imsitumeang

100 Hari Usia Pemerintahan Jokowi

In Uncategorized on f 7, 15 at 7:36 am

Joko Widodo alias Jokowi dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2014. Tanggal 20 Januari 2015, 100 hari usia pemerintahannya. Tapi, belum 100 hari, Jokowi ’blunder’ empat kali akibat beberapa tindakan dan keputusannya, seperti pemilihan para menteri yang orang partai dan staf kepresidenan yang orang dekatnya. Kenapa, Jokowi?

Blunder kesatu, calon wakil presidennya orang partai. Jokowi sempat membuat orang-orang berdecak kagum karena pernyataannya tak lazim: calon wakil presidennya orang profesional (bukan orang partai). Nah, beberapa hari menjelang pemilihan umum (pemilu), pilihannya adalah Muhammad Jusuf Kalla (JK). JK orang Partai Golkar.

Jokowi pun membuat orang-orang bertepuk tangan dan bersorak gembira karena berjanji akan membentuk kabinet zaken (bukan kabinet bagi-bagi). Dia selalu menekankan ”koalisi tanpa syarat”. Bukan berpolitik dagang sapi. Dia bahkan sempat menyindir Prabowo Subianto yang secara terbuka akan membagi kursi menteri kepada partai pendukung koalisinya. Tapi, ucapan itu berbalik.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkannya sebagai pemenang, dia mengumumkan format kabinetnya. Publik membayangkan langkah Jokowi atas sejumlah kementerian menjadikan pemerintahannya bekerja, seperti namanya: Kabinet Kerja. Dia menjanjikan kabinet ”non-transaksional, the dream team”. Publik begitu merindukannya.

Yang dulu berdecak kagum, kini menggeleng-geleng kepala: dia berpolitik dagang sapi. Banyak anggota kabinet yang bukan ”the right person in the right place”. Istilahnya: profesional partai. Yang terjadi, kabinet ”as usual”, karena berbau transaksi dan kompromi. Jokowi ternyata melakukan praktik bagi-bagi kursi. Sambil senyam-senyum Jokowi mengumumkan 34 kementerian (18 orang profesional, 16 orang partai).

Blunder kedua, dia berjanji untuk membentuk kabinet ramping. Tapi, jumlahnya sama dengan kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan para menteri yang membantunya selama lima tahun, sekaligus menunjukkan Jokowi tak menepati janjinya untuk membentuk kabinet ramping karena desakan realitas politik.

Sebelum dilantik sehari sesudah diumumkan, isu orang-orang ’titipan’ dan intervensi “orang-orang kuat” bersiliweran seputar penyusunan kabinet ini.

Puncaknya, Jokowi memilih Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang orang partai, sebuah puncak tertinggi penegakkan hukum yang tak menjadikan publik merasa nyaman. Penunjukkan jaksa agung ini juga menjauhkan Jokowi dari pendukungnya: sebagian civil society yang concern dengan penegakkan hukum.

Berikutnya, bagi-bagi jatah untuk tim sukses dan donaturnya. Mereka menjadi menteri dan staf khusus menteri, seperti Andrinof Achir Chaniago yang Tim Sukses Nasional Jokowi-JK menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Andi Widjajanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, dan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan yang tercatat sebagai Dewan Pengarah Tim Sukses Jokowi-JK menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Abdullah Mahmud Hendropriyono pun akan menyusul. Kemudian, Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardani sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Kabinet.

Blunder ketiga, dia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketika harga minyak dunia justru turun, yaitu premium (dari Rp 6500/liter ke Rp 8500/liter) dan solar (dari Rp 5500/liter ke 7500/liter). Lalu, Jokowi menurunkan harga BBM dari Rp 8.500 ke Rp 7.600/liter. Selisih kenaikannya Rp 900/liter. Dia yang menaikkan, dia pula yang menurunkan. Benar-benar trik yang culas! Sebab, alasan diturunkan adalah mencabut subsidi. Eh, alasan dinaikkan pun sama. Harga dinaikkan sejak tanggal 18 November 2014 hingga 31 Desember 2014, atau 43 hari. Jika sehari sekitar 70 ribu kiloliter konsumsi bensin premium, pemerintah menangguk Rp 2,709 miliar atau Rp 2,7 triliun. Jadi, apa motif menaikkan dan menurunkan harga BBM di era presiden ketujuh ini?

