imsitumeang

Aksi Hakim Tipikor yang Bobrok

In Uncategorized on f 30, 16 at 11:18 am

Republik Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara hukum ini adalah mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Tindak pidana korupsi menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus-menerus dan bersinambung. Tentu saja, upaya tersebut menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan maupun manusia, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi.

Dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (atau Pengadilan Tipikor) menjadi pengadilan khusus di peradilan umum. Satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Semula, Pengadilan Tipikor hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Republik Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk di setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi yang wilayah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Awalnya hanya empat daerah yang memiliki pengadilan tipikor, yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, misalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi DKI Jakarta. Sisanya ditargetkan tahun 2011. Sesuai amanat UU Pengadilan TIpikor, harus dibentuk 33 pengadilan tipikor yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berikutnya di Palangkaraya, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate, dan Manokwari.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengemban tugas suci, karena dia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang asal muasal tindak pidananya tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang ditegaskan dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas pimpinan, hakim, dan panitera. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi.

Hakim pengadilan terdiri atas hakim karir dan hakim ad hock. Hakim karir ditetapkan Mahkamah Agung (MA) yang selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua MA. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Melalui vonisnya terhadap pelaku tipikor, dampaknya adalah terbentuk efek jera. Sebab, salah satu tugas hakim tipikor ialah memperkuat sistem pembentukan efek jera melalui vonis yang menyebabkan calon koruptor ketakutan mencuri uang rakyat. Tipe hakim ini semestinya yang bersikap kejam terhadap koruptor, melalui penetapan vonis dari tuntutan hukuman yang diajukan jaksa.

Tapi, fakta yang tak jarang terjadi ialah hakim yang gemar membebaskan terdakwa kasus korupsi, alih-alih menghukum berat. Selalu tersiar berita hakim-hakim yang dibekuk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap ratusan jutaan bahkan miliaran rupiah. Uang suap itu biasanya diterima sehari atau sebelum memvonis terdakwa perkara korupsi. Uang suap diterima terkait upaya terdakwa untuk memengaruhi putusan.

Menyimak rekam jejak hakim-hakim itu, tidak mengejutkan jika mereka belakangan dibekuk. Bahkan, semestinya mereka ditangkap sejak lama. Karena hakim-hakim itu gemar membebaskan koruptor. Hingga sebelum ditangkap, hakim-hakim itu dilaporkan membebaskan 11 terdakwa perkara korupsi dalam berbagai persidangan.

Reputasi seorang Ketua Pengadilan Negeri yang merangkap Ketua Pengadilan Tipikor, misalnya, semestinya membuat koruptor ketakutan. Tapi, mereka justru kerap menggembirakan para pencuri uang negara.

Kita tidak habis berpikir, bagaimana mungkin hakim-hakim itu melakukan modus tercela tersebut. Yang tidak bisa dipahami, mengapa sistem peradilan kita melahirkan hakim-hakim pecundang seperti mereka. Logikanya, hakim-hakim korup terlahir karena dua sebab: kesatu, karena sistem rekrutmen yang buruk; kedua, karena sistem pembinaannya buruk.

Rekrutmen yang buruk menghasilkan hakim bermutu rendah, baik intelektual, profesional, maupun moral. Pembinaan buruk menyebabkan calon hakim yang awalnya orang baik tapi akhirnya hakim bobrok.

Jangan-jangan, imajinasi pun berkembang, banyaknya kasus hakim nakal karena baik rekrutmen maupun pembinaan sama-sama buruk. Karena sistem rekrutmen dan pembinaan hakim dan calon hakim dibawahi Mahkamah Agung (MA), masuk akal bila kita menggugat tanggung jawab profesional dan moral lembaga itu dalam melaksanakan kedua fungsi tersebut. Karena Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 menyatakan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama ke MA.

MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan kita yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi (MK) yang bebas pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tapi MK tidak memiliki kaki tangan dalam sistem rekrutmen dan pembinaan hakim dan calon hakim. Benar, Komisi Yudisial (KY) berhak memberikan rekomendasi hukuman terhadap hakim nakal. Tapi, implementasi atas rekomendasi KY tidak selamanya dijalankan MA.

Perang melawan korupsi membutuhkan hakim yang mampu membuat koruptor dan calon koruptor ketakutan. Oleh karena itu, sistem rekrutmen dan pembinaan jangan melahirkan hakim tipikor sebobrok itu. Bukan hakim-hakim yang bekerja dalam sistem argo untuk mengamankan, menyamankan, dan membahagiakan koruptor. Prasyaratnya adalah perbaikan yang sistemis di MA.

MA yang berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. MA yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tanpa itu, hanya perbaikan tambal sulam, atau malah kamuflase.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus-menerus dan bersinambung yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan maupun manusia, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi. Perilaku masyarakat antikorupsi harus terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: