imsitumeang

Politik Kesukarelaan

In Uncategorized on f 29, 16 at 5:33 am

Demokrasi sejati dibangun di atas fondasi partisipasi atau kesukarelaan, bukan mobilisasi atau keterpaksaan.  Teman Ahok, kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke pencalonan Gubernur DKI Jakarta, menghimpun satu juta kartu tanda penduduk untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama. Sejauh ini, begitulah wujud demokrasi partisipatif.

Demokrasi partisipatif adalah kemajuan karena mengubah pola demokrasi dari partai yang mengandalkan mobilisasi ke perorangan yang mengandalkan partisipasi. Dukungan satu juta KTP memang harus diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk membuktikan dukungan benar, bukan palsu alias bodong.

Selain itu, Teman Ahok juga harus diverifikasi untuk membuktikan kelompok pendukung ini relawan atau pekerja politik. Tantangan berikutnya bagi Teman Ahok, apakah mereka rela diverifikasi.

Verifikasi dukungan terhadap Ahok merupakan verifikasi atas politik kesukarelaan dan demokrasi partisipatif. Jika verifikasi terlewati, Ahok menjadi kandidat perorangan. Memang masih jauh. Tapi bila Ahok kelak menang, maka demokrasi partisipatif sungguh-sungguh bekerja dalam demokrasi kita.

Dana untuk membiayai kegiatan Teman Ahok juga harus diverifikasi. Aliran dana pengembang kepada Teman Ahok, jika terbukti, mencederai politik kesukarelaan karena pasti pengembang memiliki kepentingan di dalamnya.

Di sisi lain, partai tak bisa menutupi kenyataan dukungan terhadap calon independen. Partai tengah mengalami dilema: mendukung Ahok atau kukuh mencalonkan kandidatnya. Sejumlah partai, yakni Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Golkar, memilih mendukung Ahok sebagai calon independen.

Partai harus realistis jika belakangan calon independen yang mendapat dukungan rakyat. Bisa saja partai mendukung calon yang bersangkutan. Menjadi menarik jika sebagian partai mendukung Ahok, sebagian lain mengajukan calonnya. Bukan berarti apolitis bila partai mendukung calon independen. Karena memang demokrasi kita mengizinkan calon independen, selain calon partai.

Aturan tidak melarang partai mendukung calon independen atau mengusung kandidatnya. Mendukung calon independen sama demokratisnya dengan mengusung calon partai. Partai yang kukuh mengusung calonnya jangan beranggapan calon independen kehilangan dukungan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) jika kelak memerintah.

Calon independen yang memenangi pemilu kepala daerah, anggota DPRD yang mendukungnya tentu saja akan meneruskan dukungan mereka. Lagi pula, bila DPRD tidak mendukung Ahok, sementara kebijakan yang diambil keputusannya maslahat buat rakyat, DPRD akan berhadapan dengan rakyat. Perlawanan rakyat terhadap DPRD akan dahsyat jika calon independen didukung rakyat.

Pemilu kepala daerah DKI Jakarta menjadi bagian dalam 101 pemilu kepala daerah tahun 2017. Pemungutan suara serentak tanggal 15 Februari 2017. Masih delapan bulan ke depan.

Kendati gelanggang pemilu kepala daerah DKI Jakarta belum terbuka, tidak mengurungkan niat sejumlah pihak warga Jakarta untuk memulai pertarungan dan perlawanan. Aturan pemilu tidak melarang pihak yang menentang pengkandidatan Ahok.

Sebelum pertandingan di gelanggang pemilu kepala daerah, warga Jakarta yang enggan terhadap Ahok itu mempersiapkan pertandingan di luar gelanggang. Tindakan mereka merupakan bagian demokrasi agar calon pemilih tidak terkecoh: bagai membeli kucing dalam karung.

Sebagai kepala daerah yang masih berkuasa, warga penolak Ahok boleh menggempur Ahok sembari melancarkan tudingan bahwa Ahok melanggar hukum atau melakukan korupsi. Misalnya tuduhan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras atau lahan lain yang sebetulnya aset pemerintah provinsi.

Selain sang kandidat, serangan warga penolak Ahok bisa beralih ke Teman Ahok yang dituding menerima aliran dana pengembang Rp30 miliar sebagai timbal balik reklamasi Teluk Jakarta. Serangan akan semakin gencar jika Teman Ahok gagal membuktikan dukungan 1 juta KTP.

Sejumlah orang yang mengatasnamakan mantan relawan Ahok membeberkan bahwa pengumpulan KTP dukungan tersebut dilakukan curang. Mereka mengaku orang bayaran, bukan relawan. Teman Ahok merespons dan menyebut mereka orang-orang bayaran yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran.

Relawan atau bayaran jelas tidak bisa disimpulkan hanya karena pengakuan mereka yang tersingkir. Teman Ahok harus transparan dan akuntabel bahwa mereka memang menghimpun dana operasional, termasuk asal usulnya. Dana operasional itu digunakan sebagai pengganti uang transportasi karena para relawan tentu saja membutuhkan dana untuk mengumpulkan KTP dukungan.

Persoalan verifikasi KTP dukungan menjadi urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, juga verifikasi dana operasional Teman Ahok. Posisi Teman Ahok pun harus diperjelas: relawan atau bayaran?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: