imsitumeang

Asuransi Massal Buat Rakyat Indonesia

In Uncategorized on f 3, 14 at 9:41 am

Pameo rakyat miskin dilarang sakit kini hanya kisah duka yang tak mungkin berulang. Menutup tahun 2013 dan membuka tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013). Keinginan dan harapan rakyat ialah mereka mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, maupun pensiun. BPJS berskala nasional bagi seluruh rakyat Indonesia!

Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pengimplementasiannya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, keinginan dan harapan rakyat itu terpenuhi. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN bagi masyarakat Indonesia. Sedikitnya 121 juta jiwa rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terhitung tanggal itu pula pendaftaran kepesertaan baru bagi penduduk yang belum memiliki kartu jaminan sosial yang resmi. Namun BPJS Ketenagakerjaan beroperasi per tanggal 1 Juli 2015 karena berbagai perangkat pendukungnya belum selesai. Perbaikan sistem dilakukan dalam masa transisi, sehingga dua BPJS menjadi perlindungan sosial yang kuat.

Program jaminan sosial ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Upaya ini sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor X/MPR/2001, yaitu membentuk jaminan sosial nasional dalam rangka pemberian perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sementara itu, pembentukan BPJS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Komitmen memberikan layanan kesehatan yang layak, utamanya untuk masyarakat lapisan bawah, bermula sejak sembilan tahun lalu setelah pemberlakuan UU SJSN itu. Namun pengimplementasiannya tidak mudah. Perangkat regulasi dan operasionalnya harus disiapkan agar penerapannya tepat sasaran. Juga diperlukan anggaran untuk menanggung iuran asuransi rakyat miskin atau kaum rentan lainnya.

SJSN ini tidak berlebihan kalau disebut sebagai asuransi massal buat rakyat Indonesia. Jangan tersiar berita rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit karena alasan biaya dan pekerja yang tidak bisa mendapat perlindungan kesehatan. Karena, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin. Rakyat miskin dapat berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Sekali lagi, rakyat miskin dijamin BPJS. Kedua BPJS juga memenuhi hak hidup sehat seluruh warga tanpa kecuali. Jangan khawatir dan was-was, masyarakat dan pekerja mendapatkan perlindungan dan jaminan.

Hampir sepuluh tahun Pemerintah bekerja keras, agar semua persiapannya matang. Dua aspek disiapkan Pemerintah. Kesatu, aspek regulasi. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai landasan hukum, agar program jaminan sosial oleh BPJS segera diterapkan. Kedua, aspek operasional. Pengalaman badan penyelenggara seperti PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, dan PT ASABRI serta pengalaman penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) membantu persiapan. Simulasi juga dilakukan.

Tahap awal, layanan kesehatan untuk 121 juta peserta atau 48 persen jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Jaminan layanan kesehatan akan dinikmati 86,4 juta jiwa peserta Jamkesmas; 11 juta jiwa peserta Jamkesda; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta tentara dan polisi. Tahap berikutnya, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang mempercepat pengimplementasian sistem jaminan sosial nasional ini merupakan lompatan besar sejak Indonesia merdeka. Cakupan layanan yang sebanyak dan seluas itu menyebabkan program ini tidak tertandingi oleh lembaga asuransi manapun.

BPJS Kesehatan merupakan transformasi PT ASKES. Proses transisi BPJS Kesehatan jangan menghambat layanan kesehatan bagi peserta Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, dan Jamkesda. BPJS Kesehatan harus siap melakukan transformasi. Pengelola BPJS Kesehatan harus meningkatkan layanan kesehatan yang profesional. Orang sakit tidak mungkin disuruh menunggu, mesti segera mendapatkan layanan. Urusan administrasinya dipermudah, prosedurnya dibenahi, dan kerja sama seluruh rumah sakit dikembangkan. Seluruh jajaran pemerintahan terkait harus bekerja keras agar sasaran universal health coverage tahun 2019 dapat terwujud, termasuk untuk warga negara lain yang bekerja di negeri ini minimal enam bulan dan membayar iuran.

Per tanggal 1 Januari 2014 ini pula, PT JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Selama masa transisi, PT JAMSOSTEK harus menyiapkan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan dan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Selain itu, PT JAMSOSTEK wajib menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program JPK ke BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, calon BPJS Ketenagakerjaan ini harus menyiapkan pengalihan pegawai, serta hak dan kewajiban PT JAMSOSTEK ke BPJS Ketenagakerjaan.

SJSN yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tentu saja memiliki beragam masalah yang tidak kalah rumitnya. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana empat program jaminan sosial (kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian) harus memastikan bahwa per tanggal 1 Juli 2015 kesemuanya dapat diterapkan. Sebelum tanggal 1 Juli 2015, PT JAMSOSTEK tetap memberikan pelayanan kepada peserta lama, kecuali jaminan pemeliharaan kesehatan dipindahkan ke BPJS Kesehatan. PT JAMSOSTEK harus mempersiapkan dirinya agar ketika saatnya mereka dapat mengemban tugas yang mulia ini.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian SJSN bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang merata, adil, dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Peserta program jaminan kesehatan nasional akan mendapatkan layanan pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama (primer), yaitu puskesmas, klinik pratama, poliklinik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau dokter keluarga. Cukup menunjukkan kartu yang diterbitkan BPJS Kesehatan. Bila fasilitas kesehatan tingkat pertama tak bisa menangani penyakit peserta, dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Peserta cukup menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau kartu program yang lama beserta surat rujukan fasilitas kesehatan sebelumnya.

Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, peserta akan mendapatkan pelayanan administrasi, promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; obat dan bahan medis, transfusi darah, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis. Sedangkan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan mendapatkan pelayanan administrasi, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik (dokter spesialis dan subspesialis), tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun nonbedah; obat dan bahan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat lanjutan, rehabilitasi medis, transfusi darah, forensik, dan pelayanan jenazah.

Begitupun peserta program jaminan ketenagakerjaan nasional akan mendapatkan layanan ketenagakerjaan. Cukup menunjukkan kartu yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.

Program SJSN memiliki konsep yang mirip asuransi. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, dan Pemerintah mengaturnya berdasarkan iuran kepesertaan. Untuk sektor nonformal dikenakan Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp42.500 di kelas 2, dan Rp25.500 di kelas 3. Sedangkan ketentuan iuran pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri dipatok 5% dari gaji per keluarga per bulan. Bagi pekerja formal swasta dikenakan 4,5% dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana penduduk miskin yang diperkirakan 86,4 juta jiwa? Untuk mereka, Pemerintah menanggung Rp19.225 per orang per bulan.

Sebagian besar rumah sakit di seluruh Indonesia siap menerapkan program jaminan kesehatan ini. Pemerintah bekerjasama dengan 1.700 rumah sakit, baik negeri maupun swasta, dari 2.300 rumah sakit di seantero pelosok Nusantara. Mereka menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan JKN. Sisanya, 600 rumah sakit masih dalam negosiasi. Diharapkan, per tanggal 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia adalah peserta BPJS Kesehatan.

Di sela-sela upaya Pemerintah menyiapkan program SJSN, tercetus suara sumbang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempertanyakan nilai iuran premi. Karena nilai iuran premi yang rendah itu, pihak IDI pesimistis klinik kesehatan bisa memberi layanan optimal yang hanya memperoleh anggaran Rp18 juta per bulan. Klinik kesehatan rata-rata mengeluarkan biaya operasional Rp30 juta per bulan. Namun, suara sumbang IDI tersebut terlanjur basi sebab program ini sudah kadung bergulir.

BPJS diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program SJSN menelan biaya Rp19,93 triliun yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Presiden harus menginstruksikan semua pihak, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; BPJS Kesehatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk menyukseskan program tersebut. Jika dalam pelaksanaannya ada masalah dan hambatan, harus segera dikelola.

Tantangannya adalah menyosialisasikan program SJSN dan menyiapkan unit-unit layanan kesehatan yang digandeng Pemerintah untuk menyukseskannya. Program sosialisasi menyangkut tata cara berobat dan rujukan untuk perawatan lanjutan. Sebagai sebuah program yang baru tentu saja pengimplementasiannya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pasti akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, semua pihak yang terlibat dan terkait harus bersinergi demi rakyat yang sehat. Sungguh tugas yang mulia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: