imsitumeang

Posts Tagged ‘pemerintahan’

Setahun Jokowi-JK

In Uncategorized on f 22, 15 at 11:56 am

Tanggal 20 Oktober 2015 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berusia setahun. Sejak pelantikan, duet ini menghadapi berbagai permasalahan, baik politik, hukum, maupun ekonomi. Kepemimpinan merupakan sumber kelemahan mereka. Banyak cerita sepak terjang Jokowi-JK seperti kontroversi pemilihan menteri, gonjang-ganjing kepolisian versus komisi antirusuah, hingga perombakan kabinet.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono mengibaratkan kinerja kabinet berirama rock and roll. Rock and roll dimaksud adalah seorang menteri bekerja melakukan percepatan proyek pembangunan.

Masih banyak janji Jokowi-JK yang belum tuntas dalam 360 hari ini. Mereka kadung memikul harapan masyarakat pendukungnya, berharap dia memberikan sesuatu yang baru. Jokowi populer karena pencitraan yang terus menerus sejak menjadi walikota Solo, dan kemudian Gubernur DKI Jakarta. Bulan madu ternyata berakhir cepat karena sejumlah kontroversi.

Kepercayaan terhadap pemerintah juga terkikis karena ekonomi yang melemah. Harga berbagai kebutuhan pokok, seperti beras dan daging sapi, merangkak naik. Nilai tukar rupiah pun anjlok. Situasi itu tidak sepenuhnya dipengaruhi ekonomi global. Persepsi publik menghubungkannya dengan kinerja pemerintah. Kepuasan publik mulai memudar.

Menuntut kinerja pemerintahan yang berumur satu tahun wajar saja. Bersikap apatis tidak pas, karena menyerahkan begitu saja semua urusan kepada pemerintah. “Pengadilan” publik terhadap pemerintahan memang momok bagi presiden yang berkuasa. Dalam kurun itu, biasanya presiden terperangkap fenomena arus penurunan apresiasi atau ekspektasi publik. Penurunan apresiasi atau ekspektasi publik juga terjadi terhadap Jokowi-JK.

Jokowi menamai jajarannya Kabinet Kerja. Mereka mewarisi sejumlah masalah pemerintahan terdahulu yang belum selesai, bahkan setengah jalan. Birokrasi yang masih berbelit, koordinasi antarlini yang macet, serta hubungan antara pusat dan daerah yang kurang harmonis adalah beberapa persoalan yang menggantung. Selain itu, awal pemerintahan Jokowi-JK dibayangi ‘perkubuan’ antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang oposisi. Ancaman itu sempat dituduh berpotensi mengganggu pemerintahan. Ternyata tuduhan itu tidak terbukti. Pemerintahan Jokowi-JK justru sibuk karena masalah yang mereka lahirkan.

Melalui langkah yang tancap gas sembari membangun komunikasi yang cair, berbagai persoalan itu bisa terurai. Persoalannya, publik paling menyoroti gaya komunikasi Jokowi dalam menyampaikan sebuah kebijakan berbentuk keputusan kepada rakyat. Padahal, gaya komunikasi Jokowi ini sangat berpengaruh kepada kepuasan publik. Awal pemerintahan Jokowi-JK, sering terjadi komunikasi “nggak nyambung” di antara presiden dan para pembantunnya. Pandangan kritis terhadap kinerja pemerintah mulai jelas dan tegas. Presiden dan kabinetnya dinilai masih kurang mampu mengatasi persoalan bangsa.

Beberapa catatan penting pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun satu tahun.

Jokowi sempat menuai simpati saat menggunakan referensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih calon menterinya. KPK mencatat beberapa calon menteri diduga tidak bersih. Namun, keyakinan tersebut mulai memudar. Maju mundurnya Jokowi dalam mengumumkan anggota kabinetnya menimbulkan gonjang-ganjing. Sebanyak 14 menteri berlatar partai mengisi komposisi kabinet. Dia mengingkari janjinya sewaktu masa kampanye: tidak bagi-bagi kursi dan menteri bukan orang partai.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan presiden dipatok masing-masing Rp 2.000 per liter. Jokowi beralasan kenaikan untuk mengalihkan subsidi ke sektor produksi. Kebijakan ini tentu saja melambungkan harga kebutuhan pokok. Masyarakat menginginkan harga energi yang murah, baik konsumsi maupun produksi. Selama ini, pemerintah belum transparan dan akuntabel dalam menentukan harga BBM, sehingga selalu terjadi polemik setiap harga minyak dunia menurun atau menaik.

Perang antara Jokowi dan partai pendukungnya terjadi ketika pencalonan kepala kepolisian. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan dijadikan tersangka kasus kesaksian palsu perkara pemilihan kepala/wakil kepala daerah (pilkada) Kotawaringin Barat tahun 2010. Penangkapan tersebut adalah ajang balas dendam kepolisian setelah calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Sikap presiden mengambang dan tidak berani mencegak kriminalisasi terhadap KPK.

Komitmen Jokowi-JK terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana sembilan agenda Nawacita yang dijanjikan saat kampanye, dalam posisi kritis untuk kasus-kasus pemilihan pimpinan lembaga penegak hukum, kinerja penindakan pemberantasan korupsi, regulasi pemberantasan korupsi, dukungan terhadap KPK, pernyataan pemberantasan korupsi, dan pelaksanaan program Nawacita bidang pemberantasan korupsi. Terhadap poin keempat Nawacita, “Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi dan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, tepercaya, dan bermartabat”, lembaga pengiat antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), memberi rapor merah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memutuskan untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono yang didukung pemerintah. Menteri Yasonna juga melakukan tindakan serupa kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan itu menjadi drama panjang konflik internal partai. Jokowi menegaskan posisi netral pemerintah menghadapi persoalan internal di beberapa partai.

Jokowi kali ini terganggu oleh masalah kerukunan beragama setelah Masjid Baitul Mutaqqin di Tolikara, Papua, dibakar warga sekitar yang beragama kristen. Sebagian kalangan beranggapan presiden tidak mampu menjaga toleransi, apalagi kejadian tersebut saat hari suci umat Islam. Negara absen melindungi warga dan menciptakan rasa aman. Kasus Tolikara memperlihatkan, negara gagal mengantisipasi gangguan terhadap warga yang berbeda agama.

Belum sepekan pergantian kabinet, presiden turun tangan melerai konflik antara wakil presiden dan menteri baru, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Sebabnya, sang wakil presiden disindir karena menggarap proyek listrik program pemerintah. Rizal melontarkan wacana merevisi target pengembangan listrik 35 ribu MW itu karena tidak realistis dalam situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kabut asap menyelimuti lima provinsi di Sumatera dan Kalimantan sejak tiga bulan lalu. Asap kebakaran hutan dan lahan sangat menyusahkan: bencana kemanusiaan! Beberapa wilayah seperti Riau menetapkan status siaga darurat asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku kewalahan mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Masalah asap masih mengganggu hingga kini. Sembilan orang meninggal karena dampak asap.

Dampak kebakaran hutan dan lahan itu dirasakan di kawasan Asia Tenggara. Kebakaran itu mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer setiap hari, jumlahnya yang melebihi yang biasa terjadi di Amerika Serikat. Bantuan asing akhirnya diterima pemerintah dan pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan. Tapi anak-anak dan bayi kadung terimbas kabut asap.

Wacana pembangunan tol laut, dalam konsep yang lebih luas yaitu pembangunan poros maritim, akan sulit terealisasi. Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim belum terlihat. Meskipun begitu, pemerintahan Jokowi kian ‘ganas’ menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan dan menindak perampok kekayaan laut itu. Akibat pencurian ikan itu, negara merugi triliunan rupiah. Hingga kini, 91 kapal asing ditenggelamkan di perairan nusantara. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantas Illegal Fishing menjadi senjata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengeksekusi kapal maling tanpa lewat proses hukum. Menteri Susi juga memberlakukan moratorium perizinan kapal tangkap.

Keberpihakan Jokowi-JK masih belum jelas di sektor pertanian. Dalam setahun pemerintahan mereka, pembangunan pertanian belum berhasil signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, impor beras bulan Januari-Juli 2015 mencapai 222.000 ton, atau bertambah 41 persen. Ditandatanganinya kontrak impor beras satu juta ton berarti volume impor tahun 2015 sama dengan tahun 2014. Tidak terjadi peningkatan produksi. Produksi sama atau bahkan cenderung menurun.

Di luar beras, pada periode sama, impor jagung mencapai 2,1 juta ton, atau bertambah 26,8 persen ketimbang periode tahun 2014. Sementara komoditas kedelai bertambah 1,9 persen atau menjadi 1,37 juta ton pada bulan Januari-Juli 2015. Data impor tersebut membuktikan perbedaan antara fakta dan klaim produksi Kementerian Pertanian. Kementerian mengklaim produksi padi tahun 2015 akan meningkat 6,64 persen, jagung 8,72 persen, dan kedelai 4,59 persen.

Prestasi Jokowi-JK yang tidak terbantahkan adalah sejumlah proyek mangkrak yang berhasil dikerjakan kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam satu tahun kepemimpinannya, Jokowi-JK melakukan gerak cepat membangun infrastruktur. Proyek-proyek itu antara lain jalan tol Cikopo-Palimanan di Jawa Barat, Jembatan Ir Soekarno di Sulawesi Utara, Jembatan Merah Putih di Maluku, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, Bendungan Nipah di Jawa Timur, Bendungan Bajulmati di Jawa Timur, penanganan lumpur Sidoarjo di Jawa Timur, dan Jembatan Tayan di Kalimantan Barat. Kedelapan proyek sempat tersendat meski dirancang sejak dulu dan melewati beberapa periode kepemimpinan. Dengan semangat, jajaran PUPR di bawah komando Menteri Basuki terus bekerja.

Tentu saja masih menumpuk sejumlah tantangan yang menyebabkan target-target satu tahun pemerintahan satu per satu meleset. Satu tahun memang hanya seperlima masa pemerintahan. Namun, satu tahun pertama adalah rentang waktu yang krusial untuk menentukan kelancaran roda pemerintahan hingga di ujung periode. Karena itu, Jokowi-JK jangan berleha-leha karena kerja masih amat jauh dari kata selesai. Tolok ukurnya adalah Nawacita sebagai kerangka dasar pemerintahan Jokowi-JK.

Iklan

Tiga Tahun Pemerintahan Yudhoyono-Boediono

In Uncategorized on f 25, 12 at 1:32 am

Tanggal 20 Oktober 2012 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Berarti masa pengabdian mereka tersisa dua tahun. Unjuk rasa sporadis terjadi di sejumlah lokasi.

Pasangan Yudhoyono-Boediono terpilih untuk periode kedua setelah perolehan suara mereka mayoritas atau 60,80 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Gencar mengampanyekan antikorupsi turut mendongkrak perolehan suara Yudhoyono-Boediono meraih mandat rakyat. Seiring waktu, popularitas mereka pun naik dan turun.

Jajak pendapat Kompas (15/10) terhadap kinerja 36 bulan pemerintahan Yudhoyono-Boediono ternyata menghasilkan 51,6 persen responden menilai baik citra Yudhoyono dan 41,4 persen responden menilai buruk.

Sebaliknya, elektabilitas Partai Demokrat di posisi 10,3 persen. Kecenderungannya turun. Citra Yudhoyono di posisi terendah (40 persen) selama 24 bulan masa pemerintahannya. Masyarakat menyoroti dua kementerian Yudhoyono karena kasus korupsi. Saat yang sama (24 bulan), elektabilitas Partai Demokrat di posisi 9,9 persen.

Peningkatan citra Yudhoyono selama 36 bulan pemerintahannya terkait pidato mengenai kontroversi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pidato yang tegas atau di luar ekspektasi publik yang menduga pidato Yudhoyono bakal normatif, seperti biasanya, terbukti mampu mendongkrak citra Yudhoyono. Apakah pidatonya terlaksana atau tidak, kita harus sabar menunggunya.

Publik berharap sisa dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono meninggalkan makna mirip masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie yang singkat tetapi mewariskan fondasi liberalisasi politik dan kemerdekaan pers atau Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri yang mengakui Konghucu sebagai agama dan Imlek sebagai hari libur nasional.

Pemberantasan korupsi bisa menjadi warisan Yudhoyono jika Presiden memberikan dukungan penuh dan nyata mengungkap kasus-kasusnya, termasuk di lingkaran pemerintahannya atau di internal partainya. Publik berharap sisa dua tahun pemerintahannya, pemerintah harus lebih hadir.

Kita mendukung instruksi Yudhoyono agar menteri bekerja giat melayani masyarakat. Kinerja mereka biasa-biasa saja dan tidak selalu hadir ketika publik membutuhkannya. Padahal, masyarakat membutuhkan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang asyik menikmati kekuasaan.

Apalagi, degradasi terus menggerus wibawa pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan cara terbaik untuk menemukan solusi persoalan mereka. Masyarakat pun bertindak sendiri dan itu memperburuk keadaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi wibawanya. Kewibawaan meniscayakan satunya kata dan laku. Bila komitmen pemberantasan korupsi terucap, pemerintah harus melaksanakannya. Bila komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat terikrar, pemerintah pun harus menunaikannya. Celakanya, rezim ini tak jua melakukannya.

Buta dan tuli yang dialami pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa terobati andaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) betul-betul berperan. Jika DPR dan DPD ikutan buta dan tuli, lengkaplah penderitaan rakyat. Siapa pun, jika menuntut pemerintah memperbaiki kinerjanya, juga menuntut optimalisasi peran DPR dan DPD. Perubahan urung terjadi jika pemerintah, DPR, serta DPD, malah kongkalikong.

Mari Membenahi Jakarta!

In Uncategorized on f 4, 12 at 7:55 am

Menghentikan pembangunan di Jakarta bukan anjuran olok-olok. Daya dukungnya kritis. Masalah ibukota Jakarta ibarat labirin, makin mencari akar masalahnya makin melingkar-lingkar tak tertemukan solusinya. Banjir, macet, kumuh, dan semrawut tidak gampang teratasi. Urusannya kompleks!

Di satu sisi, pemerintah daerah tidak kunjung bisa membereskan masalah; di lain sisi, pemerintah pusat hanya bisa menghardik sambil menyemprot gubernur Jakarta yang mengumbar janji-janji, hanya pepesan kosong.

Padahal, pemerintah pusat berperan menambah keburukan Jakarta karena terus menerus menambah bangunan jangkung sebagai kantor negara. Pemerintah pusat merusak peruntukan kawasan. Senayan, contohnya, awalnya dulu untuk areal olahraga setelah menggusur pemukiman warga, akhirnya kini untuk areal perbelanjaan setelah menghabiskan ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, sebagian anggaran pembenahan Jakarta bersumber dari pemerintah pusat, yang pencairan dananya sering terlambat. Amat tidak elok menyalahkan pembenahan Jakarta hanya kepada pemerintah daerah.

Jakarta semestinya segera membenahi lingkungannya yang rusak. Turunnya permukaan tanah dan habisnya ruang terbuka hijau sebagian besar akibat paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Lalu lintas macet saban hari, banjir meluas setiap kali hujan adalah dua contoh akibatnya.

Jakarta bukan acuan penataan kota di Indonesia karena gagal menjadi rumah bersama, gagal melindungi warganya. Serba tidak terkendali dan serakah, perkembangan Jakarta melenceng jauh dari tujuannya sebagai kota beradab. Penghuninya saling mengerkah dan merebut alokasi lahan dan waktu.

Akar masalah di antaranya karena bersatunya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, juga politik. Jenis-jenis kegiatan itu sangat menyibukkan Jakarta, wilayah berkerumun lebih 20 juta orang dari seluruh penjuru Tanah Air. Jakarta pun terengah-engah, terlampau terbebani.

Kisahnya tentang asa yang pupus. Ketika Fauzi “Foke” Bowo berslogan “serahkan pada ahlinya” dalam Pemilihan Umum Gubernur Jakarta, banyak orang mempercayai kemampunya membereskan centang-perenang ibukota. Alasannya logis: Foke ahli tata kota lulusan Jerman dan 30 tahun menggeluti berjuta urusan Jakarta. Berkat dukungan partai-partai besar, jadilah Foke memimpin Jakarta.

Kenyataannya berbeda. Warga Jakarta justru merasakan banjir yang kian merata, kemacetan yang kian menjadi-jadi, transportasi nyaris tak berubah, dan ruang terbuka hijau kian sempit. Deretan masalah ini hanya sebagian. Selama pemerintahannya, akar masalahnya tidak terselesaikan, malah makin ruwet. Warga Jakarta kecewa karena Foke bukan orang baru, ia pasti mengenal Jakarta, termasuk akar masalahnya.

Sehari-hari warga Jakarta tersiksa. Tanpa gebrakan yang berarti. Mereka menyadari, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ahli, tapi juga berani. Ia harus bertindak agar rencana umum ibukota tidak menyimpang. Perubahan tata ruang jelas membuktikan betapa Jakarta makin mengabaikan lingkungannya.

Statusnya sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan pusat eksekusi atau pengambilan keputusan pemerintahan, bisnis, dan politik. Beredarnya sekitar 70 persen uang kartel, Jakarta cepat mengaus. Terjadi perlombaan mengeksploitasi sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun non-alam, atas nama pertumbuhan.

Dengan praksis yang sibuk berwacana ketimbang bertindak—maklum, makin bertambah repot di era reformasi yang kebablasan—penyelamatan Jakarta kian mengambang. Terjadi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Jakarta sedemikian buruk sehingga pemberesannya jangan tambal sulam. Pemerintah pusat seharusnya turut bertanggung jawab, memberikan solusi. Konsep mengembangkan Jakarta sebagai megapolitan tidak bisa terwujud tanpa keputusan di tingkat undang-undang yang melibatkan pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pertimbangannya.

Bahkan, selayaknya keputusan lebih berani, yaitu memindahkan ibukota negara. Jika alternatif memindahkannya ke kota lain atau membuka kawasan baru, besar biaya membuat gamang penentu kebijakan. Alternatif itu tidak teruji lewat data atau kumpulan fakta hasil pengukuran atau pengamatan variabel yang terdeskripsi, kemudian terklasifikasi persamaan atau perbedaannya. Mendiskusikannya lewat argumentasi spekulatif hanya bersilat lidah untuk memamerkan kelihaian berwacana. Terjadi lagi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Saat Jakarta makin rusak dan kita menjadi korbannya, keputusan opsi yang visibel sebaiknya dipercayakan kepada ahlinya, dan kita melakukannya segera. Senyampang itu menghentikan pembangunan di Jakarta. Moratorium bukan mustahil sebab cara yang sedikit mudharat banyak manfaat.

Keputusan dan melakukan opsi segera merupakan warisan kita bagi generasi kemudian. Sebaliknya, pembiaran Jakarta sekarang adalah warisan kerusakan masa depan! Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibukota negara yang buruk? Mari membenahi Jakarta!