imsitumeang

Takluk di Bawah Tekanan Freeport dan Newmont

In Uncategorized on f 27, 13 at 10:10 am

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) resmi berlaku tanggal 12 Januari 2014. Beleid itu akan mengubah pengelolaan tambang mineral di negeri ini. Ketika resmi berlaku, salah satu konsekuensinya adalah larangan ekspor mineral mentah, yang tentunya membuat para pengusaha kehilangan keuntungan besarnya. Jika dulu mereka masih bisa mengambil keuntungan yang besar hanya dengan mengekspor mineral mentah tanpa proses pengolahan, kini mereka harus gigit jari.

Pemerintah pun, melalui beleid itu, menginginkan agar mineral mentah sepenuhnya dimurnikan di dalam negeri. Tetapi, tempat pemurnian (smelter) itu tidak banyak ada di Indonesia. Maka, UU Minerba mewajibkan setiap perusahaan tambang mineral untuk membangun smelter. Kontan saja para pelaku industri tambang mineral kelabakan. Sejumlah perusahaan tambang mineral tidak menyukai beleid ini. Mereka terhentak, lantaran Pemerintah hendak tegas-tegas memberlakukan larangan: smelter dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, yang terpenting biji mineral diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Tenggat waktunya tanggal 12 Januari 2014 itu.

Mereka kemudian berusaha menekan Pemerintah dengan mengancam akan hengkang dari Indonesia jika UU Minerba benar benar berlaku. Dua perusahaan asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, merupakan pihak yang paling lantang. Mereka membandel. Keduanya meminta Pemerintah memberikan dispensasi agar mereka masih diizinkan melakukan ekspor mineral mentah, sembari memberikan komitmen untuk membangun smelter. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto, meminta semacam dispensasi karena feasibility study di Jawa Timur (Gresik dan Tuban) dan Papua akan selesai awal tahun depan. Pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun smelter.

Sementara itu, Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto, menyatakan, pihaknya tidak akan membangun smelter lantaran Newmont hanya berpengalaman di bidang penambangan, sedangkan smelter sudah ranah industri. Intinya, mereka merasa bukan ahli di bidang itu. Newmont bersedia melaksanakan larangan ekspor tersebut. Untuk mewujudkan komitmen itu, Newmont menggandeng perusahaan smelting dengan perjanjian penjualan bersyarat (conditional sales purchase agreement/CPSA) konsentrat tembaga.

Bak memakan buah simalakama, sikap Pemerintah melunak dan hendak mengabulkan dispensasi yang diajukan kedua perusahaan itu. Rencana Pemerintah melarang ekspor bahan mentah di awal tahun 2014 tidak akan berlaku sepenuhnya. Pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memayungi pemberian relaksasi bagi perusahaan yang berkomitmen untuk membangun smelter agar tetap bisa mengekspor bahan mentah. Pemerintah kemudian melempar bola panas, pembahasan ini berlanjut ke meja Komisi VII Dewan Perwaakilan Rakyat (DPR).

Usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menjelaskan keputusan bulat Komisi VII DPR dan Pemerintah, bahwa tidak boleh ada lagi ekspor bahan mineral mentah setelah UU Minerba berlaku. Namun demikian, kedua perusahaan itu masih saja membandel. Mereka tak patah arang. Tak sekadar mengeluh, Freeport dan Newmont mempunyai beberapa argumen agar tetap memperoleh dispensasi. Akal-akalan mereka seperti melobi Pemerintah, mengurangi produksi, memecat karyawan, selain tak mau membangun smelter dan terus meminta keringanan.

Sikap mereka, misalnya, Freeport menilai pelaksanaan hilirisasi justru akan memaksa mereka mengurangi kapasitas produksi menjadi 40 persen saja. Alhasil, 100.000 pekerja bakal dirumahkan. Ancaman serupa juga dilontarkan Newmont. Jumlah pekerja yang bakal dipecat 30.000 orang. Menanggapi sikap kedua perusahaan itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan jalan tengah, yaitu Pemerintah tidak melarang ekspor mentah setelah UU Minerba berlaku efektif, tetapi Freeport dan Newmont bisa dikenai sanksi dengan pemberian bea keluar yang tinggi. Hitung-hitungan Kadin Indonesia, langkah ini justru menguntungkan Pemerintah karena potensi penerimaan bea keluar dari kedua perusahaan itu saja sudah mencapai USD 280 juta.

Pemerintah beberapa kali menampilkan gestur menyerah lewat pernyataan para pejabat terkait, misalnya Jero Wacik. Sebelum pergantian tahun, Wakil Presiden Boediono bakal menggelar rapat bersama menteri-menteri bidang perekonomian ihwal strategi hilirisasi. Tak kurang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meminta saran pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra guna mencari celah revisi UU Minerba. Intinya, Pemerintah sudah melunak jika memang itu satu-satunya cara supaya hilirisasi diterima oleh para pemain tambang mineral besar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Muhammad Hatta Rajasa, tidak mau memaksa Freeport dan Newmont untuk mengimplementasikan UU Minerba. Dia malah menjelaskan, poin yang menimbulkan kerancuan dalam UU Minerba adalah masalah pemurnian yang memang tidak diatur berapa persen harus dilakukan. Namun, Freeport dan Newmont mengklaim, pihaknya sudah melakukan pemurnian hingga 95 persen, sehingga mutunya tidak jauh berbeda dari produk smelter. Hatta enggan gegabah menyetop ekspor bahan mentah Freeport dan Newmont. Dalam aturan yang sedang dirumuskan itu, definisi bahan mentah adalah ore. Adapun produksi Freeport dan Newmont yang sudah berupa konsentrat tembaga atau emas (95 persen dimurnikan), tetap boleh diekspor.

Kita patut curiga, pelulusan permohonan dispensasi ini bisa semacam siasat menjadikan kedua perusahaan sebagai ATM (anjungan tunai mandiri) bagi Pemerintah, partai peserta pemilu, atau anggota DPR. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor energi, hampir seluruhnya didominasi oleh perusahaan asing. Imbal baliknya ke negara, di antaranya royalti dan divestasi, sangatlah kecil. Mayoritas hasil energi bumi pertiwi dibawa lari ke luar negeri. Gambaran kasarnya, jika pihak Indonesia memang mendapat bagi hasil yang proporsional maka Pemerintah mempunyai cukup dana untuk membiayai pembangunan.

Karena itulah Pemerintah mengajukan renegosiasi kontrak karya (KK) melalui UU 4/2009. Perkembangannya, mayoritas perusahaan di bidang tambang mineral disebut-sebut telah menyepakati klausul renegosiasi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP). Total yang sepakat sudah lebih separuh atau 34-35 KK. Ada enam syarat dalam klausul renegosiasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu luasan wilayah pertambangan, pengakhiran kontrak dan kelanjutan operasi, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dalam negeri.

Namun tidak demikian dengan Freeport dan Newmont. Meski sudah lebih separuh KK yang sepakat, Tim Renegosiasi mencatat, kedua perusahaan ini masih belum menyanggupi untuk memenuhi enam syarat itu. Bagi Pemerintah, Freeport dan Newmont sudah menunjukkan niat baik membangun smelter. Namun, ihwal pemberian izin khusus, itu persoalan lain. Sikap Pemerintah ibarat karpet merah untuk Freeport dan Newmont.

Kondisi ini makin menegaskan kuatnya dominasi perusahaan asing di Indonesia. Kedua perusahaan ini masih ngotot meminta dispensasi pada Pemerintah untuk mengizinkan mereka mengekspor bahan mentah pada tahun 2014. Mereka keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan bahan tambang mineral di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang mineral di dalam negeri tidak menguntungkan, bahkan cenderung merugikan perusahaan. Bukannya mendesak, Pemerintah justru membela Freeport dan Newmont. Pemerintah telah mengaku lamban dalam menyiapkan infrastruktur atau dasar hukum kebijakan tersebut.

Ancaman pemecatan para karyawan dianggap sangat menakutkan, ketimbang sikap Pemeritnah yang memaksa korporasi tambang mineral memurnikan bahan mentah di dalam negeri. Untuk jangka pendek, beleid ini memang akan sangat mengurangi pendapatan negara. Pemerintah menyatakan, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebanyak USD 4 miliar atau setara Rp 47,8 triliun tahun depan. Namun, untuk jangka panjang akan sangat memberikan manfaat yang besar. Karena, ternyata Indonesia mengekspor processing juga. Datanya menunjukkan USD 5 miliar processing, selain yang unprocessing sebanyak USD 4 miliar. Harga bahan bahan tambang mineral yang sudah diproses jelas akan naik, apalagi jika pasokan dunia berkurang.

Pemerintah terlihat tidak konsisten. Padahal, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013, sebagai peraturan pelaksanaan UU 4/2009, seluruh proses hilirisasi tambang mineral dilaksanakan di dalam negeri dan tak boleh sebagian diproses sambil diekspor ke luar negeri. Pemerintah masih bisa dipengaruhi para pengusaha raksasa dan seolah-olah tidak memikirkan kepentingan negara. Walaupun Presiden harus berdiri di antara kepentingan pengusaha dan kepentingan negara, namun dia tidak boleh disetir oleh kepentingan pengusaha semata.

Freeport dan Newmont harus patuh dan taat kepada undang-undang. Freeport sudah lama menguras sumberdaya alam di Indonesia tetapi minim memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Papua. Indonesia negara berdaulat, pengelolaan sumberdaya alam dalam konstitusi adalah untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam kontrak karyanya saja porsi kontraktor masih terlalu besar, sedangkan royalti ke negara terlalu kecil. Mereka menikmati “kebodohan” kontrak karya itu selama berpuluh-puluh tahun.

Saat ini pun, Freeport masih saja mengakali untuk tidak melaksanakan UU Minerba itu. Smelter itu semestinya dibangun di wilayah pertambangan dan Freeport menggandeng perusahaan penyedia instalasi pemurnian untuk mengolah konsentrat tembaga dan emas dari wilayah tambang Grasberg, Papua. Pembangunan smelter merupakan wujud konkrit pengusaha tambang mineral untuk membangun Indonesia sebagai negara industri. Fokusnya pada smelter tembaga, emas, aluminium, nikel, besi, juga smelter uranium. Pembangunan smelter tak terpisahkan dari proses hilirisasi sebagai upaya ketahanan energi dan tambang secara nasional. Banyak keuntungan Indonesia saat melaksanakan UU Minerba, salah satunya adalah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: