imsitumeang

Posts Tagged ‘BBM bersubsidi’

Ancaman Kalimanan atas Tata Kelola BBM Bersubsidi

In Uncategorized on f 31, 12 at 11:16 am

Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu premium dan solar, di wilayah Kalimantan bukan perkara enteng. Jika tak segera dicari solusi yang memuaskan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, masalah itu bisa menjadi bom. Jika meledak, bom tersebut tidak sekadar merepotkan ekonomi nasional dan lokal. Boleh jadi, ledakan itu menumbuhkan ketidakpuasan politik dan sosial di Kalimantan yang berbahaya karena menjadi bibit disintegrasi.

Gejala ke arah itu mulai terkira. Gejalanya berbentuk ancaman empat gubernur se-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat) yang ingin menghentikan produksi hasil pertambangan di daerah masing-masing jika hingga akhir bulan Mei tahun ini Jakarta tidak segera mengatasi krisis BBM bersubsidi di empat wilayah itu. Mereka menuntut penambahan pasokan BBM bersubsidi karena catu BBM bersubsidi tidak cukup. Maklum, konsumsi terus bertambah signifikan.

Nah, kesepakatan empat gubernur se-Kalimantan merupakan “perlawanan” terhadap Jakarta. Konflik pusat-daerah. Dengan menghentikan produksi hasil pertambangan, mereka niscaya bisa merepotkan pemerintah pusat. Repot, karena ekonomi nasional niscaya terganggu karena gejolak ekonomi lokal. Bahkan, jika terus berlarut-larut, kekacauan ekonomi itu bisa berimbas terhadap kehidupan sosial politik.

Sebagai penghasil utama komoditas pertambangan (batu bara, minyak bumi, gas alam), kontribusi Kalimantan dalam menopang ekonomi nasional memang tak bisa dianggap sepele. Kok konsumsi BBM bersubsidi di sentra minyak bumi Nusantara bisa melebihi kuota, kan aneh sekali! Karena itu, sedikit saja “bandel”, Kalimantan niscaya tak sulit mengacaukan ekonomi nasional.

Kuota yang terlewati menyebabkan antrean kendaraan yang panjang dan lama di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) sejumlah daerah di empat wilayah provinsi di Kalimantan. Antrean itu terjadi akibat pasokan BBM bersubsidi untuk Kalimantan tidak bertambah, bahkan berkurang. Tahun 2011, kuota BBM bersubsidi di Kalimantan 7,19 persen pasokan BBM bersubsidi di Indonesia. Tahun ini kuota BBM bersubsidi hanya 7 persen.

Empat gubernur se-Kalimantan (Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis) memprotesnya. Pemerintah daerah di luar Kalimantan mendukung aksi empat pemerintah provinsi di Kalimantan ini.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo turut mendesak pemerintah pusat untuk menggelar forum tentang pembatasan kuota BBM bersubsidi, terutama di Kalimantan. Apalagi kelangkaan BBM bersubsidi menyebar ke Sulawesi dan Sumatera. Di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo, misalnya, dalam sepekan terakhir antrean kendaraan mencapai 500 meter. Ironisnya, bensin yang dijual eceran mudah ditemui di pinggir jalan.

Oleh sebab itu, Jakarta harus bisa memelihara suasana kondusif sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat di Kalimantan tidak “berulah”. Dalam konteks ini, mereka jangan merasa diperlakukan tidak adil. Sejarah masa-masa awal kemerdekaan serta kasus Aceh dan Papua, perasaan seperti itu berbahaya karena bisa menumbuhkan perlawanan yang mengarah ke disintegrasi.

Rakyat Kalimantan sekarang ini sedikit banyak mulai disusupi perasaan diperlakukan tidak adil. Ya, bagi mereka, krisis pasokan BBM bersubsidi yang berlarut-larut adalah ironi yang menumbuhkan perasaan itu. Sebagai daerah penghasil minyak bumi, mereka merasa tak seharusnya mengalami krisis pasokan BBM bersubsidi. Terlebih jika mengingat kontribusi wilayah mereka terhadap ekonomi nasional selama ini.

Untuk itu, tuntutan Kalimantan sebagaimana direpresentasikan empat gubernur di wilayah itu patut menjadi perhatian yang serius. Pemerintah jangan kaku. Tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi jangan diperlakukan semata sebagai urusan teknis tata kelola BBM karena niscaya tak bakal terlahir solusi yang mengakhiri krisis. Tuntutan itu juga harus dipandang melalui perspektif sosial politik: keutuhan wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, cepat atau lambat pemerintah pusat melakukan gerakan hemat energi sekaligus diversifikasi energi, bukan sekadar pembatasan kuota BBM bersubsidi setelah pembatalan opsi penaikan harga BBM bersubsidi karena protes berbagai kalangan.Yang jelas, apakah itu penaikan harga atau pembatasan kuota BBM bersubsidi, dampaknya tentu juga serius. Khususnya, keseluruhan beban ekonomi kian memberatkan masyarakat setempat.

Dhus, kalau pembatasan kuota BBM bersubsidi terjadi, pasti diikuti kenaikan harga barang-barang, khususnya sembilan bahan pokok (sembako) dan aneka kebutuhan lainnya. Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung.

Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah harus mengantisipasi dampak anjloknya ekonomi masyarakat pasca pembatasan kuota BBM bersubsidi dan tidak menyerahkan fluktuasi harga ke pasar. Daya beli masyarakat pastilah makin melemah, yang tentunya mempengaruhi tersendatnya pertumbuhan ekonomi. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita karena konsumsi bukan investasi (investment) yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jika satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, lemah, entah bagaimana masa depan Indonesia ke depan.

Iklan

Menstabilkan Harga Sembako

In Uncategorized on f 12, 12 at 8:00 am

Masyarakat menyambut lega keputusan pemerintah menunda penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan rekomendasi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya menundanya per tanggal 1 April 2012 hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah betul-betul membatalkannya. Pemerintah selayaknya berketetapan bahwa opsi penaikan hanya langkah terakhir (kebijakan darurat). Apalagi jika betul, tanpa penaikan harga BBM bersubsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman.

Tetapi pemerintah jangan berhenti hanya sampai menunda. Pemerintah harus segera bergerak untuk menjaga situasi ekonomi akibat molor-mungkretnya pembahasan penaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas terhadap situasi sosial, politik, serta keamanan dan ketertiban. Yang telanjur membebani masyarakat ialah ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang telanjur meroket.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung. Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah seyogyanya tidak menyerahkan harga sembako ke pasar.

Menyerahkan harga sembako ke pasar sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi. Distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga selayaknya dikuasai negara melalui kebijakan intervensi dan pengawasan distribusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pemerintahan era kapan pun senantiasa menghadapi masalah utama perdagangan dalam negeri, yaitu gejolak dan disparitas harga komoditi. Gejolak harga komoditi, atau dapat disebut inflasi, terjadi akibat gangguan pasokan karena kelangkaan produk atau bahan baku. Beras, minyak goreng, cabai, gula, terigu, dan kedelai merupakan contoh sektor industri primer yang kerap mengalami kelangkaan, sedangkan sektor industri bahan baku yang kerap mengalaminya ialah pupuk dan semen.

Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa semestinya bergerak cepat dan mengomandoi menteri-menteri bidang ekonomi agar menstabilkan harga sembako. Pemerintah, utamanya menteri-menteri bidang ekonomi, harus “menormalkan” harga yang terlanjur melambung itu kembali stabil. Kejadian yang lumrah, selalu tidak mungkin atau mustahil menurunkan harga yang telanjur menaik.

Pemerintah jangan hanya berbicara, tapi meninjau ke lapangan. Jangan gampang menyatakan harga sembako terkendali atau kembali normal. Jika berbicara, pemerintah harus berdasarkan fakta. Faktanya, hari-hari ini harga sembako di berbagai daerah tidak menurut kendati pemerintah resmi menyatakan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Secara keseluruhan mutlak terjalin kerjasama antar-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, khususnya antar-kementerian koordinator. Kementerian koordinator bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan harus saling mengisi melaksanakan tugasnya. Keputusan membatalkan penaikan harga BBM bersubsidi bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya rakyat miskin yang telanjur diiming-imingi bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang dulu dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT), kecewa.

Ke depan pemerintah harus berpikir cerdas dan matang sebelum memutuskan program atau kegiatan menyangkut nasib rakyat. Jangan mudah memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi, juga tarif dasar listrik (TDL), kemudian mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan semacamnya. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sesaat.

Mengenai pengurangan subsidi BBM, pemerintah terlebih dulu mencari opsi lain sebelum memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi. Jika cara lain terbuka dan mengatasi masalah subsidi, kenapa pemerintah bersikukuh merencanakan keputusan yang justru merugikan dan melawan kehendak masyarakat?

Apalagi pemerintah bisa menghemat berbagai pengeluaran (pos belanja barang/jasa), misalnya menunda pembelian pesawat kepresidenan yang tidak mendesak. Penghematan itu, termasuk yang hanya menguntungkan atau dinikmati birokrasi. Jangan mudah mengeluarkan dana yang tidak penting. Dan, pemerintah jangan mudah menyatakan hanya kalangan orang kaya yang menikmati subsidi BBM.