imsitumeang

Selamat Memilih!

In Uncategorized on f 18, 17 at 8:30 am

Pascadebat antarkandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kita berharap undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan untuk mencoblos pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), bukan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat (Badja). Mereka tergolong pemilih kritis atau rasional.

Debat merupakan bentuk kampanye untuk meyakinkan pemilih melalui tawaran visi, misi, dan program. Bagi calon pemilih (masyarakat), debat bermanfaat, terutama memperkaya wawasan mereka terhadap calon-calon. Pemahaman ihwal latar, komitmen, dan rencana calon adalah penting, agar calon pemilih menentukan kandidat yang tepat.

Fenomena memilih “kucing dalam karung” tidak terjadi jika pemilih memahami figur calon. Debat meningkatkan kematangan berdemokrasi warga. Antara masyarakat dan kandidat akan terikat kuat dan erat oleh pernyataan calon dalam debat. Pernyataan kandidat menjadi “kontrak” calon dengan masyarakat. Jadi, calon terpilih tidak menerima “cek kosong”. Di negara maju, sekelas Amerika Serikat, debat antarkandidat presiden mampu memengaruhi persepsi pemilih.

Kita berharap, debat bisa mematangkan pilihan undecided voters kepada Anies-Sandi. Masyarakat menganggap Anies-Sandi memunyai competence (pendidikan dan pengetahuan serta pengetahuan keterampilan dan pengalaman) dan acceptability (integritas, kepemimpinan) setelah memaparkan visi dan misinya disusul tanya jawab. Warga DKI Jakarta menganggap Anies-Sandi memahami masalah metropolitan sekaligus memberikan solusinya. Anies-Sandi sukses menjelaskan kebijakan alternatif.

Masa tenang setelah kampanye justru menjadi masa rawan. Semua pihak bisa saja melakukan kampanye terselubung, seperti membagi-bagi paket sempako. Lini massa jejaring media sosial heboh karena unggahan foto-foto penumpukan sembako yang dibagi-bagikan kepada warga. Sembako didistribusikan masif pasangan calon nomor dua di hampir seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebagai basis suara pemilih Anies-Sandi.

Tim Anies-Sandi menyerahkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Kita mendesak Bawaslu/Panwaslu untuk mengusutnya hingga tuntas. Cara-cara yang merendahkan warga. Kita berharap Bawaslu/Panwaslu menjunjung profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Juga profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berwenang dalam pidana pemilu. Masyarakat begitu proaktif memantau dan melaporkan pelanggaran ke Bawaslu/Panwaslu.

Di jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter, pasukan buzzer masih sibuk sahut-menyahut, baik membela maupun mengejek kandidat. Hoax mengalir deras di jejaring dunia maya. Kita berharap, Bawaslu/Panwaslu, juga Polri melalui unit cyber crime mereka, bisa mengantisipasi ujaran kebencian yang terjadi selama masa tenang.

Kita menginginkan tim sukses menyetop kampanye terselubung, apalagi melakukan kecurangan. Aparat harus ekstra waspada untuk memastikan celah sekecil apa pun tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Penggunaan fasilitas publik seperti gereja untuk mengampanyekan Ahok sebagai utusan Tuhan ke bumi untuk membereskan masalah ibukota negara ini harus dituntaskan. Jika fenomena semacam ini tidak mendapat perhatian, masa tenang justru menjadi masa gaduh.

Kalangan umat Islam memang mengalami polarisasi atau perubahan sikap dan laku pro-kontra merespon perkembangan sosial politik, tidak sekadar sikap dan laku keagamaaan, sebagai dampak aksi-aksi atas nama bela Islam 212, 411, dan seterusnya yang menuntut hukum buat Ahok. Sikap dan laku beragama umat bukan kecenderungan ‘mengeras’ yang reaktif terhadap perbedaan, sehingga mudah melabeli pihak yang berbeda sebagai kafir dan munafik. Pekik takbir jamaah, misalnya, adalah ghirah, bukan fenomena yang aneh.

Umat Islam bersyukur, keadaan tidak semakin panas. Setelah sempat menjadi viral media sosial, peresmian Masjid Raya KH Hasyim Asy’ári tanggal 15 April 2017 batal menghadirkan Ahok. Meskipun pertanggal itu statusnya gubernur aktif. Sulit dipungkiri, pembangunannya sarat muatan politik. Untuk waktu peresmiannya saja, banyak pihak meminta seusai hari pencoblosan. Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya. Dia meresmikan masjid raya “kontroversi” itu. Seakan keharusan bahwa masjid raya diresmikan sebelum tanggal 19 April 2017. Maksudnya untuk memengaruhi pemilih Muslim sekaligus mendongkrak suara Ahok yang kalah dalam survei banyak lembaga.

Kita setuju ungkapan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin yang menyebut masjid raya itu: dhirar! Merujuk sejarah era Rasulullah, sekelompok orang munafik membangun masjid di Madinah yang dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan keji mereka dalam melawan Islam dan memecah belah kaum Muslimin. Kita hanya dianjurkan shalat di masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu kepada Allah dan rasul-Nya, sekaligus untuk mempersatukan ukhuwah.

Kita sungguh mengkhawatirkan, eskalasi politik di DKI Jakarta semakin mengancam kerukunan hidup. Belakangan ini, keturunan Cina semakin di-bully dalam dunia politik praktis sebagai dampak kelakuan buruk Ahok. Keturunan Cina menjadi susah sebagai calon kepala daerah karena stereotip yang dicitrakan Ahok. Dalam ajaran confusiasisme, kelakuan Ahok sungguh kelewatan. Tidak hanya mengabaikan kemanusiaan, Ahok juga melewati batas-batas keyakinan agama lain, tidak sekadar melanggar peraturan perundang-undangan.

Keturunan Cina akan kembali mengalami gangguan kenyamanan bahkan kehilangan ketenangan dan ketenteraman hidup karena sikap antipati, bahkan kebencian kaum pribumi kepada etnis Cina. Suasana yang kurang kondusif bagi keturunan Cina untuk melanjutkan aktivitasnya bekerja dan berusaha. Cepat atau lambat akan berefek domino ke aspek lain.

Semuanya bermula setelah Basuki menjadi terdakwa karena tindak pidana penodaan agama tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, saat acara program budi daya ikan kerapu. Persidangannya tinggal membaca tuntutan jaksa seusai pemeriksaan saksi dan ahli pihak terdakwa dan pendakwa. Tetapi, acaranya tertunda karena jaksa belum siap.

Hukum memang tidak boleh dipolitisir. Tetapi menunda pembacaan tuntutan jaksa hingga sehari setelah pencoblosan membuktikan bahwa terjadi intervensi. Tentu saja proses persidangannya bernuasa politis karena perkara Basuki menyangkut pernyataannya mengenai hak pilih umat Islam. Bukan kriminalisasi terhadap Ahok, apalagi politisasi. Kita pun menyayangkan langkah lembaga bantuan hukum yang bersedia sebagai amicus curiae (sahabat peradilan) untuk Ahok.

Besok, 7,2 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bakal berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Putaran pamungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memberikan kesempatan kedua bagi pemilik suara untuk memilih Anies-Sandi atau Badja. Di hari H, semua pihak harus memegang teguh aturan untuk mempersempit kecurangan. Petugas pemungutan suara jangan terlibat aksi jual beli suara. Jangan memancing kericuhan.

Tidak kurang 1,6 juta atau 22,9% pemilih tidak mencoblos di putaran kesatu tanggal 15 Februari 2017. Setelah proses rekapitulasi dari level kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke rapat pleno KPU DKI Jakarta, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni memperoleh 937.950 suara atau 17,02%, pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat memperoleh 2.364577 suara (42,99%), sedangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan -Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.197.33 suara atau 39,95%. Tak satu pun calon meraih suara 50% plus 1%.

Dalam putaran kedua, kita mendukung ikrar kedua pasangan calon: menjaga stabilitas politik dan sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pilkada demi suksesnya pilkada DKI Jakarta, mematuhi peraturan perundang-undangan, mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menghormati hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dengan dua pasangan calon yang berbobot, tidak saatnya bersikap apatis. Setiap suara menentukan. Dalam momen ini, segenap pemegang hak pilih mementukan masa depan DKI Jakarta hingga lima tahun ke depan. Kita menggarisbawahi, terutama penyelenggara pilkada, bahwa satu orang pun pemilik suara terhalang menunaikan haknya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang konstitusional.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: