imsitumeang

Kajian Stok Ikan Agar Sumberdaya Tetap Lestari

In Uncategorized on f 27, 15 at 8:42 am

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Program Kajian Stok Nasional (PKSN) tahun 2015. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikannya di Jakarta, Kamis (21/5/2015). Indonesia merupakan produsen ikan keempat di dunia. Indonesia memiliki stok ikan 7,3 juta ton per tahun, belum termasuk tuna karena penghitungan spesies penjelajah ini membutuhkan kerja sama dengan negara-negara yang dilewatinya. Penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, di antaranya eks asing, akan meningkatkan stok ikan.

Sejumlah kapal riset menyurvei serentak 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut nusantara guna memastikan ketersediaan ikan dan mencegah kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan (over fishing). Kapal-kapal riset tersebut terdiri atas Kapal Riset Bawal Putih 3 (kapal riset KKP) serta Kapal Latih dan Riset Madidihang 2 (Sekolah Tinggi Perikanan/STP). Selain itu, Kapal Riset Baruna Jaya 7, Kapal Riset Baruna Jaya, dan Marine Vessel SEAFDEC.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KKP mencatat Rp 44,4 miliar anggaran program kajian stok ikan itu atau bertambah lebih 1000 persen ketimbang anggaran tahun 2003. Jika penghitungan atau pendugaan selesai, Pemerintah memiliki angka estimasi jumlah stok ikan, termasuk berbagai jenisnya. Pendugaan stok ikan penting untuk memperoleh angka estimasi untuk menentukan jumlah stok ikan yang boleh ditangkap agar kelestariannya tetap terjaga. Angka itu adalah Maximum Sustainable Yield (MSY). Pedoman dasar stok ikan yang boleh diambil maksimum 80 persen.

Program itu memang meningkatkan akurasi potensi stok ikan. Konsekuensinya, Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan menjadi akurat, yang berikutnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berbekal potensi itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi odyssey to prosperity atau pengembaraan menuju kemakmuran. Tidak mustahil jika subsektor perikanan turut menghantarkan Indonesia menjadi negara yang perekonomiannya maju tahun 2030. Untuk mewujudkannya, pengelolaan sumber daya perikanan harus lestari.

Agar pemanfaatannya optimal dan lingkungan tetap terjaga, wilayah pengelolaan perikanan bertambah dari 9 WPP ke 11 WPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Perubahan WPP itu berimplikasi terhadap perhitungan potensi yang sekaligus mengoreksi perhitungan terdahulu.

Hasil kajian jumlah wilayah pengelolaan perikanan ini mendasari kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2011. Untuk memperbarui data Kepmen 45/2011, terutama mengakurasikan status pemanfaatan sumber daya perikanan, maka Pemerintah meluncurkan program kajian stok tahun 2013. Kajian stok tahun 2013 menggunakan data yang baru dan detil terhadap kelompok ikan. Dalam perioe 1997-2013, setidaknya dilakukan delapan kajian stok ikan yang diawali tahun 1997 dengan hasil 6,19 juta ton dan diakhiri tahun 2013 dengan hasil 7,3 juta ton.

Kajian stok ikan merupakan langkah pertama pengelolaan sumberdaya perikanan, karena hasil kajian stok itu mendasari rumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang cermat. Isu ketahanan pangan jangan mengandalkan sumberdaya di daratan karena banyak sumberdaya pangan di lautan yang pengelolaannya belum optimal. Situasi memarah karena penurunan produksi dan habitat serta peningkatan daerah hipoksia dan invasive species. Padahal, permintaan protein ikan cenderung meningkat karena pertambahan jumlah penduduk. Sejak tahun 2010, konsumsi protein ikan per kapita rata-rata 5% per tahun. Jadi, biota laut potensial sebagai sumber pangan alternatif.

Kesejahteraan nelayan menjadi prioritas. KKP sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan mengupayakannya melalui program pemberdayaan penangkap ikan dan pembudidaya ikan. Kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas illegal fishing menunjukkan hasilnya. Hasil tangkapan nelayan meningkat yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Kebijakan strategis tersebut seperti penerbitan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan (Permen-KP Nomor 56/Permen-KP/2014). Peraturan lainnya ialah larangan transshipment (Permen-KP Nomor 57/Permen-KP/2014), serta larangan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing (Permen-KP Nomor 58/Permen-KP/2014). Selain menerbitkan peraturan, kebijakan strategis lainnya adalah mendorong transparasi informasi, meningkatkan kerjasama lintas instansi penegak hukum, serta penguatan dan pengembangan peradilan perikanan.

Di samping itu, KKP melakukan beberapa upaya strategis untuk pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing seperti mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pemberantasan IUU Fishing, penertiban dan pengendalian perizinan penangkapan ikan, pengangkutan ikan hasil tangkapan, pengangkutan ikan hasil budidaya, pengolahan pascapanen, dan distribusi hasil perikanan. Kemudian, penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui meningkatkan jumlah hari beroperasi kapal pengawas, mengembangan airborne surveillance, dan penambahan jumlah kapal pengawasan.

Pasca-pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka konsep pembangunan nasional mengalami perubahan yang gradual. Perubahan paradigmanya dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan sumberdaya, ke aspek kelembagaannya.

Berarti pembangunan nasional harus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan untuk mengejar peningkatan daya saing, memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, memulihkan kerusakan lingkungan, dan memajukan kehidupan masyarakat, khususnya nelayan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: