imsitumeang

Posts Tagged ‘DKI Jakarta’

Memilih Pemimpin Daerah yang Layak

In Uncategorized on f 17, 17 at 8:32 am

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 di tujuh provinsi, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 76 kabupaten, dan 18 kota dilaksanakan tanggal 15  Februari 2017. Presiden memutuskan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai libur nasional guna memberikan kesempatan bagi warga menggunakan hak pilihnya. Pilkada merupakan pemilihan tingkat lokal yang digelar di masing-masing daerah yang menyelenggarakannya. Pemilih hanya bisa memberikan hak suaranya di daerah yang menyelenggarakannya.

Bagi warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya serta mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemilihannya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 7.108.589 yang tersebar di Jakarta Pusat (44 kelurahan dan 8 kecamatan), Jakarta Utara (31 kelurahan dan 6 kecamatan), Jakarta Barat (56 kelurahan dan 8 kecamatan), Jakarta Selatan, Jakarta Timur (65 kelurahan dan 10 kecamatan), serta Kepulauan Seribu (6 kelurahan dan 2 kecamatan). Jumlah kecamatan 44, jumlah kelurahan 267. TPS di DKI Jakarta berjumlah 13.023 TPS. Jakarta Timur memiliki jumlah TPS terbanyak. Sebaran DPT beserta TPS-nya: Jakarta Pusat, jumlah pemilih 791.06 dan jumlah TPS 1.713; Jakarta Utara, jumlah pemilih 1.165.078 dan jumlah TPS 2.587; Jakarta Barat jumlah 1.503.434 dan jumlah TPS 3.331; Jakarta Selatan, jumlah pemilih 1.511.035 dan jumlah TPS 3.223; Jakarta Timur, jumlah pemilih 1.996.747 jumlah TPS 4.162; dan Kepulauan Seribu jumlah pemilih 16.335 dan jumlah TPS 43.

Sebelumnya, pasangan calon menawarkan visi, misi, dan program dan/atau informasi lainnya agar pemilih DKI Jakarta mengenal sekaligus meyakini pilihannya. Dalam beberapa kali debat publik, pasangan calon nomor 1 (satu) Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN); pasangan calon nomor 2 (dua) Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem); serta pasangan calon nomor 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengerahkan segala daya dan upaya untuk memikat hati pemilih. Bahwa mereka yang siap dan mampu, sehingga layak dipilih.

Berbeda dengan rapat umum yang kental aroma show of force karena yang hadir hanya pendukung pasangan calon, debat publik berpengaruh terhadap konstituen. Debat publik menyasar pemilih rasional. Lewat debat publik, pasangan calon juga berkesempatan untuk memikat sekaligus memantapkan hati pemilih yang masih bimbang. Hasil survei menunjukkan bahwa keandalan selama debat publik mampu mengubah konstelasi. Elektabilitas ketiga pasangan kandidat berubah. Jika sebelumnya Agus – Sylvi mendominasi hasil jajak pendapat, situasi pun berbalik. Keterpilihan Anies – Sandi menunjukkan kenaikan yang signifikan. Basuki – Djarot yang sempat tercecer juga beranjak naik. Mereka yang mampu merebut panggung lewat tawaran visi, misi, dan program yang hebat bisa menarik simpati publik.

Setelah tahapan kampanye, masa tenang tanggal 11-14 Februari 2017. Namanya masa tenang. Tapi, periode ini paling rawan dalam seluruh tahapan. Tidak saja rawan karena pasangan calon dan partai pendukungnya terus berusaha untuk menuai kemenangan menempuh berbagai siasat di saat-saat akhir sebelum pencoblosan. Sudah jamak dilakukan, tak jarang rambu-rambu dilanggar, bahkan ditabrak. Namun, masa tenang boleh dimanfaatkan masyarakat untuk menggelar aksi atau demonstrasi yang menekankan betapa pentingnya memilih calon pemimpin daerah yang jujur, bersih, dan berkinerja. Memiliki integritas dan kredibilitas!

Selama tiga hari itu pula pemilik hak suara membulatkan hatinya untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional bisa saja mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, selain integritas dan kredibilitas, serta visi, misi, dan program pasangan kandidat sebagai referensi. Menyelisik rekam jejak pasangan calon menjadi acuan memilih pemimpin di 101 daerah. Sejak tahun 1999 hingga 2016, 357 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus hukum, kebanyakan kasus korupsi. Menjaga kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam koridor demokrasi yang sehat.

Hasil exit pool dan quick count menyimpulkan Agus – Sylvi gagal masuk putaran kedua. Aturan pemenang pilkada DKI Jakarta harus memenuhi 50%+1, karena DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang tidak dibentuk kabupaten/kota. Perlakuan khusus juga berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tanpa pilgub, tapi diserahkan kepada raja kraton. Setelah jagoannya gagal, sejumlah relawan Agus – Sylvi menyeberang untuk mendukung pasangan calon Anies – Sandi dalam putaran kedua. Meskipun dulu berbeda dukungan, kini semuanya memiliki satu tujuan: memenangkan Anies – Sandi.

Selama pencoblosan, KPU DKI Jakarta melakukan monitoring ke sejumlah TPS yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Penyelenggara pemungutan suara melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindah Memilih (DPPh), dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk warga yang masuk DPT, waktu pemilihan di TPS dari pukul 07.00 ke pukul 13.00. Warga yang tidak masuk DPT menggunakan hak suaranya melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang berlaku satu jam sebelum penutupan pemungutan suara.

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00, kecuali masih terdapat antrian pengguna hak pilih untuk mencoblos. Jika hingga pukul 13.00 masih terdapat antrian pemilih, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melayani mereka sampai semua pemilih menggunakan hak pilihnya. KPU DKI Jakarta membutuhkan waktu dua pekan untuk menetapkan hasil pilkada, hanya satu putaran atau dua putaran.

Hasil resmi pilkada DKI Jakarta ditentukan berdasarkan perhitungan serta rekapitulasi secara manual dan berjenjang. Setelah semua TPS selesai melakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara, semua dokumen yang dimasukkan ke dalam kotak suara dikirim ke kecamatan. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi tanggal 16-22 Februari 2017 di tingkat kecamatan selama sepekan, tanggal 22-25 Februari 2017 rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, dilanjutkan tanggal 25-27 Februari 2017 rekapitulasi di tingkat provinsi.

Setelah hasil pilkada ditetapkan, akan diketahui pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50 persen. Pasangan calon yang memperoleh lebih 50 persen ditetapkan sebagai calon terpilih dan dipastikan hanya satu putaran. Kalau tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih 50 persen maka akan dipastikan putaran kedua yang pesertanya adalah pasangan calon kesatu dan kedua yang memperoleh suara terbanyak.

Jika Pilkada DKI Jakarta harus dilakukan dua putaran, maka pada putaran kedua itu KPU DKI Jakarta menggelar satu kali debat. Tahapan kampanye masih dijadwalkan, tapi berbeda dengan tahapan kampanye pada putaran kesatu. Jika di tahapan kampanye putaran kesatu selama empat bulan, atribut kampanye dipasang, pasangan calon blusukan, kemudian rapat umum. Nah, pada putaran kedua, kampanyenya tidak begitu, karena pemilih dianggap sudah mengetahui visi misi dan program pasangan calon. Jadi, kampanye putaran kedua hanya penajaman.

Pemerintah daerah turut andil mendukung kesuksesan pelaksanaan pilkada. Pemerintah daerah memberikan dukungan fasilitasi seperti penginformasian kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya, pendanaan kegiatan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, dan pendistribusian logistik. Pemerintah daerah membentuk desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota yang memantau pelaksanaan, menginventarisasi dan mengantisipasi masalah, memberikan saran penyelesaian masalah, serta melaporkan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang disampaikan kepada menteri dalam negeri, dan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota dalam menyinergikan tugas penyelenggaraan pilkada.

Kita memang harus terus berupaya untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Caranya antara lain membuka akses informasi. Sistem informasi pemilih yang digunakan dalam pemilu tahun 2014, baik Pemilu DPR/DPD maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, misalnya, mengelola data pemilih agar akurat, lengkap, dan mutakhir. Pemilih bisa mengecek data mereka dalam DPT dan TPS. Sistem informasi pemilih juga menjelaskan tahapan pilkada dari pencalonan ke laporan keuangan. Sistem ini mampu meningkatkan partisipasi karena masyarakat bisa memonitor hasil perolehan suara. Alhasil, kecurangan rekapitulasi bisa dikurangi.

Memilih pemimpin daerah mestinya bermartabat yang menjamin keadilan. Bukan semata memastikan setiap warga negara memenuhi syarat sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, tapi jauh lebih penting lagi, hak pilih disalurkan sesuai kehendak pemilih tanpa intervensi, iming-iming, atau intimidasi. Kegembiraan mencoblos sepatutnya dirayakan sebagai pesta demokrasi. Pemilih menentukan siapa di antara 310 pasangan calon yang berkontestasi itu layak menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari jumlah itu, 242 pasangan calon diusung partai dan 68 pasangan calon menempuh jalur perorangan. Semoga rakyat kian cerdas dan bijak menggunakan hak pilihnya.

Iklan

“Pesta Rakyat” HUT Ke-486 DKI Jakarta

In Uncategorized on f 27, 13 at 10:30 am

“Kita sudah bikin rupa-rupa keceriaan pesta rakyat di antero pelosok ibukota nyang tujuannye ngebangkitin semanget warga buat mencintai dan pegang rol lebih aktif dalem pembangunan kita Jakarta.”

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memberikan sambutan ketika apel upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-486 DKI Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas). Ia berbahasa Betawi tapi logat Jawa-nya masih terdengar kental. Meski membaca teks, ia masih terbata-bata. Tapi ia tetap bersemangat.

Jokowi bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri apel upacara. Keduanya kompak mengenakan busana sadariyah, baju tradisional khas Betawi, warna hitam. Keduanya juga kompak memadukan bajunya dengan bawahan berwarna gelap. Di lokasi, istri Jokowi, Iriana, dan istri Ahok, Veronika, anggun mengenakan kebaya encim berwarna terang.

Kita mengapresiasi usahanya untuk mempelajari dan memahami budaya Betawi. Berbahasa Betawi ini baru pertama kali dalam pidatonya. Ada alasan ia berbahasa daerah. Selain belum pernah, momennya pun pas. Pidato Jokowi juga disisipi pantun, termasuk rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sabtu, 22 Juni 2013, DKI Jakarta genap berusia 486 tahun. Peringatan HUT Jakarta berhias ornamen khas Betawi. Di kawasan Monas, misalnya, ondel-ondel dan kembang kelapa dari kertas krep warna-warni. Ada patung ondel-ondel di gedung Jokowi-Ahok berkantor. Serangkaian kegiatan HUT Jakarta dari pagi ke malam. Puncaknya di kawasan Monas. Pesta rakyat di sepanjang Jl MH Thamrin, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Warga Jakarta tidak melewatkan kesempatan emas ini. Mereka beramai-ramai menyaksikan pesta rakyat bertajuk Malam Muda-Mudi, yang konsepnya mirip perayaan pergantian tahun 2012-2013, Jakarta Night Festival. Kemacetan merata. Warga Jakarta bermacet gila! 3 juta warga menikmatinya. Pesta rakyat diramaikan oleh karnaval dan panggung yang menyuguhkan berbagai macam hiburan, dari jazz, keroncong, ke rock ‘n roll. Ada juga panggung komedi.

Jokowi dan Ahok larut bersama ribuan warga Jakarta di Bundaran HI sekitar pukul 22.00 WIB. Keduanya berjalan kaki dari kawasan Monas dan disambut warga yang berkerumun. Situasinya berdesak-desakan. Sejumlah orang nekat menerobos barikade petugas untuk menyalami Jokowi dan Ahok. Para pengawal sempat kewalahan mengatasi “serbuan” warga. Meski lelah, baik Jokowi maupun Ahok tetap tersenyum. Keduanya menyambut antusias warga, dan menyalami balik. Keduanya bermandikan keringat.

Selama sebulan, sejak tanggal 2 Juni hingga 3 Juli 2013, Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta menggelar 17 kegiatan utama. Beberapa di antaranya ialah Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Great Sale, Jakarta Night Festival (car free night), kejuaraan dunia golf, kejuaraan maraton (Jakarta 10K), dan Jakarnaval. Tanggal 29-30 Juni 2013, sandiwara musikal Betawi di kawasan Monas. Semua acara berkonsep hiburan budaya.

Ketua Harian Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengakui bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT Jakarta tahun ini ide orisinal Jokowi. Ia menyebut pesta rakyat ini hasil peran serta masyarakat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminimalisasi penggunaan anggaran daerah.

Sylviana menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan. Seusai apel upacara, Jokowi dan Ahok mengikuti rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Petang hari, Jokowi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membuka “Monorail Exhibition” di sisi timur silang tenggara kawasan Monas.

Setelahnya, Gubernur menerima tamu-tamu asing dalam jamuan di Balaikota. Para tamu asing diajak dalam rombongan tumpeng raksasa dan 486 tumpeng kecil. Tumpeng-tumpeng dibawa oleh para perangkat satuan kerja, walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, serta camat dan lurah.

Jokowi “menunggang” tumpeng raksasa setinggi 4,86 meter. Ia memotong dan membaginya kepada tokoh kehormatan. Warga yang menerima potongan tumpeng adalah istri mantan Gubernur DKI Jakarta Henk Ngantung, Hetty Eveline Ngantung, dan mantan Wakil Gubernur DKI Eddie Marzuki Nalapraya.

Tumpeng-tumpeng kecil dinikmati warga yang menghadiri perayaan. Setiap tumpeng kecil bersusun tiga. Pada tingkat kesatu terdapat enam bungkus makanan, tingkat kedua delapan bungkus, dan tingkat ketiga empat bungkus. Setiap bungkusan berisi nasi beserta lauk-pauk dan sendok.

Tumpeng diarak dari Balaikota ke Bundaran HI. Nah, saat diarak itu diiringi delapan genre musik di delapan panggung hiburan sepanjang jalan. Ada satu panggung hiburan utama. Semuanya menampilkan beragam jenis musik.

Satu lagi, Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) 2013 di kawasan Monas, menyedot puluhan ribu pengunjung selama 3 hari. Acara tersebut digadang-gadang sebagai uji coba penataan ulang konsep PRJ yang semakin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, terlebih otomotif. Menjauhi konsep awal yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Betawi. PPKD 2013 memang kurang promosi. Untungnya, media massa turut memberitakan sehingga kabar tersiar cepat dari mulut ke mulut.

Jokowi dan Ahok berhasil memanjakan warga Jakarta. HUT Jakarta benar-benar pesta rakyat. Pesta rakyat juga diupayakan ketika car free night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31 Desember 2012), karena 16 panggung hiburan disiapkan di sepanjang Jl Jenderal Sudirman – MH Thamrin untuk menghibur warga di malam pergantian tahun.

Hebatnya lagi, tak terpampang wajah Jokowi-Ahok yang mengucapkan selamat ulang tahun. Sama sekali tak terlihat baliho mereka di sudut-sudut Kota Jakarta. Di ruas-ruas protokol ibukota pun begitu. Tanpa baliho gubernur dan wakil gubernur itu. Juga di kawasan Bundaran HI yang kerap terpajang baliho besar bergambar pejabat. Biasanya kepala daerah dan wakilnya memanfaatkan momen hari ulang tahun daerah. Mereka berlomba-lomba memajang wajah. Tentunya bertema hari ulang tahun.

Kita patut mengapresiasi mereka. Gambar kepala daerah dan wakilnya mengucapkan selamat hari ulang tahun atau tema lainnya hanya mengganggu pemandangan kota. Jokowi-Ahok enggan menyosialisasikan hasil kerja mereka lewat baliho, tapi berbuat untuk Jakarta.

Perayaan hari ulang tahun tanpa baliho ini memang tidak lazim bagi warga Jakarta. Apalagi, HUT ini yang pertama kali dirayakan Jokowi-Ahok. Hanya film “JOKOWI” yang ditayangkan bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 20 Juni 2013, menyambut hari HUT ke-52 Jokowi tanggal 21 Juni 2013, berbarengan dengan perayaan HUT Jakarta.

Di usia Jakarta yang ke-486 tahun, Jokowi mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang belum kelar. Terlebih ia dan Ahaok baru delapan bulan memimpin Jakarta. Tapi mereka ingin Jakarta terus maju mengimbangi kota kota lain di dunia. 10-20 tahun ke depan, lingkungan Jakarta bisa menyamai standar dunia.

Usai pesta rakyat ini, Jokowi-Ahok akan berbuat lebih banyak untuk menyelesaikan tumpukan persoalan di Jakarta. Mulai dari macet, banjir, hingga ke perbaikan sarana dan prasarana ibu kota, termasuk kesejahteraan warganya.

Selamat merayakan HUT ke-486!

“Lelang jabatan” Pun Mulai

In Uncategorized on f 15, 13 at 10:13 am

Sistem seleksi dan promosi terbuka bagi lurah dan camat di DKI Jakarta. Lurah dan camat definitif (pasti, bukan sementara) wajib mengikutinya. Jika tidak, jabatan mereka otomatis hilang. Seluruh lurah dan camat berjumlah 311, yaitu 267 camat dan 44 lurah. Perkiraan 6.063 pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah provinsi memenuhi persyaratan, termasuk PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) yang berjumlah 44.970 orang.

Pendaftarannya online melalui website www.jakgov.jakarta.go.id. Penggunaan online mencegah manipulasi data. PNS yang berminat memasukkan nomor induk pegawai (NIP) dan nomor register kepegawaian (NRK). Setelah memasukkan NIP dan NRK, data pendaftar tercatat karena semua data PNS DKI Jakarta terekam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jadwalnya tanggal 8-22 April 2013.

Setelah mendaftar, peserta mengikuti ujian online (24-25 April 2013) yang mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Bentuk soal berbeda meski bobotnya tetap sama. Selanjutnya, tes kompetensi oleh assessment center, wawancara, tes psikologi, tulisan, serta tes visi dan misi. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pelantikan pejabat terpilih tanggal 21 Juni 2013. Selesai level kepala kelurahan dan kecamatan, lelang jabatan menyasar level walikota/bupati.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-B, tertinggi III-D, dan eselon IV-A. Untuk jabatan camat, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-D, tertinggi IV-B, pendidikan minimum S-1.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memprioritaskan lurah dan camat yang masih menjabat. Lurah dan camat yang mengikuti proses lelang memperoleh tambahan skor. Gubernur juga memprioritaskan jabatan camat dan lurah di wilayah yang kosong. Jadi, camat dan lurah jangan galau. Pendaftar terbatas hanya bagi 6.063 orang berdasarkan total pejabat yang berjumlah 6.063 orang (2.731 untuk camat dan 3.332 untuk lurah).

Catatan Pemerintah DKI Jakarta: 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Posisi camat yang kosong adalah Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan, sedangkan lurah yang kosong adalah Cikini, Kartini, Rorotan, Tanjung Priok, Angke, Pejagalan, Kebon Jeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.

Jokowi menjanjikan prosesnya seadil mungkin. BKD DKI Jakarta membuka layanan pengaduan di nomor telepon 021-3455552. BKD DKI Jakarta di lantai 20 Blok G Balaikota juga membuka posko sekretariat seleksi dan promosi jabatan. Anggarannya Rp 1 juta-Rp 1,3 juta per kandidat dan sumbernya pos sekretaris daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan, lelang jabatan bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Sangat sederhana, bahkan keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya.

Tentu saja terobosan ini mendapat kritikan, termasuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tidak pernah mengkritisi kebijakan gubernur terdahulu. Alasan mereka, proses ini merusak sistem pemilihan yang berlaku selama ini. Apalagi Jokowi dan pasangangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memutasi 20 pejabat.

Sejauh ini, Jokowi-Ahok sukses memelopori open selection and promotion lurah dan camat. Mereka bakal melakukan open selection and promotion untuk semua eselon, termasuk pejabat eselon I dan II. Sebagai pejabat pembina kepegawaian di DKI Jakarta, Gubernur memiliki kewenangan di wilayahnya. Gubernur sekelas Jokowi harus memiliki tim kerja yang mampu mengimbangi ritmenya.

Open selection and promotion merupakan salah satu langkah strategis mengubah birokrasi dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone). Sekaligus menghilangkan berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap terjadi. Seleksi dan promosi jabatan yang terbuka ini menghindari pejabat pembina kepegawaian tidak ‘semau gue’ memilih anak buahnya.

Seiring euforia otonomi daerah (desentralisasi), banyak jabatan kabupaten/kota menjadi pundi-pundi bupati/walikota. Fenomena yang merusak penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena buntutnya ialah pelayanan publik yang buruk. Proses ini tanpa intervensi. Jaminannya ialah proses lelang yang terbuka sehingga tercipta pengawasan bersama. Jika tertutup memungkinkan oknum-oknum tertentu menitipkan calon. “Orang titipan” tidak mungkin ada.

Semestinya instansi pemerintah daerah lainnya melaksanakan tata cara yang sama karena memberi kesempatan yang sama bagi seluruh PNS. Betapa warga Jakarta beruntung memiliki seorang Jokowi. Rakyat sangat memimpikan pemimpin yang begitu memanusiakan rakyatnya. Tidak mengagungkan jabatan dan kekayaan, tapi mencintai rakyatnya melebihi dirinya. Bersahaja. Mereka bosan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rakus kekuasaan.

Gaya Kepemimpinan yang Ideal

In Uncategorized on f 1, 13 at 4:54 am

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Kusnindar. Bersama Ahok, panggilan akrab wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mereka mengancam pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur, agar melaksanakan amanah sebaik-baiknya.

Beginilah contoh gaya kepemimpinan yang ideal. Rakyat, tanpa kecuali, pasti mencita-citakannya. Alasan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, sangat lugas. Pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerja Jokowi-Ahok, akan menerima konsekuensi pencopotan jabatan. Biasanya, setiap pergantian pejabat pemerintahan selalu berbasa-basi “acara rutin”.

Kepemimpinan Jokowi-Ahok membawa harapan baru bagi warga Jakarta. Tak hanya gaya birokrasi yang merakyat, sebutlah blusukan, tanpa pamrih pencitraan, tapi juga blusukan sebagai bagian utuh gaya komunikasi yang merakyat. Serapan aspirasi bisa menjadi bahan keputusan publik. Mereka memangkas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Tidak tanggung-tanggung, pemangkasannya seperempat mata anggaran yang tercantum dalam RAPBD.

Mereka meninggalkan tipe kepemimpinan yang hanya memerintah di belakang meja dan duduk santai di atas kursi dalam ruangan nyaman. Tugas lurah dan camat, bukan gubernur; tetapi Jokowi tak sungkan melakukannya. Semula blusukan sempat melahirkan sindiran atau penilaian sinis. Jokowi-Ahok membalikkan semuanya.

Mereka berbagi bidang kerja dan tak saling menjegal. Jajaran camat dan lurah di DKI Jakarta harus bekerja cepat dan sigap. Jika tak mampu atau ogah-ogahan, Jokowi-Ahok mengganti mereka dan mencari calon penggantinya melalui lelang jabatan.

Perubahan yang mereka gadang-gadang tidak hanya slogan kampanye, tetapi kinerja yang sehari-hari terlihat dan terdengar.  Tidak populer berkat liputan media massa, tetapi juga keberanian mereka mengambil keputusan. Kepemimpinan Jokowi-Ahok memang berkarakter. Tidak obral janji, omdo—omong doang, NATO—no action talk only, tetapi cekat-ceket, get things done.

Tak berniat mengultusindividukan Jokowi-Ahok. Mereka membutuhkan kritikan tanpa lupa mengapresiasi keberhasilan. Kecepatan dan kesigapan menangani banjir serta kebijakan kartu sehat dan kartu pintar, sekadar contoh keberhasilan. Penanganan banjir Jakarta belum optimal, kemacetan belum selesai, sekadar contoh kritikan.

Namun, anggaran pendidikan Rp 12,6 triliun yang jumlah alokasinya terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, langkah strategisnya untuk membenahi Jakarta, selain program unggulan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung. Hari ke-105 Jokowi-Ahok, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2013 bernilai Rp 49.98 triliun (Rp 49.979.889.632.000), yang realisasinya harus transparan dan akuntabel.

APBD 2013 bertambah, tahun sebelumnya Rp 41,3 triliun. APBD 2013 terdiri atas Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun. Pikiran dan tindakan fokus untuk masa bakti lima tahun.

Gaya kepemimpinan ideal yang responsif, selain menuntut pelayanan juga keberanian. Tipe yang mensyaratkan terobosan inovasi berbasis pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dukungan rakyat tetapi oleh keyakinan serta kredibilitas dan integritas yang membentuk kompetensi kepemimpinan kepala daerah-wakil kepala daerah. Anutan yang semestinya acuan partai politik berburu calon anggota lembaga legislatif dan calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Partai politik tidak hanya mengandalkan figur yang memiliki popularitas (pengenalan masyarakat terhadap figur), elektabilitas (dorongan masyarakat untuk memilih), juga moralitas serta kredibilitas dan integritas (perilaku yang jujur dan bersih). Tidak cuma modal dana (keuangan) sang calon memobilisasi massa serta dukungan ideologi dan tim.

Bobot dan batas persoalan kepemimpinan daerah memang tidak seberat kepemimpinan nasional. Namun, kriteria kepemimpinan daerah merupakan miniatur kriteria kepemimpinan nasional. Pemberantasan korupsi, misalnya. Niscaya tidak cukup memperkuat dan membersihkan perangkat dan aparatur penegak hukum, tetapi menegakkan prinsip fiat justitia ne pereat mundus (keadilan harus tegak agar dunia tidak hancur) tanpa diskriminasi alias pandang bulu.

Tidak gampang menegakkan prinsip bijak tersebut, apalagi di tengah kepentingan politis-pragmatis dan kehancuran moralitas serta kredibilitas dan integritas pemimpin karena kasus hukum. Keberhasilan gaya kepemimpinan ideal yang responsif di tingkat lokal semestinya membuka lebar-lebar kesempatan ke jenjang tingkat nasional.