imsitumeang

Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

In Uncategorized on f 21, 14 at 7:25 am

Setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih. Di sejumlah lokasi, terbentang spanduk-spanduk ucapan selamat buat kedua pasangan calon. Media sosial penuh rumor. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla saling klaim menang. Mereka semestinya menahan diri.

KPU-lah yang memiliki otoritas menetapkan pasangan calon terpilih yang menghitung suara secara berjenjang. Kita berharap rekapitulasi (ringkasan atau ikhtisar penghitungan) suara berlangsung jujur. Hasil KPU merupakan official count (OC) atau hitung resmi. Tentunya kita mengharapkan official count KPU mendekati realitanya. Mengapa? Tahapan panjang dan lama rekapitulasi suara yang penghitungannya manual dari tempat pemungutan suara (TPS) ke kantor KPU (TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional), maka official count rentan masalah dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak.

Menjadi rahasia umum bahwa hasil pemilu di zaman Orde Baru bukan cerminan kebenaran empiris di TPS-TPS. Namun, sejak pemilu tahun 1999, sebagai penyelenggara pesta demokrasi, KPU melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Bahkan, pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini KPU menempuh terobosan baru, yakni membuka formulir data suara. Mengunggah formulir C1 pada website KPU dan keikutsertaan para relawan mengecek formulir-formulir tersebut merupakan upaya untuk memastikan tanpa masalah dan kesalahan. Kita sungguh-sungguh berharap official count kali ini netral tanpa intervensi, terutama selama penghitungan suara.

Selain mass monitoring seperti itu, upaya lainnya ialah quick count (QC), yaitu metode ilmiah untuk memverifikasi hasil pemilu menggunakan asas random sampling di TPS-TPS. Metode yang terukur dan teruji ini memberikan perkiraan hasil yang terpercaya (reliable). Cara pengambilan sampel quick count biasanya stratified random sampling yang memperhatikan strata populasi. Jadi, mengelompokkan data seluruh populasi ke tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya tingkatan tinggi, sedang, dan rendah atau misalnya berdasarkan jumlah pendapatan dan jenjang pendidikan. Begitulah manfaat quick count.

Hasil quick count bukan real count (RC) yang tanpa masalah dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Quick count memiliki kisaran real count. Agar menjadi acuan, seharusnya lebih satu quick count. Jika metodenya mematuhi kaidah ilmiah, beberapa quick count ini akan memiliki kisaran yang mirip dan bertumpang-tindih (overlapped). Jika memanipulasi quick count untuk tujuan tertentu (misalnya samplingnya sengaja berpihak, tidak stratified dan tidak random, maka kisarannya pun berbeda. Bila di luar kisaran, berarti metodenya tidak mematuhi kaidah ilmiah.

Quick count semestinya menjadi alat yang netral. Namun, lembaga survei tertentu ternyata “smart and alert” ketimbang lembaga survei yang berafiliasi ke Jokowi-JK, karena dia tidak mau masuk perangkap dengan mempublikasikan angka palsu/doubtful

Setelah pencoblosan tanggal 9 Juli 2014, hasil quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatumkan N/A (not available, tidak tersedia), sementara hasil quick count beberapa lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK berbeda. Hasilnya? Hampir sama. Apakah by design?

Penyelenggara quick count yang mengaku ilmuan tapi justru melansir info palsu adalah haram. Pamali. Tindakan LSI yang memberhentikan quick count karena menduga ada “intervensi” atau “interruption”, “interception”, atau di-hacked adalah tepat. Hasil quick count pukul 16.15 WIB tanggal 9 Juli 2014 dan/atau sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kaidah ilmiahnya.

Apakah kita masih mempercayai quick count jika lembaga survei sekelas Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini, yang dulu kita menaruh respect tapi kini mempermainkan metodenya, seenaknya mengganti data demi mendukung Jokowi-JK.

Jangan kekeuh menganggap hasil quick count pada 2.000 atau 4.000 TPS adalah valid, yang melebihi official count 478.685 TPS versi KPU. Gampang memanipulasi sample quick count yang cuma mendata 2.000 TPS tanpa pengawasan (walaupun mereka mengklaim dirinya kredibel) dibandingkan memanipulasi data 478.685 TPS yang diawasi saksi kedua pihak dan bahkan publik pun mengawasinya.

Hasil real count KPU provinsi pada beberapa pemilukada atau pemilu gubernur dan wakil gubernur seringkali di luar kisaran quick count. Jadi, kita bisa menyimpulkan jika official count lembaga penyelenggara pemilu daerah itu yang di luar kisaran yang merupakan perkiraan mayoritas quick count, maka official count tersebut terindikasi masalah dan kesalahan. Kalau hasil official count tepat di kisaran tersebut, kita bisa menyebutkan lembaga penyelenggara pemilu daerah itu jujur.

Untuk pemilu tanggal 9 Juli 2014, 12 pollsters (lembaga survei) melakukan quick count. Persentase bukan perkiraan yang absolut. Toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) merupakan ukuran kemungkinan hasil quick count meleset pada tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu (contohnya 95% atau 99%). Sehingga, margin of error jangan lebih 1%.

Quick count Radio Republik Indonesia (RRI) yang menghasilkan angka 47,48% (Prabowo-Hatta) versus 52,52% (Jokowi-JK) bukan berarti 52,52% adalah angka riil suara Jokowi-JK, melainkan persentasenya dalam selang 52,52% +/-1%, yakni 51,52%–53,52%. Jadi, quick count RRI menyimpulkan Jokowi-JK menang.

Pemilu 2004 dan 2009 menjadi berbeda dengan pemilu sebelumnya karena KPU membuat tabulasi pemilu nasional. Untuk pemilu 2014, Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta juga menghitung data TPS yang memperlihatkan nomor satu unggul dengan 53,52%, sedangkan Jokowi-JK 46,48%. Masyarakat bisa mengetahui hasil pemilu setiap hari sekaligus mengetahui pergerakan suara setiap kandidat kendati hasil hitung resmi menggunakan cara penghitungan manual. Transparansi Pemilu 2004 dan 2009 ini mengurangi ketegangan politik dan mempersiapkan kondisi psikologis masyarakat untuk menerima hasil pemilu.

KPU menargetkan tingkat partisipasi pada angka 75%. Pekerjaan rumah setelah hari pemungutan suara adalah mengawasi penghitungan suara atau rekapitulasi suara yang berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ke nasional. Seperti pemilu tanggal 9 April 2014 sebelumnya, penyelenggara pemilu tanggal 9 Juli 2014 ini pun memiliki potensi untuk memanipulasi suara rakyat. Kita pantas mengawasi oknum penyelenggara pemilu yang coba-coba mendistorsi perolehan suara dan mencederai suara pemilih. Indikasinya gampang terbaca.

KPU menetapkan pemilih berjumlah 190.307.134 orang. Dari total 478.828 TPS, website KawalPemilu mengolah data 461.530 TPS. Hasilnya Jokowi-JK masih unggul. Dari 127.065.051 suara sah, nomor 2 mendulang 67.096.440 suara (52,80%), Prabowo-Hatta 59.968.611 suara (47,19%). Sisanya 5 juta suara belum masuk. Jika semuanya sah maka total suara lebih 132 juta. Jika kita membandingkannya dengan jumlah pemilih versi KPU (190.307.134 orang), maka suara yang hilang lebih 58 juta. Maka pemilu kali ini menjadi pemilu paling buruk. Lha, suara rakyat yang lenyap alias hilang (tidak sah, tidak dihitung, dibuang, atau dikurangi) berjumlah 58 juta (45,6%). Modusnya, suaranya tak di-mark up atau digelembungkan, tapi dilenyapkan! Mungkin saja suara Prabowo-Hatta banyak dibuang.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama untuk mengawal proses rekapitulasi di sembilan provinsi guna meminimalisasi potensi kecurangan penghitungan suara. Sembilan provinsi tersebut menjadi perhatian khusus karena mempunyai beragam masalah dan kesalahan, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Di Jawa Tengah hilang 7,9 juta. Jokowi-JK menang mutlak di Jawa Tengah. Nomor 2 meraih 12.959.540 suara, sedangkan nomor satu hanya 6.485.720 suara. Jadi, suara sah 19,445,260. Padahal, KPU Jawa Tengah mendata jumlah pemilih pemilu presiden dan wakil presiden ini lebih banyak ketimbang pemilu DPR/DPD. DPT-nya bertambah 259 ribu pemilih atau 27,3 juta orang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Juli 2014, sedangkan DPT tanggal 9 April 2014 berjumlah 27.126.061 orang. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendata, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Tengah 27.439.293 orang.

Jadi, pemilu presiden di Jawa Tengah sangat kontradiktif. Di satu sisi KPU menyatakan ada tambahan pemilih karena antusiasme masyarakat yang tinggi, di lain sisi jumlah suara sah berkurang signifikan. Total suara rakyat yang hilang (dikurangi, dan dilenyapkan) 7,994,033 suara (29%) DPT. Gawat! Kubu Prabowo-Hatta juga memperkirakan 8,5 juta suara rakyat hilang di Jawa Timur. Jokowi-JK meraup 11.669.313 suara (53,17%), sedangkan Prabowo-Hatta hanya 10.277.088 suara (46,83%). Selisih keduanya sekitar 1,4 juta suara. Tapi, kubu Jokowi-JK pun menemukan indikasi kecurangan di Bangkalan, Madura; Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Tangerang, dan DKI Jakarta.

Persoalan pasca 9 Juli 2014 menjadi pekerjaan rumah yang, kalau tidak terkelola bijak, tepat, dan cepat, membawa kehidupan bernegara dan berbangsa kita melangkah mundur ke era sebelum reformasi. Kecemasan tidak hanya karena faktor perkembangan supercepat teknologi informasi dan kompetisi dua pasangan calon, tapi terutama obsesi meraih kemenangan. Obsesi tersebut berdampak pada potensi menghalalkan segala cara, dari politik uang, propaganda hitam, ke otak-otik sebelum dan sesudah pemungutan suara, termasuk hasil quick count lembaga survei yang sekaligus konsultan politik.

Kita mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mencegah potensi kerusuhan, keniscayaan yang inheren dengan demokratisasi yang bertumbuh berkembang di Indonesia. Kita mendukung KPU/Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bekerja transparan dan akuntabel, yang keputusannya terbebas dari rasa ketakutan, keterpaksaan, dan ancaman. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan untuk mempersiapkan transisi kekuasaan yang damai. Transisi kekuasaan yang damai adalah legacy Presiden bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, berhati-hatilah dengan klaim kemenangan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: