imsitumeang

Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang Beradab

In Uncategorized on f 27, 14 at 7:44 am

Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diikuti dua pasangan calon presiden/wakil presiden melegakan sekaligus mencemaskan. Melegakan karena kontestasi di antara kedua pasangan calon sangat mungkin satu putaran. Kita bisa menghemat uang, waktu, dan tenaga. Namun, pemilu juga mencemaskan lantaran konflik bisa saja terjadi akibat persaingan. Karena kontestannya hanya dua pasangan calon, kedua kubu praktis berhadap-hadapan secara diametral.

Kecemasan akan membuncahnya konflik menjadi kenyataan. Di Yogyakarta, bentrokan antara massa Gerakan Pemuda Kabah di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PPP tergabung dalam partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta, sedangkan PDIP salah satu partai pengusung Jokowi-JK. Kecemasan kita makin beralasan ketika fans dan pendukung kedua kubu menghalalkan segala cara, misalnya melalui teror, intimidasi, dan kekerasan.

Bila itu terjadi, rakyat yang menjadi korban mirip pelanduk yang mati di tengah-tengah dua gajah yang berkelahi. Teror, intimidasi, dan kekerasan dilakukan melalui kampanye culas, kampanye busuk, kampanye bohong, kampanye dusta, atau kampanye gelap. Bermula dari anggapan bahwa kampanye semacam itu buruk, pengistilahannya juga bisa yang mengandung sanksi, seperti kampanye culas, kampanye busuk, kampanye bohong, kampanye dusta, atau kampanye gelap.

Istilah yang tepat untuk keriuhan ini bukan kampanye hitam atau black campaign, melainkan propaganda hitam atau black propaganda. Propaganda hitam berarti penyebaran disinformasi untuk menjatuhkan lawan yang sumber informasinya disebut orang tertentu, padahal orang lain. Di dalamnya ada unsur adu domba. Kata black dalam istilah black propaganda memang berarti tidak baik.

Istilah itu berlawanan dengan white propaganda, penyebaran informasi untuk mendukung negara atau institusi dan orang atau kelompok yang sumber informasinya jelas. Istilah di tengah-tengah black propaganda an white propaganda adalah grey propaganda. Pelaku grey propaganda menyembunyikan identitas sumber informasinya, yang sering dilakukan di media sosial.

Kita jangan memakai istilah kampanye hitam atau black campaign—karena justru bermaksud mulia, yakni gerakan perjuangan opini untuk pemenuhan hak-hak asasi, termasuk hak kaum Afro-Amerika. Istilah black campaign yang direproduksi oleh komentator dan politikus, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya bahasa Inggris bentukan kita, karena dalam bahasa asal usulnya sangat berbeda makna. Mungkin istilah ini terlanjur mengikuti istilah pengusaha hitam atau konglomerat hitam. Kata “hitam” dikonotasikan buruk dan bukan serapan dari istilah black businessman atau black conglomerate. Dalam bahasa Inggris, kedua istilah itu sebetulnya berarti pengusaha berkulit hitam, sedangkan di Indonesia bermakna taipan yang berusaha culas atau cukong yang korup. Kita memang harus sensitif dalam memakai istilah, terlebih yang berasosiasi kepada ras.

Kenapa bukan kampanye negatif? Istilah itu bermuatan informasi jejak buruk kandidat, tidak termasuk kampanye gelap. Kampanye negatif malah berguna agar kita bisa membeberkan sisi kelam sosok yang menawarkan dirinya dipilih rakyat. Kampanye negatif, dengan penanggung jawab yang jelas, sangat bermanfaat sebagai informasi pelengkap kampanye positif yang mengunggulkan diri para kandidat.

Contohnya, sebelum menetapkan pilihan, kita menelisik jejak rekam Jokowi selama sekitar 10 tahun menjadi Walikota Surakarta dan sekitar 1,5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Informasi yang dibeberkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD Jl Kebon Sirih No 18 Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014) bisa merupakan sumber informasi. Di depan anggota DPRD DKI Jakarta dan pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI Jakarta selama dua tahun terakhir ini.

BPK menggarisbawahi temuan itu karena jumlahnya tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah sedangkan potensi kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Hasil pemeriksaan BPK, 86 temuan menunjukkan indikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, sedangkan potensi kerugiannya Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan temuan 3E (efektif, efisiensi, ekonomis) atau pemborosan Rp 23,13 miliar. Dari temuan itu, empat dinas yang paling bermasalah: Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.

Nama Prabowo juga menjadi momok tragedi tahun 1998. Sebagian kalangan mengasosiasikannya dengan kasus yang menyeramkan seperti penculikan, penembakan di sekitar Universitas Trisakti, dan dalang kerusuhan bulan Mei 1998. Betulkah? Semestinya kampanye negatif tentang Prabowo yang membeberkan sisi kelamnya melengkapi kampanye positif yang mengunggulkan Prabowo.

Berdasarkan kombinasi data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang diketuai Marzuki Darusman dan terdiri atas unsur Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); dan Komnas HAM, aktivis atau orang yang ditangkap/diamankan/diculik berjumlah 23 orang. Penculikan adalah istilah yang provokatif dan tendensius. Namun, dalam kacamata negara dan aparat, kosakatanya ialah pengamanan atau penangkapan.

Presiden Soeharto lancarkan Operasi Mantap Jaya menjelang Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Badan Intelijen ABRI (BIA) melaporkan daftar nama aktivis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Atas perintah Soeharto kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Feisal Tanjung yang digantikan Wiranto, dilancarkan Operasi Mantap Jaya. Pelaksananya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Timur, dan ABRI non-Kopassus. BIA memberi informasi, kemudian Polri, Kopassus, Kodim Jakarta Timur, dan ABRI non-Kopassus mengeksekusinya.

Hasil penyelidikan Komnas HAM, BIA mengeluarkan 18 nama aktivis yang disebut Setan Gundul. Namun faktanya, total penangkapan berjumlah 24 orang, kelebihan 6 orang. Kopassus (Tim Mawar) menangkap/mengamankan/menculik Haryanto Taslam (dibebaskan dan bergabung ke Partai Gerindra), Pius Lustrilanang (dibebaskan dan bergabung ke Partai Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa (dibebaskan dan bergabung ke Partai Gerindra), Aan Rusdianto (dibebaskan dan bergabung ke Partai Gerindra), Andi Arief (dibebaskan dan menjadi staf Istana Presiden), Nezar Patria (dibebaskan dan menjadi jurnalis), Mugiyanto (dibebaskan dan menjadi Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia/IKOHI), Faisol Reza (dibebaskan dan menjadi staf Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans Muhaimin Iskandar), dan Rahardjo Waluyo Djati (dibebaskan dan menjadi Ketua Presidium Sekretariat Nasional pendukung calon presiden Joko Widodo).

Sedangkan ABRI non-Kopassus menangkap Yani Afri (dihilangkan sejak tanggal 7 Mei 1998), Sonny (dihilangkan sejak tanggal 26 April 1998), Herman Hendrawan (dihilangkan sejak tanggal 12 Maret 1998), Deddy Hamdun (dihilangkan sejak tanggal 29 Mei 1998), Noval Alkatiri (dihilangkan sejak tanggal 29 Mei 1998), Ismail (dihilangkan sejak tanggal 29 Mei 1998), Suyat (dihilangkan sejak tanggal 29 Mei 1998), Petrus Bima Anugrah (dihilangkan sejak bulan Maret 1998), dan Wiji Thukul (dihilangkan sejak tanggal 1998). Pasukan lain (tak dikenal) menangkap Aristoteles Masoka (tanggal 11 November 2001), A Nasir (tanggal 14 Mei 1998), Hendra Hambalie (tanggal 14 Mei 1998), Ucok Siahaan (tanggal 14 Mei 1998), Yadin Muhidin (tanggal 14 Mei 1998), M Yusuf (tanggal 7 Mei 1998). Dari 24 nama yang ditangkap/diamankan/diculik, 9 orang dibebaskan, sisanya (15 orang) dihilangkan.

Ihwal operasi yang dituduhkan kepada Prabowo tentunya mengacu ke 9 orang yang ditangkap Tim Mawar. Bukan kebetulan, hanya 9 orang itu yang selamat. Sementara 15 orang lainnya (9 orang ditangkap/diamankan/diculik ABRI non-Kopassus dan pasukan lain (tak dikenal) masih hilang. Berarti 9 orang hilang dilakukan Kodim Jakarta Timur, sedangkan 6 orang hilang oleh pasukan lain (tak dikenal) itu (maksudnya: Polri). Tentunya ini membutuhkan penelusuran lanjut, khususnya 15 orang hilang oleh ABRI non-Kopassus dan pasukan lain (tak dikenal). Apakah 9 orang hilang itu mengacu ke Kodim Jakarta Timur dan 6 orang hilang oleh pasukan lain (tak dikenal) itu mengacu ke Polri?

Mahkamah Militer mengadili Tim Mawar dengan tuntutan kesalahan prosedur saat penangkapan. Ganjarannya sejak pencopotan jabatan pemimpin Tim Mawar (seorang mayor) hingga ke memenjarakan pelaku kekerasan saat interogasi. Kesalahan prosedur yang dimaksud adalah Tim Mawar menginterogasi dengan kekerasan tanpa mengoordinasikan atau melaporkan ke atasan. Kopassus dipimpin seorang komandan jenderal (danjen) berpangkat mayor jenderal (mayjen). Hasil penyelidikan TGPF, Komnas HAM, dan Mahkamah Militer tidak menemukan bukti perintah kekerasan saat interogasi dari danjen ke Tim Mawar. Oleh sebab itu, Mahkamah Militer hanya memberikan hukuman kepada Tim Mawar, tidak kepada Prabowo.

Merujuk fakta itu, agak aneh jika menuduh Prabowo selaku pelaku dan mengaitkan namanya ke operasi Tim Mawar. Jangan lupa, Tim Mawar sudah diganjar oleh Mahkamah Militer yang penyelidikannya kombinasi antara Komnas HAM dan TGPF. Justru yang harus diselidiki adalah keterlibatan Feisal Tanjung dan Wiranto yang menjabat sebagai Panglima ABRI saat itu beserta Polri dan Kodim Jakarta Timur. Polri saat itu dalam struktur ABRI.

Untuk penembakan di sekitar Universitas Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, tahun 2000 membuktikan bahwa peluru penembakan dimiliki Unit Gegana Polri berkaliber 5,56 mm, bukan peluru berkaliber 7 mm yang dimiliki sniper Kopassus. Fakta ini jelas menggugurkan tuduhan bahwa pelakunya adalah Kopassus yang diperintah Prabowo. Polri (Unit Gegana) saat itu dalam struktur ABRI di bawah perintah Panglima ABRI.

Tuduhan kepada Prabowo selaku dalang kerusuhan bulan Mei 1998, TGPF meminta Pemerintah menyelidiki pertemuan di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) atau Makostrad tanggal 14 Mei 1998 dan menyelidiki peran Prabowo dalam kerusuhan bulan Mei 1998. Pemerintah merespon hasil laporan TGPF tersebut dan melakukan penyelidikan. Hasilnya adalah dikeluarkannya dokumen Sekretariat Negara tanggal 13 September 1999dan diteken Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Muladi yang menyatakan Prabowo tidak terkait.

Kita mengecam keras cara-cara teror, intimidasi, atau kekerasan demi mengalahkan kompetitor. Teror, intimidasi, atau kekerasan bukan cara-cara beradab. Cara-cara kotor itu hanya mencederai demokrasi yang susah payah berproses. Siapa pun yang kelak memenangi kontestasi melalui cara-cara kotor bukan pemimpin yang terhormat. Kita mendambakan pemilu yang aman dan damai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: