imsitumeang

Jangan Menyepelekan Pangan!

In Uncategorized on f 22, 15 at 8:07 am

Ironis. Sumberdaya pertanian dan perikanan yang melimpah tak kunjung menjadikan bangsa Indonesia memiliki kedaulatan pangan. Bahkan, misalnya, lahan sawah yang diproduksi sekitar 46% petani, tapi dikuasai tangan-tangan jahat pemburu rente. Makanya, saban menjelang bulan puasa dan hari raya, selain akhir dan awal tahun, harga pangan selalu membubung hingga tak terjangkau rakyat. Beragam jenis bahan pangan di depan mata, tapi rakyat tak memiliki kemampuan untuk membelinya.

Situasi yang mirip terjadi di tengah masyarakat dalam hari-hari menjelang bulan puasa. Pemerintah tidak bisa mengendalikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan cabai. Pemerintah memang berusaha untuk memenangi pertempuran melawan pemburu rente, tapi hingga kini jejak kemenangan belum berbekas. Para pemain sektor pangan masih leluasa memainkan stok, distribusi, bahkan mengutak-atik harga. Tugas pemerintah tak mudah karena harus melawan spekulan, termasuk penimbun barang kebutuhan pokok.

Tidak mungkin dimungkiri masalah mendesak saat ini ialah menjinakkan inflasi. Jika faktor musiman, inflasi dipastikan naik di bulan Juni hingga Juli karena Ramadan dan Idul Fitri. Cukup sulit menahan laju inflasi di dua bulan tersebut. Lazim terjadi harga bahan pangan akan membubung tinggi mengikuti permintaan yang juga tinggi. Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Mei 2015 mencapai 0,5% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Inflasi dipicu kenaikan harga bahan makanan. Namun, kondisi itu bukan berarti pemerintah pasrah dan membiarkan inflasi melonjak karena alasan siklus tahunan itu.

Selama ini, harus diakui, pemerintah menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar. Harga barang kebutuhan pokok sepenuhnya ditentukan pasar karena negara hampir tak mempunyai instrumen untuk mengaturnya, kecuali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Semestinya, dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan setidaknya 14 jenis barang kebutuhan pokok, yaitu hasil pertanian seperti beras, kedelai, tempe, cabai, dan bawang; hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu; dan hasil peternakan/perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.

Undang-undang itu pun belakangan tak terbukti efektif karena sampai saat ini belum pernah ada penimbun pangan yang diproses hukum. Padahal, dalam kondisi infrastruktur jalan/jembatan dan pelabuhan serta perlogistikan yang tak mumpuni, mekanisme pasar hanya menjadi lapangan rumput yang nyaman bagi praktik spekulasi dan penimbunan. Waktu-waktu menjelang Ramadan dan Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk membuktikan betapa terengah-engahnya pemeritnah mengurusi pangan.

Jurus pemerintah untuk mengendalikan harga pangan mirip ungkapan ‘biar lambat asal selamat’. Gerakan ‘siput’ yang sesungguhnya bumerang bagi pemerintah. Pernyataan pemerintah bahwa produksi pangan aman, bahkan bertambah, sulit dipercaya karena harga yang merangkak naik. Instabilitas harga selalu menjadi momok bagi kondisi ekonomi atau sosial-politik. Harga yang tetap tinggi menyebabkan daya beli masyarakat, yang merupakan ‘bahan bakar’ laju roda perekonomian, tergerus. Sejarah mencatat gejolak harga pangan yang kerap berimbas serius ke urusan sosial-politik.

Harga pangan yang gampang dipermainkan menandakan pemerintah yang kurang memperhatikan sektor pangan yang berhubungan dengan hajat hidup orang kebanyakan. Di negara mana pun di kolong langit ini, hal ihwal yang menyangkut hajat hidup orang kebanyakan jangan luput dari pengawasan pemerintah. Tangan negara melalui pemerintah harus memegang tali kendali, bekerja, guna memastikan harga barang kebutuhan pokok itu tidak menjadi permainan pemburu rente.

Padahal, presiden kesatu, Sukarno, telah menyampaikan pidatonya yang menggugah bahwa pangan menyangkut hidup mati bangsa Indonesia. ”…sebelum kita bercita-cita apa pun, perut harus kenyang. Mana mungkin kita pintar bila perut kita lapar? Mana mungkin kita bersatu bila perut kita keroncongan?” Manusia memang tidak hanya hidup untuk makan. Ya, kritik yang tepat buat mereka yang sudah kenyang dan tak berkekurangan. Tapi, kritik itu sama sekali tak berlaku bagi mereka yang lapar…”

Bung Karno mengingatkannya ketika dia meletakkan batu pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Baranangsiang, Bogor, tanggal 27 April 1952, cikal bakal Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus mengawali babak pendidikan tinggi pertanian di Indonesia sejak kemerdekaannya. Pertanian yang dimaksud termasuk peternakan dan perikanan.

Pangan memang masalah fundamental. Meski bangsa Indonesia seumur jagung, pemimpinnya memiliki kesadaran untuk meletakkan dasar pembangunan di bidang pertanian. Masih di tengah suasana pergolakan, Sukarno menyadari bahwa ketersediaan pangan bagi rakyatnya adalah keniscayaan.

Tak lama berselang, Pemerintah membangun Waduk Jatiluhur, jalan dan jembatan, serta mendirikan pabrik pupuk. Juga menambah balai benih dan kebun bibit. Pemerintah meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendirian Balai Pendidikan Masyarakat Desa.

Gagasan Bung Karno membuktikan visinya. Dia berobsesi untuk menciptakan kemandirian penyediaan pangan. Dia bertekad! Visinya diterjemahkan menjadi konsep kebijakan nasional.

Tidak bermaksud untuk melupakan cacat cela pemerintahan Orde Baru, sejak awal Soeharto menaruh perhatian terhadap penyediaan pangan. Bahkan, merupakan kebijakan utamanya.

Pemerintah merumuskan strategi menciptakan ketahanan pangan dan melaksanakannya konsisten. Jika di sana-sini terjadi pemaksaaan, semisal keharusan menanam padi dan benih unggul, kita tidak memungkirinya. Ekses semacam itu persoalan lain.

Tapi keinginan pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakannya terbukti berhasil. Apalagi, keberhasilan memproduksi padi juga beserta kebijakan lainnya. Rakyat tidak cukup hanya makan nasi tanpa gizi, maka kebijakan pemerintah adalah meningkatkan produksi susu, daging, ayam, dan sebagainya. Program bimbingan massal (bimas) dan intensifikasi massal (inmas) begitu populer di awal pemerintahan Orde Baru.

Krisis pangan memang sempat terjadi beberapa kali seperti tahun 1972-1973, tapi selalu teratasi. Lalu, Pemerintah mendirikan koperasi unit desa (KUD), memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga ketersediaan pangan, hingga menerapkan langkah khusus pengendalian pembangunan yang terpusat di bahwa koordinasi Presiden Soeharto.

Hasilnya, tahun 1984 Indonesia meraih prestasi sebagai negara berswasembada beras. Bahkan, Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengadopsi program bimas sebagai percontohan untuk berbagai kawasan yang kekurangan pangan. Petani dan penyuluh pertanian Indonesia pun melatih petani dan mengembangkan pusat pelatihan pertanian di sejumlah negara.

Tentu saja bukan sekadar kisah masa lalu. Keruntuhan rezim Orde Baru, Soeharto seabgai pilar utamanya, kemudian melahirkan era reformasi yang justru meruntuhkan fondasi ketahanan pangan, terutama beras. Kendati pemerintahan Orde Baru belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani dan usahanya, setidaknya persoalan ketersediaan pangan, khususnya beras, tidak menimbulkan gejolak seperti sekarang.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, keberhasilan kebijakan pangan di masa lalu merupakan contoh perhatian pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Kompleksitas permasalahan kini dan nanti tentu saja berbeda tantangannya ketimbang masa lalu. Konsep dan strateginya pun berbeda, sesuai skala persoalan dan tantangan. Jumlah penduduk yang bertambah, iklim yang berubah, alih-fungsi lahan pertanian yang cenderung meningkat, dan aspek-aspek nonteknis lainnya harus diperhatikan.

Masalah pangan memang membutuhkan perhatian ekstra. Jika bangsa Indonesia masih ingin survive di sektor pangan, yang harus dilakukan adalah merumuskan kebijakan di bidang pembangunan pangan. Kebijakan pangan yang kuat hanya dilahirkan oleh pemimpin yang memiliki visi karena kebijakan pangan tak menyangkut pangan semata tapi terkait erat sektor-sektor lain. Sayangnya, melewati enam bulan pemerintahannya, data kebutuhan pangan bangsa Indonesia dalam road map kedaulatan pangan belum juga diselesaikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: