imsitumeang

Merefleksikan Kembali Makna Kebijakan Otonomi Daerah

In Uncategorized on f 26, 16 at 9:12 am

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) tahun ini tergelar di luar Istana Negara, Jakarta, tepatnya yang ke-20 di Alun-alun Wates, Kulonprogo, Senin (25/4). Sebuah hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena peresmian pemantapan daerah percontohan otonomi yang titik beratnya pada daerah tingkat II (kabupaten/kota). Penetapan tanggal 25 April itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Tujuannya merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang terlaksana sejak tahun 1999, sekaligus memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat ke daerah.

Makna peringatan hari otonomi daerah adalah mensyukuri keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun ini mengingatkan masih banyak kendala, tantangan, dan hambatan. Otonomi daerah merupakan komitmen dan konsensus pendiri bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan demokrasi lokal.

Peringatan HUT Otda memang tidak harus di Istana Negara. Keterpilihan Kulon Progo tersebut sebagai upaya memperkuat otonomi daerah dalam membangun tata kelola pemerintah daerah agar tercipta pemerintahaan daerah yang efektif dan efesien. Kulonprogo menjadi juara karena keunggulannya yang berbeda. Setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memang berciri khas. Namun Kulon Progo unggul karena kemampuannya mengelola gotong-royong masyarakat tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Misalnya, bergotong-royong memugar rumah yang kumuh dan rusak. Kepala daerah memang harus mampu menggerakkan masyarakat, mengorganisir rakyatnya untuk kemaslahatan mereka.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) atas nama Pemerintah memberikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, yaitu penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan kepada pemerintah daerah yang selama tiga tahun berturut-turut mampu berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Selain itu, penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada tiga provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), 10 kabupaten (Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulonprogo, dan Bintan), dan 10 kota (Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar, dan Mojokerto) yang berkinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demi memperkuat sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memang harus terus berinovasi. Pemerintah daerah harus kreatif menyikapi hambatan dan tantangan. Inovasi pemerintah daerah memungkinkan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum. UU Pemerintahan Daerah menyebutkan, pemimpin dan pemerintah daerah yang berinovasi tidak dapat dipidana. Imunitas bagi kepala daerah yang inovatif sebagai jaminan betapa penting inovasi sebagai kunci pembangunan daerah.

Inovasi bukan obyek pidana. Selama ini banyak kepala daerah malas mengambil terobosan karena takut melanggar aturan. Semakin daerah berinovasi yang kreatif, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin bermakna. Justru bila seragam, otonomi daerah berarti gagal. Makanya, penghargaan kepada daerah yang berinovasi merupakan wujud apresiasi. Penghargaan tersebut hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang melibatkan kementerian/lembaga seperti Kemdagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhadap provinsi, kabupaten, dan kota.

Hasil EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014 itu memuat ranking, skor, dan status kinerja pemerintah daerah yang pengumumannya melalui website http://www.kemendagri.go.id. Untuk LPPD provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2015 dalam proses penyampaian kepada pemerintah pusat (Kemdagri) sebagai bahan evaluasi (EKPPD Tahun 2016). Hingga kini pelaksanaan EKPPD terhadap LPPD sudah enam kali. Kepala daerah yang merepresentasikan pemerintah daerah berkinerja terbaik memperoleh penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

LPPD merupakan kewajiban kepala daerah yang melaporkannya kepada pemerintah pusat setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan pelaksanaan evaluasi itu sejak tahun 2009 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. LPPD merupakan upaya menilai keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sekaligus sebagai wujud bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah harus terus menerus melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagai bagian komitmen dan konsensus nasional. Misalnya, menindaklanjuti UU Pemerintahan Daerah, pemerintah harus menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ini untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah daerah mempedomani dan menyesuaikan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan peraturan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah.

Di satu sisi, banyak langkah maju. Tapi, di sisi lain, tidak sedikit langkah mundur. Melalui pemantapan otonomi daerah, Indonesia jangan kalah bersaing dengan negara-negara di kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN). World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Tahun 2015-2016 melaporkan hasil survei peringkat daya saing 144 negara, bahwa daya saing Indonesia peringkat ke-7. Masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (2), Malaysia (18), dan Thailand (31). Selanjutnya, hasil survei International Finance Coorporation (IFC) Wolrd Bank Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelesaian perizinan usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Singapura 2,5 hari. Informasi tersebut menggambarkan dalam penyelesaian izin usaha, Indonesia masih jauh di bawah negara lain di kawasan ASEAN.

Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebuah daerah yang kreatif tidak hanya bersaing dengan daerah lain tapi dengan wilayah lain di suatu negara. Pemerintah daerah harus menata seluruh elemen otonomi daerah agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Dalam era persaingan bebas itu berlaku lima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar-negara ASEAN, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja, arus bebas modal, dan arus bebas investasi.

Guna mewujdukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, terutama mendorong pertumbuhan investasi, kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus menyimplifikasi regulasi yang merupakan kewenangannya selama kurun waktu tahun 2006-2015. Pemerintah mencatat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dan 3.000 peraturan daerah yang bermasalah.

Oleh karena itu, kementerian/lembaga bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta gubernur dan bupati/walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus segera membatalkannya. Gubernur dan bupati/walikota bersama DPRD membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi. Kemdagri mencatat, sejumlah pemerintah daerah masih berkinerja rendah. Kendati sejumlah faktor menjadi penentu peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun kepala daerah dan wakilnya memenang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, setiap tahun Kemdagri melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daeah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan masing-masing kepala daerah. Pada peringatan Hari Otda tahun ini, pemerintah pusat mengumumkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi itu menjadi pendorong bagi setiap pemeritah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya itu mensyaratkan sinergi nasional.

Jadi, kebijakan nasional ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja menjadi rujukan dalam menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini menunjukkan bahwa masih terjadi distorsi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, agar terwujud keterpaduan pengelolaan program pembangunan antara program pembangunan nasional dan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: