imsitumeang

Posts Tagged ‘Pemerintah’

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Iklan

Di Negeri Dhewek-dhewek…

In Uncategorized on f 8, 12 at 7:21 am

Nasib rakyat di republik ini ibarat anak yatim piatu. Tak ada mengurus mereka! Pemerintah dan parlemen tidak lagi memedulikan rakyat. Apatis. Tenggelam dalam kesibukan mengurus masalahnya sendiri-sendiri. Kompleks, sehingga tak sempat memikirkan nasib rakyat.

Di sisi pemerintah, masalah demi masalah tak kunjung terurai. Masalah satu belum tuntas, eh masalah lain muncul. Begitu dan begitu terus. Makin hari masalah makin bertumpuk-tumpuk. Entah kapan dan entah bagaimana menyelesaikannya. Terlebih karena pucuk pimpinan nasional lebih sibuk bersolek demi citranya di mata publik.

Contohnya, masalah yang menguras energi pemerintah ialah birokrasi yang sakit kronis. Birokrasi ternyata tidak berisi manusia berkompeten. Seperti diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Azwar Abubakar, hanya sekitar lima persen aparat birokrasi yang tergolong berkompeten. Sisanya, hanya aparat yang tidak menguasai masalah, miskin pengetahuan, juga kerdil inisiatif dan tanggung jawabnya melayani kepentingan rakyat.

Birokrasi juga sakit kronis karena mengidap korupsi stadium lanjut. Meski program remunerasinya aduhai, tabiat korup jajaran birokrasi malah menjadi-jadi. Korupsi di tubuh pemerintahan kian menggurita — karena bukan monopoli pejabat eselon atas, melainkan mewabahi pegawai kelas kroco. Sampai-sampai apa yang dulu tak terbayangkan kini terjadi.

Bayangkan saja, pegawai seperti Gayus Halomoan Tambunan atau Dhana Widyatmika — notabene pegawai relatif muda dan masih level rendahan — mampu menumpuk kekayaan hingga puluhan miliar rupiah. Gayus divonis bersalah karena korupsi. Sementara kekayaan Dhana sangat mengundang kecurigaan karena jumlahnya amat tidak wajar dibanding posisinya sebagai pegawai level rendah.

Di sisi parlemen, energi terkuras bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan mereka. Sejak dari menyalurkan syahwat raun ke luar negeri hingga ke nafsu membangun gedung dan ruangan mewah. Mereka sibuk mengakali anggaran belanja negara sebagai bancakan.

Yang menyedihkan, banyak anggota Dewan malas mengikuti sidang atau rapat yang membahas kepentingan negara, juga rakyat. Mereka telanjur sibuk mengurus partai atau bahkan pribadinya. Namun di ranah publik, tanpa malu-malu mereka memasang wajah tak bersalah. Bahkan tak segan-segan berdusta dan memutarbalikkan fakta. Tak jarang mereka berbusa-busa, di layar televisi mereka berkoar seolah-olah habis-habisan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menyedihkan, memang. Indonesia layaknya negeri dhewek-dhewek, karena pemerintah dan parlemen sibuk mengurus masalahnya sendiri-sendiri. Rakyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertindak dhewek pula. Jangan menyalahkan rakyat yang memilih caranya sendiri dalam menyelesaikan aneka masalah mereka. Makanya, preman dan gangster marak di mana-mana memakai aneka jubah dan topi.

Jika tidak menjadi preman dan gangster, rakyat menjadi hakim yang tak segan-segan membakar hidup-hidup maling yang tepergok dan tertangkap massa. Rakyat tak lagi menghargai simbol negara seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat lainnya. Kemarahan dan kebencian mereka terhadap korupsi dan pelakunya makin memuncak. Terlebih bila sang koruptor ialah penegak hukum, wakil rakyat, dan aparat pemerintah.