imsitumeang

Posts Tagged ‘KPU’

Setelah MK Menolak Permohonan Prabowo-Hatta

In Uncategorized on f 29, 14 at 6:20 am

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden-Wakil Presiden 2014) yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa. Berarti, Mahkamah mengukuhkan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di Ruangan Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (21/8). Hamdan bersama Arief Hidayat (Wakil Ketua MK), Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Pembacaan amar putusan sejak pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Ekspresi kuasa hukum pasangan calon Prabowo-Hatta, Mahendrata, seusai pembacaan putusan PHPU Presiden-Wakil Presiden 2014 dalam ruangan Gedung MK cukup mewakili perasaan gundah-gulana pendukung setia Prabowo-Hatta.

Mahkamah menyatakan dalil-dalil kubu Prabowo-Hatta yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tak terbukti. Dalil-dalil lainnya pun tak terbukti menyebabkan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon yang melampaui perolehan suara termohon. Selauruh dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

MK berpendapat, kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tak terbukti. MK menolak dalil-dalil kubu Prabowo-Hatta yang menyoal kesalahan penghitungan suara di 155.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan KPU. Pemohon mendalilkan penambahan sekitar 1,5 juta suara untuk Jokowi-JK dan pengurangan 1,2 juta suara untuk Prabowo-Hatta. Tapi, bukti-bukti tidak meyakinkan Majelis Permusyawaratan Hakim MK bahwa terjadi pengurangan suara untuk pasangan Prabowo-Hatta.

MK juga tak menerima dalil tentang pengabaian daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh KPU sebagai bahan dalam menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Hakim MK menganggap pemohon tidak menjelaskan cara pengabaian tersebut. Lagi pula, pemutakhiran DPT pemilu presiden-wakil presiden berdasarkan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ahli yang diajukan pemohon juga tidak menerangkan kaitan antara DPT dan modus kecurangan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pemohon juga mendalilkan penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memobilisasi massa memilih calon presiden-wakil presiden nomor 2 di sejumlah provinsi, di antaranya DKI Jakarta dan Jawa Timur, tidak beralasan. Menurut Mahkamah, pemilih dalam DPKTb tidak terketahui memilih pasangan calon tertentu.

Pemohon mengajukan ahli yang mengungkapkan DPKTb seharusnya tidak digunakan dalam Pemilu 2014 karena tidak memiliki dasar. Namun, hakim MK menyatakan, penggunaan DPTb, daftar pemilih khusus (DPK), dan DPKTb tidak melawan hukum dan konstitusi karena berarti sebagai rekadaya. DPKTb justru memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak tercantum dalam DPT untuk menyalurkan suaranya. DPTb, DPK, dan DPKTb dinilai sebagai instrumen transisional menuju penertiban administrasi kependudukan.

Meski begitu, MK mencatat penormaan yang tidak tepat dalam peraturan KPU. DPKTb memang rawan dipersoalkan. Karena instrumen transisional, pelaksanaannya harus ketat dan disiplin. MK memang menemukan pelanggaran dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP)/paspor ketika memilih, misalnya pemilih boleh tidak memilih sesuai alamat yang tertera di KTP. Namun, bukti-bukti tidak meyakinkan hakim MK bahwa pemilih yang menggunakan KTP/paspor memilih pasangan calon tertentu.

Dalil pemohon yang menyatakan jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan pemohon tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih dimobilisasi oleh termohon untuk memilih pasangan calon nomor 2. Hakim MK menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan hanya merugikan pemohon untuk memenangkan termohon.

Mengenai politik uang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung keterangan saksi dan bukti yang memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi uang, kapan dan di mana dia memberikannya, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima uang. Di Sampang justru pemohon yang memperoleh 45 ribu suara, sedangkan termohon hanya 17 ribu suara. Berarti, indikasi politik uang yang dilakukan kubu Jokowi-JK tidak benar.

Pelanggaran yang didalilkan, baik di Papua, Papua Barat, maupun DKI Jakarta, sama sekali tak terbukti. Di Papua Barat, pemohon mendalilkan kerjasama antara pejabat daerah dan kepala suku untuk mencoblos pasangan calon nomor 2. Namun, hakim MK menyatakan, pasangan calon nomor 2 tidak mungkin mampu menggerakkan struktur pemerintahan di sejumlah kabupaten di Papua Barat untuk mendukung mereka. Alasannya, sebagian besar kepala daerah di Papua Barat merupakan pendukung pasangan calon nomor 1.

Noken

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan keabsahan sistem ikat atau noken di sejumlah daerah Papua asalkan diadministrasikan pada formulir C1 di TPS sampai tingkat berikutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat itu penting, utamanya untuk menentukan keabsahan perolehan suara sekaligus menghindari kecurangan.

Dalam masa transisi dari noken ke pencoblosan, penyelenggaraan pemilu didukung oleh para pemangku kepentingan harus menyosialisasikan sistem pemilu. Hakim MK menegaskan, pemilu presiden dan wakil presiden di Papua sesuai jadwal, baik pencoblosan surat suara maupun menggunakan noken beserta variasinya yang ditegaskan keabsahannya oleh Mahkamah.

Untuk dua distrik di Mapia Tengah dan Mapia Barat, Dogiyai, Papua, kubu Prabowo-Hatta mendalilkan terjadi pelanggaran. Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua dibenarkan oleh saksi termohon dalam persidangan bahwa kedua distrik memang bermasalah.

Keterangan saksi, hingga H-2 rekapitulasi penghitungan suara, kedua distrik belum menerima logistik pemilu. Kendati terjadi pelanggaran, KPU Papua tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua untuk pemilu susulan karena mereka menerima rekomendasi itu tanggal 19 Juli 2015 sore, padahal tanggal 20 Juli 2014 KPU melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

KPU Papua tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua karena logistik pemilu tidak cukup. Sekalipun KPU Papua tidak melaksanakannya, KPU Papua membawa permasalahan di Mapia Tengah dan Mapia Barat ke Rapat Pleno KPU. Setelah disampaikan dalam rapat pleno, Bawaslu berpendapat perolehan suara di Mapia Tengah dan Mapia Barat dinolkan (tidak dihitung). Walaupun terjadi pelanggaran, Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang di kedua distrik karena tidak memengaruhi perolehan suara kedua pasangan calon.

Tindakan KPU yang membuka kotak suara guna menghadapi sengketa di MK tidak terbukti menguntungkan satu pihak atau pasangan calon tertentu. Apalagi, pembukaan kotak suara melibatkan pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan polisi. Begitu pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan perkara pembukaan kotak suara setelah penetapan hasil pemilu presiden-wakil presiden oleh KPU yang dibacakan di waktu yang hampir bersamaan di Jakarta. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, putusan dibacakan bergantian oleh empat anggota DKPP, yaitu Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait.

DKPP menyatakan, pembukaan kotak suara jika dikaitkan dengan kepentingan KPU menghadapi sengketa di MK, harus berdasarkan kebutuhan, permintaan atau perintah MK, atau perintah pengadilan untuk kasus yang diproses hukum. DKPP memberikan sanksi berupa peringatan kepada seluruh komisioner KPU, yaitu Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Arif Budiman, Fery Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Navis Gumay, dan Sigit Pamungkas. Sanksi peringatan termasuk kategori ringan ketimbang bentuk sanksi lainnya, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Hatta bersama Koalisi Merah-Putih yang mendukung mereka bisa menerima putusan MK tapi tidak mencerminkan keadilan substantif. Mereka menegaskannya dalam konferensi pers para sekretaris jenderal partai-partai Koalisi Merah-Putih, yaitu Idrus Marham (Partai Golkar), Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional/PAN), Romahurmuziy (Partai Persatuan Pembangunan/PPP), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Taufik Ridho (Partai Keadilan Sejahtera/PKS), dan BM Wibowo (Partai Bulan Bintang/PBB). Sejumlah pengurus/fungsionaris partai-partai koalisi seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, dan Ali Mochtar Ngabalin (Partai Golkar) turut menghadiri acara.

Meski terjadi bentrokan antara pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan polisi di sekitar gedung MK, Jakarta tetap aman. Warga beraktivitas seperti biasa, kecuali mereka yang beraktivitas di bilangan Jl Medan Merdeka Barat. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengakui aktivitas normal warga di pusat-pusat perekonomian ibukota negara. Mengenai bentrokan di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, sekitar Monumen Nasional (Monas), dia menyatakan, pihaknya berupaya persuasif.

Kubu Prabowo-Hatta menghadirkan Yusril Ihza Mahendra selaku ahli dalam sidang terakhir, Jumat (15/8), di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK. Dia meminta MK memutus konstitusionalitas pemilu, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Profesor hukum tata negara Universitas Indonesia ini menegaskan, setelah lebih satu dekade, tiba saatnya MK melangkah ke arah yang substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu, khususnya perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Seperti yang dilakukan oleh MK Thailand, mereka menilai pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, bukan persoalan angka-angka belaka.

Ahli pemohon lainnya, Irmanputra Sidin mengingatkan Mahkamah tidak terus menerus mengambil langkah minimalis. Dia berpendapat, meskipun terjadi perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pemilu kepada daerah-wakil kepala daerah, karena pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan. Jika Mahkamah menemukan berbagai macam persoalan selama proses pemilu, maka terbuka jalan bagi MK untuk menunda keputusan KPU.

Doktor hukum tata negara lulusan Universitas Hasanuddin ini menyatakan, jika menyangkut berbagai macam data yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum karena selisih suara yang terjadi, termasuk kehadiran Bawaslu sebagai garda terdepan pemenuhan hak konstitusional warga, ternyata belum atau tidak dilaksanakan oleh KPU, maka terbuka ruang konstitusional buat Mahkamah untuk menunda penetapan keputusan KPU.

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 1 mendaftarkan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden ke MK, Jumat (25/07) pukul 20.00, diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah-Putih. Mereka menyebut terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara di 52.000 TPS, sehingga pihaknya meminta kepada MK melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Penyelenggara pemilu, yakni KPU, juga mengabaikan berbagai protes tim pasangan calon nomor 1 selama penyelenggaraan pemilu. KPU memang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal.

Selain KPU, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi gugatan pemilu yang ditujukan kepada badan yang tepat agar diselesaikan; pelanggaran kriminal dirujuk ke polisi dan pengadilan, sedangkan pelanggaran administrasi dirujuk ke KPU. Bawaslu memang memiliki wewenang untuk pemutusan perkara sengketa antara KPU dan peserta pemilu. Putusan Bawaslu final terkecuali terkait pendaftaran partai dan calon anggota lembaga legislatif peserta pemilu. Ketentuan undang-undang mengatur bahwa KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang setara dan terpisah.

Undang-undang juga menetapkan DKPP memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu. Pelanggaran serius yang memengaruhi hasil pemilu diajukan kepada MK.

Pemilu di Indonesia adalah kegiatan kepemiluan yang kompleks: empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas sekitar 17.000 pulau, mengelola 700 juta surat suara yang memiliki 2.450 desain berbeda untuk 19.700 kandidat dalam satu pemilu presiden dan wakil presiden serta 532 calon anggota dewan perwakilan di tingkat nasional dan lokal.

Untuk jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu terbesar di dunia setelah pemilu di Amerika Serikat. Sensus nasional bulan April 2010, total populasi Indonesia berjumlah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (saat hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah/pernah menikah. Daftar Pemilih Sementara (DPS) berisi 187.977.268 orang. Jumlah pastinya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisi 186.172.508 orang. Dalam Pemilu 2009, 171 juta orang terdaftar tapi hanya 122 juta orang yang menggunakan hak pilihnya yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih 71% – penurunan drastis tingkat partisipasi pemilu 93% Pemilu 1999 dan 84% Pemilu 2004.

Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak empat kali (1999, 2004, 2009, dan 2014) sejak berbentuk demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadi skandal pengadaan, tidak berlakunya undang-undang kepemiluan, dan KPU yang mengalami banyak permasalahan Pemilu 2009 yang kemajuannya di bawah harapan tapi diselamatkan oleh selisih perolehan suara yang signifikan. Dilatari oleh banyak permasalahan Pemilu 2009, risiko penyelenggaraan Pemilu 2014 sangat berpotensi mengalami kecurangan seperti gugatan kubu Prabowo-Hatta.

Pasca-putusan MK, sejarah kelam pemilu pun bermula. Rakyat terbelah dua, sekitar 67 juta pendukung Prabowo tidak mempercayai lembaga negara sekelas KPU, DKPP, dan MK, termasuk aparat kepolisian. Mereka merekam gambar ini dalam lubuk hatinya. Era demokrasi paling kelam, rakyat ditembak, disiram, dihajar, dan dianiaya padahal mereka hanya menuntut keadilan. Mengapa peluru mereka tidak menghajar negara pencuri pulau kita, para koruptor, bandar narkoba?

Gusti Allah, bila memang ini jalan-Mu, kami menerimanya, meski hati kami terluka, terluka atas sikap manusia yang menjabat di lembaga negara itu. Juga Presiden kami yang membisu dan bertuli. Dia memerintahkan aparat kepolisian dan ketentaraan untuk mencatat perolehan suara kedua calon pasangan di semua TPS, ternyata Prabowo-Hatta menang Jokowi-JK kalah! Tapi, dia membiarkan MK memenangkan data versi KPU. KPU = komisi penipu ulung, komisi perhitungan uang, komisi penjahat umat! MK = mahkamah kebodohan, mahkamah kebohongan, mahkamah kafirun.

Saya meniru sikap Megawati Soekarnoputri yang 10 tahun menolak untuk mengakui Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, saya pun tidak mengakui Jokowi sebagai presiden bersama JK sebagai wakil presiden. Indonesia berduka lima tahun ke depan. Koalisi merah-putih harus solid. Mereka 60% menguasai DPR, mereka masih bisa memintai pertanggungjawaban KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. Memakzulkan presiden, dan memaksa KPK memeriksa kasus pidana Jokowi. Cepat atau lambat, yang busuk akan tercium, yang harum akan semerbak.

Iklan

Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

In Uncategorized on f 21, 14 at 7:25 am

Setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih. Di sejumlah lokasi, terbentang spanduk-spanduk ucapan selamat buat kedua pasangan calon. Media sosial penuh rumor. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla saling klaim menang. Mereka semestinya menahan diri.

KPU-lah yang memiliki otoritas menetapkan pasangan calon terpilih yang menghitung suara secara berjenjang. Kita berharap rekapitulasi (ringkasan atau ikhtisar penghitungan) suara berlangsung jujur. Hasil KPU merupakan official count (OC) atau hitung resmi. Tentunya kita mengharapkan official count KPU mendekati realitanya. Mengapa? Tahapan panjang dan lama rekapitulasi suara yang penghitungannya manual dari tempat pemungutan suara (TPS) ke kantor KPU (TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional), maka official count rentan masalah dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak.

Menjadi rahasia umum bahwa hasil pemilu di zaman Orde Baru bukan cerminan kebenaran empiris di TPS-TPS. Namun, sejak pemilu tahun 1999, sebagai penyelenggara pesta demokrasi, KPU melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Bahkan, pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini KPU menempuh terobosan baru, yakni membuka formulir data suara. Mengunggah formulir C1 pada website KPU dan keikutsertaan para relawan mengecek formulir-formulir tersebut merupakan upaya untuk memastikan tanpa masalah dan kesalahan. Kita sungguh-sungguh berharap official count kali ini netral tanpa intervensi, terutama selama penghitungan suara.

Selain mass monitoring seperti itu, upaya lainnya ialah quick count (QC), yaitu metode ilmiah untuk memverifikasi hasil pemilu menggunakan asas random sampling di TPS-TPS. Metode yang terukur dan teruji ini memberikan perkiraan hasil yang terpercaya (reliable). Cara pengambilan sampel quick count biasanya stratified random sampling yang memperhatikan strata populasi. Jadi, mengelompokkan data seluruh populasi ke tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya tingkatan tinggi, sedang, dan rendah atau misalnya berdasarkan jumlah pendapatan dan jenjang pendidikan. Begitulah manfaat quick count.

Hasil quick count bukan real count (RC) yang tanpa masalah dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Quick count memiliki kisaran real count. Agar menjadi acuan, seharusnya lebih satu quick count. Jika metodenya mematuhi kaidah ilmiah, beberapa quick count ini akan memiliki kisaran yang mirip dan bertumpang-tindih (overlapped). Jika memanipulasi quick count untuk tujuan tertentu (misalnya samplingnya sengaja berpihak, tidak stratified dan tidak random, maka kisarannya pun berbeda. Bila di luar kisaran, berarti metodenya tidak mematuhi kaidah ilmiah.

Quick count semestinya menjadi alat yang netral. Namun, lembaga survei tertentu ternyata “smart and alert” ketimbang lembaga survei yang berafiliasi ke Jokowi-JK, karena dia tidak mau masuk perangkap dengan mempublikasikan angka palsu/doubtful

Setelah pencoblosan tanggal 9 Juli 2014, hasil quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatumkan N/A (not available, tidak tersedia), sementara hasil quick count beberapa lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK berbeda. Hasilnya? Hampir sama. Apakah by design?

Penyelenggara quick count yang mengaku ilmuan tapi justru melansir info palsu adalah haram. Pamali. Tindakan LSI yang memberhentikan quick count karena menduga ada “intervensi” atau “interruption”, “interception”, atau di-hacked adalah tepat. Hasil quick count pukul 16.15 WIB tanggal 9 Juli 2014 dan/atau sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kaidah ilmiahnya.

Apakah kita masih mempercayai quick count jika lembaga survei sekelas Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini, yang dulu kita menaruh respect tapi kini mempermainkan metodenya, seenaknya mengganti data demi mendukung Jokowi-JK.

Jangan kekeuh menganggap hasil quick count pada 2.000 atau 4.000 TPS adalah valid, yang melebihi official count 478.685 TPS versi KPU. Gampang memanipulasi sample quick count yang cuma mendata 2.000 TPS tanpa pengawasan (walaupun mereka mengklaim dirinya kredibel) dibandingkan memanipulasi data 478.685 TPS yang diawasi saksi kedua pihak dan bahkan publik pun mengawasinya.

Hasil real count KPU provinsi pada beberapa pemilukada atau pemilu gubernur dan wakil gubernur seringkali di luar kisaran quick count. Jadi, kita bisa menyimpulkan jika official count lembaga penyelenggara pemilu daerah itu yang di luar kisaran yang merupakan perkiraan mayoritas quick count, maka official count tersebut terindikasi masalah dan kesalahan. Kalau hasil official count tepat di kisaran tersebut, kita bisa menyebutkan lembaga penyelenggara pemilu daerah itu jujur.

Untuk pemilu tanggal 9 Juli 2014, 12 pollsters (lembaga survei) melakukan quick count. Persentase bukan perkiraan yang absolut. Toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) merupakan ukuran kemungkinan hasil quick count meleset pada tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu (contohnya 95% atau 99%). Sehingga, margin of error jangan lebih 1%.

Quick count Radio Republik Indonesia (RRI) yang menghasilkan angka 47,48% (Prabowo-Hatta) versus 52,52% (Jokowi-JK) bukan berarti 52,52% adalah angka riil suara Jokowi-JK, melainkan persentasenya dalam selang 52,52% +/-1%, yakni 51,52%–53,52%. Jadi, quick count RRI menyimpulkan Jokowi-JK menang.

Pemilu 2004 dan 2009 menjadi berbeda dengan pemilu sebelumnya karena KPU membuat tabulasi pemilu nasional. Untuk pemilu 2014, Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta juga menghitung data TPS yang memperlihatkan nomor satu unggul dengan 53,52%, sedangkan Jokowi-JK 46,48%. Masyarakat bisa mengetahui hasil pemilu setiap hari sekaligus mengetahui pergerakan suara setiap kandidat kendati hasil hitung resmi menggunakan cara penghitungan manual. Transparansi Pemilu 2004 dan 2009 ini mengurangi ketegangan politik dan mempersiapkan kondisi psikologis masyarakat untuk menerima hasil pemilu.

KPU menargetkan tingkat partisipasi pada angka 75%. Pekerjaan rumah setelah hari pemungutan suara adalah mengawasi penghitungan suara atau rekapitulasi suara yang berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ke nasional. Seperti pemilu tanggal 9 April 2014 sebelumnya, penyelenggara pemilu tanggal 9 Juli 2014 ini pun memiliki potensi untuk memanipulasi suara rakyat. Kita pantas mengawasi oknum penyelenggara pemilu yang coba-coba mendistorsi perolehan suara dan mencederai suara pemilih. Indikasinya gampang terbaca.

KPU menetapkan pemilih berjumlah 190.307.134 orang. Dari total 478.828 TPS, website KawalPemilu mengolah data 461.530 TPS. Hasilnya Jokowi-JK masih unggul. Dari 127.065.051 suara sah, nomor 2 mendulang 67.096.440 suara (52,80%), Prabowo-Hatta 59.968.611 suara (47,19%). Sisanya 5 juta suara belum masuk. Jika semuanya sah maka total suara lebih 132 juta. Jika kita membandingkannya dengan jumlah pemilih versi KPU (190.307.134 orang), maka suara yang hilang lebih 58 juta. Maka pemilu kali ini menjadi pemilu paling buruk. Lha, suara rakyat yang lenyap alias hilang (tidak sah, tidak dihitung, dibuang, atau dikurangi) berjumlah 58 juta (45,6%). Modusnya, suaranya tak di-mark up atau digelembungkan, tapi dilenyapkan! Mungkin saja suara Prabowo-Hatta banyak dibuang.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama untuk mengawal proses rekapitulasi di sembilan provinsi guna meminimalisasi potensi kecurangan penghitungan suara. Sembilan provinsi tersebut menjadi perhatian khusus karena mempunyai beragam masalah dan kesalahan, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Di Jawa Tengah hilang 7,9 juta. Jokowi-JK menang mutlak di Jawa Tengah. Nomor 2 meraih 12.959.540 suara, sedangkan nomor satu hanya 6.485.720 suara. Jadi, suara sah 19,445,260. Padahal, KPU Jawa Tengah mendata jumlah pemilih pemilu presiden dan wakil presiden ini lebih banyak ketimbang pemilu DPR/DPD. DPT-nya bertambah 259 ribu pemilih atau 27,3 juta orang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Juli 2014, sedangkan DPT tanggal 9 April 2014 berjumlah 27.126.061 orang. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendata, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Tengah 27.439.293 orang.

Jadi, pemilu presiden di Jawa Tengah sangat kontradiktif. Di satu sisi KPU menyatakan ada tambahan pemilih karena antusiasme masyarakat yang tinggi, di lain sisi jumlah suara sah berkurang signifikan. Total suara rakyat yang hilang (dikurangi, dan dilenyapkan) 7,994,033 suara (29%) DPT. Gawat! Kubu Prabowo-Hatta juga memperkirakan 8,5 juta suara rakyat hilang di Jawa Timur. Jokowi-JK meraup 11.669.313 suara (53,17%), sedangkan Prabowo-Hatta hanya 10.277.088 suara (46,83%). Selisih keduanya sekitar 1,4 juta suara. Tapi, kubu Jokowi-JK pun menemukan indikasi kecurangan di Bangkalan, Madura; Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Tangerang, dan DKI Jakarta.

Persoalan pasca 9 Juli 2014 menjadi pekerjaan rumah yang, kalau tidak terkelola bijak, tepat, dan cepat, membawa kehidupan bernegara dan berbangsa kita melangkah mundur ke era sebelum reformasi. Kecemasan tidak hanya karena faktor perkembangan supercepat teknologi informasi dan kompetisi dua pasangan calon, tapi terutama obsesi meraih kemenangan. Obsesi tersebut berdampak pada potensi menghalalkan segala cara, dari politik uang, propaganda hitam, ke otak-otik sebelum dan sesudah pemungutan suara, termasuk hasil quick count lembaga survei yang sekaligus konsultan politik.

Kita mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mencegah potensi kerusuhan, keniscayaan yang inheren dengan demokratisasi yang bertumbuh berkembang di Indonesia. Kita mendukung KPU/Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bekerja transparan dan akuntabel, yang keputusannya terbebas dari rasa ketakutan, keterpaksaan, dan ancaman. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan untuk mempersiapkan transisi kekuasaan yang damai. Transisi kekuasaan yang damai adalah legacy Presiden bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, berhati-hatilah dengan klaim kemenangan!

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Menyoal Keberpihakan KPU

In Uncategorized on f 7, 09 at 6:20 am

Menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) presiden/wakil presiden dibutuhkan untuk menyukseskan penyelenggaraannya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memesan spanduk yang dipasang di berbagai tempat dan menyebar alat-alat peraga tata cara mencontreng seperti spanduk dan poster.

Tapi, rangkaian sosialisasi kali ini tak lazim, yakni pasangan calon yang dicontreng mengarah kepada nomor dua. Misalnya, poster yang memuat tiga pasangan calon presiden/wakil presiden. Tapi contoh mencontreng yang benar dibubuhkan untuk pasangan calon di tengah atau nomor dua.

Sebaliknya, contoh mencontreng yang salah bukan nomor dua tetapi pasangan calon nomor satu dan tiga. Jadi, mencontreng yang benar dibubuhkan di nomor dua, sedangkan contoh yang salah di nomor satu dan tiga. Demikian pula, dari tiga kotak yang berjejer, KPU membubuhkan tanda centang di tengah, bukan di kiri dan kanannya.

Contoh pencontrengan ini tak lain mengarahkan pilihan kepada pasangan calon tertentu. Apalagi, jika sosialisasi hingga ke masyarakat kelas bawah mereka akan memilih sesuai contoh sosialisasi KPU. Pantas jika kita mempertanyakan kenetralan KPU. Spanduk dan poster seperti ini dirancang, dicetak, dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

Setelah ramai diprotes, alat-alat peraga yang sempat dipajang di banyak tempat itu ditarik. Dan, dengan enteng KPU mengaku tidak sengaja mengedarkan spanduk dan poster memihak itu. Betulkah KPU tidak sengaja?

Spanduk dan poster, apalagi untuk sosialisasi, tidak dicetak tiba-tiba dan diedarkan tiba-tiba tanpa diketahui siapa-siapa. Materi sosialisasi adalah sebuah produk yang dirancang, dihasilkan, disetujui sebelum diedarkan. Prosedur yang lazim.

Artinya, spanduk dan poster seperti itu mempunyai draft gambar maupun kalimat. Sebelum dicetak atau diperbanyak, draft disetujui yang bertanggung jawab. Sebelum diedarkan, pejabat atau petugas penanggung jawab KPU memeriksanya. Persetujuan yang lumrah berupa tanda tangan yang berwenang.

Pemeriksaan dan persetujuan berlapis-lapis agar tidak terjadi kesalahan. Dengan pengawasan yang ketat, jika toh terjadi kesalahan maka tidak bisa lagi sebagai ketidaksengajaan. Kesalahan prosedur yang ketat terjadi karena kesengajaan. Kesalahan yang harus dihukum.

Ketika KPU enteng mengatakan spanduk sosialisasi itu adalah ketidaksengajaan, amat jelas KPU menganggap enteng persoalan. Menganggap enteng ketidakberpihakan. Menganggap enteng profesionalisme. Dan, menganggap enteng punishment karena mereka meyakini kebal hukuman?

Tidak hanya alat-alat peraga KPU tersandung. Bila dirunut, terlalu banyak kesalahan yang tidak disengaja KPU sejak pemilu anggota DPR/DPD/DPRD hingga pemilu presiden/wakil presiden.

Belum lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sampai kini DPT tak kunjung beres, tercatat 79 ribu lebih kasus DPT yang tersebar di 11 provinsi. Itu pun belum semuanya, bisa-bisa di semua provinsi terjadi kasus seperti ini. Sedangkan waktu makin mepet. Kasus-kasus saat pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang lalu masih terjadi seperti pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang terdaftar masih di bawah umum, pemilih terdaftar lebih satu kali (dobel, tripel, kwartel), pemilih yang wafat masih terdaftar, anggota TNI/Polri masih terdaftar. Bahkan, disinyalir 49 juta pemilih yang tak termasuk DPT.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya netral, tapi indikasinya membuktikan keberpihakan kepada pasangan calon nomor 2. KPU harus benar-benar mengklarifikasi berbagai pertanyaan mengenai kenetralan mereka dan kinerjanya secara umum.

Sosialisasi yang amat minim, pengadaan logistik dan distribusinya, penafsiran keliru terhadap undang-undang adalah daftar kesalahan yang tidak disengaja KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penetapan calon terpilih dan penghitungan ulang serta pemilihan ulang di beberapa daerah memperlihatkan kinerja KPU yang sering terantuk. KPU ternyata lemah kontrol.

Dalam kasus sosialisasi yang mencederai kenetralan, misalnya, KPU harus menjelaskan secara resmi, bukan hanya menjawab kalau ditanya wartawan. Harusnya mereka mengundang wartawan dan kalangan masyarakat lainnya, menjelaskan detil sekaligus meminta maaf atas kesalahannya. Berbarengan dengan itu, semua perangkat sosialisasi ditarik dan segera diganti.

Demikian pula DPT. Sejauh ini KPU tenang-tenang saja, padahal persoalannya harus dituntaskan. Jika tidak menjadi api dalam sekam. Bisa-bisa menjadi bahan gugatan pasangan calon yang kalah. Bagaimanapun memilih adalah hak, jangan sampai dikebiri karena ketidakmampuan KPU.

Tidaklah mengherankan banyak yang meragukan independensi KPU. Penyelenggara pemilu ini dituding berpihak kepada yang kuat dan sedang memerintah. Keberpihakan mereka kepada yang kuat inilah, barangkali, yang membuat KPU enteng saja berbuat kesalahanan.

Kenetralan anggota KPU beserta kemampuannya memang dipertanyakan. Jika ingin mengukir sejarah, segeralah KPU berbenah. Selenggarakan saja pemilu presiden/wakil presiden yang netral. Jujur dan adil. Pemilu damai bergantung peran KPU secara optimal.

Demokrasi hanya terwujud ketika penyelenggara pemilu menjaga independensi. Apalagi penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga yang menjadi wasit kejujuran dan keadilan tidak lagi independen, demokrasi perlahan-lahan akan mati.