imsitumeang

Dikepung Berbagai Persoalan

In Uncategorized on f 30, 15 at 9:48 am

Setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tanggal 20 Oktober 2014, ekspektasi sebagian publik membubung tinggi. Tapi, belum enam bulan, pemerintahan Jokowi-JK dikepung berbagai persoalan. Persoalan yang tentunya gampang teridentifikasi. Dokumen Nawacita Jokowi-JK mengidentifikasi tiga persoalan mendasar bangsa, yaitu ancaman terhadap wibawa negara karena negara gagal menciptakan keamanan, kelemahan sendi perekonomian bangsa, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Berbagai persoalan akhir-akhir ini dalam tiga pusaran masalah. Wibawa negara, khususnya wibawa kepresidenan, diuji dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Presiden mengambil langkah penyelesaian, tapi belum menuntaskan akar masalahnya. Instruksi Presiden agar jangan mengkriminalisasi pimpinan KPK tidak berlaku. Proses hukum terhadap mereka tetap terjadi karena dalih laporan masyarakat. Pelaporan terhadap sejumlah tokoh yang mendukung KPK justru ditanggapi polisi.

Kewibawaan pemerintah mulai tergerogoti sedikit demi sedikit karena pola komunikasi politik pembantunya yang asal bunyi. Kewenangan Kantor Kepresidenan menjadi persoalan karena JK tidak mengetahuinya dan pembentukannya tidak terpublikasi. Polemik organisasi Kantor Kepresidenan belum tuntas, eh polemik terjadi karena rencana Presiden menerbitkan instruksi presiden mengenai pemberantasan korupsi. Sebagian publik memahaminya sebagai upaya pelemahan KPK.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meributkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga tak kunjung tuntas. Pembahasan rancangan APBD tahun 2015 sempat buntu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta gagal bersepakat. DPRD DKI Jakarta menolak rancangan peraturan daerah APBD tahun 2015 dan mempersilakan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan peraturan gubernur untuk diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Pembahasan RAPBD tahun 2015 penuh dinamika sekaligus membuka kotak pandora permainan penyusunan kegiatan berikut anggarannya. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyebut penyusupan ”siluman” yang bernilai triliunan rupiah sejumlah kegiatan yang tidak diketahui pemerintah provinsi. Sebaliknya, DPRD menggunakan hak angket karena menilai Gubernur mengajukan draf RAPBD yang belum disetujui DPRD ke Kemdagri. Perang pernyataan kedua pihak berakibat pada kebuntuan politik! Amat disesalkan!

Sementara, kenaikan harga bensin dan solar, beras, elpiji, dan tarif listrik mencekik leher rakyat. Masalah lain adalah penguatan dollar Amerika Serikat atas semua mata uang. Akibatnya, rupiah menyentuh angka Rp 13.000 per dollar. Pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki neraca transaksi karena defisit yang masih besar menyebabkan rupiah di posisi rawan.

Kebijakan yang berlaku per tanggal 1 April 2015 meliputi paket fiskal, yakni insentif pajak bagi perusahaan dan eksportir, kebijakan anti dumping dan perlindungan produk dalam negeri, bebas visa kunjungan singkat bagi wisatawan dari 30 negara, kewajiban penggunaan bahan bakar nabati hingga 15 persen, penerapan letter of credit untuk produk tambang, batubara, minyak bumi dan gas bumi (migas), serta minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), serta restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Sekilas, paket kebijakan diarahkan untuk menekan defisit transaksi lewat kebijakan yang mendorong ke arah penghematan devisa dan menggenjot aktivitas penerimaan devisa sekaligus menyehatkan ekonomi. Persoalannya, sejauh mana kebijakan ini mengerek rupiah?

Asyani (63), warga Kecamatan Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur, menyedot perhatian masyarakat. Perempuan yang tidak lancar berbahasa Indonesia itu meringkuk di tahanan Kepolisian Sektor Jatibanteng sekitar tiga bulan karena disangka mencuri kayu jati milik Perum Perhutani. Kisah Asyani diikuti kisah Harso Taruno (63), petani Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diadili karena didakwa menebang sebatang kayu jati di hutan Suaka Margasatwa Paliyan. Kedunya kian menguatkan fenomena penegakan hukum di negeri ini. Hukum ala aparat mirip golok, yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Padahal, hukum digambarkan sebagai pedang. Pedang keadilan. Sebilah pedang yang dua sisinya tajam sehingga dilukiskan hukum tak pandang bulu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Kedua mata Dewi Keadilan pun ditutup agar tak pilih kasih menegakkan hukum.

Emosi masyarakat terganggu karena pemberitaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati tindak pidana narkoba, juga rencana terpidana mati tindak pidana korupsi. Cerita Asyani menjadi inspirasi untuk memperketat syarat remisi buat terpidana mati tindak pidana korupsi. Kemiskinan Asyani dan Harso, serta kebutaan mereka terhadap hukum di negeri ini, merupakan buah perilaku koruptif penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Pelaku korupsi biasanya merupakan figur yang mempunyai kekuatan sosial, politik, atau ekonomi. Bukan seperti Asyani atau Harso. Oleh karena itu, menjaga rasa keadilan adalah memperberat syarat remisi kepada mereka.

Tabiat kekuasaan di Indonesia sebenarnya tidak banyak berubah dari satu kekuasaan ke lain kekuasaan. Kekuasaan selalu menjadi magnet. Perilaku kekuasaan untuk menempatkan ”orang-orang berjasa” dalam sejumlah pos di badan usaha milik negara juga terjadi. Sejumlah politisi dan sukarelawan pun didapuk sebagai komisaris sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), seperti perbankan dan telekomunikasi. Kritik dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi-JK yang semasa kampanye mengusung jargon ”revolusi mental” dan tak membagi-bagi kue kekuasaan. Gejala itu juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Yang membedakan hanya waktunya. Penempatan sejumlah politisi dan sukarelawan di sejumlah pos komisaris terasa terlalu cepat. Pemerintahan belum berumur enam bulan dan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan untuk memecahkan masalah di negeri yang dikepung berbagai persoalan.

Kita berharap Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara menunjukkan kepemimpinan yang tegas mengatasi persoalan yang mengepung bangsa ini. Presiden mempunyai kewenangan yang harus memastikan instruksinya dipatuhi. Komunikasi politik kepada masyarakat harus dibenahi karena polemik yang terjadi karena lemahnya pola komunikasi politik. Tak jelas semangat revolusi mental dan gagasan Trisakti. Biasa-biasa saja. Di mana Nawacita? Pertanyaan itu pantas diajukan, khususnya mengenai program Nawacita dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: