imsitumeang

Posts Tagged ‘Pangan’

Bukan mengimpor, tapi kemandirian pangan!

In Uncategorized on f 13, 13 at 12:17 pm

Sungguh miris kondisi pangan di negeri ini. Setelah dihantam kenaikan harga daging, karena melonjaknya permintaan dan menurunnya persediaan, giliran harga kedelai yang melambung. Juga terjadi untuk beras. Sungguh miris lagi jika ditelaah solusi pemerintah: impor! Maksud awalnya, agar persediaan meningkat, sehingga akhirnya bisa menstabilkan harga komoditi itu, meski harga yang bisa dijangkau masyarakat pun masih terbilang tinggi. Impor hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan, namun inti persoalan sebenarnya tidak terselesaikan.

Impor komoditi tertentu hanya menyelesaikan masalah yang temporary. Mengapa? Karena harga daging, beras, dan garam atau komoditi lainnya rentan bergejolak setiap musim. Fluktuasinya selalu menghantui masyarakat karena pemerintah hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan tapi tidak terselesaikan, meskipun negeri ini mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Perikanan, peternakan, dan pertanian adalah ilmu warisan nenek moyang kita. Sumber daya alam yang dikandung tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi modal besar menuju ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Sumber daya manusia pun tak jauh berbeda. Ilmu warisan nenek moyang itu bisa dikombinasikan dengan modernisasi perikanan, peternakan, dan pertanian yang dipelajari. Sayangnya, pemerintah seperti enggan mengambil langkah ini. Pejabat di kementerian perikanan, peternakan, dan pertanian sangat ngeh dengan sumber daya di negeri ini untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sejak era reformasi dimulai, sekitar 15 tahun yang lalu, pemerintah tak lagi memiliki visi dan misi untuk mengelola sumber daya ini. Padahal, kebutuhan pangan akan senantiasa terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Namun, bukankah kondisi itu bisa diprediksi dan dinalar, sehingga pemerintah bisa melakukan perencanaan dan antisipasi dengan mengelola sumber daya yang dimiliki? Pengembangan kawasan sentra perikanan, peternakan, dan pertanian itu didukung ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), agar bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi. Wilayah Indonesia ini sangat luas. Indonesia memiliki daerah-daerah unggulan untuk dijadikan sentra ikan, daging, padi, atau komoditi potensial lainnya.

Pemerintah tinggal menggelorakan gairah berbudidaya, beternak, dan bertani serta memberdayakan para nelayan, peternak, dan petani, dan mengembangkan sentra perikanan, peternakan, dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Senyampang itu, pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah merumuskan undang-undang yang mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan komprehensif terhadap nelayan, peternak, dan petani serta usaha mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian nelayan, peternak, dan petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Perlindungan terhadap nelayan, peternak, dan petani serta usaha mereka dilakukan untuk melindungi mereka dari berbagai masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan akses sarana dan prasarana, ketidakpastian usaha, dan ketidakkondusifan pasar. Sementara itu, pemberdayaan dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja nelayan, peternak, dan petani serta menumbuhkembangkan kelembagaan mereka agar mampu berdaya saing.

Adapun strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peternak, dan petani yang diatur ini adalah prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga komoditi, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini, dan penanganan dampak perubahan iklim, serta asuransi pertanian. Pemberdayaan dan perlindungan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perikanan, peternakan, dan pertanian, penurunan jumlah penduduk miskin, perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan, dan pada akhirnya pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Hampir seluruh wilayah perairan Indonesia bisa menjadi sentra perikanan, termasuk sebagian besar pesisir pantai sebagai sentra garam. Maluku telah lama ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional setelah Sail Banda guna menjamin ketersediaan produk perikanan berkelanjutan. Dengan komposisi laut yang mencapai 92,4% atau 712.479,65 km², Maluku memiliki alasan untuk melanjutkan program percepatan pelaksanaan kebijakan lumbung ikan nasional di Maluku untuk dapat segera mendongkrak peningkatan ekonomi daerah maupun nasional.

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur bisa berkembang sebagai sentra sapi untuk menjaga persediaan daging guna mendukung pencapaian target swasembada daging tahun 2014. Pemerintah tinggal mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan di sana karena telah menjadi kawasan pembibitan sapi sejak dulu.

Sumatera, Sulawesi, dan Papua bisa berkembang sebagai sentra padi di luar Jawa dan Bali. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, misalnya, juga bisa berkembang sebagai sentra sayur-mayur dan buah-buahan. Pengembangan budidaya sayuran dan buah-buahan memiliki prospek yang sangat baik di lndonesia karena keadaan agroklimatologis lndonesia yang mendukung. Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua bisa berkembang sebagai sentra produksi perkebunan seperti sawit, kopi, teh. Beberapa daerah juga berpotensi sebagai penghasil cengkeh dan pala. Dibutuhkan upaya besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan Maluku sebagai sentra produksi rempah-rempah di dunia.

Upaya swasembada pangan itu harus diikuti oleh pengembangan industri olahan untuk menampung ketersediaan pangan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bersiap sebagai sentra energi yang mendukung industrialisasi pengolahan hasil perikanan, peternakan, dan pertanian. Peran iptek sangatlah penting dalam upaya mendukung peningkatan daya saing produksi perikanan, peternakan, dan pertanian serta pengembangan industri olahan pangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) diarahkan pada kebutuhan iptek yang menunjang swasembada pangan, baik di sektor hulu (produksi), sektor hilir (olahan), sektor penunjang (seperti pakan dan rumah potong hewan), dan pembangunan modal sosial masyarakat. Selain itu, pengembangan iptek untuk menjamin ketersediaan pakan, dan pengembangan kawasan terpadu (klaster) inovasi perikanan, peternakan, dan pertanian untuk mengintegrasikan dan menyinergikan aktivitas litbang dengan dunia usaha yang menghasilkan produk industri perikanan-peternakan-pertanian.

Sayang, pemerintah sepertinya tidak mempunyai konsep sehingga tidak mampu memberikan solusi. Pemerintah hanya melanggengkan praktek makelar yang hanya mampu mengimpor pangan dan menjualnya di sini. Semestinya pemerintah membangun semangat produsen, sehingga Indonesia tidak bergantung produksi pangan bangsa lain, karena impor pasti hanya menyebabkan bangsa ini akan bergantung terus-menerus pada bangsa lain. Sungguh miris jika pemerintah hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan tanpa bisa menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.

Dibutuhkan pemimpin yang bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di seluruh wilayah negeri ini dan menghapus mental makelar. Sekali lagi, Indonesia sangat kaya sumber daya yang semestinya mampu membangun semangat produsen, bukan mental makelar. Jika pemimpin ini mampu mengoptimalkan pengelolaannya dengan sangat baik, Indonesia akan mempunyai kemandirian sekaligus kedaulatan pangan. Bukan membutuh pemimpin pintar dan berintegritas yang mampu membangkitkan bangsa ini berdiri di atas kakinya sendiri.

Iklan

Lonjakan Harga Pangan

In Uncategorized on f 3, 12 at 7:16 am

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 Hijriah tanggal 20 Juli 2012 dan 1 Syawal 1433 Hijriah tanggal 19 Agustus 2012. Sementara pemerintah dan organisasi keagamaan lain seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memutuskan 1 Ramadhan 1433 Hijriah tanggal 21 Juli 2012 setelah Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat.

Antisipasi dan perhatian pemerintah amat dibutuhkan, karena puasa dan Lebaran bukan hanya menyoal tanggal awal dan akhir melainkan merangkak naiknya harga bahan pangan terutama sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Antisipasi harus dini. Fenomena musiman tersebut bukan perkara biasa tetapi menyangkut produksi, pasokan, distribusi, transportasi, dan lainnya yang membutuhkan solusi dan tindakan sigap jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Tetapi pemerintah tak berdaya mengendalikannya. Harga beberapa komoditas pangan meroket di pasar-pasar. Terjadinya di hampir semua wilayah Tanah Air. Harga daging ayam, telur, beras, gula, hingga sayuran menaik 15-35%.

Kenaikan harga bahan pangan jelas “mencekik leher” masyarakat yang berdaya beli terbatas. Apalagi sehari-hari saja mereka mengencangkan ikat pinggang. Celakanya, pemerintah justru seperti memaklumi lonjakan harga pangan. Lonjakan harga pangan seperti menjelang puasa dan Lebaran dianggap sebagai siklus wajar saban waktu.

Memang, setiap menjelang puasa, Lebaran, dan hari raya lainnya, permintaan bahan pangan masyarakat menaik. Namun, pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja. Pemerintah harus mengantisipasinya karena pembiaran justru membiarkan para pedagang dan spekulan leluasa mengeruk keuntungan di atas batas kewajaran.

Pemerintah kehilangan kecerdasan mengatasi lonjakan harga pangan yang banyak dipengaruhi faktor psikologis ketimbang riil. Pilihan pemerintah berulang-ulang hanya tunggal, yaitu operasi pasar.

Mengobral harga pangan yang murah melalui operasi pasar hanya sporadis. Solusinya instan tanpa menyelesaikan akar masalah. Malah, operasi pasar hanya menimbulkan antrean masyarakat mengular untuk memperoleh harga pangan yang murah. Sebuah kepedihan atau kepiluan sosial.

Padahal, sesungguhnya tersedia solusi yang tidak hanya melulu menjadi agenda bahasan rapat koordinasi tetapi bisa diimplementasikan. Umpamanya, manajemen stok untuk menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan ialah pemerintah mengendalikan stok.

Stok tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, apalagi menyangkut kebutuhan pokok. Pasar mempunyai kiblat sendiri yaitu pemodal atau pelakunya berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kerakusan itu kerap menyengsarakan rakyat.

Selain itu, untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah juga memperlancar distribusi barang. Lalu lintas barang yang tersendat akibat kemacetan, infrastruktur yang buruk, konektivitas antarwilayah yang terbatas, juga memicu kenaikan harga pangan.

Sayangnya, pemerintah seperti buntu. Tidak memiliki kreativitas menyelesaikan lonjakan harga pangan. Sama seperti kemacetan yang terpelihara setiap musim mudik. Agar masyarakat tidak makin tertekan oleh merangkak naiknya harga pangan, pemerintah dituntut segera bertindak untuk mencari solusinya.

Lonjakan harga pangan tersebut menandai potensi gejolak yang kembali mengancam Indonesia akibat kekeringan di Amerika Serikat, negara pemasok jagung, kedelai, dan gandum. Persoalannya ialah bagaimana kita meresponnya mengingat ketiga komoditas menjadi komponen penting konsumsi pangan masyarakat. Utamanya kedelai sebagai bahan baku tahu tempe, sumber gizi kelompok pendapatan bawah.

Kegagalan mengatasi lonjakan harga pangan tidak cuma berdampak serius terhadap inflasi, juga gizi. Selain stabilitasi harga dan insentif kepada produsen, mencari alternatif pasokan dan diversifikasi juga solusinya.

Selain bagaimana kita meresponnya, persoalan berikutnya ialah bagaimana kita mengatasinya mengingat kita selalu rentan terhadap setiap gejolak pangan dunia dan kondisi alam. Beberapa tahun terakhir negara yang mengklaim dirinya sebagai negara agraris dan pernah menjadi eksportir sejumlah komoditas pangan penting dunia ini perlahan-lahan bertransformasi menjadi negara importir sebagian besar kebutuhan pangan pokoknya

Kenaikan Harga Sembako yang Merata

In Uncategorized on f 12, 11 at 10:27 am

Kita menyesalkan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang merata di berbagai daerah hari-hari terakhir ini. Kenaikan tersebut seolah menjadi peristiwa rutin yang terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri.

Persoalannya, mengapa selalu begitu? Bukankah bulan Ramadhan dan Lebaran atau hari-hari keagamaan lainnya merupakan peristiwa yang saban waktu dirayakan umat beragama? Jika ya, semestinya Pemerintah bisa memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu di satu sisi.

Sisi lainnya ialah perilaku Pemerintah yang suka menempuh jalan pintas. “Mental pedagang” pejabat kita kambuh jikalau masyarakat kekurangan pangan. Maka kebijakan yang ditempuh ialah mengimpor kebutuhan pangan. Kebijakan yang jangka pendek!

Jika mengimpor kebutuhan pangan yang dibiayai anggaran negara, mereka memperoleh fee yang bisa dibagi-bagi. Macam-macam motifnya, bisa untuk pemasukan partai atau sekadar memenuhi hajat pejabat yang bersangkutan.

“Mental koruptif” pejabat kita merusak kebijakan yang seharusnya ditempuh, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan pangan melalui program diversifikasi pangan dan ekstensifikasi/intensifikasi sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Sayangnya, bukan kebijakan jangka panjang ini yang dipikirkan.

Celakanya, ketergantungan kita terhadap produk pangan impor semakin lama semakin tinggi. Impor pangan tidak terkontrol! Buktinya, harga bahan pangan memang menaik sejak bulan Januari lalu tapi impor pangan juga menaik gila-gilaan.

Hampir semua bahan pangan yang semestinya bisa dipenuhi oleh produk pangan dalam negeri, kini diimpor besar-besaran. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2011, Indonesia mengimpor jutaan ton beras, jagung, kedelai, biji gandum, meslin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur, ayam, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe kering, cabai, garam, tembakau, kacang-kacangan, jagung, bawang.

Indonesia juga mengimpor bawang merah belasan ribu ton dari India, Filipina, dan Thailand. Singkong pun diimpor berton-ton dari China dan negara-negara lain. Begitu juga garam yang diimpor hampir dua juta ton dari Australia, Singapura, Selandia Baru, Jerman, dan India.

Indonesia kini menjadi negara pengimpor segalanya. Nilainya Rp 45 triliun total impor pangan sejak bulan Januari hingga Juni 2011. Data membuktikan kebijakan Pemerintah saat ini yang cenderung mengimpor pangan karena mudah ketimbang fokus membangun swasembada pangan yang memerlukan kerja keras.

Bukan karena ketidakmampuan kita memproduksinya sendiri, tapi karena “mental pedagang” dan “mental koruptif” yang menguntungkan pejabat kita atau pihak-pihak tertentu. Akibatnya, sentra-sentra produksi di sejumlah daerah yang dulu berjaya kini merana dan terbengkalai. Misalnya, sentra produksi bawang di Brebes dan Tegal.

Pemerintah tidak fokus membangun swasembada pangan sembari mengurangi impor pangan atau ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap produk pangan luar negeri. Kenaikan harga sembako membuktikan bahwa Indonesia kini ternyata memasuki darurat pangan.

Kenaikan harga bukan lagi masalah rutin yang selalu terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri atau hari-hari keagamaan lainnya. Kenaikan harga sembako jangan ditangani parsial hanya mengatasi kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Pemerintah jangan bermain-main dengan menyatakan kita memiliki persediaan pangan yang cukup hingga Lebaran. Malah surplus. Kenyataannya, di pasar-pasar kita harga pangan mulai membumbung.

Pemerintah harus menyeluruh mengatasi darurat pangan. Kebijakan jangka panjang, bukan jangka pendek. Pemerintah harus fokus membangun swasembada pangan terutama bahan pangan yang terproduksi di dalam negeri. Jika tidak, Indonesia lambat laun kehilangan kedaulatan pangannya.