imsitumeang

Posts Tagged ‘Korupsi’

Dinasti Politik Atut yang Korup

In Uncategorized on f 23, 13 at 10:55 am

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Lebak yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (nonaktif). Sudah sejak lama Banten identik dengan dinasti politik. Ia menyusul adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang duluan menjadi tersangka. Atut juga bakal jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten.

Ia menggoreskan catatan buruk sebagai gubernur perempuan pertama yang berstatus tersangka korupsi. Banyak kalangan menyambut gembira penetapan sang ratu, sebagian warga Banten bahkan sujud syukur dan cukur rambut. Meski bukan satu-satunya di Indonesia, dinasti politik di provinsi pecahan Jawa Barat ini begitu kuat. Baik dari sisi jumlah jabatan politik strategis [gubernur, bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, dan anggota Dewan, baik di tingkat lokal (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) maupun di tingkat nasional (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)] yang dikuasai satu keluarga ini, maupun dari sisi pengaruh keluarga Atut di wilayah Banten.

Dalam ukuran waktu, sebenarnya jaringan keluarga Atut belumlah lama, baru satu dasawarsa atau sekitar delapan tahun. Tetapi, pengaruh sang ayah, Tubagus Chasan Sochib, sudah telanjur tertanam kuat di Banten. Pengusaha yang dikenal juga sebagai jawara dan memimpin kaum jawara ini namanya menembus batas-batas Provinsi Banten. Pengaruh Chasan inilah yang kemudian menjadi embrio dinasti Atut. Wilayah yang tidak dikuasai dinasti Atut adalah bupati Tangerang, walikota Tangerang, dan bupati Lebak. KPK pun akhirnya menyisir persoalan korupsi lain yang juga terkuak dan melibatkan Atut dan dinastinya. Diperkirakan, dinasti politik ini akan roboh dan pengaruh keluarga Chasan pun akan sirna.

Di wilayah atau daerah lain, hubungan kekerabatan yang memegang jabatan politik strategis juga lumayan banyak. Ada bupati dan walikota yang sudah lengser kemudian mengajukan istri dan anaknya sebagai pengganti dan kemudian terpilih dalam pemilukada. Ada pula gubernur yang memiliki adik, kakak, atau kerabat lain menjadi bupati atau walikota di wilayah kekuasaannya. Dinasti politik di Banten menjadi sorotan tajam karena ukuran dan intensi pengaruhnya sulit ditandingi dinasti politik di daerah lain. Tak cuma di level lokal, jabatan politik strategis di level nasional pun tak lepas dari unsur hubungan kekerabatan. Meskipun skala pengaruhnya tidak sedahsyat di Banten.

Mengapa kita begitu antipati dengan dinasti politik? Tak lain karena dinasti politik selalu terkait praktik abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Penguasaan posisi penting dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta dari uang negara. Modusnya sederhana sekali, membobol anggaran dengan memberikan proyek kepada kroninya. Maka tidak mengherankan, seorang kepala daerah yang korup tidak malu hidup bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyatnya. Rupanya benih-benih korupsi juga sudah ditebar Chasan meski masih sebatas cerita dan rumor orang-orang yang pernah berhubungan dengan ayah Atut itu.

Bagi pejabat jenis ini, kursi kekuasaan hanya ajang memupuk harta, memperluas pengaruh, dan pasti melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Sebenarnya dinasti politik tidak selamanya buruk bila dibarengi integritas keluarga dinasti itu dengan mengelola kekuasaannya untuk memakmurkan daerah. Bukan memakmurkan diri sendiri. Sayang, integritas tidak bisa dibentuk kesadaran pribadi pemimpin. Zaman kerajaan dahulu rakyat memang senang dipimpin oleh keluarga istana atau kraton karena memang kekuasaan raja atau sultannya turun-temurun.

Kalaupun ada pergantian dinasti, tidak lebih karena konflik elite di sekitar dinasti itu sendiri atau pemberontakan yang dipimpin elite yang tidak lain juga sempalan dinasti itu atau dinasti yang ditumbangkan sebelumnya. Tentu saja politik dinasti di era demokrasi sekarang jauh berbeda. Ruang gerak dinasti politik sekarang sebenarnya sudah dibatasi aturan. Namun, dinasti politik yang korup ternyata masih mampu melanggengkan kekuasaan melalui pemilu atau pemilukada.

Rakyat boleh benci karena korupnya dinasti itu, tapi mereka pun tak sanggup menumbangkan dukungan suara kepada dinasti itu, bahkan melalui pemilu sekalipun. Artinya ada yang suka juga kepada dinasti itu. Apa yang terjadi di Banten adalah cerminan situasi itu. Meski tidak menyapu bersih semua wilayah Banten, keluarga Atut mampu mengontrol posisi penting itu untuk menancapkan pengaruhnya. Namun, dinasti ini lupa bahwa hegemoni mereka telah menyolidkan akar rumput dan sejumlah elite oposisi di wilayah itu untuk menyatukan kekuatan.

Terlihat dari reaksi masyarakat Banten yang bersuka-cita setelah penetapan Atut sebagai tersangka. Sebuah momentum yang mereka menunggunya lama demi menyongsong era baru Banten yang makmur dan sejahtera tentunya. Hingga detik ini kita masih sulit menemukan contoh dinasti politik yang dicintai rakyatnya. Hampir semua dinasti berkonotasi negatif kendati tidak semua buruk. Bisa jadi ada hubungan kekerabatan oleh pejabat politik strategis yang justru menyinergikan upaya untuk menyejahterakan rakyat di wilayahnya. Artinya rakyat akan happy dipimpin oleh dinasti itu.

Betapa pun kuatnya seorang penguasa, pasti ada jalan yang membuat ia tersandung. Atut selama ini tak tersentuh kendati aroma penyimpangan kekuasaannya begitu menyengat tercium sejak lama. Namun, itu belum cukup. Kasus sengketa pemilukada dan alat kesehatan hanyalah secuil dari sebongkah perkara korupsi yang diduga melibatkan Atut dan dinastinya. Masih banyak dugaan patgulipat perampokan uang negara di Banten. Sebut saja kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah puluhan miliar rupiah.

Kita patut mengapreasi KPK yang terus menerus menempatkan keberanian pada derajat yang tinggi ketimbang ketakutan. Kita pun patut mengapresiasi KPK yang tak kenal lelah berpacu dengan kasus korupsi yang bermunculan meski penindakan kian masif dilakukan. KPK ibarat the lone ranger di tengah belantara kasus di negeri ini. KPK telah menguak lebar-lebar pintu indikasi keterlibatan Atut dan keluarganya dalam korupsi. Pintu itu selama ini tak mampu dibuka oleh kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK pantang untuk tidak masuk ke dalam. Inilah saatnya KPK bersih-bersih Banten hingga tuntas. Akibat korupsi, Banten bukan wilayah yang nyaman bagi warganya.

Ketika dinasti Atut hidup bergelimang harta dan kuasa, sebagian besar rakyat Banten justru hidup papa. Pada bulan Maret 2013, kemiskinan di provinsi ujung barat Pulau Jawa itu tercatat 656.243 orang, naik jika dibandingkan pada bulan Maret 2012 yang sebanyak 652.776 orang. Kasus Atut sekaligus pemandu arah untuk membongkar kasus-kasus korupsi di daerah lain, terutama yang kental dengan dinasti politik. Ada keterpautan amat kuat antara dinasti dan korupsi, sebab untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, mereka cenderung menempuh segala cara.

Kita tidak ingin uang rakyat yang semestinya semata-mata demi kesejahteraan rakyat justru diolah dengan segala tipu muslihat demi memenuhi syahwat kekuasaan dan nafsu bermewah-mewah. Jika dinasti Atut akan roboh dan mungkin akan hancur, maka itu memang kontras dengan sejarah Banten Lama ketika masih menjadi negara berdaulat dengan nama Kesultanan Banten. Tepat 200 tahun lalu, yaitu tahun 1813, Kesultanan Banten dibubarkan penguasa Inggris karena raja terakhirnya menolak keinginan kolonial itu. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa tersebut merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.

Untuk memberangus perilaku busuk itulah kita menumpukan asa kepada KPK dan berharap penegak hukum lainnya lekas bangkit memerangi korupsi. Fenomena yang terjadi di Banten adalah pelajaran bagi kita semua bahwa dinasti politik akan sangat mudah berubah menjadi dinasti rente yang korup. Upaya untuk mencegahnya perundang-undangan yang revisinya kelak mengatur pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan segera setelah ia menjadi tersangka dalam kasus korupsi, bukan terdakwa. Buat apa menonaktifkan pejabat politik nan korup setelah sang pejabat dinyatakan sebagai terdakwa?

Iklan

Vonis Angie Sebagai Yurisprudensi

In Uncategorized on f 17, 13 at 10:05 am

Putusan Mahkamah Agung (MA) membuat Angelina Sondakh alias Angie menjadi depresi. Tak ada senyum bahagianya seperti tatkala seusai pembacaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, tanggal 10 Januari 2013. Putusan MA memperberat hukumannya. Vonis kasasi MA terhadap politisi Partai Demokrat ini menjadi 12 tahun, semula hanya 4 tahun 6 bulan. Putusan ini dikeluarkan tanggal 20 November 2013.

Apalagi, selain hukuman penjara 12 tahun, dalam putusan kasasi hakim mewajibkan mantan Puteri Indonesia ini mengembalikan uang suap Rp12,58 miliar dan USD2,350 juta yang diterimanya. Jika tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman lima tahun. Angie menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Vonis memberatkan itu diputuskan dalam sidang kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Mohammad Askin. Trio hakim agung ini membanduli Angie dengan hukuman yang lebih berat di tingkat kasasi karena terbukti melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor karena aktif meminta uang (fee) dari sejumlah proyek di Kempora dan Kemdiknas. Angie juga bersalah karena aktif menggiring anggaran.

Ada faktor Artidjo dalam vonis Angie dan para koruptor lain. Lagi-lagi lelaki kelahiran Situbondo tanggal 22 Mei 1948 ini membuat publik tercengang. Dialah hakim agung yang ditakuti para koruptor dengan putusan-putusan yang memberatkan para terdakwa dibandingkan dengan putusan di pengadilan tingkat pertama dan banding. Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artidjo. Dialah hakim agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya dia rombak dan tetap dengan argumen hukum yang kuat.

Dia, misalnya, memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari 5 tahun ke 10 tahun. Dia juga memperberat hukuman Gayus Halomoan P Tambunan dari 10 tahun ke 12 tahun, membatalkan vonis bebas Bupati Subang (nonaktif) Eep Hidayat dan Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono, serta memperberat hukuman Muhammad Nazaruddin dari 4 tahun 10 bulan ke 7 tahun penjara.

Putusan MA ini patut diapresiasi. Putusan MA ini diharapkan memberikan efek jera bagi para koruptor yang masih berani menggarong uang negara. Putusan Artidjo atas Angie mencerminkan ketajaman kepekaan dan keadilan sosial. Apalagi, vonis diputuskan di tengah-tengah pusaran pemikiran hukum para penegak hukum yang masih bermazhab ultrakonservatif positivistik, berani bermain-main, dan tandus roh keadilannya, seperti tecermin rendahnya beberapa vonis terdakwa korupsi.

Hakim harusnya memiliki common sense yang sama dengan masyarakat. Keberanian para hakim agung ini harus dijadikan yurisprudensi ketika hakim lain memutuskan kasus korupsi. Aparat penegak hukum selama ini masih terbukti tidak sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Banyak sekali kasus korupsi yang dihukum ringan, bahkan tidak sedikit yang dibebaskan.

Yang kontroversi adalah hakim agung MA dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang membebaskan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Putusan PK ini membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp369 miliar kepada dia karena terbukti mengkorupsi uang negara di BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 120 miliar dan USD 98,7 juta.

Permohonan PK melanggar prosedur karena dia tidak hadir dan statusnya dalam daftar pencarian orang (DPO). PK justru diajukan istrinya yang mengklaim sebagai ahli waris dengan didampingi kuasa hukumnya. Putusan bebas Sudjiono ini satu dari sekian banyak contoh putusan aparat penegak hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Apalagi, banyak kasus putusan ringan atau bebas dimain-mainkan para oknum penegak hukum.

Tanpa rasa bersalah mereka ‘main mata’ dengan para koruptor dengan imbalan yang tidak sedikit. Tudingan ini bukan tanpa bukti. Banyak para hakim tertangkap tangan sedang ‘bertransaksi’ dengan para terdakwa korupsi. Misalnya, aksi tangkap tangan KPK yang memergoki hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaung yang menerima suap atas perkara korupsi yang dilakukan oleh oknum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan M Yaeni.

Belum lama ini, kita juga dikagetkan dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Akil Mochtar. Penangkapan Akil merupakan bukti bobroknya dunia peradilan. Karena itu, wajar kalau banyak kalangan yang meminta dia dihukum seberat-beratnya, bahkan tidak sedikit yang meminta dia diganjar hukuman mati.

Dengan kehadiran KPK, banyak koruptor yang diseret ke meja hijau. Namun, KPK hanya bergerak sendirian. Entah di mana Kejaksaan dan Kepolisian. Bagaimana kinerja mereka? Kenyataan itu ternyata tidak membuat efek jera yang lain untuk menggarong uang negara. Korupsi tetap tinggi. Data yang dirilis Transparancy International Indonesia (TII) menyebutkan Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012, Indonesia memperoleh skor 32 pada urutan ke-118 dari 176 negara.

Indonesia sejajar posisinya dengan negara Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), posisi Indonesia di peringkat ke-6 dari delapan negara, atau di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, serta di atas Vietnam, dan Myanmar.

Skor itu membuktikan Indonesia masih belum dapat keluar dari kubangan korupsi. Hukuman yang ringan menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya korupsi di negeri ini. Karena itu, pikiran keadilan progresif Artidjo dalam upaya bangsa memberantas korupsi harus terus menerus digemakan agar menjadi yurisprudensi dan diikuti hakim-hakim yang lain.

Artidjo betul-betul menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Dia tidak sedang beretorika untuk memberantas korupsi. Artidjo membuktikan melalui putusan-putusannya. Dia mewakili korps jubah hitam itu menggunakan palunya menjawab kegelisahan bangsa yang belum juga berhasil memenangi perang terhadap korupsi. Artidjo tidak sedang membaca teks pasal demi pasal dan ayat demi ayat kemudian mengaitkannya dengan teori pembuktian. Dia justru mengaitkannya dengan rasa keadilan publik yang terkoyak moyak dengan perbuatan korupsi.

Begilah corak keadilan progresif ala Artidjo yang selayaknya dijadikan panutan! Skuadnya harus diperkuat. Hakim berpikiran progresif yang mampu menangkap kegeraman bangsa harus diberi kedudukan yang layak untuk ikut berperan serta menolong bangsa memberantas korupsi dan extraordinary crime lainnya. Hakim progresif itu harus disebar di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Terlebih lagi praktik korupsi di negeri kita telanjur merajalela. Tanpa hukuman berat, praktik korupsi sulit diharapkan bisa surut.

Kita membutuhkan para penegak hukum berani memberikan hukuman berat, bahkan hukuman mati para koruptor. Bangsa ini membutuhkan hakim berpikiran progresif ala Artidjo, bukan hakim yang menjadikan vonisnya sebagai ajang “jual beli”. Penegak hukum yang korup pantas dihukum mati. Kita harus belajar banyak dari Cina yang berani menghukum mati para pejabatnya yang korup. Vonis Artidjo mempunyai dua semangat, yakni semangat membuat jera koruptor dan semangat memiskinkan koruptor. Dengan begitu, para koruptor yang lain akan sungkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Karena bagaimana pun korupsi telah menyebabkan banyak kesengsaraan bagi rakyat di negeri ini. Korupsi bukan saja berwatak extraordinary crime, melainkan juga kejahatan luar biasa yang membunuh rakyat pelan-pelan karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial mereka. Korupsi juga telah menjadi penghambat kemajuan negara ini sehingga Indonesia semakin teringgal jauh dengan negara-negara lain. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, semestinya mengungkap tuntas semua kasus korupsi. Tak ada ampun bagi koruptor.

Praktik Korupsi Semakin Membahayakan

In Uncategorized on f 6, 12 at 5:42 am

Selang waktu tahun 2004-2011, penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan bahwa pejabat menilep Rp 39,3 triliun uang rakyat. Jumlah yang luar biasa! Jumlah sesungguhnya jangan-jangan jauh lebih banyak. Bisa saja angka itu hanya fenomena puncak gunung es atau fakta permukaan realitas korupsi yang berjamaah dan bershaf-shaf di negeri ini. Kendati belum terungkap tuntas berbagai praktik korupsi, penyingkapan 1.408 kasus selama delapan tahun itu membuat kita terperangah betapa korupnya sistem birokrasi Indonesia.

Penyingkapan kasus korupsi semakin sulit karena caranya semakin lihai. Jika koruptor tertangkap, sebagian kalangan awam menganggapnya sedang sial atau lagi apes. Jika tertangkap pun, jumlah uang rakyat yang tertilep jauh lebih banyak ketimbang masa hukumannya. Rasa keadilan kita terusik ketika mengetahui lama vonis hukuman koruptor tidak setimpal jumlah uang rakyat terkorupsi. Mungkin itulah penyebab mengapa tidak terbentuk efek jera. Koruptor berhitung-hitung “untung rugi” vonis hukuman dan jumlah uang rakyat terkorupsi.

Banyak pula tindakan korupsi yang bisa bersembunyi karena pendekatan formal, bukan material. Jumlah orang atau hari bisa berubah-ubah dalam kegiatan kedinasan. Korupsi mewabah di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Praktiknya merebak ke seluruh lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain.

Upaya melawan korupsi termasuk absurd. Para pejabat berkoar-koar lantang bahaya korupsi. Namun tidak sedikit di antara mereka yang berseru ibarat maling teriak maling. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah tindak korupsi, tetapi ancamannya cuma di atas kertas. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai moral dan etika yang menentang korupsi tetapi praktiknya justru berkembang biak.

Perlawanan terhadap korupsi pun cenderung buntu. Semua pihak menjadi bingung memilih cara untuk mengurai benang kusut korupsi yang berkelindan. Proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilannya pun terancam permainan mafia. Benteng hukum, kurtural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi.

Ketika faktor kredibilitas dan integritas menjadi acuan negara-negara di dunia, di Indonesia justru sebaliknya. Menjadi amat fundamental dan urgen jika kita membutuhkan kredibilitas dan integritas untuk maju dalam dunia bersama kompleksitas masalah negara-negaranya. Tren zaman menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang sistem birokrasinya tidak korup.

Sebaliknya, Indonesia masih menoleransi individu yang cacat kredibilitas dan integritas. Buktinya, individu yang terjerap kasus korupsi nyalon sebagai bupati atau walikota. Memang tidak terlambat dalam membentuk kredibilitas dan integritas tetapi jika kita tidak menjadi kesadaran dan kemauan kolektif maka Indonesia semakin ketinggalan.

Evolusi kasus-kasus korupsi semakin menyedihkan karena menyebabkan pemiskinan struktural, konflik vertikal dan horizontal, serta krisis peran negara. Misalnya, nilai kerugian negara yang Rp 39,3 triliun bisa membangun 393.000 rumah sederhana atau memodali 3,9 juta sarjana yang baru wisuda. Evolusi kasus-kasusnya bergenerasi massif karena pelakunya semakin banyak yang berusia kurang 40 tahun, keterlibatan perempuan juga bertambah. Bentuknya sistematis karena banyak desain kebijakan melegalkan korupsi.

Korupsi di daerah juga semakin jamak. Penelitian KPK menyimpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sasaran pejabat yang melibatkan cukong. Selang waktu tahun 2004-2011, 332 tersangka pejabat, 106 di antaranya eselon I, II, dan III. Sisanya, 69 tersangka swastawan, 65 tersangka anggota Dewan (pusat dan daerah), serta 31 tersangka bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Targetnya mulai dari sektor penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, hingga ke dana transfer.

Persoalan macam ini tentu saja bukan khas Indonesia. Catatan sejarah, banyak negara yang gagal, failed state, atau ambruk karena sendi-sendi kehidupannya keropos akibat korupsi.. Namun tidak sedikit pula negara yang bertahan, berhasil, dan maju pesat karena mampu melawan korupsi. Jika benteng hukum, kultural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi maka terobosan seorang pemimpin menjadi harapannya.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tipe personalitasnya cerdas, tegas, dan tuntas berpikir dan bekerja, kredibilitas dan integritasnya bersih, serta memiliki komitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, good governance. Pemimpin yang menjadi suri teladan.

Cicak Versus Buaya Jilid II

In Uncategorized on f 10, 12 at 11:19 am

Tahun 2012 ini kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi ujian terberat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Entah berapa kali serangan balik koruptor ke KPK. Sejak tahun 2009 melalui kriminalisasi pimpinannya Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, kemudian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang materinya serba menumpulkan tugas dan wewenang KPK.

Terakhir, kasus simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang ternyata menjadikan sesama aparat penegak hukum melakukan tindakan yang merugikan pemberantasan korupsi. Kendati Mabes Polri tidak mengakuinya, penarikan 20 orang penyidik mereka yang bekerja di KPK justru menimbulkan pertanyaan; mengapa Mabes Polri menariknya ketika KPK mengusut kasus di kepolisian? Persoalan KPK versus Polri mengulangi kasus cicak versus buaya tahun 2009. Cicak dimaksud ialah warga CiCaK = Cinta Indonesia Cinta KPK.

Dari rangkaian peristiwa, yang menyebabkan kemarahan masyarakat, selain karena kepongahan dan kengototan Polri melalui pernyataan pejabat-pejabatnya, ialah sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama gonjang-ganjing kasus simulator. Masyarakat menunggu kepemimpinan dan ketegasannya perihal arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sikapnya membatasi kekuasaannya dan mengesankan dirinya merestui pembangkangan hukum aparat Polri.

Kehendak mayoritas warga ialah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa hambatan merujuk visi dan misinya. Visi KPK ialah menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Guna mewujudkan visinya maka misi KPK ialah melakukan koordinasi terhadap instansi berwewenang, melakukan supervisi terhadap instansi berwewenang; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; melakukan pencegahan; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kita menuntut komitmen penyelenggaraan negara yang bersih dan seluruh aparatnya, terutama aparat penegak hukum, memegang teguh dan bertindak jujur. Karenanya, kita menuntut Yudhoyono agar menunjukkan sikap kepemimpinan dan ketegasannya sebagai wujud komitmen memberantas korupsi di Indonesia antara lain memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi penyidik KPK beserta keluarganya serta menindak pelakunya, dan mencopot Kepala Polri Timur Pradopo beserta jajarannya yang terlibat.

Kita juga menuntut Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan (persiapan) penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Mirip tuntutan sejumlah non-governmental organization (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen tanggal 30 September 2012, kita mendesak DPR untuk tidak melanjutkan (persiapan) penyusunan RUU KPK dan (bersama Pemerintah) mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR, dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Undang-Undang memang tidak mengatur eksplisit kemungkinan menarik rancangan undang-undang dari Prolegnas. Namun, tidak berarti satu rancangan undang-undang atau lebih tidak bisa dikeluarkan dari perencanaan legislasi nasional.

Desain perencanaan legislasi nasional melalui Prolegnas sesungguhnya fleksibel sebagaimana praktik selama ini. Mulai dari bongkar-pasang atau pertukaran antara satu rancangan undang-undang dan RUU lainnya untuk dijadikan prioritas atau tidak hingga ke tuntas tidak tuntas pembahasan suatu rancangan undang-undang meskipun termasuk daftar Prolegnas prioritas tahunan atau Prolegnas lima tahunan. Kejadian demi kejadian tersebut menjadi preseden yang berulang-ulang dan baik Pemerintah maupun DPR saling memakluminya.

Konkritnya, jika memang Yudhoyono tidak menyetujui pengusulan RUU KPK, tindak lanjutnya ialah apabila DPR tetap mengusulkan RUU KPK dan mengajukannya kepada Presiden, maka Presiden seharusnya tidak mengeluarkan atau menerbitkan surat presiden (surpres) yang dulu bernama amanat presiden (ampres) sebagai syarat formal mulai pembahasan suatu RUU bersama DPR (dan DPD). Jadi, Presiden sebenarnya memiliki “hak veto” terhadap RUU yang diusulkan dan diajukan DPR.

Argumentasi lainnya, Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama (oleh DPR dan Pemerintah), maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPR masa itu. Maknanya, level “persetujuan bersama” sangat memungkinkan fleksibilitas yang berarti bisa saja ada satu pihak tidak setuju, apalagi di level perencanaan legislasi nasional. Bagi DPR, sangat beralasan untuk menghentikan penyusunan RUU KPK dan bersama Pemerintah mengeluarkannya dari Prolegnas.

Jangan Hanya Nazaruddin

In Uncategorized on f 14, 11 at 4:51 am

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pihak terkait di jajaran pemerintahan agar mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, membuktikan bahwa buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap buronan lainnya.

Pihak terkait dimaksud seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Apalagi, Presiden menginstruksikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/8). Semua instansi harus membuktikan bahwa pencarian buronan bukan karena Presiden yang menginstruksikan.

Tercatat sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri seperti Edy Tanzil [kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Bapindo Rp 1,3 triliun], Hendra Rahardja [kasus korupsi dana BLBI Rp 1,95 triliun], Samadikun Hartono (kasus korupsi dana BLBI Bank Modern Rp 169,472 miliar), Sjamsul Nursalim (kasus penyalahgunaan dana BLBI Rp 27,4 triliun), Sudjiono Timan [kasus penyalahgunaan pinjaman investasi Rp 369 miliar], Anggoro Widjojo [kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2007 Rp 180 miliar], atau Nunun Nurbaeti [kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009].

Penangkapan Nazar adalah momentum membongkar skandal korupsi yang menyeret elite-elit di negeri ini, termasuk sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri. Sesampai di Tanah Air, Nazar harus melalui proses hukum yang transparan dn akuntabel karena merupakan upaya ekstra aparat penegak hukum Indonesia. Setidaknya tiga kali Presiden memerintahkan pemulangan Nazar, sedangkan tersangka kasus suap dan korupsi yang lain Presiden sama sekali tidak mengeluarkan perintah.

Tetapi, momentum tersebut bisa bagai angin lalu jika penegak hukum bersikap cukup Nazar yang menjadi pesakitan. Padahal, nyanyian Nazar menguak banyak cerita. Misalnya, tudingan Nazar kepada anggota DPR Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, atau keterlibatan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah serta Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Ade Raharja. Jelas, kesaksiannya, baik melalui blog, twitter, BlackBerry Messenger (BBM), atau Skype sangat bernilai dan sangat berarti bagi penegakan hukum.

KPK tak boleh membiarkan keterangan apa pun sebagai angin lalu, seperti sebelum Nazar bernyanyi, terdakwa Mindo Rosalina Manulang membantah keterlibatan partai yang berkuasa sebagaimana pengacaranya kala itu, Kamaruddin Simanjuntak.
Tapi, Rosa berubah. Rosa membenarkan tuduhan Nazar bahwa Anas menerima aliran dana proyek Wisma Atlet SEA Games, Palembang.

Semuanya secuil info yang membantu pengungkapan. Apakah yang terjadi bila sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri tidak dicari? Bukankah keuangan negara yang ditilep habis?

Karenanya, sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri juga harus dicari hingga ke lubang persembunyiannya. Mereka pun harus menjadi bidikan KPK. Semestinya KPK juga serius mencari sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang dulunya ditangani Kejagung dan Polri tetapi dibiarkan kabur ke luar negeri hingga hari ini. KPK harus mengambil alih kasus-kasusnya. Kita masih berharap KPK yang melakukannya, kendati citranya sedikit rusak belakangan ini.

Kini, sang buron tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Gulfstream N913 PD yang dicarter KPK. Biaya membawa Nazaruddin Rp 4 miliar. Ongkos yang tergolong mahal yang semestinya dibayar lunas KPK. Caranya, menyelidiki keterlibatan nama-nama yang disebut Nazar.

Rakyat Indonesia yang dahaga keadilan tidak terpuaskan hanya keberhasilan memulangkan Nazar saja. Rasa keadilan malah kian tercabik-cabik jika mereka yang dituding Nazar tidak diseret ke pengadilan. Polri dan pihat terkait di jajaran pemerintahan pun harus mencari dan menemukan sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Presiden telah menginstruksikan Polri dan pihak terkait mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Jika Kepala Daerah Terjebak “Politik Dagang”

In Uncategorized on f 16, 10 at 2:00 pm

Ada paradoks antara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan penciptaan pemerintahan yang bersih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakuinya.

Reformasi konstitusi telah mengubah sistem perpolitikan Indonesia. Meskipun konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung oleh rakyat, dalam praktiknya pemilukada gubernur, walikota, dan bupati juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tahun 2010 digelar 244 pemilu kepala daerah. Rinciannya, 7 pemilukada gubernur, 202 pemilukada bupati, dan 35 pemilukada walikota. Biayanya Rp 4 triliun, di luar biaya yang disiapkan setiap kandidat. Biaya pemilukada bertambah jika pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi dua putaran atau malah tiga putaran jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilukadanya diulang.

Bila ditaksir, biaya yang disiapkan setiap kandidat bupati/walikota bisa Rp 5 miliar, sedangkan setiap kandidat gubernur paling tidak mengalokasikan Rp 20-100 miliar. Biaya tersebut sebagai “mahar” bagi partai yang mengusungnya, ditambah konsultan yang disewa, serta biaya-biaya penunjang kampanyenya. Ternyata, politik menjadi industri dan Indonesia memasuki era politik berongkos tinggi.

Memang, terbuka pertanyaan dari mana dan bagaimana mereka memperoleh biaya tersebut. Bisa saja dari “donatur” bermasalah, seperti pengusaha-pengusaha hitam, cukong-cukong kayu, bos-bos judi, atau makelar-makelar. Dibekali informasi, mereka berusaha mendekati kandidat tertentu dan menanamkan “saham” untuk menggolkannya.

Ongkos tinggi, memang, tidak harus ditanggung kandidat karena faktanya mereka bisa menggalang dana simpatisan, termasuk “donatur” bermasalah. Apalagi, undang-undang membolehkan kandidat menerima sumbangan simpatisan yang jumlahnya bisa diakal-akali. Ketergantungan pun terbentuk, layaknya simbiosis mutualisma.

Jika kelak sang kandidat menang, “saham” yang ditanam menjadi garansi agar mereka tetap melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Mereka inilah yang menjadi the untouchable yang memanfaatkan posisi gubernur/bupati/walikota yang terpilih hingga periode kekuasaannya berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana biasnya kebijakan yang akan diputus mereka yang terjerat budi “donatur” bermasalah.

Jika dihitung-hitung, gaji gubernur hanya Rp 8,7 juta dan gaji bupati/walikota hanya Rp 6,7 juta, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengeposkan biaya rutin, dinas, atau biaya tak terduga lainnya yang bermiliar-miliar rupiah. Tentunya, hanya gaji tanpa tunjangan-tunjangan siluman tidak mencukupi.

Faktanya, kesenjangan antara pengeluaran dan penghasilan hanya gaji yang diterima selama menjabat menjadi sumber konflik yang problematik. Penerimaan tidak seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan kandidat menjelang pemilukada. Jika kandidat gubernur mengeluarkan Rp 100 miliar, maka dalam satu tahun dia harus memperoleh minimal Rp 20 miliar atau satu bulan Rp 1,7 miliar. Kalau hanya segitu, bagaimana biaya dikembalikan?

Apakah ongkos tinggi pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi jawaban atas banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi? Sedikitnya 155 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Korupsi hanya terjadi jika dua persoalan bertemu secara bersamaan, yakni keinginan untuk korup (willingness to corrupt) dan kesempatan untuk korup (opportunity to corrupt). Usaha untuk mengembalikan ongkos tinggi yang dikeluarkan menjadi faktor yang mendorong keinginan untuk korup, terlebih-lebih setelah kekuasaan digenggam.

“Politik dagang” membawa konsekuensi lain. Makna politik tereduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kekuasaan yang didapat bukan lagi diabdikan untuk melayani rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan atau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada “donatur” bermasalah.

Tampaknya, penataan ulang sistem pemilukada secara langsung oleh rakyat adalah keniscayaan. Tentunya, dibutuhkan keberanian pemimpin untuk menatanya. Tipikal pemimpin seperti apa yang bisa melakukannya? Apakah presiden yang dipilih untuk kedua kalinya berani menatanya?

Rekening Penyelenggara Negara

In Uncategorized on f 19, 10 at 2:52 am

REKENING bank kini menjadi modus kejahatan penyelenggara negara. Dilakukan meluas, sistematis, dan terencana.

Tetapi, secanggih-canggihnya kejahatan, bau busuknya tercium jua. Bau busuk itu yang kini diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tak tanggung-tanggung, 1.100 rekening bank atas nama pribadi yang mencurigakan.

Hebatnya, hanya 25 rekening bank yang dilaporkan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 25 rekening bank itu, 15 di antaranya dimiliki pegawai pajak dan 10 lainnya dimiliki pegawai bea cukai.

Sejauh ini, dua kasus pegawai pajak yang ditindaklanjuti, yaitu Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie. Rekening bank Gayus yang mencurigakan karena bernilai Rp 28 miliar dan rekening Bahasyim yang bernilai lebih besar, Rp 64 miliar.

Mengapa hanya dua rekening bank yang diusut? Apakah PPATK hanya tukang monitor dan tukang lapor?

Agaknya demikian. Agar terdengar gagah, ibarat sepak bola, PPATK hanya sebagai gelandang, yang mengumpan bola matang ke mulut gawang. Di mulut gawang seharusnya yang berdiri bebas adalah Mabes Polri, Kejagung, dan KPK untuk mengeksekusinya.

Sangat disayangkan, mereka sebagai institusi penegak hukum enggan mengusut rekening bank penyelenggara negara yang diduga hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang (money laudring). Alih-alih menghabisi koruptor, aparat malah menjadikan penyelenggara negara bermasalah itu sebagai “Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”.

Institusi penegak hukum tidak hanya memperlambat pengusutan rekening bank yang dimiliki aparatur negara. Penertiban rekening liar yang dimiliki instansi pemerintah pun tanpa kemajuan berarti. Sejak dibuka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007, penertiban rekening liar di bawah komando Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan bisa dituntaskan tahun 2011.

Hingga bulan Juni 2009, Tim Penertiban Rekening Pemerintah menertibkan 40.284 rekening bank yang bermasalah di kementerian/lembaga bernilai Rp 13,94 miliar dan US$ 774,99 juta.

Dari jumlah rekening bank yang ditertibkan itu, KPK menginvestigasi 260 rekening bank bernilai Rp 314,23 miliar dan US$ 11,02 juta yang berindikasi penyimpangan atau diduga memenuhi unsur pidana korupsi. Tetapi, investigasi nyaris tak terdengar kelanjutannya.

Sangat benderang, penggunaan rekening bank yang liar tersebut melanggar hukum. Pejabat tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan tanpa menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apalagi, tanpa persetujuan bendahara negara, atau Menteri Keuangan, sebagaimana diamanatkan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sempurna sudah kejahatan rekening bank untuk menjarah uang negara yang dilakukan meluas, sistematis, dan terencana oleh individu dan institusi. Uang negara yang semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat malah menguap triliunan rupiah setiap tahun tanpa berbekas.

Para Buronan yang Menikmati ‘Surga’ Singapura

In Uncategorized on f 1, 10 at 7:28 am

Keseriusan penegak hukum memburu Gayus Halomoan Tambunan (makelar kasus pajak Rp 25 miliar) hingga ke Singapura seharusnya juga terhadap buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan koruptor kakap lainnya yang melarikan diri ke luar negeri. Para buronan menikmati ‘surga’ di tempat pelarian.

Sedikitnya, ada 18 buronan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka tengah mengurus status kewarganegaraan di tempat pelarian. Buronan pengemplang dana BLBI, misalnya, melakukan berbagai cara agar tak bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia.

Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang dibentuk tahun 2002 dan dikomando Kejagung menengarai, ada beberapa buronan BLBI yang mengganti kewarganegaraannya dengan warga negara Amerika Serikat (AS). Sebelum perubahan status buron itu, TPK harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar permohonan permanent resident ditolak Pemerintah negara bersangkutan.

Tak cuma berganti kewarganegaraan, buronan juga menggunakan teknik lain agar asetnya tidak terendus. Modus terbarunya, mengalihkan kepemilikan aset ke pihak lain yang kemudian dipindahtangankan ke pihak yang lain, dan seterusnya. TPK juga harus menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menelusuri perpindahan aset guna menelusuri aliran dana yang digondol para buronan.

Mencegah perubahan status kewarganegaraan, Kejagung harus mengirimkan salinan hukum guna menegaskan bahwa orang tersebut adalah buronan. Juga berkoordinasi melalui mekanisme Star Initiative atau Forum Kerjasama Penegak Hukum guna menelusuri aliran dana di luar negeri.

Jangan dikira selesai kasus yang melibatkan banyak obligor. Belum. Upaya selalu terbuka untuk menuntaskan kasus seperti megaskandal BLBI. Pengusutan kasus tidak boleh berhenti. Kejagung misalnya, belum menutup buku kasus-kasus mereka. Jika mereka diburu dan ditangkap, seluruh aset yang dibawa kabur harus dikembalikan ke Indonesia.

Catatan saja, salah satu buronan yang diduga kini menetap di Singapura adalah Djoko Tjandra, kasus cessie Bank Bali yang divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Lainnya, yang ke luar negeri via Singapura adalah Anggoro Widjojo (kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu/SKRT Kementerian Kehutanan yang berpotensi merugikan negara Rp 13 miliar) yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq (kasus Bank Century), dua pemilik Bank Century sekaligus saksi kunci kasus Bank Century yang kini “Wanted” atau buronan Interpol. Keduanya kini di London, Inggris.

Dan, jangan dilupakan Edi Tansil (kasus ekspor fiktif. Ke China lewat Singapura). Ia melarikan diri dari penjara Cipinang, 4 Mei 1996, saat dihukum 20 tahun penjara karena menggelapkan uang US$ 565 juta (sekitar Rp 1,5 triliun dengan kurs saat itu) yang didapatnya dari kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group.

Dua buronan kasus BLBI Rp 1,5 triliun yang terpidana seumur hidup Bambang Sotrisno dan Adrian Kiki Ariawan. Keduanya singgah di Singapura sebelum Bambang ke Hongkong dan Adrian ke Australia. Lalu, Maria Pauline Lumowa (kasus pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun) yang ke Belanda lewat Singapura.

Robert Dale Kutchen (kasus Karaha Bodas Company, tersangka korupsi. Ke Amerika Serikat lewat Singapura), Anton Gunadi (kasus illegal logging di Kalimantan Selatan), Samadikun Hartono (kasus BLBI), Sudjiono Timan (kasus PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI, terpidana 15 tahun).

Ada juga nama-nama tersangka kasus Bank Global, Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim yang bersembunyi di  Singapura; Eko Edi Putranto, Sherny Kojongian (keduanya buronan kasus BLBI Bank Harapan Sentosa, terpidana 20 tahun) yang diduga bersembunyi di Singapura dan Australia.

Buron korupsi lain yang bersembunyi di Singapura adalah Nader Taher, buronan kasus kredit macet Bank Mandiri; Agus Anwar, tersangka BLBI Bank Pelita. Sedangkan Marimutu Sinivasan, tersangka kasus Bank Mualamat, ke India lewat Singapura.

Juga yang terseret kasus korupsi tetapi belum ditetapkan tersangka. Mereka kini bersembunyi di Singapura, di antaranya, Atang Latief (kasus BLBI Bank Bira), Lydia Mochtar sebagai tersangka kasus penipuan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang terlibat kasus BLBI Bank Tamara, dan Sjamsul Nursalim yang perkaranya di-SP3 Kejagung atas kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara.

Singapura, dikenal sebagai surganya para buronan. Banyak buronan asal Indonesia yang menetap atau sekadar mampir di negeri ‘Singa Merlion’ ini selepas kabur dari sini. Yang kini menjadi pertanyaan, jika penjemputan Gayus dilakukan singkat, mengapa tidak terhadap buronan lainnya?

Siapa pun dan ke mana pun, mereka harus dikejar. Memburu mereka harus diutamakan jika tidak bangsa ini tak lagi ditertawakan karena kasus-kasus besar yang satu per satu bermunculan tanpa penuntasan.

KPK Dibubarkan?

In Uncategorized on f 17, 09 at 4:14 am

Bagi sebagian kalangan, judul ini mengejutkan. Tapi, bagi sebagian yang lain, inilah yang dinanti-nanti. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sengaja dilahirkan super untuk memberantas korupsi yang merajalela. Kini, KPK sedang dirundung masalah. Ketuanya, Antasari Azhar, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur sebuah perusahaan swasta, dan ditahan. Dua Wakil Ketua, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, diperiksa kepolisian dalam kasus praktik penyadapan telepon yang diminta Antasari.

Selain itu, KPK terancam menjadi macan ompong. Hingga saat ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga membahas rancangan undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi (RUU Tipikor) yang baru. Padahal, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), RUU Tipikor harus disahkan bulan Desember tahun ini.

Tiga tahun lalu, MK memutuskan pengadilan tipikor tidak sah, karena tidak diatur undang-undang peradilan umum. Karenanya, pengadilan tipikor, bila tetap dipertahankan, harus memiliki payung hukum tersendiri

Tapi, itu tadi, Pemerintah dan DPR tidak kunjung membahasnya. Padahal, waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Ketika berkampanye, beberapa calon presiden berjanji mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika sampai akhir bulan Desember nanti UU yang baru belum juga dirampung.

KPK memang dirancang tidak selamanya alias sementara. Tapi, apakah sekarang waktunya membubarkan KPK? Eh… tunggu dulu.

Institusi atau gerakan antikorupsi di Indonesia umumnya berusia singkat. Mati muda. Tidak kuat menghadapi godaan dan tekanan. Padahal, perang melawan korupsi yang paling seru adalah perang melawan diri sendiri. Negara tidak kuat memerangi aparaturnya sendiri.

Suatu saat, entah kapan, KPK tidak boleh ada lagi. Tapi, dibutuhkan syarat yang amat ketat. Dan, bila jujur meneropong komitmen negara terhadap pemerintahan yang bersih dan wibawa, jangan bermimpi meniadakan KPK dalam waktu dekat ini.

Syarat yang sangat dibutuhkan adalah mereformasi kejaksaan dan kepolisian serta kehakiman. Jika ketiganya tidak membuktikan prestasi dan komitmen terhadap penegakan hukum maka KPK diperlukan.

Harus jujur diakui mafia peradilan masih bergentayangan di lingkungan kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Semangat mereformasi diri sendiri meredup di ketiga lembaga.

Adalah kecelakaan besar ketika kita buru-buru membubarkan KPK ketika semangat ketiga lembaga penegakan hukum untuk mereformasi diri sendiri meredup seperti saat ini. Apalagi, jika mereka terlibat perang terhadap korupsi. Karenanya, jangan bernafsu membunuh KPK. Terlalu dini.

Namun, sirene bahaya patut pula diraungkan ke Kantor KPK. Lembaga ini memang super, tetapi manusianya tidak juga super. Sempurna. Ketika manusia-manusia di KPK mulai tergoda rayuan kompromi terhadap pelaku korupsi, di saat itu pun KPK dalam bahaya.

Bila terindikasi begitu, manusianya yang diganti, jangan memberangus lembaganya. Tikusnya ditangkap, tapi jangan membakar lumbungnya.