Jika pemerintah resmi mencabut subsidi BBM RON 88, alias Premium, maka kebijakan ini akan membolehkan SPBU swasta (termasuk asing) menjual BBM RON 88, kendati hanya di daerah Jamali (Jawa-Madura-Bali). Di luar Jamali tidak boleh, karena penugasan PT Pertamina (Persero).

Giliran gas elpiji 12 kilogram naik Rp 1.500/kilogram. Sebelumnya, Jokowi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut subsidi listrik untuk 12 golongan pelanggan, termasuk rumah tangga 1.300 VA ke atas per tanggal 1 Januari 2015. Tarif listrik perumahan mulai yang berdaya terendah 1.300 VA sama dengan tarif listrik industri yang berdaya 20 KVA, yaitu Rp 1496,05.

Kenaikan-kenaikan ini mengikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok dan transportasi yang duluan naik. Artinya, biaya hidup pasti makin banyak. Sedangkan penghasilan kebanyakan rakyat masih segitu-gitu saja. Blunder ini tentu saja makin menjauhkan Jokowi dari pendukungnya: sebagian wong cilik.

Atas blunder-blunder itu, publik mulai meragukan kesungguhan Jokowi. Selain itu, publik mulai meragukan kapabilitasnya sebagai pemimpin nasional. Banyak politisi yang ingin terlihat merakyat atau melayani rakyat (terutama di musim pemilu). Namun, hanya Jokowi yang bisa melakukannya. Tapi itu dulu, kini tidak ada Jokowi effect!

Sejumlah menteri tidak becus bekerja. Para menteri Kabinet Kerja semestinya jangan serampangan berbicara sebelum memahami masalah.

Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan menyatakan pihaknya tidak akan memaksakan Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak tahun ajaran 2013/2014 dan tahun ajaran 2014/2015 di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) menyusun roadmap implementasi Kurikulum 2013 selama tahun 2015-2020. Apakah berdampak terhadap kesumringahan anak-anak yang lantas menjadikan mereka pintar?

Desa menjadi rebutan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDT-Trans) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Kok bisa? Hanya satu visi, yakni visi Presiden, tapi mengapa dua kementerian ini berbeda visi. Yang pasti, kejadian ini menunjukan dua misi: misi politik menteri untuk membangun basis konstituensi partai dan misi politik kementerian untuk mempertahankan program berbasis desa. Jokowi belum memutuskan.

Jangan jadikan desa sebagai wilayah kontestasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Nawacita ”membangun Indonesia di wilayah pinggiran” seharusnya memberi petunjuk arah mengurus desa. Tapi, kepentingan menyebabkan jalan itu terasa sulit dilalui. Belum lagi, orang desa terpaksa pasrah karena menerima penyerahan dana hanya Rp 120 juta. Padahal, dulu Jokowi sesumbar mampu memberikan Rp 1,4 miliar. Realisasinya cuma Rp 120 juta.

Jika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ngebom kapal dan tindakannya ini akan mampu mengurangi pencurian ikan, kita berharap keputusan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat. Harga ikan murah.

Jika Menteri Perhubungan Ignasius Jonan marah-marah di Kantor AirAsia lantaran pihak maskapai itu tak mem-briefing pilot pesawat AirAsia QZ 8501 sebelum take off, apakah tindakannya itu berdampak terhadap keluarga korban AirAsia? Apakah mereka senang dengan sikap sang menteri? Atau, seketika pesawat ditemukan?

Ketika inspeksi mendadak ke Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah lebih cukup lantaran dia bertemu PNS yang bergaji hampir Rp 14 juta. Begitulah, seorang menteri tidak mengetahui standar gaji PNS dan dia membuat pernyataan yang blunder.

Indonesia bukan hanya Kecamatan Tebet. Contoh kecil saja, di Kemdikbud yang merupakan instansi vertikal, gaji PNS golongan III cuma Rp 3,2 juta. Ditambah tunjangan pun, take home pay (THP)-nya tidak sampai Rp 14 juta. Menteri Yuddy bertemu PNS DKI Jakarta yang tunjangannya 3-4 kali THP. PNS di daerah lain tidak menerima THP sebanyak itu.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengomentari dampak turunnya harga BBM terhadap harga bahan kebutuhan pokok yang terlanjur naik. Dia menyebutkan, harga BBM tidak berhubungan dengan harga bahan kebutuhan pokok karena masih mahalnya harga bahan itu akibat tindakan pedagang yang menahan barang. Pernyataan ini pun menuai kritikan dan tertawaan. Bagaimana mungkin seorang menteri tidak mengetahui bahwa penaikan dan penurunan BBM berdampak pada penaikan atau penurunan harga bahan kebutuhan pokok?

Demikian juga, kiprah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menerbitkan kartu sehat, apakah kita merasakan biaya sakit yang murah dan pelayanan di rumah sakit yang ramah?

Transparansi menjadi persoalan pemerintahan Jokowi. Apalagi, pemerintahan Jokowi akan banyak melibatkan investor China dalam program pemerintahannya. Salah? Tidak, selama pelaksanaannya legal dan transparan.

Maka, setelah dua badan usaha milik negara (BUMN), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, meneken memorandum of understanding (MoU) dengan China International Fund (CIF) untuk mengembangkan jalan tol dan perkeretaapian di Tanah Air, yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xie Feng. Tapi, kenapa para menteri bungkam?

Berikutnya, Jokowi menandatangani perjanjian kerjasama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente. PT Pertamina (persero) akan membeli minyak perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP. Jokowi beralasan, pembelian itu menghemat anggaran pemerintah. Namun, Sonangol menolak permintaan Pertamina agar setiap barel didiskon dan tetap mengacu ke harga normal pasar dunia. Kiprah CIF di Angola, di antaranya membentuk China Sonangol International Holding Ltd, perusahaan patungan CIF – Sonangol EP. Belakangan, Kementerian ESDM akan mengkaji ulang kesepakatan tersebut.

Tak mengherankan jika kepuasan publik kepadanya mulai rontok. Sebagian lembaga sigi menyebut kepuasan publik saat ini kurang 50 persen sebelum 100 hari pemerintahannya. Ketidakpuasan mereka merata di semua segmen masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan, bertinggal di perkotaan dan di perdesaan, berpendidikan tinggi dan rendah, serta wong cilik dan kelas menengah-atas. Publik yang perempuan, bertinggal di perkotaan, perpendidikan rendah, serta kelas menengah-bawah tidak puas. Hanya masyarakat minoritas yang puas.

Pemilih partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun hanya minoritas yang puas. Berkisar 40-50 persen yang puas. Pemilih PDIP, misalnya, hanya 60 persen yang puas, 40 persen tak puas.

Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK. Hanya 60 persen yang puas, 40 persen tak puas. Kecenderungan sikap ini mengindikasikan bahwa Jokowi mulai ditinggalkan pendukungnya. Pendukung yang mulai meninggalkan Jokowi-JK adalah wong cilik yang bertinggal di perdesaan.

Beberapa alasan ketidakpuasaan publik tersebut. Alasan kesatu, komunikasi dan sosialisasi pemerintah mengenai kebijakannya. Rasionalitas pemerintah mengenai kondisi mendesak untuk menaikan harga BBM bersubsidi belum selaras dengan rasionalitas publik. Sekitar 60 persen publik tidak bisa menerima alasan pemerintah.

