imsitumeang

Pemilu yang Bersih Adalah Langkah Awalnya

In Uncategorized on f 17, 14 at 10:25 am

Pemilu 9 April 2014, sesuai hasil hitung cepat atau quick count, menggambarkan persebaran suara yang berimbang untuk partai-partai yang diklasifikasikan sebagai partai tengah. Hasil pemilu anggota lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD) juga membuktikan ketidakberdayaan partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, untuk mengulang sukses Pemilu 2009.

Pemenang pemilu, seperti dirilis banyak lembaga survei, direbut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi PDIP hanya meraup 19 persen lebih atau di bawah target partai sekitar 27 persen.

Konfigurasi politik hasil pemilu yang memposisikan PDIP sebagai sang pemenang, diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra, menjadikan peta politik pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) juga “buta”. Padahal, partai dan gabungan partai yang mengusung pasangan capres-cawapres.

Partai bersama kandidat capresnya masih harus melakukan komunikasi politik untuk memastikan kerja sama atau koalisi, yakni meningkatkan elektabilitas pasangan calon dan setelahnya membentuk pemerintahan yang kuat. Menimbang syarat mengusung pasangan capres-cawapres, mungkin bisa empat pasangan yang bertarung dalam Pemilu 9 Juli 2014. Tapi, jika realitas politiknya berdasarkan hasil perolehan suara partai-partai peserta pemilu, mungkin yang rasional adalah tiga pasangan.

Partai yang akan mengajukan kandidat capresnya adalah PDIP dengan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres, Partai Golkar mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie atau ARB, dan Partai Gerindra menggadang Prabowo Subianto sebagai kandidatnya. Berikutnya memilih pasangan cawapresnya yang tidak mudah. Partai pengusung figur kandidat capres harus menghitung cermat kelebihan dan kekurangan pasangannya.

Di samping figur, persoalan dalam pembahasan koalisi adalah tuntutan partai yang diajak berkoalisi yang meminta jatah kabinet. Karena itu, jauh-jauh hari, setiap kandidat capres dan partai pengusungnya harus menegaskan bahwa berkoalisi bukan bagi-bagi kursi menteri.

Kita berharap para kandidat capres akan memperoleh pasangannya. Dengan masing-masing pasangan, kita akan menyaksikan perhelatan politik yang menarik sekaligus mendidik bahwa bangsa Indonesia harus mampu menggelar pemilu presiden dan wakil presiden yang aman, tertib, dan demokratis. Muaranya ialah terpilihnya pasangan capres-cawapres yang benar-benar diinginkan rakyat dan selanjutnya mengemban mandat rakyat.

Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti. Dari persoalan penanggulangan kemiskinan, pendidikan yang belum merata, kemandirian yang masih belum sesuai harapan, ke persoalan menjadikan bangsa ini maju sekelas bangsa-bangsa lain. Pekerjaan pemimpin nasional nanti sesungguhnya menumpuk. Jika pasangan capres-cawapres yang terpilih benar-benar memiliki komitmen serius untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, rakyat Indonesia akan mampu mengecap kemakmuran.

Popularitas dan elektabilitas kandidat merupakan faktor yang sangat penting. Seorang kandidat capres memiliki cukup alternatif untuk memilih seorang kandidat cawapres yang latar belakangnya menunjang popularitas dan elektabilitas mereka, apakah seorang kandidat capres akan memilih seorang kandidat cawapres yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi atau bidang lain. Basis partai kandidat pasangan capres-cawapres ditambah basis partai yang diajak berkoalisi harus dukung-mendukung.

Meskipun faktor popularitas dan elektabilitas kandidat sangat penting sebagai modal untuk meraih kemenangan dalam pemilu 9 Juli 2014 nanti, kandidat pasangan capres-cawapres yang merasa memiliki basis partai, ditambah basis partai yang diajak berkoalisi, harus memiliki anggota kabinet yang memiliki keahlian dan pengalaman, apakah di bidang ekonomi, hukum, atau pemerintahan. Dengan keahlian khusus seorang kandidat cawapres, selanjutnya anggota kabinet yang profesional di bidangnya, maka pemerintahan yang terbentuk akan bisa bekerja efektif dan efisien.

Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang banyak diisi kader partai, termasuk pemimpin partai, menjadi pelajaran berharga bahwa keefektifan dan keefisienan pemerintahan tidak berwujud. Apalagi kemudian banyak menteri yang ditugasi partai malah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan partai.

Memetik hikmah kinerja KIB, mestinya pasangan capres-cawapres yang terpilih nanti sudah mempunyai gambaran ideal ihwal jajaran kabinetnya yang harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan atau partai.

Dalam konteks membentuk pemerintahan nanti, pasangan pasangan capres-cawapres yang terpilih harus bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya mewujudkan kemandirian dan masalah strategis lainnya, maka sekali lagi, posisi cawapres ini menjadi sangat penting.

Cawapres bisa mengisi kelemahan capres dan mereka bersama-sama meneguhkan niatnya untuk membangun bangsa ini. Sudah lama rakyat kita dininabobokkan oleh rerorika dan janji-janji pemimpin yang hingga kini belum dirasakan bukti-buktinya. Jadi, sangat wajar bila saat ini rakyat sangat berharap banyak kepada capres-cawapres yang baru.

Pesta demokrasi tanggal 9 April 2014, untuk memilih anggota lembaga legislatif, relatif terselenggara lancar. Kita mengharapkan pesta demokrasi tanggal 9 Juli 2014 nanti juga begitu.

Namun demikian, bukan berarti tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah selesai. Apalagi, hasil evaluasi atas pemilu yang lalu, masih banyak kekurangan, seperti pelanggaran tata tertib kampanye, penggunaan politik uang, distribusi logistik, tata cara pemilihan yang belum tersosialisasi, dan sebagainya. Bahkan, di beberapa daerah harus digelar pemilihan ulang lantaran surat suara yang tertukar.

Tentu saja merupakan tugas KPU dan Bawaslu untuk membenahinya. Apalagi, hajatan besar berikutnya bakal digelar tak lama lagi. Tenggang waktu kurang lebih tiga bulan hendaknya betul-betul dimanfaatkan para penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi ini aman, jujur, dan adil.

Oleh sebab itu, segala potensi yang menghambat pelaksanaannya nanti harus diminimalisasi. Paling urgen, tentu saja, mencegah segala potensi kecurangan yang mungkin terjadi agar legitimasi dua kali pemilu ini betul-betul kuat, tidak dicederai praktik-praktik culas.

Sejauh ini, KPU dan Bawaslu bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk gugus tugas yang mengawasi dan menindaklanjuti beberapa pelanggaran. Fokus kerjanya antara lain mengawasi dana bantuan sosial (bansos), dana kampanye, dan lain-lain praktik kecurangan pemilu.

Langkah ini tepat sebab peran gugus tugas ini adalah mendorong partai, calon anggota lembaga legislatif (caleg), baik DPR maupun DPD, transparan dalam laporan dana kampanyenya. Boleh dibilang, pembentukan gugus tugas ini positif guna mewujudkan pemilu yang bersih. Pola kerja sama ini mampu memperjelas pelaksanaan wewenang masing-masing pihak.

Semakin banyak yang mengawasi pemilu, mutu penyelengaraannya tentu saja akan semakin baik. Peran media massa dan warga juga amat diperlukan. Jangan sekadar nyoblos, media massa dan warga harus ikut mengawasi perhitungan suara. Kita berharap caleg-caleg yang terpilih adalah figur yang benar-benar amanah untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

Ingat, pelaksanaan pemilu, baik pemilu 9 April 2014 maupun pemilu 9 Juli 2014, tak hanya menjadi harapan rakyat Indonesia. Pemilu di tahun 2014 ini juga mendapat perhatian dunia internasional. Mengapa? Karena secara geopolitik, posisi Indonesia amat diperhitungkan. Mereka tentunya juga berharap pelaksanaan pemilu di Tanah Air berlangsung demokratis.

Tak hanya segi geopolitik, secara ekonomi pun hasil pemilu di Indonesia juga mendapat sorotan yang serius karena persiapan pelaksanaan pemilu di beberapa negara merangsang pertumbuhan ekonomi yang kuat, termasuk Indonesia dan India.

Berarti, pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting. Tak cuma hasilnya, tapi juga proses penyelengaraannya. Jika pemilu ditengarai terjadi berbagai bentuk kecurangan, tentu saja bangsa Indonesia bakal dicap negatif, terutama para investor dan pelaku pasar.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilu yang berintegritas menjadi syarat mutlak untuk kemajuan bangsa ini. Tugas itu tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. Semua pihak, termasuk partai dan caleg, juga harus berperan mengawal pesta demokrasi ini agar dalam koridor sportivitas. Tujuan berbangsa dan bernegara bukan semata rebutan kekuasaan, tapi menyejahterakan rakyat. Dan, pemilu yang bersih adalah langkah awalnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: