imsitumeang

Posts Tagged ‘listrik’

Listrik “Byar-Pet”, Pelayanan Payah

In Uncategorized on f 30, 10 at 6:14 am

Setelah tarik ulur yang lama, akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kenaikan rata-rata 10% tarif dasar listrik (TDL), per 1 Juli 2010.

Pemerintah berargumen, tanpa kenaikan, subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan melonjak hingga Rp 5 triliun per bulan, mengikuti harga minyak mentah di pasar dunia. Kenaikan berlaku untuk semua golongan pelanggan listrik, kecuali berdaya 450-900 volt ampere (VA) karena alasan belum mencapai keekonomian) dan berdaya di atas 6.600 VA (karena alasan sudah mencapai keekonomian).

Sebelumnya, Pemerintah berjanji tidak menaikkan TDL tahun 2010 karena alasan dampak krisis global. Setelahnya, kenaikan TDL tak terhindari. Dengan tarif jual listrik yang rata-rata Rp 650/ kilo watt hour (Kwh) yang hanya menutup separuh biaya pokok produksi Rp 1.200/Kwh, opsi kenaikan harus ditempuh. Jika tidak, APBN terjebol; lebih-lebih kecenderungan kenaikan harga minyak mentah itu.

Selama ini, subsidi listrik tidak memenuhi keadilan. Sekitar 24% subsidi listrik justru dinikmati pelanggan 6.600 VA. Sementara, ada 20 juta rumah tangga miskin yang hingga kini belum menikmati listrik.

Subsidi yang membengkak juga menjadi kendala bagi PT PLN (Persero) atau Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan investasi di bidang ketenagalistrikan. Harga jual listrik yang rendah juga tidak mendorong konservasi dan menjadi disinsentif di bidang ketenagalistrikan.

Gugatan yang selalu terlahir setiap kenaikan TDL adalah apa kompensasinya bagi pelanggan jika terjadi kenaikan TDL. Idealnya, kenaikan TDL dibarengi dengan perbaikan pelayanan. Persoalannya, pelayanan yang payak justru dirasakan masyarakat, termasuk listrik yang byar-pet. Di banyak daerah, misalnya, selama satu hari saja listrik mati hingga empat kali. Apa logikanya?

Pemadaman bergilir yang menjadi langganan di banyak daerah kian memperparah krisis listrik, keluhan yang sering disuarakan karena pemasangan sambungan listrik dan penambahan daya listrik, serta pasokan listrik yang tidak termenej adalah indikator-indikator betapa persoalan ketenagalistrikan belum terselesaikan. Kualitas pelayanan yang rendah juga tercermin dari rasio elektrifikasi yang hanya 65% dari seluruh penduduk.

Kita harus mengingatkan Pemerintah bahwa kenaikan TDL saja tak akan menolong tanpa dibarengi perbaikan kinerja PT PLN (Persero). Audit energi hanya gagasan. PT PLN (Persero) selalu menghindari tudingan pelanggan listrik di balik alasan klise, seperti keuangan perusahaan yang merugi, hanya karena ketidakmampuannya memperbaiki pelayanan dan mengimbangi permintaan.

Padahal, tak jarang inefisiensi dan inefektivitas justru bersumber dari salah urus di PT PLN (Persero), seperti praktik korupsi pengadaan dan pemasangan mesin dan alat kelistrikan. Kebocoran dan pencurian listrik yang tinggi adalah persoalan klasik yang tak teratasi.

Inefisiensi dan inefektivitas juga terjadi karena ketergantungan yang tinggi kepada minyak dan gas (migas) yang mahal. Selama ini, mereka memperolehnya melalui domestic market obligation (DMO) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Sekitar 60% biaya operasionalnya tersedot untuk membeli migas.

Ketergantungan pembangkit listrik PT PLN (Persero) terhadap migas harus dikurangi dengan mengupayakan sumber-sumber pasokan non-migas atau alternatif sebagai sumber “renewable energy” seperti batubara, geothermal, angin, surya, dan nabati. Sayangnya, Pemerintah belum membuktikan komitmen yang kuat dan serius untuk mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar alternatif dan terbarukan. Dari pihak Pemerintah, jaminan pasokan gas dan batubara untuk PT PLN (Persero) hanya janji kosong.

Sekali lagi, persoalan ketenagalistrikan yang kusut juga mencermin kekusutan kebijakan energi dari hulu ke hilir.

Iklan

Krisis Listrik yang Tiada Akhir

In Uncategorized on f 3, 10 at 11:36 am

Persoalannya bukan hanya kemampuan penyediaan suplai di hulu, yakni pembangkit. Jaringan distribusi di hilir untuk mengaliri listrik ke rumah, pabrik, dan tempat-tempat usaha konsumen pun tak mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan konsumen.

Sejumlah proyek listrik dari paket 10.000 megawatt belum beroperasi tahun ini. Tidak satu pun dari 25 proyek pembangunan pembangkit listrik di luar Jawa akan beroperasi dimulai tahun 2009.

Penyelesaian proyek-proyek paket 10.000 megawatt terhambat akibat lambatnya proses pembangunan awal. Seharusnya dimulai tahun 2006, tetapi rata-rata efektif tahun 2008. Padahal, membangun sebuah pembangkit sampai menghasilkan energi listrik membutuhkan waktu konstruksi sekitar tiga tahun, bahkan ada yang hingga lima tahun.

Persoalan lain, banyak pembangkit, gardu, dan jaringan yang tua dan beroperasi hampir dalam kapasitas penuh. Sedikit gangguan saja, sarana vital itu langsung rusak dan berhenti mengaliri listrik. Padahal, beban tidak bisa dialihkan begitu saja ke sarana lain yang ada.

Jadi, jelaslah permasalahan kelistrikan nasional kita sesungguhnya. Pembangunan pembangkit dan jaringan untuk memenuhi kebutuhan, bahkan menambah cadangan kapasitas pada level yang aman jika terjadi gangguan, tidak bisa ditawar dan ditunda lagi.

Pembangunan kelistrikan sebagai kebutuhan dasar yang mutlak untuk akselerasi pembangunan ekonomi demi penciptaan kesejahteraan rakyat memang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan rencana umum kelistrikan nasional tahun 2008-2027, kebutuhan investasi untuk pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi diperkirakan US$ 208,7 miliar. Investasi per tahun diperkirakan Rp 100 triliun.

Karena pengelolaan kelistrikan nasional masih monopolistik oleh perusahaan negara (PLN), logikanya negara, pemerintah, juga harus sekuat tenaga, bahkan habis-habisan (all-out). PLN harus dijamin negara dalam mencari pendanaan proyek-proyeknya.

Persoalan, bahkan berlaku umum bagi kita sebagai bangsa, ialah lemahnya manajemen. Sering kali kita terlambat mengantisipasi potensi problem yang bakal dihadapi. Padahal, sebenarnya bisa dikalkulasi dengan cermat. Baru gelagapan jika potensi itu menjadi realitas.

Contoh nyata, energi murah berupa gas dan batu bara untuk pembangkitan listrik justru banyak diutamakan bagi kepentingan ekspor. Padahal, seharusnya kepentingan domestik (seperti listrik) mutlak didahulukan.

Pembangunan kelistrikan nasional membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah yang all-out. Jika tidak, krisis listrik sungguh akan menjadi cerita dan derita tiada akhir.