Alasan kedua, kenaikan dua harga BBM bersubsidi jelas-jelas memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. Mayoritas publik merasa kenaikan itu hanya akan membebani hidup mereka. Padahal, salah satu harapan besar publik terhadap Jokowi adalah kesejahteraan hidup yang meningkat. Minoritas publik menyatakan kenaikan harga BBM tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Alasan ketiga, publik meragukan wong cilik menerima program kompensasi kenaikan harga BBM. Salah satu janji di balik kenaikan harga BBM adalah dana subsidi BBM akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Korupsi yang marak dan budaya birokrasi yang buruk menjadi alasan kekhawatiran publik.

Alasan keempat, BBM, elpiji, dan listrik naik justru sebelum program Jokowi terasa bermanfaat. Sekitar 60 persen publik menyatakan bahwa sejak dilantik sebagai presiden, belum ada program Jokowi yang terasa bermanfaat. Pasca-pelantikannya hingga detik sebelum pengumuman kenaikan BBM, Jokowi disibukkan dengan kunjungan ke luar negeri.

Jokowi memang meluncurkan “tiga kartu sakti”, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebelum dia menaikan harga BBM. Namun, peluncuran tiga kartu sakti ini belum terasa bermanfaat. Apalagi, banyak akademisi yang menyebut program bagi-bagi kartu ini ibarat manajemen warteg (warung tegal). Gaya pengambilan keputusannya serba instan!

Celakanya, pemerintah menyuruh masyarakat mencari solusinya sendiri. Jangan-jangan, kalau harga beras mahal, rakyat bisa-bisa disuruh puasa ala Nabi Daud, sehari makan sehari enggak, agar hemat. Atau, kalau harga BBM tetap mahal, rakyat bisa-bisa disuruh berjalan kaki sekalian berolahraga. Pertanyaannya apa fungsi pemerintah? Dan, pemerintah bekerja buat kepentingan siapa? Pemerintah seharusnya bekerja buat kepentingan rakyat. Kok terbalik, rakyat harus memahami kepentingan pemerintah? Aneh… Pantas saja Yusril Ihza Mahendra menyindir pemerintah. Enak tenan…

Kepuasan publik yang kurang 50 persen sebelum 100 hari pemerintahannya itu adalah warning yang akan menyulitkan pemerintahannya. Jokowi terancam menjadi presiden terlemah dalam sejarah Indonesia karena dia dan koalisinya tidak sanggup mengontrol parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP), karena gabungan partai-partai yang tergabung dalam KMP menguasai kursi mayoritas.

Pemerintahan sebelumnya, partai koalisi pemerintah menguasai kursi mayoritas. Meski menguasai parlemen, tidak semua kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono yang mulus, karena kerap menghadapi tantangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun turut mengkritisi tindakan dan keputusannya. Para penantang adalah partai-partai yang berkoalisi dengannya di pemerintahan. Bisa dibayangkan, pemerintahan Jokowi pun akan menghadapi dinamika di parlemen yang rumit karena dia dan koalisinya bukan mayoritas.

Selain itu, Jokowi tidak mengontrol satu partai pun. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, presiden selalu menginjakkan kakinya di satu partai pendukung. Di PDIP, Jokowi bukan figur sentral. Dia cuma petugas partai! Meski dicalonkan PDIP, Jokowi tak mampu mengontrol PDIP karena pengaruh Megawati Soekarnoputri yang masih kuat.

Jokowi akan ditinggal pendukungnya karena kekecewaan mereka. Dengan menaikan harga BBM, elpiji, dan listrik, kepuasaan publik merosot kurang 50%. Kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan transportasi berdampak pada penurunan pamor kepemimpinan Jokowi. Keputusan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak seharusnya menjadi perhatian yang serius dan berhati hati sebelum ditetapkan sebagai kebijakan. Tapi tidak begitu hingga saat ini, padahal mereka bilang dia merakyat.

Demikian evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi. Upacara 100 hari adalah istilah kaum Islam Abangan atau islam kejawen yang mempraktikkan selamatan atau tahlilan karena kematian seseorang. Bagi mereka, selamatan tidak hanya pada malam ke-1 (turun tanah), tapi juga malam ke-2 (mendua hari), ke-3 (meniga hari), ke-7 (memitung hari), ke-25 (mayalawi), ke-40 (mematang puluh), bahkan ke-100 (manyaratus hari), dan ke-1000  (nyewu) sejak kematian itu. Istilah ini diadopsi dalam dunia politik.

Jokowi tidak harus meninggalkan tradisi ini dan mengubah pola penilaian dengan kinerja semester kendati istilah 100 hari pemerintahan tidak tepat dalam menilai pemerintahan baru. Tentu saja, tidak semua program kerja terasakan hasilnya hanya dalam rentang waktu 100 hari yang sebenarnya relatif singkat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja melakukan evaluasi pelaksanaan program 100 hari pemerintahnya dalam rapat kabinet paripurna. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target yang ditetapkan dalam rentang waktu tersebut. Bagaimana mengukur kinerja? Ukuran itu dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan itu.

Publik pun berharap evaluasi ini sebagai ‘starting point’ untuk kelanjutan kerja, kerja, dan kerja selama lima tahun. Mengapa? Banyak persoalan terjadi akibat beberapa tindakan dan keputusan Jokowi dan para menterinya. Entah mengapa kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi seakan-akan tidak menghargai keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, dia mewariskan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan kepada pemerintahan Jokowi. Dia bahkan mengundang Jokowi guna menjelaskan tata kelola pemerintahan.

Jokowi malah mengubah berbagai program sosial yang dicanangkan Susilo dengan nama baru dan mengklaimnya sebagai hasil kerja. Seolah-olah semua program seperti beasiswa bagi siswa miskin, jaminan kesehatan bagi rakyat, dan program kesejahteraan bagi keluarga tak mampu adalah hasil kerjanya. Sejauh ini, Jokowi belum berhasil membuktikan jargon-jargon kampanye yang digembar-gemborkannya. Misalnya, tidak jelas maksud revolusi mental itu dan pemerintah tidak melakukan gerakan perubahan masif.

Seperti nama kabinetnya, maka pemerintahan Jokowi harus benar-benar kerja, kerja, dan kerja seraya menciptakan sejumlah gebrakan. Namun, bagaikan satu sisi lain sebuah mata uang, selain apresiasi, publik juga mengemukakan kritik-kritik. Media massa berperan dalam memotret kinerja pemerintahannya. Meski ekspos media massa belum tentu mewakili kinerjanya, tapi mereka merupakan pembawa pesan yang membentuk persepsi masyarakat, sehingga tercipta citra pemerintahan, terutama kementerian.

Begitulah politik cengar-cengir ala Jokowi. Sebagian wong cilik mulai menjauhi Jokowi. Beberapa tindakan dan keputusannya berdampak pada naik-turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Berbeda antara janji dan realitas! Cepat atau lambat rakyat akan bereaksi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Kemarahan rakyat akan meledak jika pemerintah masih terus melakukan kebijakan-kebijakan ngawur. Dia harus bertindak cepat guna mengerem laju penurunan pamor kepemimpinannya.

Jokowi membutuhkan dukungan publik di tengah ketidakberdayaan dia dan koalisinya menguasai parlemen. Dia semestinya menjadi komando tertinggi pemerintahan. Pamor kepemimpinan Jokowi akan makin merosot bila tanpa gebrakan. Hanya program jitu yang mampu mengembalikan popularitas Jokowi. Situasi akan rumit jika protes publik didukung KMP yang menguasai parlemen.

Jawaban atas banyak tantangan bangsa di tahun 2015 ini justru ada di perjalanan sejarah Indonesia. Marilah kita belajar dari sejarah. Semoga dia menyadari kebijakan-kebijakan blundernya. Lalu, bertumbuh sebagai strong leader.

Selamat Tahun Baru. Kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia Raya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: