imsitumeang

Posts Tagged ‘Ahok’

Ahok Bukan Fenomena

In Uncategorized on f 30, 17 at 3:15 am

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus gubernur nonaktif DKI Jakarta mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera memberhentikan Ahok setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian itu dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyampaikan keputusan rapat paripurna pemberhentikan itu kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Kemdagri menyampaikan keputusan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Keputusan DPRD DKI Jakarta mendasari penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian tetap Ahok. Keppres juga menjadi rujukan pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif menggantikan Basuki. Jabatan wakil gubernur yang kosong ditinggalkan Djarot tidak akan diisi lantaran sisa masa jabatan kurang 18 bulan. Pengaturannya dalam Pasal 65 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengunduran diri Ahok dilakukan sehari pascakeputusannya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun perkara penodaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok urung mengajukan banding. Sebagai gubernur nonaktif, Ahok juga mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Mendagri.

Alasan pengunduran diri Ahok kuat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya Pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Status Ahok sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta setelah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 memvonisnya bersalah dengan pidana dua tahun penjara disertai penahanan. Ahok sempat menyatakan banding, tetapi belakangan urung dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa dua Depok setelah sempat mampir di Cipinang. Ia menjadi tahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kita mengapresiasi majelis hakim yang tanpa tekanan, intervensi, dan campur tangan kendati Ahok patut dihukum lebih tiga tahun penjara karena posisinya sebagai pejabat publik ibukota negara. Independensi hakim memang menjamin terwujudnya keadilan. Tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan. Prinsip itu berlaku di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Majelis hakim mampu membuktikan mereka tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun. Dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim membuang kekhawatiran para pendukung Ahok (Ahoker). Dalam sidang tanggal 9 Mei 2017, majelis hakim mengagendakan pembacaan vonis.

Mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran kembali digelar. Aksi itu bernama 55, mengacu ke waktu pelaksanaannya 5 Mei (5/5) yang diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa Ahok.

Konstitusi kita melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi dengan tertib dan damai tanpa melanggar koridor hukum. Pengerahan massa besar-besaran untuk menuntut majelis hakim bukan sekadar penyampaian aspirasi melainkan juga pengungkapan pikiran dan perasaan umat Islam.

Sejumlah kalangan juga mengemukakan pikiran, perasaan, dan aspirasi yang mirip. Mereka menilai aksi besar-besaran tersebut bukan tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap independensi majelis hakim. Toh cukup banyak keputusan majelis hakim terdahulu yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi dalam menyelesaian perkara yang sama.

Alasan saksi yang meringankan Ahok bahwa dia tidak melakukan penodaan karena tidak menginjak, merobek, atau meludahi Al Quran bisa dimentahkan oleh yurisprudensi untuk kasus serupa yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus Rusgiani, seorang ibu rumah tangga di Bali yang dihukum penjara 14 bulan setelah menghina agama Hindu dengan menyatakan Canang (tempat sesaji upacara agama Hindu) itu jijik dan kotor. Sebab menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Kendati Rusgiani mengaku pernyataan itu spontan di hadapan tiga orang temannya tanpa bermaksud untuk menghina, dia tetap dihukum penjara 14 bulan.

Begitupun kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1991 di DKI Jakarta yang dipidana penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghina Islam dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW di bawah Soeharto, kasus Alexander Aan tahun 2012 di Sumatera Barat yang dipidana Pengadilan Negeri Padang karena membuat tulisan dan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Untuk kasus yang sama sebelumnya, keputusan majelis hakim terhadap kasus yang sedang diperkarakan tidak harus sama dengan kasus sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahkan, karena keputusan kepolisian dan kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Permadi yang pernah ditangkap dan dipenjara tahun 1994 gara-gara menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diktator, menuntut agar Ahok ditahan. Ahok seharusnya ditahan seperti dialami Arswendo, Lia Eden, Rusgiani, dan Ahmad Musadeq. Pengalaman Permadi, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus-kasus ini menjadi yurisprudensi dalam kasus penistaan agama, termasuk kasus Ahok, sehingga tidak mungkin majelis hakim kesulitan membuat keputusan. Cukup mempelajari putusan majelis hakim terdahulu. Putusan-putusan majelis hakim terdahulu itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum untuk diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Ahok. Bukan karena mob justice.

Kita berterimakasih, majelis hakim tidak terpengaruh intervensi dalam bentuk apa pun yang ingin memengaruhi independensi mereka. Majelis hakim tidak tertipu air mata Ahok yang membacakan nota keberatan dalam persidangan. Targetnya: menutupi tingkah angkara murka dan meraih simpati publik. Namun, mukmin yang cerdas tak terkecoh air mata buaya Ahok yang hanya menipu (alkhida’) dan tadhlil (menggiring opini sesat).

Kita mengapresiasi sikap Mahkammah Agung (MA) yang menemui perwakilan pengunjuk rasa, bahwa MA menjamin vonis tanpa intervensi. MA pun menjamin putusan majelis hakim berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Posisi independen seperti itu benar-benar ditempuh majelis hakim.

Kita mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati vonis. Ahoker jangan membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya menyebut para penuntut Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, dan kaum intoleran. Mereka ingin menyelesaikan perkara Ahok dengan pendekatan hukum yang adil. Bukan mob justice dengan tekanan dan paksaan massa besar-besaran.

Umat Islam hanya memperkarakan satu orang yang kebetulan berlatar minoritas, yaitu kristen dan Cina. Dan, tidak bermaksud untuk mencampakkan negeri ini dari peradaban, karena tindakan penodaan tersebut fatal dalam alam demokrasi.

Putusan pengadilan harus dihormati, begitu prinsip dalam negara hukum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dianggap benar. Saat bersamaan, hak Ahok mencari kebenaran dan keadilan substantif yang juga harus dihormati. Tetapi, kita bersyukur Ahok urung mengajukan banding. Jika tidak, Ahoker bisa semakin awur-awuran.

Karena begitu banyak yurisprudensi, kita jangan terkejut atas vonis ultra petita yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Kita justru terkejut atas tuntutan jaksa yang dibawah rasa keadilan. Kita pun jangan terkejut karena majelis hakim memerintahkan penahanan Ahok. Kita justru terheran-heran kok Ahok tidak ditahan selama menjadi tersangka maupun terdakwa kendati yang bersangkutan kooperatif.

Hakim berpendapat lain. Hakim beralasan, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentu saja berdasarkan keyakinannya yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Toh, hukum masih memberi ruang bagi terdakwa mencari kebenaran dan keadilan di tingkat banding hingga kasasi.

Jadi, Ahoker jangan terkejut sampai mulut ternganga dan mata terbelalak, putusan majelis hakim tetap harus dihormati. Silakan penyidik atau penuntut umum atau hakim mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan seperti tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Ahok memang mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Beramai-ramai Ahoker mengumpulkan kartu tanda penduduk sebagai jaminan. Bahkan, Djarot selaku Plt Gubernur DKI Jakarta ikut menjadi panjamin. Namun, disetujui atau ditolak permohonan penangguhan penahanan Ahok itu tergantung pertimbangan majelis hakim di tingkat banding. Kita berharap agar majelis hakim yang dibentuk nanti bisa membantu Ahok untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Ahok bukan fenomena, para Ahoker saja yang menyebutnya fenomena. Mayoritas warga Jakarta tidak mencatat prestasi Ahok. Wajar saja ia kalah. Cuma segelintir pencintanya yang mengirim papan bunga ke Balai Kota. Mayoritas warga Jakarta malah curiga papan bunga itu kiriman perusahaan pengembang yang akan kehilangan triliunan rupiah setelah kekalahan Ahok. Cuma segelintir Ahoker yang berbondong-bondong ke Rumah Tahanan Cipinang ketika Ahok ditahan di sana. Dan, cuma segelintir Ahoker di beberapa kota yang menyalakan lilin di malam hari. Kita mengingatkan para pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok mematuhi hukum.

Babak berikutnya, sejumlah kasus korupsi diduga kuat dilakukan Ahok sebagai aktor utamanya. Terhadap dugaan korupsi itu, yang bersangkutan harus segera diadili. Sejak tanggal 14 November 2014, setelah Ahok diumumkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, dia melakukan banyak tindakan kontroversial. Bukan hanya penodaan agama yang divonis, tetapi juga indikasi korupsi Ahok harus diusut. Di samping itu, tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Tidak terlalu mengada-ada jika kita menyebut Ahok sebagai aktor utama oligarki penguasa-pengusaha. Mengapa? Sebab Ahok beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya seperti memberi lahan gusuran atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Hanya kurang tiga tahun sebagai gubernur, beberapa proyek infrastruktur dibiayai tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui skema non-budgeter.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur yang dibiayai tanpa dana APBD sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel seperti kasus penggusuran warga Kalijodo, penggunaan dana kompensasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, penggunaan dana kompensasi proyek jembatan susun Semanggi, pengembangan Taman BMW, pembelian lahan di Cengkareng Barat, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kebijakan Ahok amat gawat!

Media massa tertentu, juga kelakuan Ahoker di media sosial, terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Membangun citra Ahok sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, dan profesional.

Jangan menitipkan mimpi dan angan kepada Ahok seorang. Berlebihan jika Ahoker merasa patah arang, kehilangan asa, bahkan takut menatap masa depan keberagaman. Pergantian pemimpin daerah dengan segala dinamikanya, termasuk proses hukum terhadap Ahok serta aksi massa besar-besaran yang menyertainya, sangat wajar. Aksi simpati buat Ahok hanya sia-sia belaka, bukan ikhtiar merawat Indonesia.

Iklan

“Pesta Rakyat” HUT Ke-486 DKI Jakarta

In Uncategorized on f 27, 13 at 10:30 am

“Kita sudah bikin rupa-rupa keceriaan pesta rakyat di antero pelosok ibukota nyang tujuannye ngebangkitin semanget warga buat mencintai dan pegang rol lebih aktif dalem pembangunan kita Jakarta.”

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memberikan sambutan ketika apel upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-486 DKI Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas). Ia berbahasa Betawi tapi logat Jawa-nya masih terdengar kental. Meski membaca teks, ia masih terbata-bata. Tapi ia tetap bersemangat.

Jokowi bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri apel upacara. Keduanya kompak mengenakan busana sadariyah, baju tradisional khas Betawi, warna hitam. Keduanya juga kompak memadukan bajunya dengan bawahan berwarna gelap. Di lokasi, istri Jokowi, Iriana, dan istri Ahok, Veronika, anggun mengenakan kebaya encim berwarna terang.

Kita mengapresiasi usahanya untuk mempelajari dan memahami budaya Betawi. Berbahasa Betawi ini baru pertama kali dalam pidatonya. Ada alasan ia berbahasa daerah. Selain belum pernah, momennya pun pas. Pidato Jokowi juga disisipi pantun, termasuk rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sabtu, 22 Juni 2013, DKI Jakarta genap berusia 486 tahun. Peringatan HUT Jakarta berhias ornamen khas Betawi. Di kawasan Monas, misalnya, ondel-ondel dan kembang kelapa dari kertas krep warna-warni. Ada patung ondel-ondel di gedung Jokowi-Ahok berkantor. Serangkaian kegiatan HUT Jakarta dari pagi ke malam. Puncaknya di kawasan Monas. Pesta rakyat di sepanjang Jl MH Thamrin, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Warga Jakarta tidak melewatkan kesempatan emas ini. Mereka beramai-ramai menyaksikan pesta rakyat bertajuk Malam Muda-Mudi, yang konsepnya mirip perayaan pergantian tahun 2012-2013, Jakarta Night Festival. Kemacetan merata. Warga Jakarta bermacet gila! 3 juta warga menikmatinya. Pesta rakyat diramaikan oleh karnaval dan panggung yang menyuguhkan berbagai macam hiburan, dari jazz, keroncong, ke rock ‘n roll. Ada juga panggung komedi.

Jokowi dan Ahok larut bersama ribuan warga Jakarta di Bundaran HI sekitar pukul 22.00 WIB. Keduanya berjalan kaki dari kawasan Monas dan disambut warga yang berkerumun. Situasinya berdesak-desakan. Sejumlah orang nekat menerobos barikade petugas untuk menyalami Jokowi dan Ahok. Para pengawal sempat kewalahan mengatasi “serbuan” warga. Meski lelah, baik Jokowi maupun Ahok tetap tersenyum. Keduanya menyambut antusias warga, dan menyalami balik. Keduanya bermandikan keringat.

Selama sebulan, sejak tanggal 2 Juni hingga 3 Juli 2013, Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta menggelar 17 kegiatan utama. Beberapa di antaranya ialah Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Great Sale, Jakarta Night Festival (car free night), kejuaraan dunia golf, kejuaraan maraton (Jakarta 10K), dan Jakarnaval. Tanggal 29-30 Juni 2013, sandiwara musikal Betawi di kawasan Monas. Semua acara berkonsep hiburan budaya.

Ketua Harian Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengakui bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT Jakarta tahun ini ide orisinal Jokowi. Ia menyebut pesta rakyat ini hasil peran serta masyarakat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminimalisasi penggunaan anggaran daerah.

Sylviana menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan. Seusai apel upacara, Jokowi dan Ahok mengikuti rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Petang hari, Jokowi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membuka “Monorail Exhibition” di sisi timur silang tenggara kawasan Monas.

Setelahnya, Gubernur menerima tamu-tamu asing dalam jamuan di Balaikota. Para tamu asing diajak dalam rombongan tumpeng raksasa dan 486 tumpeng kecil. Tumpeng-tumpeng dibawa oleh para perangkat satuan kerja, walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, serta camat dan lurah.

Jokowi “menunggang” tumpeng raksasa setinggi 4,86 meter. Ia memotong dan membaginya kepada tokoh kehormatan. Warga yang menerima potongan tumpeng adalah istri mantan Gubernur DKI Jakarta Henk Ngantung, Hetty Eveline Ngantung, dan mantan Wakil Gubernur DKI Eddie Marzuki Nalapraya.

Tumpeng-tumpeng kecil dinikmati warga yang menghadiri perayaan. Setiap tumpeng kecil bersusun tiga. Pada tingkat kesatu terdapat enam bungkus makanan, tingkat kedua delapan bungkus, dan tingkat ketiga empat bungkus. Setiap bungkusan berisi nasi beserta lauk-pauk dan sendok.

Tumpeng diarak dari Balaikota ke Bundaran HI. Nah, saat diarak itu diiringi delapan genre musik di delapan panggung hiburan sepanjang jalan. Ada satu panggung hiburan utama. Semuanya menampilkan beragam jenis musik.

Satu lagi, Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) 2013 di kawasan Monas, menyedot puluhan ribu pengunjung selama 3 hari. Acara tersebut digadang-gadang sebagai uji coba penataan ulang konsep PRJ yang semakin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, terlebih otomotif. Menjauhi konsep awal yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Betawi. PPKD 2013 memang kurang promosi. Untungnya, media massa turut memberitakan sehingga kabar tersiar cepat dari mulut ke mulut.

Jokowi dan Ahok berhasil memanjakan warga Jakarta. HUT Jakarta benar-benar pesta rakyat. Pesta rakyat juga diupayakan ketika car free night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31 Desember 2012), karena 16 panggung hiburan disiapkan di sepanjang Jl Jenderal Sudirman – MH Thamrin untuk menghibur warga di malam pergantian tahun.

Hebatnya lagi, tak terpampang wajah Jokowi-Ahok yang mengucapkan selamat ulang tahun. Sama sekali tak terlihat baliho mereka di sudut-sudut Kota Jakarta. Di ruas-ruas protokol ibukota pun begitu. Tanpa baliho gubernur dan wakil gubernur itu. Juga di kawasan Bundaran HI yang kerap terpajang baliho besar bergambar pejabat. Biasanya kepala daerah dan wakilnya memanfaatkan momen hari ulang tahun daerah. Mereka berlomba-lomba memajang wajah. Tentunya bertema hari ulang tahun.

Kita patut mengapresiasi mereka. Gambar kepala daerah dan wakilnya mengucapkan selamat hari ulang tahun atau tema lainnya hanya mengganggu pemandangan kota. Jokowi-Ahok enggan menyosialisasikan hasil kerja mereka lewat baliho, tapi berbuat untuk Jakarta.

Perayaan hari ulang tahun tanpa baliho ini memang tidak lazim bagi warga Jakarta. Apalagi, HUT ini yang pertama kali dirayakan Jokowi-Ahok. Hanya film “JOKOWI” yang ditayangkan bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 20 Juni 2013, menyambut hari HUT ke-52 Jokowi tanggal 21 Juni 2013, berbarengan dengan perayaan HUT Jakarta.

Di usia Jakarta yang ke-486 tahun, Jokowi mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang belum kelar. Terlebih ia dan Ahaok baru delapan bulan memimpin Jakarta. Tapi mereka ingin Jakarta terus maju mengimbangi kota kota lain di dunia. 10-20 tahun ke depan, lingkungan Jakarta bisa menyamai standar dunia.

Usai pesta rakyat ini, Jokowi-Ahok akan berbuat lebih banyak untuk menyelesaikan tumpukan persoalan di Jakarta. Mulai dari macet, banjir, hingga ke perbaikan sarana dan prasarana ibu kota, termasuk kesejahteraan warganya.

Selamat merayakan HUT ke-486!

Gaya Kepemimpinan yang Ideal

In Uncategorized on f 1, 13 at 4:54 am

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Kusnindar. Bersama Ahok, panggilan akrab wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mereka mengancam pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur, agar melaksanakan amanah sebaik-baiknya.

Beginilah contoh gaya kepemimpinan yang ideal. Rakyat, tanpa kecuali, pasti mencita-citakannya. Alasan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, sangat lugas. Pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerja Jokowi-Ahok, akan menerima konsekuensi pencopotan jabatan. Biasanya, setiap pergantian pejabat pemerintahan selalu berbasa-basi “acara rutin”.

Kepemimpinan Jokowi-Ahok membawa harapan baru bagi warga Jakarta. Tak hanya gaya birokrasi yang merakyat, sebutlah blusukan, tanpa pamrih pencitraan, tapi juga blusukan sebagai bagian utuh gaya komunikasi yang merakyat. Serapan aspirasi bisa menjadi bahan keputusan publik. Mereka memangkas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Tidak tanggung-tanggung, pemangkasannya seperempat mata anggaran yang tercantum dalam RAPBD.

Mereka meninggalkan tipe kepemimpinan yang hanya memerintah di belakang meja dan duduk santai di atas kursi dalam ruangan nyaman. Tugas lurah dan camat, bukan gubernur; tetapi Jokowi tak sungkan melakukannya. Semula blusukan sempat melahirkan sindiran atau penilaian sinis. Jokowi-Ahok membalikkan semuanya.

Mereka berbagi bidang kerja dan tak saling menjegal. Jajaran camat dan lurah di DKI Jakarta harus bekerja cepat dan sigap. Jika tak mampu atau ogah-ogahan, Jokowi-Ahok mengganti mereka dan mencari calon penggantinya melalui lelang jabatan.

Perubahan yang mereka gadang-gadang tidak hanya slogan kampanye, tetapi kinerja yang sehari-hari terlihat dan terdengar.  Tidak populer berkat liputan media massa, tetapi juga keberanian mereka mengambil keputusan. Kepemimpinan Jokowi-Ahok memang berkarakter. Tidak obral janji, omdo—omong doang, NATO—no action talk only, tetapi cekat-ceket, get things done.

Tak berniat mengultusindividukan Jokowi-Ahok. Mereka membutuhkan kritikan tanpa lupa mengapresiasi keberhasilan. Kecepatan dan kesigapan menangani banjir serta kebijakan kartu sehat dan kartu pintar, sekadar contoh keberhasilan. Penanganan banjir Jakarta belum optimal, kemacetan belum selesai, sekadar contoh kritikan.

Namun, anggaran pendidikan Rp 12,6 triliun yang jumlah alokasinya terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, langkah strategisnya untuk membenahi Jakarta, selain program unggulan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung. Hari ke-105 Jokowi-Ahok, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2013 bernilai Rp 49.98 triliun (Rp 49.979.889.632.000), yang realisasinya harus transparan dan akuntabel.

APBD 2013 bertambah, tahun sebelumnya Rp 41,3 triliun. APBD 2013 terdiri atas Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun. Pikiran dan tindakan fokus untuk masa bakti lima tahun.

Gaya kepemimpinan ideal yang responsif, selain menuntut pelayanan juga keberanian. Tipe yang mensyaratkan terobosan inovasi berbasis pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dukungan rakyat tetapi oleh keyakinan serta kredibilitas dan integritas yang membentuk kompetensi kepemimpinan kepala daerah-wakil kepala daerah. Anutan yang semestinya acuan partai politik berburu calon anggota lembaga legislatif dan calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Partai politik tidak hanya mengandalkan figur yang memiliki popularitas (pengenalan masyarakat terhadap figur), elektabilitas (dorongan masyarakat untuk memilih), juga moralitas serta kredibilitas dan integritas (perilaku yang jujur dan bersih). Tidak cuma modal dana (keuangan) sang calon memobilisasi massa serta dukungan ideologi dan tim.

Bobot dan batas persoalan kepemimpinan daerah memang tidak seberat kepemimpinan nasional. Namun, kriteria kepemimpinan daerah merupakan miniatur kriteria kepemimpinan nasional. Pemberantasan korupsi, misalnya. Niscaya tidak cukup memperkuat dan membersihkan perangkat dan aparatur penegak hukum, tetapi menegakkan prinsip fiat justitia ne pereat mundus (keadilan harus tegak agar dunia tidak hancur) tanpa diskriminasi alias pandang bulu.

Tidak gampang menegakkan prinsip bijak tersebut, apalagi di tengah kepentingan politis-pragmatis dan kehancuran moralitas serta kredibilitas dan integritas pemimpin karena kasus hukum. Keberhasilan gaya kepemimpinan ideal yang responsif di tingkat lokal semestinya membuka lebar-lebar kesempatan ke jenjang tingkat nasional.