imsitumeang

Posts Tagged ‘Kepala Daerah’

Stop Dana Hibah dan Bantuan Sosial

In Uncategorized on f 21, 13 at 9:49 am

Jangan membiarkan kepala daerah dan wakilnya (gubernur, bupati, walikota) mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Selama ini kepala daerah yang berkuasa dan mencalonkan diri kembali (petahana) leluasa menyerahkannya, kendati tidak bisa lagi menganggarkan hibah dan bantuan sosial, baik sebagian maupun seluruhnya, berbentuk gelondongan (hanya sebatas jenis belanja).

Mereka beralasan, penyaluran/penyerahan tersebut sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012) memungkinkan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu. Syaratnya mudah.

Praktiknya tidak semulia maksud peraturan. Petahana tidak berniat meringankan beban masyarakat yang terbelit masalah ekonomi, sosial, atau tertimpa bencana. Mereka justru menyalahgunakan dan seenaknya memakai dana untuk kepentingannya, untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Dari sisi tertib penatausahaan, Permendagri cukup bagus. Tapi, belum terakomodir kegiatan kemasyarakatan yang dadakan atau tidak rutin seperti bantuan buruh PHK (putus hubungan kerja), bantuan musibah kebakaran, dan bantuan orang sakit, yang daftarnya jelas-jelas tidak mungkin tertetapkan.

Sedangkan, Permendagri menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan daftar nama penerima, alamat, dan alokasi hibah dan bantuan sosial (barang dan/atau jasa) dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Untuk menetapkan daftar itu, harus didata atau diinventarisir sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun sebelumnya.

Bagaimana melayani masyarakat yang meminta bantuan segera? Haruskah kepala daerah menjawab “Tunggu dulu!” karena proposal bantuan diverifikasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ditelaah dan direkomendasi Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD), disahkan kepala daerah, disusun ke KUA-PPAS, dibahas dengan DPRD, dimasukkan ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dimasukkan ke APBD, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) SKPD, ditetapkan keputusan daftar hibah dan bantuan sosial, barulah disalurkan/diserahkan. Prosesnya dimulai bulan Juni tahun sebelumnya.

Ribet! Haruskah ia melewati prosedur berliku? Oalaahhh… Butuhnya segera! Kalau tidak diperdakan, kepala daerah tidak bisa membantu masyarakat. Apakah begini cara pemerintah daerah melayani masyarakat? Tentu saja musibah atau bencana dan kegiatan kemasyarakatan lain yang dadakan atau tidak rutin tak terprediksi. Pemerintahan daerah memang tidak bisa dikelola dengan sistem akuntansi saja, karena fungsi pemerintahan daerah antara lain pelayanan masyarakat. Persoalannya, petahana dan perangkat daerah selaku pengguna anggaran bisa memanfaatkan kelemahan ini.

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan APBD apabila dokumen dan laporan realisasi penyaluran/penyerahannya lengkap. Pengelolaannya tanpa tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Padahal jumlahnya triliunan, total jenderal Rp 400 triliun sejak tahun 2007 hingga 2012. Makanya, BPK meminta pemerintah menghentikan sementara penyaluran hibah dan bantuan sosial.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD dibahas dan disetujui pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan perda. Pemerintah daerah dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dimaksud adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Merekalah yang memiliki akses terhadap keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemanfaatan dana tersebut tidak menyebabkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Tak inklusif karena penerima dananya hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang memiliki relasi dekat petahana selaku penguasa daerah. Dan, tak berlanjut karena biasanya dana yang tersalur menjelang pemilukada hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi, sumber lainnya ialah ekspor, utamanya komoditas pertambangan (batubara, minyak dan gas bumi) dan perkebunan (kelapa sawit), menjadi peringatan yang berulang-ulang karena Indonesia bisa terjebak kategori negara berpendapatan menengah.

Indonesia sulit menjadi negara berpendapatan tinggi jika dana pembangunannya yang terbatas ternyata sia-sia karena hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang menerimanya dan mereka menggunakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dana tersebut lebih berdaya dan berhasil apabila penggunaannya untuk membangun infrastruktur, membiayai sekolah dasar-tinggi, mengembangkan teknologi dan inovasi, serta membangun industri.

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan petahana mengabaikan mereka yang liyan, orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang tidak memiliki relasi dekat petahana. Mereka pun ogah atau enggan berpartisipasi. Jika sikap mereka terus-terusan terjadi sehingga membiasa di tingkat lokal dan praktiknya memuncak di tingkat nasional maka pembangunan gagal menghasilkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Pembangunan menjadi ekstraktif bagi yang liyan.

Oleh karena itu, agar tidak kebablasan maka presiden jangan membiarkan gubernur, bupati, dan walikota, juga politisi yang menjadi pejabat publik di daerah, mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilukada. Keleluasaan mereka harus stop. Agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut maka pemerintah cq (casu quo) mendagri harus mengubah peraturannya. Syaratnya harus ketat.

Iklan

Nggak “Fair” Hanya Menuntut Presiden

In Uncategorized on f 1, 12 at 8:25 am

Pasal satu: bos tak pernah salah. Pasal dua: jika bos salah, kembali ke pasal satu. Karakter pemimpin diktator: the king can do no wrong. Di zamannya, pemimpin diktator bisa semaunya. Dia menentukan semua kebijakan tanpa menimbang pendapat pihak lain, entah itu wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); civil society, intelektual, atau pengamat.

Kebijakan pemimpin diktator hanya demi rezimnya. Kepentingan rezimnya di atas segala-galanya, di bawahnya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat terabaikan. Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali awalnya membela rakyat, tapi akhirnya mereka memperlakukan rakyat semena-mena. Mengutip pepatah Minangkabau: raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Mereka harus dilawan!

Soekarno membubarkan Konstituante dan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Soeharto memasung hak asasi, demokrasi Pancasila-nya semu. Dia menggebuk “lawan-lawannya”. Berbeda dengan Soekarno dan Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa bergaya diktator. Di zamannya, mereka tidak bisa semaunya.

Di zaman sekarang, Presiden bersama DPR, memperhatikan pertimbangan DPD, mensahkan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Operasionalnya, presiden mengeluarkan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres). Dia dibantu menteri-menteri mengepalai pemerintahan.

Walaupun memiliki hak prerogatif, tidak berarti Presiden bisa seenaknya mengganti menteri yang tidak melaksanakan tugasnya. Sebentar-sebentar bongkar-pasang kabinet,   lalu apa beda kabinet presidensial dengan kabinet parlementer tahun 1950-an yang jatuh-bangun? Karena berkali-kali bongkar-pasang kabinet dan jatuh-bangun, ada tercatat kabinet yang berusia seumur jagung dalam sejarah Orde Lama.

Jika menirunya, Yudhoyono pasti menghadapi resistensi. Dan, pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan dia bekerja? Sekalipun begitu, dia tetap berhak menuntut menteri melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang itu menjamin visi dan misi Presiden terlaksana di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Presiden mengepalai pemerintahan.

Presiden pun tak bisa seenaknya memecat gubernur dan bupati/walikota yang tak melaksanakan instruksinya, karena kepala daerah itu terpilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Tetapi dia tetap berhak menuntut gubernur dan bupati/walikota melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menjamin visi dan misi pemerintah pusat terlaksana di daerah, utamanya tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (tugas dan wewenang gubernur terhadap bupati/walikota).

Tetapi mengapa DPR (dan DPD menyangkut undang-undang tertentu) tidak bisa memaksa pemberhentian menteri dan kepala daerah yang mengabaikan undang-undang? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu kader partai? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan. Atau, apakah karena Presiden segan bertindak, karena sejumlah mereka kader atau anggota partai? Menjaga kekompakan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Presiden segan.

Pantas dong dipertanyakan kinerja mereka, apalagi yang jeblok. Nol besar! Memang fraksi koalisi partai DPR tumpul kekritisan jika menyangkut kinerja menteri separtai, bahkan ketua umum partainya. Inilah masalahnya jika koalisi partai juga di kabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis yang menutup kritisisme. Jika fraksi oposisi mengkritik, toh dia menghadapi fraksi koalisi. Menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, andaikan salah, divoting.

Praktik selama ini pelajaran berharga bahwa koalisi partai seusai dengan hasil Pemilu 2014 cukuplah di DPR saja. Jika juga di kabinet, fenomena ini terulang. Bisa saja disiasati bahwa kader atau anggota partai yang menjadi menteri mengundurkan diri sebagai pengurus partai, tetapi siapa bisa menjamin kesetiaannya kepada partai seketika berakhir? Dukungan koleganya di DPR tidak tamat begitu saja.

Kecuali tokohnya berkaliber negarawan, yang mengamalkan petuah John Fitzgerald Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada negara dimulai. Adakah gerangan politisi kita berkaliber negarawan? Wallahualam bissawab.

Kembali ke pokok persoalan. Sesungguhnya banyak pihak yang bertanggung jawab di negara ini. Selain presiden,  juga menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah. Nggak fair hanya menuntut Presiden. Sekiranya presiden harus mundur, menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota DPRD yang tak becus bekerja juga harus mundur. Tanggung renteng.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana persoalan itu terjadi, siapa yang bertangung-jawab, dan bagaimana solusinya melibatkan pihak-pihak yang menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah itu. Jika mengabaikan aspek itu maka kritisisme menjadi politis, dan tak menyelesaikan urusan.

Memang menjadi trending topics dan hot issues media massa karena seru, tetapi kemudian berlalu begitu saja tanpa penyelesaian urusan. Padahal rakyat membutuhkan penyelesaian urusan yang dikritik itu, bukan sekadar menyaksikan selebritas politik yang geger dan ramai. Kalau hanya presiden yang dianggap paling bertanggung-jawab, pihak lain cuci tangan, nggak fair dong!

Menyoal Status Kepala Daerah

In Uncategorized on f 26, 11 at 1:08 pm

Status kepala daerah dipersoalkan tidak lain karena otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil yang menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendesain kelembagaan pemerintahan daerah yang menganut model prefektoral terintegrasi pada provinsi dan local self-government pada kabupaten/kota.

Model yang mendudukkan provinsi sebagai daerah yang otonom sekaligus wilayah administrasi atau perpanjangan pemerintah pusat. Sebaliknya, kabupaten/kota sebagai daerah yang otonom murni. Sebagai daerah otonom, relasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak hirarkis tetapi sebagai sesama badan publik. Hanya saja, secara administratif, daerah otonom menjadi subordinat dan bergantung ke pemerintah pusat.

Sayangnya, praktik model kelembagaan pemerintahan daerah demikian justru menimbulkan dilema menyangkut wibawa kekuasaan. Misalnya, gubernur kerap disepelekan dan diabaikan bupati dan walikota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kekuasaan untuk menindak bupati dan walikota yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Bahkan, tak jarang ada gubernur yang tidak mematuhi pemerintah pusat.

Dilema lain kelahiran raja-raja kecil di kabupaten/kota yang menyebabkan garis pemerintahan dari pusat ke daerah tidak jelas dan tegas. Bupati dan walikota bisa bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan gubernur, bahkan membangkangi gubernurnya karena merasa sama basis legitimasinya, yaitu dipilih langsung oleh rakyat.

Karena dilema tersebut, ada pilihan model yang bisa dianut. Kesatu, menitikberatkan otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi sekaligus menjadikannya memiliki relasi hirarkis. Karenanya, pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi gubernur. Sebaliknya, jabatan bupati dan walikota dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah setempat.

Model kedua, menitikberatkan otonomi daerah tetap di kabupaten/kota dan pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi bupati dan walikota. Jabatan gubernur dipilih oleh DPRD.

Apa pun model kelembagaan pemerintahan daerah yang dianut, payung hukum tentang pemerintahan daerah seperti UU 32/2004 memang layak direvisi. Yang harus digarisbawahi, revisi tersebut jangan mengembalikan sistem sentralistis, yang segala-galanya diatur oleh pusat serta mematikan aspirasi dan kepentingan daerah.

Sebaliknya, revisi jangan menjadikan kepala daerah sebagai raja-raja kecil yang berbuat seenaknya dan mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah hanya alat untuk mewujudkan rakyat yang berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga pelayanan dirasakan dalam bingkai negara kesatuan. Penataan ulang posisi kepala daerah harus menyeimbangkan antara kepentingan lokal dan nasional.

Jika Kepala Daerah Terjebak “Politik Dagang”

In Uncategorized on f 16, 10 at 2:00 pm

Ada paradoks antara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan penciptaan pemerintahan yang bersih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakuinya.

Reformasi konstitusi telah mengubah sistem perpolitikan Indonesia. Meskipun konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung oleh rakyat, dalam praktiknya pemilukada gubernur, walikota, dan bupati juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tahun 2010 digelar 244 pemilu kepala daerah. Rinciannya, 7 pemilukada gubernur, 202 pemilukada bupati, dan 35 pemilukada walikota. Biayanya Rp 4 triliun, di luar biaya yang disiapkan setiap kandidat. Biaya pemilukada bertambah jika pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi dua putaran atau malah tiga putaran jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilukadanya diulang.

Bila ditaksir, biaya yang disiapkan setiap kandidat bupati/walikota bisa Rp 5 miliar, sedangkan setiap kandidat gubernur paling tidak mengalokasikan Rp 20-100 miliar. Biaya tersebut sebagai “mahar” bagi partai yang mengusungnya, ditambah konsultan yang disewa, serta biaya-biaya penunjang kampanyenya. Ternyata, politik menjadi industri dan Indonesia memasuki era politik berongkos tinggi.

Memang, terbuka pertanyaan dari mana dan bagaimana mereka memperoleh biaya tersebut. Bisa saja dari “donatur” bermasalah, seperti pengusaha-pengusaha hitam, cukong-cukong kayu, bos-bos judi, atau makelar-makelar. Dibekali informasi, mereka berusaha mendekati kandidat tertentu dan menanamkan “saham” untuk menggolkannya.

Ongkos tinggi, memang, tidak harus ditanggung kandidat karena faktanya mereka bisa menggalang dana simpatisan, termasuk “donatur” bermasalah. Apalagi, undang-undang membolehkan kandidat menerima sumbangan simpatisan yang jumlahnya bisa diakal-akali. Ketergantungan pun terbentuk, layaknya simbiosis mutualisma.

Jika kelak sang kandidat menang, “saham” yang ditanam menjadi garansi agar mereka tetap melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Mereka inilah yang menjadi the untouchable yang memanfaatkan posisi gubernur/bupati/walikota yang terpilih hingga periode kekuasaannya berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana biasnya kebijakan yang akan diputus mereka yang terjerat budi “donatur” bermasalah.

Jika dihitung-hitung, gaji gubernur hanya Rp 8,7 juta dan gaji bupati/walikota hanya Rp 6,7 juta, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengeposkan biaya rutin, dinas, atau biaya tak terduga lainnya yang bermiliar-miliar rupiah. Tentunya, hanya gaji tanpa tunjangan-tunjangan siluman tidak mencukupi.

Faktanya, kesenjangan antara pengeluaran dan penghasilan hanya gaji yang diterima selama menjabat menjadi sumber konflik yang problematik. Penerimaan tidak seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan kandidat menjelang pemilukada. Jika kandidat gubernur mengeluarkan Rp 100 miliar, maka dalam satu tahun dia harus memperoleh minimal Rp 20 miliar atau satu bulan Rp 1,7 miliar. Kalau hanya segitu, bagaimana biaya dikembalikan?

Apakah ongkos tinggi pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi jawaban atas banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi? Sedikitnya 155 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Korupsi hanya terjadi jika dua persoalan bertemu secara bersamaan, yakni keinginan untuk korup (willingness to corrupt) dan kesempatan untuk korup (opportunity to corrupt). Usaha untuk mengembalikan ongkos tinggi yang dikeluarkan menjadi faktor yang mendorong keinginan untuk korup, terlebih-lebih setelah kekuasaan digenggam.

“Politik dagang” membawa konsekuensi lain. Makna politik tereduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kekuasaan yang didapat bukan lagi diabdikan untuk melayani rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan atau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada “donatur” bermasalah.

Tampaknya, penataan ulang sistem pemilukada secara langsung oleh rakyat adalah keniscayaan. Tentunya, dibutuhkan keberanian pemimpin untuk menatanya. Tipikal pemimpin seperti apa yang bisa melakukannya? Apakah presiden yang dipilih untuk kedua kalinya berani menatanya?