeka ungguli beye dan mega di debat, monopoli “polling” SMS saat debat, DPT fiktif alias siluman, ekspose survei pesanan, …

Pelajaran Penting Pilpres 2009

In Uncategorized on f 9, 09 at 7:50 am

Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden kali ini memberikan pembelajaran berharga kepada kita. Apa saja?

Kesatu, memilih adalah kemerdekaan. Perjuangan sesungguhnya rakyat Indonesia adalah meletakkan haknya ke tangan seseorang. Tidak mudah. Dibutuh perjuangan dalam dirinya karena setiap resiko yang mengikuti atau konsekuensi adalah tanggung jawabnya juga. Maka, 5 tahun lagi, kita harus memikirkan baik-baik kepada siapa meletakkan hak.

Kedua, menumbuhkan semangat berkompetisi. JK telah menunjukkan permainan cantik, menantang, agresif, menggeliat, dan tidak segan-segan menyerang, namun tetap bersahabat dan menghargai kompetitornya. SBY pun telah menunjukkan kesigapannya menerima semua serangan, tetap menjaga emosinya, tetap tegak menghadapi lawan-lawannya. Dan, Megawati telah menunjukkan keberanian berdebat dan menepis anggapan “jago kandang”.

Terlepas dari kekurangan mereka bertiga, semangat berkompetisi harus ditumbuhkan di benak kita, terutama rakyat kecil yang meletakkan hak ke tangan pasangan calon selama 5 tahun yang diputus 5 menit di kotak berukuran kurang 5 meter persegi.

Ketiga, faktor incumbent membuat SBY lebih mudah menata pencitraan. SBY memanfaatkan otoritasnya sehingga mengungguli pencitraan dibanding JK dan Mega. Kefiguran pesaing-pesaingnya masih kurang. Kekalahan JK menunjukkan klaim keberhasilan yang ditunjukkannya selama ini kepada masyarakat tidak ditanggapi atau diapresiasi, sekalipun dia melakukannya.

Keempat, politik aliran semakin menyusut, cair, atau malah sudah tidak ada. Penyebabnya bukan kepragmatisan tetapi tokoh-tokoh agama yang tidak lagi memiliki basis hingga ke akar rumput. Harusnya ormas berefleksi sekaligus berbenah. Dan, ini juga membuktikan pemimpin agama tidak mengelola basis massa.

Jadi, preferensi pemilih bukan lagi identitas kultural, tapi tokoh. Dalam konteks pemenang pilpres, figur SBY lebih kuat dibanding tokoh-tokoh agama. Akibat kemerdekaan memilih dan perkembangan demokrasi yang tidak seperti dahulu. Kefiguran SBY yang mengalahkan tokoh-tokoh agama dan pesaing-pesaingnya membuktikan rakyat tidak menyimak dan mendiskursus isu atau kebijakan dan program yang diperjuangkannya, tetapi tokoh.

Kelima, karena tokoh-tokoh agama tidak mengakar maka mereka tidak lagi mampu mendulang suara. Buktinya, dukungan organisasi massa keagamaan kepada JK-Wiranto tidak berhasil meningkatkan suaranya. Rupanya, pencitraan masih yang utama. Terjadi delegitimasi struktural dan terjebak birokatisasi.

Keenam, quick count-exit poll yang kepagian padahal waktu pencontrengan belum berakhir untuk wilayah WIB, WIT, maupun WITA. Jika TV One menampilkan hasil quick count yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) maka Metro TV menayangkan hasil exit poll.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tidak berwenang menangani kasus quick count dan exit poll yang ditayangkan teve. Kasus ini termasuk wilayah abu-abu yang diserahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Ketujuh, siapapun yang memenangkan pilpres, tanggung jawab berada di semua pihak. Bukan cuma yang memilih, yang tidak memilih pun bertanggung jawab. Karenanya, yang memilih sang pemenang harus di garda terdepan mengawasi dan mengkritisi SBY-Boediono, sebagai bukti pertanggungjawabannya memilih mereka.

Pemimpin adalah teladan rakyatnya. Bila pemimpin melakukan perbuatan baik selama pemerintahannya maka rakyat mengikuti dan menuruti kepemimpinannya. Kekuasaan, jabatan, dan posisi keduniaan lainnya adalah cara seorang pemimpin mengabdi kepada Allah SWT dengan melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan. Pemimpin jangan pernah menggadaikan masa depan anak-anak bangsa.

Hasil Quick Count, SBY-Boediono Menang

In Uncategorized on f 9, 09 at 7:05 am

Hasil quick count pemilihan umum presiden/wakil presiden (pilpres) tahun 2009 yang dilakukan beberapa lembaga memenangkan pasangan SBY-Boediono. Berdasarkan hasil hitung cepat mereka, pasangan calon nomor 2 ini memenangi pemilu kali ini dalam satu putaran.

LSI (Lembaga Survei Indonesia) mencatat Mega-Prabowo 26,56%, SBY-Boediono 60,85%, JK-Wiranto 12,59%. LSI (Lingkaran Survei Indonesia) mencatat Mega-Prabowo 27,36%, SBY-Boediono 60,15%, JK-Wiranto 12,49%. LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial) mencatat Mega-Prabowo 27,40%, SBY-Boediono 60,28%, JK-Wiranto 12,32%.

Selanjutnya, Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) mencatat Mega-Prabowo 28,16%, SBY-Boediono 57,95%, JK-Wiranto 13,89%; CIRUS  mencatat Mega-Prabowo 27,49%, SBY-Boediono 60,20%, JK-Wiranto 12,31%; dan LRI (Lembaga Riset Informasi) mencatat Mega-Prabowo 27,02%, SBY-Boediono 61,11%, dan JK-Wiranto 11,87%.

Secara nasional, quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat SBY-Boediono memperoleh dukungan suara 60,70% sedangkan di 33 provinsi di atas 20%. Tertinggi di DKI Jakarta (70,14%) dan terkecil di Sulawesi Selatan (33%).

Total suara yang disurvei berbeda-beda. Misalnya, total suara Puskaptis 299.954 pemilih. Sampel provinsi 33, sampel kabupaten/kota 150, sampel kecamatan 100, dan sampel desa 1.000.

Metode pengambilan data dengan mencatat jumlah suara sah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (8/7), pukul 13.00-17.00 WIB. Jumlah TPS adalah 2.000. TPS-TPS dipilih acak menurut metodologi  statistik dengan ambang batas kesalahan perkiraan +/-1% dari tingkat kepercayaan.

Walau angka golongan putih (golput) pilpres diprediksi menurun dibanding pemilu anggota legislatif (pileg) (DPR/DPD/DPRD), namun masih tinggi. Bahkan telak mengalahkan JK-Wiranto dan tipis mengalahkan Mega-Prabowo. Quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, angka golput pilpres 27,42% dan pileg 35%.

Angka golput diambil dari jumlah pemilih DPT ditambah jumlah pemilih non-DPT atau tak terdaftar tapi menggunakan KTP. DPT ditambah pemilih tidak terdaftar dikurangi pemilih yang menggunakan hak suaranya, baik yang sah maupun tidak sah.

Kemenangan SBY-Boediono sudah diprediksi. Yang menarik justru perolehan suara JK-Wiranto. Hasil quick count, JK-Wiranto hanya mendapat antara 12-13%. JK-Wiranto masih di bawah perolehan suara Mega-Prabowo yang mendulang suara 26-28%. JK-Wiranto kalah telak.

Jumlah ini kecil jika dibanding perolehan suara Partai Golkar di Pileg yang mencapai 14,45%, ditambah suara Partai Hanura yang mendapat 3,77%. Apalagi elektabilitas JK-Wiranto menjelang pilpres disebut-sebut terus menaik. Bahkan, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah mendukungnya. Selain itu, iklan-iklan JK-Wiranto yang komunikatif juga cukup mengenalkan mereka.

Selain itu, dukungan tokoh-tokoh organisasi massa (ormas) Islam ternyata tidak diikuti pengikut-pengikutnya. Padahal dulu JK mengomentari petinggi partai politik dan ormas Islam yang mendukung SBY-Boediono.

“Ada orang yang bertanya kepada saya, ‘Bagaimana Pak, di seberang sana banyak partai Islam?’ Boleh parkir di tempat lain, tapi penumpangnya kan boleh di tempat lain. Yang memilih kan bukan busnya, tapi penumpangnya,” ujar JK seusai menerima beberapa ormas kepemudaan Islam di Posko JK-Wiranto, Jl Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Minggu (17/5).

Pilpres 2009 mungkin akhir karir politik JK dan Wiranto. Keduanya pernah berlaga dua kali. Untuk mengikuti Pilpres 2014, keduanya terlalu tua. JK akan berusia 72 tahun dan Wiranto 67 tahun.