imsitumeang

Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

In Uncategorized on f 28, 14 at 5:00 am

Indonesia selalu membangga-banggakan negerinya sebagai bangsa bahari. Nyanyian ‘nenek moyangku orang pelaut’ dan semboyan ‘justru di laut kita jaya’ terus-menerus terngiang, tapi tak pernah terealisasi.

Pengawasan laut yang buruk, misalnya, mengubah perairan Indonesia yang kaya menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan (illegal fishing) dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kekayaan laut kita dicuri, ikan-ikan dan sebagian isi laut dirampok dan dijarah.

Bertahun-tahun praktik itu terjadi, kita tetap saja diam. Kapal-kapal asing pencuri ikan atau kapal perikanan berbendera asing bersimaharajalela. Banyak akal bulus mereka untuk melakukan penangkapan ilegal di perairan Indonesia seperti sekelompok nelayan asing di kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, yang rata-rata orang Malaysia dan Filiphina.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin mengakhiri pembiaran itu. Ia ingin aksi kapal-kapal asing pencuri ikan itu dihentikan dan kewibawaan Indonesia di wilayah perairannya ditegakkan. Tindakan khususnya berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Semangat itu setidaknya terungkap setelah Jokowi menanggapi usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu untuk menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Dia ”geregetan” atas ulah kapal-kapal penjarah hasil laut di Indonesia karena negara merugi Rp 300 triliun per tahun. ”Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka untuk membahas pengamanan laut, Senin (24/11/2014) malam. Menteri-menteri dituntut meniru Menteri Susi dalam bertindak untuk mengimplementasikan visi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Aparat keamanan pun harus bertindak tegas terhadap kapal-kapal pencuri asing dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Bagi seorang Susi, kekayaan laut kita terlalu berlimpah untuk tidak dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, bukan malah dimanfaatkan oleh bangsa asing. Pengusaha lobster yang kini menteri itu menilai, regulasi di Indonesia tidak mendukung penjagaan kekayaan laut kita dari aksi pencuri ikan. Menteri Susi mengaku didukung Presiden untuk menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Di seluruh dunia, kita paling top karena satu-satunya negara yang tidak memberlakukan restriksi (pembatasan dalam lapangan produksi seperti ekspor ikan), begitu bos Susi Air itu menyindir. Memang dikeluarkan zonasi di wilayah perairan kita, tapi luas dan waktunya tidak tegas.

Oman dan Australia contoh dua negara yang mengeluarkan restriksi sehingga kapal-kapal asing tidak bebas berkeliaran di wilayah perairan mereka. Australia bahkan menutup 70 persen wilayah laut mereka dari sentuhan bangsa asing.

Regulasi yang lemah memotivasi banyak negara lain untuk menjarah kekayaan laut Indonesia. Mari kita membayangkan, jika satu kali panen lobster bisa berjumlah 8.000-14.000 ton, entah berapa uang yang diperoleh kapal-kapal ikan asing itu. Regulasi di Australia, untuk mendapatkan konsesi menangkap lobster di wilayah perairan Australia, perusahaan atau seseorang harus menyetor 1 juta dollar AS. Taka mengherankan jika mereka lari ke Indonesia!

Jika Presiden mendukung wacana menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mendukungnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) pun harus menindaklanjuti ketegasan Menteri Susi.

Sependapat dengan Menteri Susi, bagi Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi, ketegasan tersebut adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa kedaulatan negeri ini tidak bisa dibeli. ”Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya titik awal dihormati oleh bangsa lain.” Dia menambahkan, ”Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!”

Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Menteri Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap memertanyakan kebijakan pemerintah. Menanggapinya, dia menjawab bahwa sebenarnya langkah itu yang seharusnya dilakukan pemerintah. ”Yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement.”

Dalam sidak di atas kapal roro yang melaju dari Pelabuhan Merak (Banten) ke Pelabuhan Bakauheni (Lampung), Jokowi kembali memerintahkan TNI dan Polri untuk mendukung usulan Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan.

Tidak sebatas pernyataan, perintah Presiden mulai dipersiapkan oleh para pembantunya. Sejumlah menteri Kabinet Kerja pun harus mematangkan dasar-dasar kebijakan untuk mengimplementasikan perintah tersebut.

Kita menyambut aksi itu. Bukan hanya sepakat, kita bahkan mendukung niat dan semangat Presiden untuk melindungi kekayaan laut kita. Kita juga sangat setuju dan bahkan mendesak kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan itu segera dieksekusi di lapangan.

Selama ini kita hanya bisa geram karena para pencuri ikan itu leluasa mencuri, merampok, dan menjarah ikan di lautan kita, sehingga negara dirugikan sekitar Rp 300 triliun setiap tahun. Tidak ada tindakan tegas untuk menghentikan praktik kejahatan itu.

Dengan tekad tersebut, efek jera di kalangan para pencuri ikan memang harus diciptakan. Efek itu akan terbentuk jika pemerintah bersikap tegas. Penenggelaman kapal dipastikan akan menjadi pesan yang teramat kuat bagi para pencuri ikan untuk menghentikan praktik yang sangat keterlaluan itu. Kita jangan ragu, apalagi takut, untuk mengambil langkah karena posisi kita adalah pemilik laut.

Meski sempat menimbulkan pro-kontra, dasar hukum bagi penenggelaman kapal pun jelas. Pasal 69 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ayat (1) menyatakan, kapal pengawas perikanan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan ayat (4) menyatakan, dalam melaksanakan fungsi itu penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tentu saja, para awak kapal asing pencuri ikan yang akan ditenggelamkan itu diselamatkan. Kita juga sepakat agar kebijakan tersebut disampaikan dengan baik kepada negara-negara asal pencuri ikan agar kelak tidak mengganggu hubungan diplomasi.

Dan tentu saja, tindakan tersebut mengikuti ketentuan internasional tentang nelayan tradisional yang tidak boleh dituduh illegal fishing, apalagi yang bertempat tinggal di perahu-perahu atau ‘manusia perahu’. Tapi alasan membawa keluarga dalam perahu bisa saja modus agar dikategorikan sebagai nelayan tradisional.

Sebelumnya, Menteri Susi melakukan moratorium izin operasi kapal ikan di atas 30 gross tonnage (GT). Penghentian penerbitan izin kapal penangkap ikan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran kapal asing tanpa izin acap kali mengambil kesempatan akibat penegakan hukum maritim yang lemah. Hukum yang permisif.

Langkah itu mulai membuahkan hasil. Pengaruhnya luar biasa. Pihak asing gentar dan nelayan mereka mulai ketar-ketir memasuki wilayah perairan Indonesia. Walaupun mereka ketar-ketir, mereka memahami bahwa this is Indonesia’s right, stating and announcing what Indonesia wants.

Moratorium selama sebulan ini ternyata mampu menjaga pasokan ikan. Nelayan dan pengusaha kecil di dalam negeri bergembira. Para pengepul ikan juga begitu. Dari lima yang kontra, 500 yang pro. Mereka yang pro mengaku, kebijakan tersebut akan menghidupkan kembali usaha cold storage. Tengkulak pun heran. Sekarang harusnya paceklik, tapi kok ikan banyak.

Penciptaan efek jera tidak boleh ditunda-tunda. Saatnya kewibawaan kita ditegakkan di wilayah perairan. Indonesia tidak boleh dan tidak bisa membiarkan kapal-kapal asing memboyong ikan-ikan secara ilegal. We have to stop this at all cost. Sebuah awal untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demi kedaulatan, anything necessary to do to be done, it has to be done. Nothing else. So? So, we just do what we have to do as a country.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: