imsitumeang

Ke Mana Arah Otonomi Daerah Kita?

In Uncategorized on f 28, 15 at 11:49 am

Kita memperingati Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 27 April. Presiden Soeharto menetapkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. Tahun 2015, tema Hari Otonomi Daerah memang menantang sebab mengusung tekad untuk menjadikan pemerintahan daerah yang demokratis, yang melayani masyarakat, dalam mendorong daya saing, kreasi, dan inovasi, yang mengandalkan kekhasannya masing-masing.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2014 di Istana Negara menyemarak karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha untuk pertama kalinya. Tiga provinsi menerima prestigious award berbasis penilaian komprehensif kinerja pemerintah daerah tersebut, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tidak hanya provinsi, daerah otonom berprestasi juga Parasamya Purnakarya Nugraha. Sebaiknya, pemerintah juga mengumumkan daerah-daerah yang berkinerja buruk sebagai punishment. Semestinya, daerah-daerah berprestasi tersebut tidak cukup menerima trofi tapi juga insentif pedanaan.

Dalam kurun waktu 15 tahun, Indonesia belum berhasil untuk mengonsolidasikan kebijakan desentralisasinya. Undang-undang pemerintahan daerah dan beberapa undang-undang pendukung seperti undang-undang pemilihan langsung kepala daerah serta undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu memperbaiki seluruh kelemahan dan kekurangan kebijakan desentralisasi, terutama meminimalisir kecenderungan pemerintahan daerah mengeksploitasi sumberdaya alam di wilayahnya (natural resources-oriented) dan politik dinasti untuk status quo kekuasaan di kalangan kerabat keluarga kepala daerah petahana.

Meskipun begitu, undang-undang pemerintah daerah yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang mampu memperbaiki beberapa kelemahan dan kekurangan kebijakan desentralisasi seperti memperketat pemekaran daerah yang ”kebablasan” karena dalam tempo 10 tahun (1999-2009) melahirkan 205 daerah otonom yang baru (DOB). UU 23/2014 mengizinkan pemekaran daerah yang bertahap. Jika hasil evaluasi buruk, calon daerah otonom yang baru itu batal memekarkan dirinya.

Selain itu, UU 23/2014 memang mampu mengurangi tumpang tindih dan ketidakjelasan wewenang, termasuk ketidakseimbangan beban urusan antara provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, urusan yang berdampak ekologis lintas wilayah seperti sektor kehutanan, kelautan, dan pertambangan ditarik dari kabupaten/kota ke provinsi. Menata ulang urusan yang berdampak ekologis lintas wilayah ini memang tantangan penyelenggaraan otonomi daerah. Mengapa?

Selama penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah cenderung mengeksploitasi sumberdaya alam di wilayahnya. Trennya merata. Aktivitas pembangunan daerah kurang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan (renewable), hanya mengeksploitasi sumberdaya alam yang tak terbarukan (non-renewable), yaitu sumberdaya alam yang berwujud stok seperti sungai, danau, pesisir, dan hutan serta sumberdaya alam yang berwujud komoditas seperti kayu, minyak dan gas bumi, mineral, dan ikan.

Pola pembagian wewenang yang membagi habis persebaran sumberdaya alam ke dalam wilayah pemerintahan kabupaten/kota memang menyebabkan pengelolaan sumberdaya alam menjadi parsial atau sektoral. Apalagi setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto UU 32/2004 berlaku, daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumberdaya alam di wilayahnya. Alhasil, sumberdaya alam makin krisis di sebagian besar daerah. Pemerintah daerah hanya memahami sumberdaya alam sebagai modal kesukseskan pembangunan daerah, tidak menghitung potensial lost di masa depan.

Atas nama pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi (economic growth development) demi peningkatan pendapatan negara (state revenue), pemanfaatan sumberdaya alam benar-benar mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). Implikasinya, perlahan tapi pasti terjadi kerusakan atau degradasi lingkungan, baik kuantitas maupun kualitas.

Degradasi lingkungan terjadi massif, dan terstruktur. Kerusakannya meliputi 1,8 juta hektar (ha) hutan per tahun dan sejumlah spesies kayu hutan yang terancam punah; 70% terumbu karang (coral reef), penangkapan ikan ilegal, 64% dari 3 juta ha hutan mangrove , serta pertambangan besar-besaran yang mengubah bentang alam selain merusak tanah dan menghilangkan vegetasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, deforestasi atau pengurangan kawasan hutan terjadi cepat. Kini hutan alam hanya 60 juta ha. Dulu luas hutan mencapai 130.509.671 ha. Hutan di Sumatera seperti kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan taman nasional yang mesti terlindungi justru hancur karena illegal logging, perkebunan, dan penambangan. Di Jambi hanya tersisa 500.000 ha dari 2,2 juta ha luas hutan. Di Lampung, 650.000 ha rusak dari luas total hutan 1,004 juta ha. Di Sumatera Utara memiliki 3.675.918 ha hutan tapi 890.505,8 ha tidak terjaga.

Investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Sumatera. Terjadi alih fungsi kawasan hutan yang melibatkan investor, pejabat, aparat, dan masyarakat. Penurunan status hutan dari kawasan hutan ke areal penggunaan lain melalui peninjauan ulang tata ruang merupakan akal-akalan pemerintah daerah untuk kepentingan pemodal. Setelah menjadi kawasan bukan hutan, pemerintah daerah menjadi leluasa memberikan izin pemanfaatan kepada perusahaan perkebunan atau pertambangan.

Kemudian, UU 23/2014 memang mampu mempertegas hirarki antara pusat dan daerah yang selama ini terputus karena pemerintah kabupaten/kota cenderung membangkan pemerintah provinsi selaku pemerintahan perantara. Bupati/walikota merasa ”raja” di wilayahnya karena otonomi daerah dititikberatkan di wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/kota sebagaimana provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga menjadi wilayah administratif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Di bawah kabupaten/kota, posisi kecamatan direstorasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke pemerintahan wilayah. Jadi, hubungan gubernur-bupati/walikota-camat pun tersambung.

Undang-undang pemerintahan daerah yang terakhir juga memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap kepala daerah. Kontrol tersebut disertai sanksi. Terhadap kepala daerah yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, seperti bupati/walikota melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin gubernur atau bupati/walikota meninggalkan daerahnya tujuh hari dalam satu bulan tanpa izin gubernur, tidak melaksanakan program strategis nasional dan tidak menyebarluaskan peraturan daerah (perda), pemerintah pusat mengenakan sanksi, sejak dari teguran hingga ke pemberhentian. Bahkan, terhadap kepala daerah yang tidak memberi layanan perizinan, pemerintah pusat mengenakan sanksi pidana.

Pemerintah pusat harus mengajak 542 kepala daerah se-Indonesia (34 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota) untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah. Penguatan kebijakan otonomi daerah meliputi enam isu pokok, yaitu pelaksanaan otonomi daerah memerlukan kelembagaan daerah yang aparaturnya profesional, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah, baik aturan maupun anggaran; kebijakan daerah menjamin hak dan kewajiban hidup masyarakat yang beragam seraya menumbuhkan berbagai kreasi dan inovasinya demi kemajuan daerah.

Selain itu, penataan daerah berfokus di daerah terpencil dan terluar serta daerah rawan bencana dan rawan konflik guna menciptakan pusat pertumbuhan serta memperhatikan pelayanan masyarakat, memunculkan pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan langsung kepala daerah, termasuk pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang menjamin checks and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah serentak akhir tahun 2015, daerah bersangkutan harus mempersiapkannya, baik pendanaan, keamanan, dan ketertiban, juga birokrat yang nekral, agar pesta tersebut demokratis, aman, dan tertib.

Penyelenggaraan otonomi daerah selama 19 tahun harus bermanfaat untuk daerah dan, tentunya masyarakat, karena mampu menumbuhkan kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga harus membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Tujuannya mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Guna mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah harus mengomunikasikan kebijakannya.

Daerah otonom yang berjumlah 542 (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) tersebut, di satu sisi, memerlukan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat lokal dan nasional yang menjamin perwujudan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik tersebut mewajibkan laporan keuangan pemerintah daerah yang juga baik.

Pemerintah pusat memiliki peta daerah yang bermasalah karena tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya. Tahun 2014 saja hanya 36 persen daerah (total 542 provinsi, kabupaten, dan kota) yang mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya. Area kebijakan yang rawan penyalahgunaan menyangkut perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, khususnya pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos), dan retribusi pajak daerah.

Tantangan penyelenggaraan otonomi daerah berikutnya ialah pemilihan langsung kepala daerah yang serentak. Agar serentak nasional terjadi tahun 2027, pelaksanaannya melalui tiga tahapan. Pemilihan serentak tahap I di 269 daerah (bulan Desember 2015), tahap II di 101 daerah (bulan Februari 2017), dan tahap III di 171 daerah (bulan Juni 2018). Setiap grup tahapan melaksanakan pemilihan setiap lima tahun. Untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya selesai tahun 2025 diangkat penjabat kepala daerah yang bertugas sampai tahun 2017. Untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya selesai tahun 2023, penjabat kepala daerah hanya empat tahun.

Penetapan calon kepala daerah terpilih tidak melalui perolehan 30 persen suara sah, tapi caranya simple majority atau suara terbanyak. Pemilihan yang tanpa putaran kedua ini menekan biaya sekaligus menghindari pemilih yang jenuh dan partisipasi pemilih yang rendah. Aturan tersebut memperkecil kemungkinan terjadinya politik dinasti, karena kepala daerah petahana menerapkan siasat untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mewariskannya kepada sanak keluarga.

Jangan lupa, otonomi daerah juga menyangkut anggaran atau dana transfer dari pusat ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khsusu, dana keistimewaan, dana transfer lainnya, dan dana desa. Khusus kucuran dana desa, tahun ini hanya terealisasi 26% atau rata-rata Rp 260 juta per desa. Pemerintah pusat menjanjikan kucurannya tahun 2016 mendekati Rp 1 miliar per desa. Masalahnya tak semata teknis, tapi karena komitmen yang rendah dan instrumen kebijakan yang tidak siap. Dana desa merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, dan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mencatat 122 kabupaten/kota berkategori daerah tertinggal. Dari data itu, 52,79% atau 39.091 dari 74.093 desa berkategori desa tertinggal, sementara 23,32% atau 17.268 desa berkategori desa sangat tertinggal. Suatu daerah disebut tertinggal atau sangat tertinggal bila masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang ketimbang daerah lain, karena indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah, pendapatan per kapita yang rendah, dan angka kemiskinan yang tinggi.

Tentu saja perubahan kebijakan otonomi daerah masih menyisakan keberatan dan ketidakpuasan karena undang-undang pendukung lainnya belum mampu menanggulangi kelemahan dan kekurangan kebijakan desentralisasi, terutama mempertegas posisi provinsi dan gubernur serta dana perimbangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil. Butir ketiga Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, khususnya desa, jangan hanya jawaban normatif. Dengan segala ingar-bingarnya, kebijakan otonomi daerah jangan tanggung-tanggung.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: