imsitumeang

Pemidanaan Diskresi Kepala Daerah

In Uncategorized on f 27, 16 at 9:26 am

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak memidanakan tindakan administrasi pemerintah. Presiden juga memerintahkan jajaran kejaksaan dan kepolisian dari pusat ke daerah agar senada dan seirama. Presiden mengingatkan agar instansi penegak hukum mendukung terobosan pemerintah.

Sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pemerintah, wajar Presiden mengeluarkan instruksi seperti itu. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi kekuasaan yang bisa menegakkan hukum. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum hanya menyebabkan anarki. Hukum dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Hukum sebagai kontrak bersama yang dibuat agar bangsa ini bisa mencapai tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga menciptakan ketertiban sosial. Penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum.

Instruksi Presiden agar penegak hukum tidak memidanakan pejabat yang mengambil diskresi tidak bermakna pejabat bisa mengeluarkan kebijakan sebebas-bebasnya atas nama diskresi. Pengambilan diskresi harus memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur lingkup tindakan diskresi.

UU Administrasi Pemerintahan memandu relasi antara diskresi dan pemidanaan. UU Administrasi Pemerintahan mengatur kewenangan pejabat untuk mengambil diskresi yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi jangan melawan aturan: sesuai asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan obyektif, tidak memiliki konflik kepentingan, dan mengandung itikad.

Pejabat tersebut melaporkan diskresinya kepada atasan, termasuk maksud dan tujuan. Mengikuti logika UU Administrasi Pemerintahan, diskresi dibenarkan dalam koridor undang-undang, termasuk meminta persetujuan atasan. Pejabat dan penegak hukum harus memahami prosedur pengambilan diskresi. Jika UU Administrasi Negara dijadikan acuan, kriminalisasi terhadap kebijakan tidak harus terjadi asalkan kebijakan itu tidak melanggar hukum. Namun, diskresi tidak berarti dilakukan tanpa batas.

Tidak bisa disangkal, gerak cepat pembangunan menuju tujuan yang dicita-citakan pemerintahan memang harus diawasi ketat. Percepatan penyerapan anggaran pembangunan yang terus digelorakan mesti diimbangi dengan pengawasan yang kewaspadaannya tinggi. Idealnya dilakukan dalam garis sejajar, dalam nada dan irama yang selaras. Tidak boleh satu menginterupsi yang lain. Atas nama kecepatan pembangunan, pengawasan jangan diabaikan karena itu justru menciptakan celah-celah korupsi anggaran.

Sebaliknya, kontrol yang terlalu bersemangat tidak boleh menghambat proses pembangunan. Dalam pengarahannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia di Jakarta, Selasa (19/7), Presiden menekankan agar kedua institusi penegak hukum itu mendukung pembangunan tanpa memidanakan atau mengkriminalkan kebijakan kepala daerah.

Dengan nada keras, Presiden meminta kepolisian dan kejaksaan membedakan tindakan yang betul-betul tergolong nyolong (korupsi) dengan pelanggaran administrasi. Kebijakan diskresi dan tindakan administrasi tidak bisa dipidanakan, sebaliknya nyolong dan sejenisnya harus dipidanakan. Pernyataan Presiden itu mengandung kegusaran bahwa ia kecewa karena kebijakannya selama ini tidak didukung jajaran di bawahnya.

Pemerintah yang merasa begitu susah payah ‘mencari uang’ tapi harus merelakan sebagian uangnya itu diparkir di bank daerah karena kepala daerah takut menggunakannya. Presiden ingin sekaligus menantang para kepala daerah untuk bergas dan bernas dalam menjalankan roda pembangunan. Kepala daerah tidak harus takut menggunakan anggaran kalau memang tidak disalahgunakan.

Mereka tidak boleh terus menerus berlindung di balik alasan ‘takut menggunakan anggaran’ untuk menutupi ketidakgesitan mereka mengakselerasi pembangunan. Namun, harus ditegaskan, permintaan Presiden agar kebijakan diskresi tidak dipidana tersebut dalam konteks pelayanan kepada kepentingan publik. Jangan sampai imbauan itu dimanfaatkan para pengambil keputusan di daerah dengan semena-mena untuk kepentingan mereka.

Perlindungan terhadap diskresi kepala daerah itu jangan menjadi bibit korupsi. Demi menutup celah itu, untuk mengiringi imbauan Presiden kepada kapolda dan kajati, pemerintah segera membuat pedoman tentang syarat-syarat pejabat daerah melakukan diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memang mengatur syarat-syarat, tapi rinciannya belum diuraikan.

Diharapkan tidak terjadi moral hazard yang menyertai imbauan Presiden itu. Negeri ini memang membutuhkan percepatan pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan daerah-daerah tertentu. Segala halangan, apalagi yang prosedural, mesti dibabat habis. Namun, jangan demi percepatan pembangunan itu kita menanggalkan kewaspadaan dan membiarkan bibit-bibit korupsi tumbuh subur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: