imsitumeang

Menolak Jokowi Kembali Ke Balaikota

In Uncategorized on f 4, 14 at 8:06 am

Tidak sedikit warga beragam profesi, baik dosen, peneliti, aktivis, maupun budayawan, yang memakai kacamata kuda. Semuanya berpikir biner: tidak 1, ya 2. Jika tidak memihak ke 1, berarti berkecondongan ke 2. Penyimpulan yang banal; kasar; biasa sekali. Tak jarang diskusi sehat pun berubah sekejap menjadi debat panas. Terjadilah banalitas intelektual, pendangkalan pemikiran atau kemerosotan intelektual gara-gara proses berpikir yang apriori.

Akibat menulis ini, aku mungkin dicap pro satu kubu dan kontra lain kubu. Persetan! Aku masih menyimpan dalam dompet tanda identitas kartu tanda penduduk (KTP) sebagai warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tidak sebatas berhak, aku pun berkewajiban (baca: bertanggung jawab, mempunyai keharusan) untuk mengingatkan Joko Widodo (alias Jokowi) yang nonaktif selaku gubernur DKI Jakarta karena memilih menjadi calon presiden (capres). Simaklah visi dan misinya. Visi adalah tujuan, sedangkan misi adalah cara. Visi misi itu sumpah/janji!

Visi: Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik. Misi: mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten melaksanakan rencana tata ruang wilayah; menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, kumuh, dan sampah; menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau dan pelayanan kesehatan yang gratis, termasuk rawat inap, dan pendidikan yang gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta; membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran memelihara kota; serta membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pelayanan publik. Visi misi yang mulia, kan?!

Ide-ide dalam opini ini tidak sungguh-sungguh baru, mungkin banyak orang telah menyuarakannya di berbagai media, baik koran, majalah, teve, radio, twitter, facebook, maupun blog. Karena Jokowi kadung mengumbar slogan ”Jakarta baru” di bawah kepemimpinannya, ketika ibukota negara ini tak kunjung menunjukkan kebaruannya, aku atau kita layak (wajar; pantas; patut) memprotes keras dan berteriak kencang kepada Jokowi. Centang perenangnya pasar Tanah Abang adalah sebuah contoh yang membuktikan kegagalan Jokowi. Dia boleh saja dielu-elukan berkat aksi blusukannya, kendati bukan Jokowi yang memulainya. Mohammad Amien Rais duluan melakukannya semasa kampanye Pemilu 2004.

Bukan anti-Jokowi. Aku termasuk yang menasbihkan Jokowi sebagai kepala daerah yang membawa paradigma baru kepemimpinan ke DKI Jakarta. Gesturnya yang bersimpuh sesaat seusai mengucapkan sumpah/janji selaku gubernur DKI Jakarta relatif mampu meyakinkan banyak orang bahwa Jokowi adalah pemimpin yang terlahir dari rahim ibu pertiwi. Aku pun menyambut Jokowi (dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) sebagai pimpinan ibukota negara ini. Meski begitu, tidak sehari dua hari ini aku mulai meragukan manfaat dan mudarat blusukan ala Jokowi.

Dia bisa mengklaim berhasil sebagai walikota yang sukses memimpin seantero Surakarta. Menjelajahi setiap jengkal wilayah seluas 44,04 kilometer persegi. Apakah itu kunci sukses Jokowi? Lain cerita ketika Jokowi menaiki anak tangga politik dari Solo ke DKI Jakarta sebagai orang satu di wilayah seluas 664,01 kilometer persegi. Sebesar apa pun dia menyimpan cadangan stamina, blusukan ala Jokowi tidak akan sanggup menempuh titik-titik lokasi tersebut.

Berarti, memimpin DKI Jakarta mengharuskan kekuatan kepemimpinan yang berbeda. Dengan kalimat lain, silakan blusukan. Namun, kekuatan visi, misi, dan program serta ketangguhan manajerial menjadi krusial. Sebagian orang bisa saja membantah dan menyebut bahwa kekuatan dan ketangguhan itu gagasan (ungkapan) yang terlalu sering diucapkan sehingga tidak relevan untuk Indonesia masa kini dan masa depan. Guna mengokohkan asumsi itu, akal sehat dijungkirbalikkan; masyarakat disebut-sebut tidak membutuhkan syarat pemimpin nasional yang klise tersebut. Persoalannya, untuk urusan yang klise sekali pun, Jokowi ternyata kalah kuat ketimbang wakilnya di Balaikota — gedung kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wajar jika dahi kian berkerut jika dalam petualangan politik berikutnya ini Jokowi masih mengunggulkan blusukan sebagai gaya kepemimpinan. Indonesia bukan kota, bukan provinsi, melainkan negara. Jika wilayah perairannya seluas 3.257.483 kilometer persegi mustahil dikunjungi, maka Jokowi mustahil melawati wilayah daratan seluas 1.922.570 kilometer persegi. Siapa yang mampu blusukan di wilayah seluas itu?

Senyata-nyatanya persoalan meledak tatkala Jokowi ingkar janji untuk bertahan di Balaikota selama lima tahun masa jabatannya. Didorong ambisi politiknya pribadi, dipanas-panasi nafsu politik orang-orang tertentu, dan dibrokeri oleh pengusaha hitam atau konglomerat jahat yang menempelnya sejak menjabat Walikota Surakarta, Jokowi pun berlari menuju Istana Negara.

Sungguh terukur popularitas Jokowi, tiada keraguan. Tapi dia bukan sosok pengilham. Ia gagal menginspirasi warga Jakarta, atau setidaknya ratusan orang yang mencari nafkah di pasar Tanah Abang, untuk bersungguh-sungguh mewujudkan wajah baru DKI Jakarta. Mengubah sarana dan prasarana di pasar Tanah Abang bisa dalam waktu singkat ibarat legenda Bandung Bondowoso, cerita seribu candi dalam satu malam.

Tapi, DKI Jakarta tidak membutuhkan tokoh khayali. Mencantikkan seantero wilayah DKI Jakarta dalam tempo semalam hanya menegakkan benang basah. Jika sebatas membangun sarana dan prasarana, DKI Jakarta cukup melelangnya ke perusahaan konstruksi, tapi menata ulang wilayahnya tidak bisa bergesa-gesa. Ibukota negara ini membutuhkan figur yang mampu mengubah psikologi warga, sesuatu yang mendasar. Lalu, sosok yang sanggup mengurai kesemrawutan pola pikir, sekaligus menumbuhkembangkan handarbeni alias perasaan memiliki di jutaan hati warga DKI Jakarta. Dengan psikologi yang berubah, pola pikir yang jernih, dan handarbeni yang bertumbuh berkembang, DKI Jakarta akan terawat kembali oleh para pemukimnya.

Nah, upaya itu semua membutuhkan waktu yang panjang dan lama serta interaksi yang intens. Jokowi, sebagaimana janjinya, memiliki waktu lima tahun, bahkan bisa sepuluh tahun, guna membuktikan dirinya sebagai gubernur yang mampu membuat pembaruan. Jokowi, berbekal pengalamannya di Solo—terlepas apakah itu prestasinya atau prestasi sang wakil, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo, semestinya menyadari betapa berat mengemban tanggung jawab itu. Faktanya, dia malah berambisi menguasai Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam beberapa pekan silam.

Ketika interaksi antara warga ibukota negara dan Jokowi mencapai fase keterpesonaan, dia malah mengalami delusi atau waham bahwa keterpesonaan identik dengan pencapaian. Kesalahpahaman serius tentang yang dilihat, didengar, dan pikirkan itu yang dijadikannya sebagai modal politik menaklukkan Indonesia. Pandangan yang tidak berdasar, khayali. Jokowi ingin menjadi presiden, wajar saja. Setiap pejabat publik boleh membangun cita-cita setinggi itu. Hak konstitusional setiap warga, termanya.

Tak ada opsi lain: jika Jokowi kalah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Hatta selaku presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi pun terdesak – dia mesti angkat kaki dari Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Bila Jokowi kembali menduduki kursi gubernur DKI Jakarta, di mata aku atau kita, dia ”turun kelas”. Dia hanya petualang politik, tepatnya: petualang jabatan. Oleh karena itu, marilah kita menyeru ”menolak Jokowi kembali ke Balaikota” #MenolakJokowikembalikeBalaikota–

Para pegawai negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja telah duluan menyeru agar rakyat Indonesia tidak memilih Jokowi sebagai presiden tanggal 9 Juni 2014 nanti. Janji-janjinya saja belum terwujud. Warga Solo pun tidak semuanya mendukung Jokowi. Mantan anak buahnya, Supradi Kertamenawi, mengkritik habis-habisan kelakuan capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, bahwa mantan atasannya tak sesukses omongan banyak orang sewaktu memimpin Solo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo tahun 2009-2010 ini menyebut, tidak banyak yang dilakukan Jokowi sewaktu menjadi walikota Solo. Banyak programnya yang mangkrak seperti pembangunan taman Sekar Taji, terminal Tirtonadi, City Walk, railbus, pasar tradisional. Jumlah kemiskinan pun bertambah. Dia sengaja mengendarai Esemka menuju ibukota negara. Setelah tujuannya tercapai, Jokowi tak memedulikan Esemka. Jelas, Esemka tunggangan politik belaka!

Supradi tak segan menyebut Jokowi hanya pandai melakukan pencitraan. Penampilannya yang terkesan sederhana dan merakyat, berbaju putih atau kotak-kotak, bercelana hitam, serta bersepatu ket hanya pencitraan. Tujuannya merebut simpati atau hati rakyat! Sewaktu di Solo, Jokowi tak pernah berpakaian begitu. Pakaiannya jas dan dasi, selalu jas dan dasi setiap hari. Jokowi nyatane mung (ternyata hanya) bohong.

Kita membutuhkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan mengayomi. Jangan berharap figur sekelas itu masih memiliki wibawa!

Note: Mengikuti ciri khas twitter, facebook merilis fitur hashtag atau simbol hash (#) (bahasa Indonesianya: tagar — tanda pagar). Faedahnya (baik pada facebook maupun twitter) adalah memudahkan penggunanya mengikuti perkembangan topik atau trending topik atau update topik tertentu. Ketika #– ditambahkan di awal frasa dalam postingan — istilah blogging yang merupakan aktivitas mengunggah (upload) tulisan di blog, seusai Anda mengklik frasa hashtag tersebut maka akan bermunculan newsfeed postingan pengguna lain yang memakai hashtag serupa. Tentu saja konten yang di-share sesama penggunanya.

Jadi, jika Anda mencari topik ”menolak Jokowi kembali ke Balaikota”, maka Anda cukup mengetik keyword atau tag (frasanya tanpa spasi) #MenolakJokowikembalikeBalaikota– di search bar, maka semua konten ajakan ini akan bermunculan di hadapan Anda. Anda pun bisa mengombinakan fitur hashtag dan mention agar update status makin bermanfaat. Caranya, mengetikkan @ di depan nama profile atau page bersangkutan. Dijamin, obrolan ini akan seru. Faedah berikutnya ialah posting lintas platform antara twitter dan facebook. Kendati bersaing, keduanya kerap beriringan. Barangkali, banyaknya posting lintas platform ini yang mendorong facebook mendukung fitur hashtag. Aku berharap, para pendukung ajakan ini beramai-ramai menyuarakan #MenolakJokowikembalikeBalaikota–.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: