imsitumeang

Posts Tagged ‘DPD’

Kampanye dan Blusukan

In Uncategorized on f 13, 14 at 1:26 pm

Kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tinggal pekan depan. Kampanye rapat umum peserta pemilu, baik partai peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota maupun perorangan peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan berlangsung tanggal 16 Maret-5 April 2014.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal dan tempat pelaksanaannya. Untuk tanggal 31 Maret 2014, KPU menetapkan di semua provinsi tidak ada kampanye alias libur karena bertepatan Hari Raya Nyepi. Khusus di Bali, tanggal 28 Maret-1 April 2014 tidak ada kampanye.

Jadwal kampanye 12 partai terbagi tiga kelompok, yaitu kelompok kesatu: Partai NasDem, PKB, PKS, dan PDI Perjuangan; kelompok kedua: Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demkrat, dan PAN; kelompok ketiga: PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKP Indonesia. Dalam sekali kampanye di tiap provinsi akan diisi oleh empat partai sekaligus tiap hari.

Untuk kampanye rapat umum untuk calon anggota DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan zona kampanye rapat umum yang berbasis provinsi yang ditentukan berdasarkan daerah pemilihan (dapil) provinsi masing-masing. Pelaksanaannya diawali tanggal 16 Maret 2014 dan melibatkan empat partai di setiap zona pada hari yang sama. Setiap partai memiliki hak yang sama untuk melaksanakannya. KPU hanya memfasilitasi lokasi dan jadwal pelaksanaannya. Partai dapat memanfaatkan atau tidak fasilitasi itu.

Namun, tidak semua partai akan berkampanye setiap hari. Selama rentang waktu 21 hari, tiap partai di tiap provinsi hanya 2-5 kali. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dapil. Provinsi yang memiliki satu-dua dapil, hanya dua kali. Provinsi yang memiliki tiga dapil, tiga kali. Sementara provinsi yang memiliki dapil lebih tiga, kampanyenya lima kali.

Terdapat 26 provinsi yang dapilnya satu-dua, empat provinsi memiliki tiga dapil, dan tiga provinsi memiliki lebih tiga dapil, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di tiga daerah itu, setiap partai memperoleh jatah kampanye lima kali. Dengan begitu, setiap partai akan berkampanye 79 kali di 77 dapil untuk calon anggota DPR.

Untuk partai lokal di Aceh, kampanye rapat umum bersamaan dengan partai nasional. Polanya, setiap empat partai nasional dan satu partai lokal berkampanye setiap hari di setiap kabupaten/kota dan kecamatan. Penetapan jadwalnya berdasarkan nomor partai.

Lokasi kampanye rapat umum ditentukan oleh KPU kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan kampanye untuk calon anggota DPR dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat pusat dan/atau calon anggota DPR. Pelaksanaan kampanye untuk calon anggota DPRD provinsi dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat provinsi dan/atau calon anggota DPRD provinsi, sedangkan pelaksanaan kampanye calon anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Pengurus partai peserta pemilu dapat mengangkat juru kampanye (jurkam) dari calon dan/atau pengurus partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, perorangan atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). Mereka didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Adapun kampanye untuk calon anggota DPD dilaksanakan oleh calon bersangkutan. Calon anggota DPD dapat mengangkat jurkam, perorangan atau organisasi penyelenggara kegiatan. Mereka didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Pendaftaran identitas jurkam disampaikan ke KPU sesuai tingkatannya paling lambat  tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu. Identitas juru kampanye ditandatangani oleh pengurus partai sesuai tingkatannya atau calon anggota DPR/DPRD dan calon anggota DPD bersangkutan.

Kampanye rapat umum akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. Tempatnya di lapangan atau stadion atau alun-alun yang dihadiri oleh massa anggota partai atau pendukung partai dan warga masyarakat lainnya. Pelaksanaan kampanye memperhatikan daya tampung lokasi dan massa dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar partai yang akan berkampanye. Satu hal lagi, pelaksanaan kampanye rapat umum wajib menghormati hari dan waktu ibadah.

Selama masa kampanye, partai harus menaati peraturan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan anak-anak, menyinggung isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), serta tidak memanfaatkan fasilitas umum dan rumah ibadah. Selain itu, partai dan para caleg (calon anggota lembaga legislatif) juga harus siap menghadapi konsekuensi hasil pertarungan lima tahunan tersebut.

Sebagai rangkaian sosialisasi masif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 9 April 2014, KPU harus makin mengingatkan masyarakat bahwa hari pemungutan suara tinggal satu bulan. Mekanismenya mencoblos. Mereka diajak agar menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Mereka penentu masa depan bangsa ini, bukan sebaliknya. Suara mereka sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menjadi pemilih cerdas.

Untuk mengikuti kampanye Pemilu DPR/DPRD dan DPD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan cuti dua hari, yaitu tanggal 17-18 Maret 2014. Pemberitahuan cuti sudah disampaikan kepada KPU. Presiden akan menggunakan masa cutinya untuk berkampanye di dapil Jawa Tengah VI (Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) tanggal 17 Maret 2014 dan Jawa Timur VI (Tulungagung dan Blitar) untuk tanggal 18 Maret 2014. Namun, surat tersebut bukan pemberitahuan cuti Presiden untuk menjadi jurkam Partai Demokrat. Sementara itu, 10 menteri yang berasal dari partai akan berebut posisi di gedung parlemen Senayan, enam di antaranya sudah mengajukan cuti untuk kampanye.

Gaya kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan banyak ditiru politikus dalam berkampanye. Gaya kerja Jokowi, tidak saja hemat dan efektif efisien, tetapi mengubah cara berpolitik banyak politikus. Sejumlah caleg akan menyambangi kantong-kantong masyarakat. Waktu akan tersita untuk menyambangi masyarakat. Namun, cara seperti ini bukan perkara gampang. Dibutuhkan stamina yang prima. Nama tenar yang disandang seorang caleg tidak sepenuhnya menjamin untuk memperoleh suara yang banyak.

Aktivitas seperti ini sesungguhnya bukan gaya baru. Dahulu, gaya kampanye seperti itu pernah dilakukan para politikus. Kemudian, pragmatisme justru mendorong kelahiran politik uang (money polititics), sehingga sebagian besar politikus gemar memasang spanduk, baliho, dan poster yang bergambar foto dirinya ketimbang “turun lapangan” menemui masyarakat. Walhasil, masyarakat melontarkan istilah caleg baliho: baliho ada, tapi caleg tidak pernah turun lapangan.

Lama-kelamaan, masyarakat jengah dan semakin tersadar karena merasa ditipu politikus yang model kampanyenya seperti itu. Kendati begitu, masih banyak politikus yang tetap percaya diri atau pede memilih jalan instan, mereka belakangan memang bertumbangan satu persatu. Fenomena itu terbukti dalam Pemilu 2004 dan 2009.

Akhir-akhir ini masyarakat dikenalkan dengan istilah blusukan, kendati blusukan juga dilakukan oleh Muhammad Amien Rais dalam kampanye tahun 2004. Gaya kerja ini dipopulerkan oleh media massa dan Jokowi dianggap sebagai pelopornya. Oleh banyak orang, blusukan dianggap sukses mengantarkan Jokowi sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya calon legislator/senator, sejumlah tokoh yang akan bertarung dalam pemilu presiden pun ikut-ikutan blusukan. Mereka rajin menyambangi kantong-kantong masyarakat, dari pasar ke permukiman warga miskin.

Blusukan, bahasa sederhananya, adalah keluar-masuk dari-ke tempat yang jarang atau tidak pernah disambangi orang. Tujuannya semata-mata untuk mengetahui situasi kondisi sebenarnya. Blusukan memang menjadi cara kerja Jokowi untuk mengenal masalah yang dihadapi DKI Jakarta dan menemukan solusinya. Model blusukan memang sedang tren di kalangan politikus. Tren kampanye pun akan banyak dipengaruhi oleh gaya kerja ala Jokowi ini.

Gaya blusukan akan diikuti para politikus seiring berubahnya sistem pemilu di Indonesia. Dengan sistem pemilu yang lama, pertarungan hanya terjadi antarpartai. Dalam sistem pemilu yang baru, persaingannya menjadi antarcaleg—tidak hanya dengan caleg partai lain, melainkan juga antarcaleg partai sendiri. Seorang caleg artis, misalnya, mau tidak mau harus tetap mengikuti pertarungan yang ketat dan berat. “Lawan bertarung” tidak hanya caleg partai lain, melainkan juga antarcaleg partai sendiri.

Tidak hanya itu, sistem pemilu yang lama membuka kesempatan bagi partai atau tokoh untuk menggelar kampanye rapat umum yang mengerahkan massa. Dalam sistem pemilu yang baru, cara itu tidak menjamin bahwa masyarakat akan benar-benar mau mencoblos partai atau politikus yang menjadi target arahan. Hanya calon yang dikenal dan dekat rakyat yang akan dipilih pemilih. Tidak mengandalkan popularitas, tetapi sentuhan dan sapaan.

Selain perubahan sistem, kembali populernya cara blusukan juga didorong oleh KPU yang menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yang membatasi pemasangan baliho kampanye. Masih banyak caleg yang memang melanggar aturan itu. Namun, aturan KPU dan perubahan sistem pemilu telah mendorong kalangan politikus untuk bekerja yang keras. Lagi pula, blusukan adalah cara berkomunikasi yang paling diinginkan pemilih saat ini. Cara berkomunikasi ini akan mampu merebut hati rakyat karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai yang masih tinggi karena mereka merasa politikus atau pemimpin partai masih berjarak dengan rakyat.

Sebuah lembaga riset yang mengumumkan hasil surveinya menyimpulkan bahwa elektabilitas partai dan tokoh akan terdongkrak hingga 38,3 persen karena kunjungan ke tengah-tengah masyarakat, disusul melalui pemberitaan (35,9 persen), dan iklan di media massa (25,8 persen). Blusukan memang lebih bernilai ketimbang menebar poster atau memasang iklan. Dalam ilmu marketing, blusukan ala Jokowi lebih bernilai ditinjau dari berbagai macam sisi apapun. Nilainya sangat tinggi dan tidak terbayarkan!

Iklan

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.