imsitumeang

Posts Tagged ‘Malaysia’

Terusik Ulah Negara Tetangga

In Uncategorized on f 20, 14 at 12:36 pm

Kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tengah diuji. Indonesia ditantang untuk mempertahankan kehormatannya dari ‘gertakan’ negara-negara tetangga. Negara-negara tetangga kembali berulah, mereka bersikap tak bersahabat dan melecehkan martabat kita.

Australia. Hubungan Indonesia-Australia masih tegang pascaskandal penyadapan. Direktorat Intelijen Australia bersama Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) lagi-lagi menyadap komunikasi telepon seluler Indonesia. Kali ini yang disadap adalah 1,8 juta pelanggan. Penyadapan yang dilakukan negara Kanguru ini melalui dua operator telekomunikasi yakni Indosat dan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler tahun 2012 menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki 212 juta pelanggan (62 persen), sementara Indosat memiliki 52 juta pelanggan, atau 15 persen. Keduanya operator seluler terbesar yang menguasai 77 persen pelanggan telepon seluler di Indonesia.

Setelah tempo hari terungkap menyadap sejumlah tokoh kita, belakangan ini Australia gencar menghalau arus imigran gelap asal Timur Tengah agar tidak memasuki negeri mereka. Mereka menggiring imigran gelap memasuki wilayah Indonesia. Mereka menganggap negara kita sebagai keranjang sampah kebijakan mereka. Posisi Indonesia di silang lajur pelayaran, memiliki empat dari sembilan sea lines of communication dunia yang mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka-Singapura, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin, Australia, yang hanya berjarak 820 km (500 mil) dari Indonesia, merupakan potensi ancaman kedaulatan Indonesia di Papua yang sarat kepentingan AS. Skenario yang akan digunakan ialah referendum di Papua serta kerusuhan menjadi alasan menggelar pasukan internasional yang di dalamnya terdapat pasukan AS. Keberadaan pangkalan itu akan memudahkan AS melakukan tindakan internasional apa pun.

Berikutnya, Papua Nugini. Papua Nugini juga berlaku tak elok. Pekan lalu mereka membakar kapal ikan nelayan asal Merauke yang tersesat ke perairan mereka, dan memaksa nelayan kita berenang ke arah wilayah Indonesia.

Kasus perlakuan tidak senonoh terhadap warga kita, khususnya tenaga kerja ilegal, juga sering terjadi di Malaysia. Belum lagi, mereka beberapa kali mengklaim warisan budaya yang nyata-nyata bertumbuh-berkembang di negeri kita. Batik, reog Ponorogo, lagu Soleram, tari Pendet, masakan rendang, tari tor-tor, dan alat musik Gordang Sambilan diklaim sebagai miliknya.

Giliran orangutan Indonesia dibantai perusahaan negeri jiran itu, dan tragisnya di wilayah Indonesia. Pusat Penelitian Hutan Tropis, Universitas Mulawarman, Samarinda, menemukan puluhan orangutan tewas mengenaskan di Desa Puan Cepuk, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelum tewas, ya ampun, puluhan orangutan itu disiksa.

Malaysia memang dituding sebagai penadah kayu-kayu hasil pembalakan liar di hutan-hutan Indonesia. Kasus terbaru adalah terbongkarnya praktik pengiriman kayu curian ke Malaysia melewati Kalimantan Barat, nilainya triliunan rupiah. Setelah kayu disikat, tanah di perbatasan pun diserobot Malaysia. Perusahaan-perusahaan sawit Malaysia doyan menyerobot tanah perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapati aksi penyerobotan itu.

Belum lagi, pelaku pembakaran hutan adalah perusahaan sawit Malaysia. Delapan dari 14 perusahaan sawit yang diduga kuat membakar lahan dan hutan di Riau dan Jambi, ternyata dimiliki investor Malaysia. Kabut asap pun telah menyebar ke Malaysia dan Singapura dalam sepekan terakhir.

Bukan sekali dua kali Malaysia memancing kemarahan Indonesia. Duh, Malaysia…, Malaysia. Entah sampai kapan negeri yang cuma berpenduduk 27 juta orang ini berhenti melecehkan Indonesia.

Lalu, kasus yang sedang hangat adalah sikap Pemerintah Singapura yang berkeberatan atas nama kapal perang kita yang mengabadikan dua pahlawan nasional, Sersan Usman Mohamed Ali dan Kopral Harun Said. Mereka mendikte agar kita jangan menamai kapal perang menggunakan Usman-Harun karena keduanya membom MacDonald House di Orchard Road ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia tahun 1965. Singapura masih bagian Malaysia kala itu.

Usman dan Harun – keduanya anggota Korps Komando Operasi yang merupakan cikal bakal Korps Marinir – tertangkap dan dihukum gantung tahun 1968. Mereka jelas bukan teroris sebagaimana klaim Singapura. Mereka adalah aktor negara. Karena gugur dalam melaksanakan tugas, mereka lantas dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Keberatan Singapura bukan cuma diungkapkan verbal, melainkan juga melarang kapal perang itu memasuki wilayah perairan mereka, sebelumnya membatalkan sepihak rencana pertemuan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Singapura Chan Chun Sing dan Wamenhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Singapura pun membatalkan undangan bagi 100 anggota TNI untuk menghadiri pembukaan Singapore Airshow 2014. Tindakan itu bahkan dilakukan Singapura tanpa menghiraukan norma kepatutan dalam hubungan diplomasi.

Kabar mengejutkan juga dibuat Singapura. Mereka mencaplok Pulau Semakau, dekat Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir yoursingapore.com, dalam area peta wilayahnya. Bahkan, Pulau Semakau dipromosikan Singapura sebagai tujuan wisatanya.

Ihwal kebijakan pertahanan nasional, pada dasarnya Indonesia cinta damai dan tidak berambisi untuk menguasai negara atau wilayah bangsa lain. Tetapi, Indonesia memiliki pulau-pulau terdepan atau terluar, dan masih ada sebagian wilayah perbatasannya yang belum ditetapkan serta merupakan area sengketa. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap mewaspadai kemungkinan kontingensi, keesiagaan untuk memproyeksikan kekuatannya di lautan dalam memelihara stabilitas dan integritas negara Indonesia.

Meneyadari besarnya potensi lautan Nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim yang kuat, seperti pelabuhan serta kapal yang modern untuk jasa pengangkutan manusia, barang, minyak dan gas (migas), perikanan, dan armada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Namun, kondisi ideal itu sulit tercapai karena industri martim tidak dikelola. Sehingga, tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Justru, industri dan jasa maritim Indonesia dikendalikan Singapura. Ironisnya, kita hanya berdiam diri.

Menjengkelkan sekali. Benar-benar menjengkelkan. Negeri berpenduduk 237 juta jiwa ini seperti tak dianggap oleh negeri-negeri yang hanya dihuni kurang 20-an juta jiwa itu. Tidak hanya entitas negara, entitas perusahaan juga menganggap enteng kita. Upaya kita untuk mengubah isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara, misalnya, hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal AS itu menolak mentah-mentah empat poin klausul yang dianggap merugikan Pemerintah Indonesia, ahwal luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, pemerintah – sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI – hanya mendapat deviden sebesar Rp 2 triliun. Artinya, tahun 2009 itu Freeport McMoran – sebagai pemegang 90,64% saham PTFI – mendapat deviden sekitar Rp 20 triliun. Sementara, potensi yang masih ada di areal tambang PTFI masih lebih Rp 600 triliun. Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Rakyat – khususnya di sekitar areal tambang – justru menderita karena lingkungan alam yang rusak, pencemaran, limbah dan tailing, sumber penghasilan mereka yang hilang, dan banyak penyakit sosial lainnya.

Rentetan kasus itu jelas merupakan tantangan diplomasi Indonesia. Kita jangan lembek menghadapi sikap-tindak pihak lain yang nyata-nyata merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan sikap-tindak yang tegas, elegan, dan bermartabat bahwa kedaulatan kita tak bisa diganggu pihak lain. Negara mana pun dan siapa pun tak berhak mendikte atau, apalagi, melecehkan kedaulatan kita.

Tetapi, pelecehan-pelecehan bangsa lain terhadap kita belakangan ini sejatinya adalah sinyal bahwa tiba saatnya kita membuang sikap-tindak kurang percaya diri, lembek, atau bahkan inferior dalam menghadapi bangsa lain. Kita adalah bangsa besar dengan nilai-nilai historis yang luhur. Maka sungguh tidak patut kita tampil di forum dunia bak kaum paria.

Di tengah dunia yang sedang bergejolak, persaingan antarbangsa yang ketat, perekonomian yang semakin terbuka, maka saatnya Indonesia menggalakkan gagasan nasionalisme (politik dan ekonomi) Indonesia, yang berprinsip “berdiri di atas kaki sendiri” dalam segala aspek. Indikasi kejayaan kembali Indonesia mulai terbukti dalam perkembangan politik dan ekonomi. Pada abad ke-7, Nusantara sempat berjaya di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Kemudian, pada abad ke-14, kerajaan Majapahit berada di masa keemasannya yang tidak hanya berjaya di seluruh Nusantara, tetapi juga di belahan dunia lain.

Tegaslah Kepada Malaysia

In Uncategorized on f 29, 10 at 6:49 am

SEMANGAT hari kemerdekaan 17 Agustus ternyata tidak memotivasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tegas kepada pemerintah Negeri Jiran, Malaysia—kerap diplesetkan sebagai Malingsia! Sejak gerakan Ganyang Malaysia yang dikobarkan Presiden Soekarno tanggal 27 Juli 1963, Indonesia tak pernah lagi bersikap yang tegas kepada Malaysia.

Menghadapi pelecehan Malaysia, Presiden Soekarno menyerukan, “Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo… ayoo… kita… Ganyang… Ganyang… Malaysia….”

Kini, insiden pelanggaran berulang-ulang terjadi di wilayah daratan dan lautan Indonesia. Tetapi dibiarkan Pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pidato kenegaraan Presiden menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8), menyatakan, “Kita kini menempuh politik luar negeri ke segala arah. Kita dapat mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh.”

Prinsip zero enemy millions friends (musuh nol, teman jutaan) yang didengungkan Presiden bukan berarti Indonesia harus mengalah demi menghindari permusuhan. Saat kita diinjak-injak, Pemerintah Indonesia jangan berdiam diri saja. Malaysia justru memanfaatkan solidaritas serumpun untuk memperlakukan kita inferior dan kamuflatif seolah-olah bersahabat.

Sikap lemah Indonesia membuat Malaysia besar kepala. Mereka terus saja memprovokasi. Alih-alih meminta maaf atas penangkapan dan perlakuan terhadap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan kita, mereka malah menantang.

Pemerintah Malaysia mengingatkan bahwa mereka mulai kehilangan kesabaran menyikapi demonstrasi warga Indonesia di depan kedutaan besar (kedubes) Malaysia di Jakarta atau konsulat jenderal (konjen) Malaysia di Medan dan Pekanbaru. Terutama demonstrasi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang melempari kantor kedubes dengan tinja manusia atau demonstrasi warga Indonesia disertai pembakaran bendera Malaysia di depan konjen di Medan dan Pekanbaru. Juga, rencana sejumlah warga Indonesia untuk men-sweeping warga Malaysia di Indonesia.

“Saya sangat sedih melihat demonstrasi terus terjadi. Mereka punya masalah politik dan dalam negeri sendiri di Indonesia. Tapi kami tidak mau Malaysia yang menjadi korban,” Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman Said menegaskannya saat konferensi pers seperti dilansir situs The Star. Ia mengancam tidak akan menoleransinya. “Kami telah sampai pada satu titik yang sudah melewati kesabaran kami.”

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak menuding serangkaian demonstrasi di Jakarta dilakukan kelompok bayaran. Dalam pernyataan persnya seusai memimpin pertemuan dengan Dewan Agung United Malays National Organisation (UMNO) di Putra World Trade Center (PWTC), Kuala Lumpur, Jumat (27/8), Najib menuding demonstran itu dibayar pihak tertentu yang ingin mengganggu hubungan Malaysia dan Indonesia. “Mereka ingin kita marah sehingga kalau ditanggapi, hubungan (kita) dengan Indonesia akan hambar. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan mereka.”

Pemerintah Malaysia mengancam akan membatasi warganya berkunjung ke Indonesia. Dalam nota protes yang dikirimkan kepada Menlu Marty Natalegawa, Datuk Seri Anifah juga keberatan atas tindakan pengusiran warga Malaysia di Indonesia. “Ini menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia. Jika situasinya mendesak, kami akan mengeluarkan peringatkan kepada warga Malaysia untuk tidak mengunjungi Indonesia kecuali jika betul-betul penting.”

Reaksi yang keras ditunjukkan Pemerintah Malaysia terhadap Pemerintah Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak bereaksi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyurati Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak dan mengajak penyelesaian kemelut secara damai.

Sikap Indonesia yang lembek terhadap Malaysia, kendati mereka berkali-kali melecehkan kita, karena Pemerintah Indonesia menerapkan soft diplomacy. Akibatnya, Indonesia terjebak pola yang diterapkan Pemerintah Malaysia yang selalu mendengungkan “saudara serumpun” sebagai dalih penyelesaian berbagai masalah.

ASEAN solidarity hanya semboyan. Kalau lagi baik, mereka selalu mengatakan “saudara serumpun”, tetapi masyarakatnya selalu menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai “Indon” alias “jongos” atau “budak”. Tidak menghormati. Sekali-sekali kita perlu keras, jangan terjebak saudara serumpun.”

Yang terakhir, polisi Malaysia menangkap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia setelah insiden di perairan Tanjung Barakit, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (13/8) malam. Ironisnya, arogansi Malaysia kian setelah mereka berhasil mengklaim Pulau Sipadan-Ligitan dan Blok Ambalat menjadi incaran berikutnya. Begitu juga dengan klaim-klaim budaya yang membuktikan betapa Malaysia seenaknya bisa menyepelekan serta mempermalukan Indonesia.

Sampai kapan semuanya dibiarkan? Harus ada wibawa yang ditegakkan kembali sebagai negara yang besar dan berdaulat. Dan jangan memberi hati kepada Malaysia, kecuali harga diri telah mati!