imsitumeang

Hari Nusantara dan Poros Maritim Dunia

In Uncategorized on f 23, 14 at 11:14 am

Kita memperingati Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember. Banyak di antara kita tidak mengetahuinya. Padahal, kita menetapkan tanggal tersebut sebagai pengingat bahwa sumberdaya laut wilayah Republik Indonesia yang luar biasa. Kita juga memperingati Hari Nusantara sebagai penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia sebagai negara maritim.

Mengapa luar biasa? Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara memiliki laut terluas, pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia. Predikat negara kepulauan terbesar di dunia diperoleh melalui perjuangan panjang dan lama. Hasilnya ialah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) tahun 1982 mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan (archipelagic principles), yang didahului oleh pengumuman “Deklarasi Djoeanda” tanggal 13 Desember 1957.

Kira-kira 57 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah mendeklarasikan laut pedalaman sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Perdana Menteri Ir H R Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan wilayah perairan negara Republik Indonesia dalam sidang kabinetnya hari Jumat tanggal 13 Desember 1957 yang membahas wilayah perairan negara.

Sidang kabinet mempertimbangkan sifat dan corak bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas (beribu-ribu) pulau besar dan kecil, serta keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan semua kepulauan beserta laut yang terletak di antaranya sebagai suatu kesatuan. Batas lautan territorial dalam Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan atau “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Staatsblad 1939 Nomor 442 artikel 1 ayat (1) tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena justru membagi wilayah daratan Republik Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan territorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan beberapa pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, tanpa memandang luasnya, adalah bagian-bagian wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian perairan nasional di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Republik Indonesia menjamin lalu-lintas kapal-kapal asing di perairan pedalaman ini selama tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia.

Penentuan batas lautan teritorial berjarak 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pulau-pulau negara Republik Indonesia yang ketentuannya diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Pendirian Pemerintah tersebut diperhatikan konferensi internasional tentang hak-hak atas lautan tanggal 24 Februari – 27 April 1958 di Jenewa. Berkat pandangan visioner para pendiri Republik Indonesia, deklarasi ini menyatukan seluruh pulau dan kepulauan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mereka meyakini bahwa laut teritorial yang hanya 3 mil akibat warisan imperialisme akan berbahaya karena wilayah kita terpisah-pisah dan berjarak antara pulau satu dan pulau lainnya.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia adalah hamparan perairan laut yang luas beserta gugusan pulau yang tersebar di dalamnya sebagai suatu kesatuan laut Nusantara (Mare Nostrum) dan pulau-pulau yang utuh dengan wilayah udara di atasnya. Perjuangan mempertahankan wilayah nasional berdampak terhadap pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest archipelagic state) dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Oleh karena itu, tanggal 13 Desember diperingati sebagai hari raya nasional bernama Hari Nusantara, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, agar sumberdaya laut yang luar biasa tersebut disadari, disyukuri, dan dikelola sebaik-baiknya oleh segenap bangsa Indonesia. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut. Tidak beralasan jika kita tidak memperingatinya, karena deklarasi tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah negara.

Peringatan Hari Nusantara bertujuan untuk mengubah mind-set bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat ke matra laut serta menyeimbangkan matra darat dan matra laut. Perubahan mind-set tersebut sevisi dengan ide poros maritim dunia Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), bersejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Sebuah doktrin yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan ”poros maritim dunia, kekuatan di antara dua samudera”.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, serta memunggungi selat dan teluk. Sebagai negara maritim, di samudera, laut, serta selat dan teluk terletak masa depan peradaban kita. Dengan poros maritim dunia sebagai cita-cita, Indonesia harus menegakkan kedaulatannya, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan maupun wilayah negara.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, agenda pembangunan nasional harus ditopang lima pilar, yaitu membangkitkan budaya maritim, mengelola kelestarian sumberdaya laut, mengembangkan konektivitas maritim, kerjasama diplomasi bidang kelautan, dan memperkuat pertahanan maritim. Dengan kesadaran sebagai poros maritim dunia, kita mengarusutamakan bidang kelautan dalam pembangunan nasional yang mengintegrasikan pulau terluar dan/atau terpencil. Targetnya ialah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mengelola potensi sumberdaya alam laut yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kita harus menindak aktivitas yang merusak lingkungan kelautan, termasuk aktivitas yang mengeksploitasi sumberdaya kelautan, yang merugikan negara, yang dilakukan oleh masyarakat kita, terlebih oleh bangsa asing. Di level internasional, Pemerintah harus melakukan pendekatan multilateral yang melibatkan berbagai negara sahabat. Di antaranya, Indonesia dan negara-negara sahabat menandatangani joint communique kerjasama penanggulangan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing serta pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Di antaranya menata penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selanjutnya, menata perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Kapal asing diduga melanggar batas wilayah negara yang terdeteksi Automatic Identification System (AIS) melakukan illegal fishing. Modusnya double flagging atau berbendera ganda. AIS merupakan sistem standar International Maritime Organization (IMO). Sistem tersebut dioperasikan untuk mendeteksi kapal-kapal berbobot lebih 200 gross ton (GT). Kapal asing juga diduga melanggar daerah penangkapan ikan (fishing ground) sebagaimana ketentuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIKPI) dan pemekerjaan awak (nakhoda dan anak buah kapal) berkewarganegaraan asing atau melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan musim penangkapan ikan.

Jumlah kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia terus berkurang jika dibandingkan sebelum kebijakan moratorium. Satelit Vessel Monitoring System (VMS) dan AIS mendata, jumlah kapal asing yang beroperasi berkurang signifikan, terutama di Laut Natuna dan Laut Arafura. Indonesia menerapkan sistem pemantauan kapal perikanan via satelit VMS untuk memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga pergerakan mereka terpantau setiap selang waktu tertentu dan dalam waktu yang bersamaan (real time).

Pemerintah harus menindak pelaku illegal fishing yang merugikan negara Rp 300 triliun per tahun. Pemerintah harus memperkuat perangkat hukum untuk menindak tegas pelaku illegal fishing. Di antaranya menambah jumlah pengadilan perikanan di beberapa kawasan yang rentan praktik IUU fishing, selain di Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjungpinang, Ranai, Ambon, Sorong, dan Merauke, guna mempercepat proses penanganan tindak pidana perikanan ke tahap putusan inkracht.

Sebelumnya, dalam rangka pengawasan serta pengendalian praktik illegal fishing, Pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan per tanggal 3 November 2014. Moratorium atau penghentian sementara berlaku hingga tanggal 30 April 2015 untuk pengajuan perizinan baru kapal eks asing lebih 30 GT. Selama moratorium, izin baru berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ditangguhkan. Selanjutnya SIPI dan SIKPI yang masih berlaku dievaluasi, sedangkan pengguna izin yang melalukan pelanggaran disanksi.

Pemerintah pun merevisi peraturan kegiatan pengalihan muatan ikan di tengah laut atau transhipment. Ke depan, semua transhipment di wilayah perairan Indonesia dilarang. Alasannya, banyak pelanggaran, karena hasil transhipment tidak didaratkan ke pelabuhan perikanan Indonesia tapi langsung diangkut ke luar negeri. Akibatnya, jumlah ikan yang ditangkap tidak  terdata dan terjadi re-ekspor ikan ke Indonesia. Sementara, unit pengolahan ikan (UPI) kekurangan bahan baku dan nelayan pengolah pun bangkrut karena ketiadaan bahan baku.

Untuk mengembalikan keuangan negara, selain mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan merevisi peraturan transhipment, Pemerintah harus menggenjot Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan terhadap kapal berbendera asing lebih 30 GT. Setidaknya Rp 25 trilun pertahun potensi peningkatan PNBP yang belum termanfaatkan dari sumberdaya ikan dan non-sumberdaya ikan. Sektor kelautan dan perikanan menghabiskan uang negara sekitar Rp 18 triliun setiap tahun untuk operasional pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang terdiri atas anggaran KKP Rp 6,5 trilun dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 11,5 triliun. Seharusnya terjadi equity antara pengeluaran dan pemasukan negara di sektor kelautan dan perikanan.

Saat ini, dari 5.329 kapal bertonase lebih 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 20 persen di antaranya kapal berbendera asing. Setiap kapal hanya berkontribusi Rp 90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan ikan. Padahal, sekali melaut setiap kapal menghasilkan ikan hingga 2000 ton. Tentunya pendapatan yang diperoleh pelaku usaha perikanan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan negara yang disumbangkan. Jika ditotalkan, jumlah yang disumbangkan untuk PNBP hanya Rp 300 miliar per tahun. Nilai yang minim itu saja sangat merugikan negara.

Selain upaya represif, Pemerintah harus memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan ikan agar tercipta kantong-kantong sanctuary yang menjamin kelestarian. Kemudian, mengoreksi regulasi dan kebijakan seperti membenahi tata kelola, menambah pajak penghasilan (PPh) kapal bertonase besar, menghapus retribusi perizinan nelayan tradisional, subsidi kredit perikanan, serta aturan di bidang penanaman modal industri perikanan nasional. Guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memperkuat kerjasama lintas sektor dan melibatkan masyarakat.

Membangun kesadaran nasional tentang peran sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah juga menggelar Hari Ikan Nasional yang bertepatan dengan peringatan hari ikan dunia yang dicanangkan World Health Organization (WHO). Hari peringatan ini dijadikan momentum untuk menyosialisasikan konsumsi ikan kepada seluruh elemen masyarakat. Lantaran, ikan sebagai nutrisi vitamin D dan omega 3 yang terbaik masih jarang dikonsumsi masyarakat. Tahun 2012, konsumsi ikan 33,8 kg/kapita/tahun, tahun 2013 konsumsi ikan 35 kg/kapita/tahun, dan tahun 2014 konsumsi ikan ditargetkan 38 kg/kapita/tahun.

Ibarat air sungai yang senantiasa mengalir tiada berhenti, Pemerintah harus terus menerus mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Ikan, menghimbau semua lapisan masyarakat mengikutsertakan ikan dalam menu makanan sehari-hari. Untuk menggaungkan Gerakan Memasyarakatkan Ikan, kita mengusung motto ‘Tiada Hari Tanpa Makan Ikan” seraya membudayakan satu hari makan ikan atau one day full fish. Ikan mengandung protein berkualitas tinggi yang menentukan kecerdasan generasi bangsa.

Selain langkah tegas menindak praktik IUU fishing, baik preemtif, preventif, maupun represif, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kelautan merupakan tumpuan dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan. Potensi tidak bermanfaat tanpa dukungan iptek yang tepat dalam memanfaatkan dan melestarikannya. Inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti dan akademisi harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha bidang kelautan. Indonesia memiliki berbagai pusat penelitian dan pengembangan iptek kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sejumlah kapal riset.

Penelitian dan pengembangan iptek kelautan harus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, mengingat begitu luas wilayah laut Indonesia melalui dukungan instrumen kebijakan riset seperti anggaran dan program. Pengembangan sumberdaya manusia bidang kelautan juga harus ditingkatkan melalui pembentukan fakultas/departemen/program studi kelautan dan perikanan universitas, serta sekolah tinggi/akademi kelautan dan perikanan untuk mencetak sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan yang handal.

Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan potensi sumberdaya laut yang luar biasa untuk menopang perekonomian bangsa. Ironisnya, kontribusi sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah. Kita harus memiliki komitmen untuk mengelola laut demi kesejahteraan rakyat, dan komitmen untuk menegakkan kedaulatan di laut. Negara kita sesungguhnya bisa mandiri, berdiri sendiri, dengan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: