imsitumeang

Posts Tagged ‘Ibukota negara’

Mari Membenahi Jakarta!

In Uncategorized on f 4, 12 at 7:55 am

Menghentikan pembangunan di Jakarta bukan anjuran olok-olok. Daya dukungnya kritis. Masalah ibukota Jakarta ibarat labirin, makin mencari akar masalahnya makin melingkar-lingkar tak tertemukan solusinya. Banjir, macet, kumuh, dan semrawut tidak gampang teratasi. Urusannya kompleks!

Di satu sisi, pemerintah daerah tidak kunjung bisa membereskan masalah; di lain sisi, pemerintah pusat hanya bisa menghardik sambil menyemprot gubernur Jakarta yang mengumbar janji-janji, hanya pepesan kosong.

Padahal, pemerintah pusat berperan menambah keburukan Jakarta karena terus menerus menambah bangunan jangkung sebagai kantor negara. Pemerintah pusat merusak peruntukan kawasan. Senayan, contohnya, awalnya dulu untuk areal olahraga setelah menggusur pemukiman warga, akhirnya kini untuk areal perbelanjaan setelah menghabiskan ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, sebagian anggaran pembenahan Jakarta bersumber dari pemerintah pusat, yang pencairan dananya sering terlambat. Amat tidak elok menyalahkan pembenahan Jakarta hanya kepada pemerintah daerah.

Jakarta semestinya segera membenahi lingkungannya yang rusak. Turunnya permukaan tanah dan habisnya ruang terbuka hijau sebagian besar akibat paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Lalu lintas macet saban hari, banjir meluas setiap kali hujan adalah dua contoh akibatnya.

Jakarta bukan acuan penataan kota di Indonesia karena gagal menjadi rumah bersama, gagal melindungi warganya. Serba tidak terkendali dan serakah, perkembangan Jakarta melenceng jauh dari tujuannya sebagai kota beradab. Penghuninya saling mengerkah dan merebut alokasi lahan dan waktu.

Akar masalah di antaranya karena bersatunya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, juga politik. Jenis-jenis kegiatan itu sangat menyibukkan Jakarta, wilayah berkerumun lebih 20 juta orang dari seluruh penjuru Tanah Air. Jakarta pun terengah-engah, terlampau terbebani.

Kisahnya tentang asa yang pupus. Ketika Fauzi “Foke” Bowo berslogan “serahkan pada ahlinya” dalam Pemilihan Umum Gubernur Jakarta, banyak orang mempercayai kemampunya membereskan centang-perenang ibukota. Alasannya logis: Foke ahli tata kota lulusan Jerman dan 30 tahun menggeluti berjuta urusan Jakarta. Berkat dukungan partai-partai besar, jadilah Foke memimpin Jakarta.

Kenyataannya berbeda. Warga Jakarta justru merasakan banjir yang kian merata, kemacetan yang kian menjadi-jadi, transportasi nyaris tak berubah, dan ruang terbuka hijau kian sempit. Deretan masalah ini hanya sebagian. Selama pemerintahannya, akar masalahnya tidak terselesaikan, malah makin ruwet. Warga Jakarta kecewa karena Foke bukan orang baru, ia pasti mengenal Jakarta, termasuk akar masalahnya.

Sehari-hari warga Jakarta tersiksa. Tanpa gebrakan yang berarti. Mereka menyadari, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ahli, tapi juga berani. Ia harus bertindak agar rencana umum ibukota tidak menyimpang. Perubahan tata ruang jelas membuktikan betapa Jakarta makin mengabaikan lingkungannya.

Statusnya sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan pusat eksekusi atau pengambilan keputusan pemerintahan, bisnis, dan politik. Beredarnya sekitar 70 persen uang kartel, Jakarta cepat mengaus. Terjadi perlombaan mengeksploitasi sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun non-alam, atas nama pertumbuhan.

Dengan praksis yang sibuk berwacana ketimbang bertindak—maklum, makin bertambah repot di era reformasi yang kebablasan—penyelamatan Jakarta kian mengambang. Terjadi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Jakarta sedemikian buruk sehingga pemberesannya jangan tambal sulam. Pemerintah pusat seharusnya turut bertanggung jawab, memberikan solusi. Konsep mengembangkan Jakarta sebagai megapolitan tidak bisa terwujud tanpa keputusan di tingkat undang-undang yang melibatkan pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pertimbangannya.

Bahkan, selayaknya keputusan lebih berani, yaitu memindahkan ibukota negara. Jika alternatif memindahkannya ke kota lain atau membuka kawasan baru, besar biaya membuat gamang penentu kebijakan. Alternatif itu tidak teruji lewat data atau kumpulan fakta hasil pengukuran atau pengamatan variabel yang terdeskripsi, kemudian terklasifikasi persamaan atau perbedaannya. Mendiskusikannya lewat argumentasi spekulatif hanya bersilat lidah untuk memamerkan kelihaian berwacana. Terjadi lagi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Saat Jakarta makin rusak dan kita menjadi korbannya, keputusan opsi yang visibel sebaiknya dipercayakan kepada ahlinya, dan kita melakukannya segera. Senyampang itu menghentikan pembangunan di Jakarta. Moratorium bukan mustahil sebab cara yang sedikit mudharat banyak manfaat.

Keputusan dan melakukan opsi segera merupakan warisan kita bagi generasi kemudian. Sebaliknya, pembiaran Jakarta sekarang adalah warisan kerusakan masa depan! Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibukota negara yang buruk? Mari membenahi Jakarta!

Iklan

Memindahkan Ibukota Negara

In Uncategorized on f 2, 10 at 1:01 pm

JAKARTA ibukota yang sarat beban. Jakarta kewalahan menanggungnya akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya saat menginjak usia ke-483. Sedikitnya tiga masalah yang rutin menghantui Jakarta: banjir yang rutin, lalu lintas yang macet, dan ruang terbuka yang minim.

Banjir menjadi momok karena sungai, situ, dan tanah di ibukota tak lagi menampung curahan air hujan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hanya mengeruk alur sungai atau membeton kanal-kanalnya serta membebankan alirannya ke kanal-kanal sungai. Pemerintah Provinsi gagal memperluas ruang serapan air, padahal tata kelola air yang tambal sulam justru menjadikan persoalan banjir tak selesai.

Kemacetan menambah beban Jakarta. Lalu lintas yang tak bergerak adalah menu sehari-hari bagi pengendara. Pertambahan jumlah kendaraan (motor, mobil) yang melebihi kapasitas jalan. Akibatnya, asap kendaraan memperburuk kualitas udara dan memosisikan Jakarta sebagai ibukota terpolusi ketiga di dunia menyusul Meksiko dan Bangkok.

Luas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta gagal mencapai persentase yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang menyebutkan, setiap provinsi idealnya memiliki ruang terbuka hijau seluas 30% dari total wilayahnya. Tapi kini hanya 9,6% yang di bawah target yang dicanangkan Pemerintah Provinsi, yakni 14% dari total 657 km² luas wilayahnya.

Alhasil, beberapa julukan yang tidak enak ditujukan ke Jakarta. Ada yang menyebutnya kota stroke, yang pembuluh darahnya menyempit ke otak, bahkan pecah. Ada yang mengucapnya kota usus buntu yang terinfeksi sehingga harus disembelih. Semua julukan menandakan betapa sarat beban Jakarta sebagai ibukota negara. Penyakitnya komplikasi.

Jelaslah, Jakarta mengandung beragam masalah. Julukan-julukan itu dahulu ditujukan ke Bangkok, ibukota Thailand. Sekarang, menjadi gelar ibukota negara Republik Indonesia yang berulang tahun kemerdekaan yang ke-65. Celakanya semua ditanggung tanpa malu, apalagi perasaan bersalah, bahkan membiarkan.

Tentu saja elite negara tidak merasakannya. Sebab, mereka lancar melewati lalu lintas setelah menggusur penggendara lainnya dari jalan-jalan. Mereka tidak merasa terdesak untuk memperbaiki transportasi berikut layanannya agar murah dan aman dinikmati warganya.

Jakarta juga krisis air bersih. Umumnya warga menyedot air tanah karena perusahaan air minur yang dimiliki pemerintah provinsi tidak menyediakan air bersih.

Jakarta pun diliputi udara kotor. Sangat terasa sebagian akibat buangan kendaraan yang disemburkan melalui knalpot.

Daftar penyakit tersebut panjang, sehingga disimpulkan bahwa Jakarta tidak lagi layak menjadi ibukota negara. Jakarta tidak memiliki daya dukung untuk memikul beban yang sarat, baik sebagai ibukota negara dan ibukota provinsi sekaligus maupun sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan negara sekaligus.

Jadi, memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan negara ke kota lain sangat cocok. Mengapa harus di Pulau Jawa? Palangkaraya di Kalimantan atau Makassar di Sulawesi patut dipertimbangkan.

Bahkan, lebih radikal lagi, yaitu mendistribusikan pusat-pusat kekuasaan negara ke berbagai kota. Jangan dibiarkan menumpuk di satu kota saja.

Misalnya, Mahkamah Agung dipindah ke kota kecil, sehingga putusan hakimnya terpantau siapa saja yang mondar-mandir ke kantornya. Demikian pula Mahkamah Konstitusi dipindah ke kota kecil lainnya, sehingga putusan hakimnya mengawal konstitusi. Bisa dipertimbangkan Bukittinggi untuk Mahkamah Agung dan Batu untuk Mahkamah Konstitusi.

Semuanya pemancing kreativitas. Menyebut satu atau dua kota kecil sebagai contoh hanya hendak menunjukkan betapa luas Tanah Air kita. Nusantara yang kaya raya beserta bentang alam yang memungkinan sebagai solusi untuk terbebas dari siksaan ibukota negara yang berpenyakit komplikasi.

Relokasi pusat-pusat kekuasaan berdampak ikutan, yaitu meredistribusi pusat-pusat pertumbuhan. Jakarta kelak hanya ibukota DKI Jakarta dan pusat bisnis, sehingga ia terbebas dari penyakit stroke dan infeksi usus buntu yang berkepanjangan.

Bila beberapa masalah tak terselesaikan, Jakarta menjadi ibukota yang kurang layak dihuni.