imsitumeang

“Caleg Hitam” dan “Politikus Kotor”

In Uncategorized on f 3, 14 at 6:01 am

Selayaknya khalayak menghukum legislator yang bertindak lancung. Caranya: tak memilih mereka! Mengapa? Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terseret kasus korupsi terus bertambah. Pemilu memang tinggal hitungan hari. Per hari ini rakyat semestinya makin cermat sebelum terlambat. Bayangkan saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir, selama tahuan 2012 tercatat 52 kader partai serta 21 anggota dan mantan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut bertambah tiga kali setahun berikutnya.

Mereka yang belum dihukum dijadikan tersangka atau saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bolak-balik diperiksa, sebagian di antaranya dicegah ke luar negeri, atau harta bendanya dibeslah. Tapi, tetap saja mereka maju tak gentar: muka senyumnya terpajang di spanduk, baliho, atau billboard calon anggota lembaga legislatif (caleg) di pelbagai pojok jalan di daerah. Setidaknya, 90 persen wajah lama legislator itu kembali mencalonkan dirinya.

Tentu tak salah jika mereka beralasan tetap berhak untuk nyaleg sebelum terbukti bersalah. Apalagi konstituen masih menaruh kepercayaan kepada mereka. “Konstituen” siapa? Tapi pernyataan itu memastikan kenyataan rekrutmen calon-calon legislator yang mengabaikan fatsun. Semestinya mereka berintegritas. Partai mengajukan figur karena mereka adalah orang-orang yang pantas, patut, dan layak, bukan sebaliknya. Politikus yang tidak memiliki modal integritas ibarat parasit dalam perpolitikan kita.

Integritas menjadi kompas yang mengarahkan tabiat seseorang. Integrity is who you are—integritas menggambarkan keseluruhan pribadi Anda. Dalam etika, integritas bermakna sebagai kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang. Jadi, integritas merupakan konsistensi atau keteguhan menjunjung nilai-nilai luhur. Lawannya adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seseorang disebut “berintegritas” apabila tindakannya sesuai nilai dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan laku, bukan seseorang yang ucapannya tidak terpegang. Seseorang mempunyai integritas bukan tipe manusia berwajah banyak dan penampilannya sesuai motif atau kepentingan pribadinya.

Makin telanjang saja ketika partai-partai “menjatah” kementerian/lembaga. Bila partai menempatkan kadernya sebagai menteri di kementerian tertentu, dipercaya khalayak, partai memiliki “jatah” di kementerian itu. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) jatah Partai Demokrat (PD), begitu pun Kementerian Pemuda dan Olahraga. Partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memegang pos berbeda: Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Skandal suap kuota impor sapi di Kementerian Pertanian menyeret banyak tokoh PKS, seakan mengkonfirmasi model penjatahan itu.

Model penjatahan tak pelak menciptakan patgulipat antara penguasa, anggota Dewan, dan pengusaha. Pejabat membutuhkan dukungan agar dia tetap bertahan, pengusaha menyediakan suap agar proyeknya lolos, sedangkan anggota Dewan membutuhkan uang untuk mengganti dana yang dikeluarkannya saat pemilu lalu atau menyiapkan dana saat pemilu nanti. Berbekal kekuasaan masing-masing, setiap pihak bisa saling mengunci, atau sebaliknya menyorongkan proposal masing-masing disertai gertakan, ancaman, atau “himbauan”.

Pola interaksi yang erat dan khusus antarpihak yang berlainan kepentingan itu melahirkan hubungan simbiosis, bukan mutualisme—sesama simbion (pelaku simbiosis) saling menguntungkan, atau komensalisme—pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian dan keuntungan, melainkan parasitisme—pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain.

Jika simbion berkompetisi atau berebutan menjatah kementerian/lembaga, para pihak tentu saja akan saling merugikan. Celakalah! Pembahasan materi ayat, pasal, dan/atau bagian rancangan undang-undang dibarter, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Partai makin kehilangan kepercayaan. Anjloknya kepercayaan publik dipicu oleh banyaknya tokoh partai yang terseret kasus hukum, terutama korupsi. Selain itu, peran partai sebagai pilar utama demokrasi belum berfungsi baik, seperti melakukan pelatihan demokrasi, serta kaderisasi dan rekrutmen yang rendah.

Berbagai hasil sigi menunjukkan, masyarakat kurang mempercayai partai dan hanya sekian persen yang masih mempercayainya. Jarangnya politikus berkunjung ke daerah pemilihannya menjadi alasan publik untuk merasa tidak diperhatikan. Setali tiga uang, penilaian publik terhadap politikus ternyata sama saja. Ini bukan baru sekali lembaga survei mengangkat pendapat publik ihwal buruknya kinerja partai dan anggota legislatif yang mewakilinya.

Kenyataan yang memprihatinkan. Ketika partai siap-siap berebut suara dalam pesta demokrasi, penilaian publik itu sangat tidak menguntungkan. Jelas ini bukan kabar mengejutkan karena—meski tidak seluruh partai—sejumlah partai memang terjerat masalah. Setidaknya empat faktor yang membuat sejumlah partai dipandang sinis pemilih. Keterlibatan beberapa anggota partai (di Dewan) dalam kasus korupsi menjadi alasan utama, kemudian kurangnya kepedulian terhadap persoalan rakyat, buruknya perilaku elite partai, dan terlibatnya mereka kasus amoral.

Hasil survei memang bukan keputusan mutlak calon pemilih, bisa saja meleset. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi karena pemilik suara di Nusantara ini sulit ditebak dan seiring waktu sikap mereka dapat berubah. Merosotnya elektabilitas Partai Demokrat adalah karena ketidakmampuan partai dan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, mengelola dukungan pemilihnya pada dua pemilu sebelumnya, tahun 2004 dan 2009. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kadernya memiliki pengaruh yang signifikan.

Konvensi Partai Demokrat sebagai ajang menjaring bakal calon presiden ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai. Elektabilitas 11 orang bakal calon presiden yang bersaing dalam konvensi itu pun kurang sanggup mengangkat wibawa partai. Partai Demokrat yang berkuasa selama 10 tahun terakhir diprediksi akan tumbang karena elektabilitasnya yang terus merosot. Partai Demokrat yang pada Pemilu 2014 mengukir suara 45 persen, saat ini hanya sekitar lima persen.

Hasil survei tentunya merupakan peringatan keras bagi partai-partai, karena jika kondisi yang ada tetap berlangsung hingga menjelang Pemilu 2014 maka diprediksi pesta demokrasi nanti akan ditandai satu momen penting: berakhirnya rezim Yudhoyono. Namun sesungguhnya bukan hanya Partai Demokrat yang bisa mengalami kemerosotan, partai lainnya, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diunggulkan menang dan bersaing, juga harus kerja keras menjaga posisi, jika tak ingin tersandung.

Buruknya wajah sejumlah partai boleh jadi akan menyebabkan pemilu tahun 2014 (pemilu legislatif dan pemilu eksekutif) akan melahirkan golput (golongan putih), yaitu pemilih yang tak memanfaatkan hak pilihnya, dalam jumlah yang banyak. Ini tantangan bagi partai, di samping juga pemerintah. Harus ada upaya optimal untuk menyadarkan pemilih bahwa suara mereka menentukan arah republik ini ke depan. Rakyat harus menentukan pilihan karena dengan begitu, partai, anggota Dewan, dan sosok yang tidak kredibel, bisa disingkirkan.

Kita juga berharap partai peserta pemilu benar-benar membersihkan dirinya. Bukan hanya pencitraan, misalnya ramai-ramai menentang kenaikan harga elpiji 12 kg, tetapi dengan perbuatan nyata. Bersihkan partai dari kader-kader kotor. Buktikan partai tidak menjadi tempat berlindung bagi koruptor dan politikus yang menjadikan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi.

Partai-partai akan kehilangan marwah kalau tetap menutup mata terhadap perilaku kader-kadernya. Pemilih mesti menstabilo politikus bermasalah untuk tidak memilihnya dalam pemilu nanti. “Harus dinyatakan inkonstitusional” jika partai-partai keukeuh mengajukan “caleg hitam” kendati mereka memiliki kewenangan subjektif untuk mengajukan atau tidak mengajukan “politikus kotor” itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: