imsitumeang

Aksi 212

In Uncategorized on f 5, 16 at 11:54 am

Jutaan umat Islam mengikuti aksi 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Medan Merdeka, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016. Mereka menuntut penegakan hukum kasus penistaan agama dan penahanan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka shalat Jumat dan doa.

Aksi massa terbesar dalam sejarah negara ini tertib dan khidmat. Jika estimasi okupasinya sekitar 200.000 meter persegi, maka jumlah massanya sekitar 500.000 orang. Namun jumlahnya melebih Aksi Bela Islam edisi II hari Jumat, 4 November 2016. Kalau jumlah massa demo 411 sekitar 1,5 juta, peserta aksi 212 bisa lebih 3 juta orang.

Tidak ketinggalan, mereka menuntut pemerintah, terutama lembaga penegak hukum, agar menghadirkan pengadilan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu. Dalam penanganan kasus-kasus penistaan agama di masa dulu, pelakunya ditangkap sebelum dinyatakan sebagai tersangka.

Aksi ini menepis prediksi sebagian kalangan yang khawatir demo ini bakal rusuh. Bahkan, aksi 212 menepis tudingan makar. Persoalan serius agar aparat jangan gampang melabel aksi massa, apalagi aksi 212 dimotori para ulama.

Dan, tanpa diduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tiba-tiba ikut bergabung. Umat Islam mengapresiasi kesediaan keduanya berbaur dengan massa kendati pidato Jokowi di depan massa itu terasa hambar. Memang Jokowi selayaknya menemui rakyatnya yang ingin mengadu kepadanya.

Jokowi tidak mengulangi sikapnya terhadap demo 411 yang memanen kritikan karena enggan menemui umat Islam. Sikap Jokowi yang pergi meninjau proyek infrastruktur di Cengkareng melukai hati para ulama dan umat Islam yang ingin bertamu ke Istana Merdeka. Banyak pemimpin umat yang terkena gas air mata karena tembakan polisi.

Keengganan Jokowi menemui rakyat yang mendatangi istananya dalam aksi 411 menimbulkan citra buruk. Mengapa pemerintah menaruh curiga terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa keluar tuduhan makar atau kudeta? Tudingan yang kelewatan dan menyakitkan.

Pemahaman konseptual dan pengalaman empirik menerangkan terang benderang, pihak yang mempunyai agenda makar tidak mungkin serampangan. Mereka harus melakukan persiapan matang dalam segala aspek, termasuk mengonsolidasikan dukungan parlemen dan militer. Dalam konteks dinamika kebangsaan, potensi makar itu sangat kecil. Demo menyinggung Jokowi karena kecurigaan terhadap mantan walikota Solo tersebut melindungi Ahok.

Ingat, aksi massa ini tak akan selesai selama aparat hukum masih bermain-main selama menangani kasus Ahok. Pemerintah harus benar-benar memenuhi tuntutan aksi massa ini (411 dan 212). Jokowi jangan membiarkan massa mencari keadilan menggunakan caranya sendiri yang tentu saja kontraproduktif. Jangan membiarkan masyarakat melakukan pengadilan jalanan karena hukum yang culas.

Pengistimewaan terhadap Ahok yang notabene mantan pasangan Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta bakal menjadi preseden buruk penegakan hukum. Indonesia akan terus menerus tersandera dari demo ke demo. Jangan karena ingin melindungi satu orang, seluruh bangsa menjadi korbannya.

Keadilan adalah kata kunci karena penegakan hukum masih jauh panggang dari api. Persepsi tersebut terverifikasi setelah Kejaksaan Agung membiarkan Ahok melenggang kangkung tanpa penahanan. Padahal, seperti kasus lain yang dilimpahkan Polri, Kejagung selalu menahan si tersangka atau seseorang yang berkas perkaranya P-21. Tersangka hanya bisa keluar tahanan atau menjadi tahanan kota karena jaminan. Namun, yang bersangkutan sudah ditahan.

Fakta-fakta tentu saja menyinggung rasa keadilan masyarakat. Asas-asas hukum pidana seperti imparsial, fair and just, impersonal, dan equality before the law tidak bermakna apa-apa. Dalam kasus penistaan agama atau dugaan korupsi lain, aparat penegak hukum bertindak garang, termasuk terhadap gubernur, menteri, atau tokoh lainnya.

Ahok kok masih mendapat previlese? Siapakah Ahok sehingga penegak hukum kehilangan taringnya? Siapakah Ahok sehingga proses hukum terhadapnya membawa Indonesia di ambang pertarungan SARA dan perpecahan NKRI? Siapakah Ahok sehingga dia bisa menjadi puzzle dalam rezim ini?

Kasus Ahok bukan masalah etnis Cina dan agama Kristen, tapi semata-mata masalah penegakan hukum tanpa diskriminasi. Jangan membelokkan masalah hukum Ahok dengan isu-isu toleransi antaretnis dan antaragama, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan negara kesatuan. Tentu saja tidak relevan.

Belakangan memang seperti saling tanding aksi. Suatu aksi dibalas aksi yang lain. Adu tanding aksi justru bisa menajamkan perbedaan yang berarti menajamkan perbedaan identitas. Misalnya, peserta Aksi Bela Islam III menggunakan pakaian putih, sementara peserta aksi Kita Indonesia menyindir aksi sebelumnya: Indonesia beragam warna.

Jokowi harus mencari cara untuk menurunkan tensi. Sumber masalahnya cuma seorang: Ahok!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: