imsitumeang

Mengapa Tidak Menjadi Terpidana yang Dipenjara?

In Uncategorized on f 24, 16 at 6:20 am

Suasana politik hari-hari ini menjadi ujian bagi bangsa ini. Para pendiri bangsa menyetujui konsensus kebinnekaan sebagai jawaban untuk menyatukan seluruh elemen negeri yang majemuk atau beragam dalam bingkai kebangsaan. Menaati konsensus dalam konteks kebangsaan adalah mutlak. Sikap menghormati kebinnekaan dalam bingkai kebangsaan bukan perjuangan yang mudah. Terjadi pertaruhan.

Setelah ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui unggahan resmi laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merusak harmoni sekaligus menggerogoti fondasi kebinnekaan, maka ikhtiar umat Islam yang menuntut tanggung jawab calon gubernur DKI Jakarta itu merupakan hak konstitusional. Para pendemo tanggal 4 November 2016 dan waktu-waktu berikutnya bukan pihak yang salah memaknai kebhinnekaan, apalagi memaksakan pahamnya yang benar. Kewajiban konstitusional pemerintah, termasuk kepolisian, untuk mengawal demo sekaligus memastikan aspirasinya tersampaikan.

Sikap pendemo dan negara bukan persoalan kalah menang. Ungkapan ‘negara tak boleh kalah’ adalah jargon yang klise, apalagi jargon ‘aksi bela Pancasila’, ‘aksi bela NKRI’, ‘parade Bhinneka Tunggal Ika’, hingga ‘Tolerun atau Tolerance Run’. ‘Aksi bela Islam’ bukan upaya perongrongan terhadap Pancasila dan NKRI. Tudingan terhadap para pendemo makin tidak tidak relevan jika Pemerintah menuding mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kepolisian jangan mematikan kepercayaan publik terhadap hukum, serta mengesankan bahwa hukum hanya alat kekuasaan untuk memberangus atau menindas seperti anasir Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian yang menuduh pihak-pihak tertentu tengah memanfaatkan suasana politik saat ini untuk menjatuhkan pemerintah alias makar. Kendati sebatas deteksi dini, isu makar itu dimunculkan di tengah polarisasi masyarakat yang makin nyata.

Kita menghargai upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menerus menggalang pertemuan dengan elite-elite untuk menurunkan tensi politik yang kian memanas. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Presiden mengingatkan betapa pentingnya menguatkan semangat pluralisme sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Gaya politik ala Jokowi itu menyejukkan meski masih bersama kalangan elite. Sepatutnya Jokowi melanjutkan upaya itu dengan menjalin komunikasi politik yang cair dengan rakyat.

Namun, sasaran komunikasi politik Jokowi tidak tepat. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya, justru melarang warganya membawa simbol-simbol organisasi selama demo itu. Demikian pula, tika tepat jika Jokowi menemui Prabowo Subianto. Tindakan Jokowi salah karena enggan menerima para pendemo, terkesan menghindar karena mencari-cari kesibukan lain yang tidak mendesak. Mengapa Jokowi terkesan melindungi Basuki? Pertanyaan itu akan terjawab suatu ketika nanti.

Mengapa Ahok harus dipenjara? Kasus yang menimpa Ahok bukan yang pertama. Kasus serupa juga menimpa orang-orang sebelumnya. Terhadap mereka, hukum ditegakkan. Pasal dan ayat dalam kitab hukum pidana tidak mengharuskan pengadilan untuk menyidangkan niat Ahok. Kalimat yang menista adalah fakta yang tidak mungkin dihilangkan atau direkayasa dalam bentuk apa pun. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri memang menetapkan gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut sebagai tersangka tanpa penahanan. Keputusan tersebut membuktikan bahwa hukum di Tanah Air masih tegak. Polisi menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

Namun, penersangkaan Ahok tetap menyisakan pro-kontra, karena dia tidak menjadi terpidana yang dipenjara. Padahal, ucapan Ahok adalah pemicu aksi 4 November 2016 yang menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang mengganggu stabilitas nasional. Kata-kata sinis “dibohongin pakai…” memenuhi kriteria penistaan agama. Ahok yang tak kunjung ditahan justru menimbulkan masalah yang rumit. Terbukti Ahok kembali dilaporkan karena menuduh pengunjuk rasa menerima bayaran. Ahok berurusan dengan hukum, tidak lain tidak bukan, karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Seperti peribahasa: siapa menabur angin akan menuai badai. Ahok yang seorang pemimpin dan figur publik harus menerima risiko atas perilakunya.

Kita mewanti-wanti Tito agar tak meremehkan kasus ini. Tidak hanya sibuk menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus pencemaran nama, penghasutan, dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) — entah siapa yang dicemarkan, siapa yang dihasut, dan SARA apa yang terhasut. Pro-kontra yang tiada habisnya tentu saja hanya menguras energi. Rakyat akan menjadi korban ketika kekisruhan atau gonjang-ganjing tidak segera selesai. Guncangan akibat perbedaan sikap politik yang terjadi tidak hanya di ibukota negara.

Pihak-pihak yang pro-kontra terlanjur terbelah ekstrem. Pembela Ahok jangan memperluas kasus Ahok ke persoalan lain seperti menyangkut-pautkannya dengan isu etnik Cina dan agama Kristen. Kasus Ahok bukan isu SARA karena masih banyak pemimpin yang beretnik Cina atau beragama Kristen yang dihormati karena ucapan dan tindak-tanduknya. Jangan mendramatisasi kasus Ahok sebagai rencana mengudeta pemerintahan yang sah. Kita makin matang berdemokrasi karena menyepakati pemilu sebagai satu-satunya cara melakukan pergantian kepemimpinan.

Begitu pun pihak yang anti-Ahok, jangan memperluas isu Ahok di luar kerangka penegakan hukum. Tetaplah fokus mengawal keberlanjutan proses hukum kasus Ahok, bukan memproduksi isu-isu lain seperti memunculkan gerakan #RushMoney2511.

Bila saling percaya masih sulit terbentuk karena perbedaan kepentingan politik, semua pihak hendaknya berhati-hati atau mewaspadai kekuatan yang mencoba memecah belah dan mengadu domba bangsa seperti diingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Isyarat tersebut dikembangkan media-media asing. Beberapa media terkemuka mengerangkakan dinamika pemilukada DKI Jakarta sebagai “pertarungan SARA”. Media-media asing memberitakan tujuan demo untuk mengkriminalkan seorang Basuki yang Cina dan Kristen. Terjadi framing yang membelokkan maksud.

Membangun kerukunan di antara anak bangsa tidak mudah seperti ucapan founding father  Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Tapi perjalanan sejarah bangsa ini meneguhkan tekad semua anak bangsa: Indonesia final! Bangsa ini sejak dulu mempunyai akar kukuh dalam urusan tenggang rasa. Kalau tidak, bangsa ini tidak cuma terpolarisasi, tapi juga tertelan huru-hara zaman.

Umat Islam sebagai elemen mayoritas bangsa ini setia bertenggang rasa tanpa basa-basi melalui praktik toleransi. Umat Islam tak berpura-pura bertepa selira. Sebagai pemimpin, Ahok semestinya mempunyai etika dan moral, kecerdasan emosional, dan memahami betul bahwa ucapan dan tindak tanduknya akan bersinggungan dengan publik. Apalagi menyangkut isu sensitif. Merajut kembali saling percaya tidak mudah, tapi fondasi nation state Indonesia yang terbentuk adalah saling percaya itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: