imsitumeang

Dinasti Politik Atut yang Korup

In Uncategorized on f 23, 13 at 10:55 am

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Lebak yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (nonaktif). Sudah sejak lama Banten identik dengan dinasti politik. Ia menyusul adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang duluan menjadi tersangka. Atut juga bakal jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten.

Ia menggoreskan catatan buruk sebagai gubernur perempuan pertama yang berstatus tersangka korupsi. Banyak kalangan menyambut gembira penetapan sang ratu, sebagian warga Banten bahkan sujud syukur dan cukur rambut. Meski bukan satu-satunya di Indonesia, dinasti politik di provinsi pecahan Jawa Barat ini begitu kuat. Baik dari sisi jumlah jabatan politik strategis [gubernur, bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, dan anggota Dewan, baik di tingkat lokal (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) maupun di tingkat nasional (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)] yang dikuasai satu keluarga ini, maupun dari sisi pengaruh keluarga Atut di wilayah Banten.

Dalam ukuran waktu, sebenarnya jaringan keluarga Atut belumlah lama, baru satu dasawarsa atau sekitar delapan tahun. Tetapi, pengaruh sang ayah, Tubagus Chasan Sochib, sudah telanjur tertanam kuat di Banten. Pengusaha yang dikenal juga sebagai jawara dan memimpin kaum jawara ini namanya menembus batas-batas Provinsi Banten. Pengaruh Chasan inilah yang kemudian menjadi embrio dinasti Atut. Wilayah yang tidak dikuasai dinasti Atut adalah bupati Tangerang, walikota Tangerang, dan bupati Lebak. KPK pun akhirnya menyisir persoalan korupsi lain yang juga terkuak dan melibatkan Atut dan dinastinya. Diperkirakan, dinasti politik ini akan roboh dan pengaruh keluarga Chasan pun akan sirna.

Di wilayah atau daerah lain, hubungan kekerabatan yang memegang jabatan politik strategis juga lumayan banyak. Ada bupati dan walikota yang sudah lengser kemudian mengajukan istri dan anaknya sebagai pengganti dan kemudian terpilih dalam pemilukada. Ada pula gubernur yang memiliki adik, kakak, atau kerabat lain menjadi bupati atau walikota di wilayah kekuasaannya. Dinasti politik di Banten menjadi sorotan tajam karena ukuran dan intensi pengaruhnya sulit ditandingi dinasti politik di daerah lain. Tak cuma di level lokal, jabatan politik strategis di level nasional pun tak lepas dari unsur hubungan kekerabatan. Meskipun skala pengaruhnya tidak sedahsyat di Banten.

Mengapa kita begitu antipati dengan dinasti politik? Tak lain karena dinasti politik selalu terkait praktik abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Penguasaan posisi penting dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta dari uang negara. Modusnya sederhana sekali, membobol anggaran dengan memberikan proyek kepada kroninya. Maka tidak mengherankan, seorang kepala daerah yang korup tidak malu hidup bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyatnya. Rupanya benih-benih korupsi juga sudah ditebar Chasan meski masih sebatas cerita dan rumor orang-orang yang pernah berhubungan dengan ayah Atut itu.

Bagi pejabat jenis ini, kursi kekuasaan hanya ajang memupuk harta, memperluas pengaruh, dan pasti melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Sebenarnya dinasti politik tidak selamanya buruk bila dibarengi integritas keluarga dinasti itu dengan mengelola kekuasaannya untuk memakmurkan daerah. Bukan memakmurkan diri sendiri. Sayang, integritas tidak bisa dibentuk kesadaran pribadi pemimpin. Zaman kerajaan dahulu rakyat memang senang dipimpin oleh keluarga istana atau kraton karena memang kekuasaan raja atau sultannya turun-temurun.

Kalaupun ada pergantian dinasti, tidak lebih karena konflik elite di sekitar dinasti itu sendiri atau pemberontakan yang dipimpin elite yang tidak lain juga sempalan dinasti itu atau dinasti yang ditumbangkan sebelumnya. Tentu saja politik dinasti di era demokrasi sekarang jauh berbeda. Ruang gerak dinasti politik sekarang sebenarnya sudah dibatasi aturan. Namun, dinasti politik yang korup ternyata masih mampu melanggengkan kekuasaan melalui pemilu atau pemilukada.

Rakyat boleh benci karena korupnya dinasti itu, tapi mereka pun tak sanggup menumbangkan dukungan suara kepada dinasti itu, bahkan melalui pemilu sekalipun. Artinya ada yang suka juga kepada dinasti itu. Apa yang terjadi di Banten adalah cerminan situasi itu. Meski tidak menyapu bersih semua wilayah Banten, keluarga Atut mampu mengontrol posisi penting itu untuk menancapkan pengaruhnya. Namun, dinasti ini lupa bahwa hegemoni mereka telah menyolidkan akar rumput dan sejumlah elite oposisi di wilayah itu untuk menyatukan kekuatan.

Terlihat dari reaksi masyarakat Banten yang bersuka-cita setelah penetapan Atut sebagai tersangka. Sebuah momentum yang mereka menunggunya lama demi menyongsong era baru Banten yang makmur dan sejahtera tentunya. Hingga detik ini kita masih sulit menemukan contoh dinasti politik yang dicintai rakyatnya. Hampir semua dinasti berkonotasi negatif kendati tidak semua buruk. Bisa jadi ada hubungan kekerabatan oleh pejabat politik strategis yang justru menyinergikan upaya untuk menyejahterakan rakyat di wilayahnya. Artinya rakyat akan happy dipimpin oleh dinasti itu.

Betapa pun kuatnya seorang penguasa, pasti ada jalan yang membuat ia tersandung. Atut selama ini tak tersentuh kendati aroma penyimpangan kekuasaannya begitu menyengat tercium sejak lama. Namun, itu belum cukup. Kasus sengketa pemilukada dan alat kesehatan hanyalah secuil dari sebongkah perkara korupsi yang diduga melibatkan Atut dan dinastinya. Masih banyak dugaan patgulipat perampokan uang negara di Banten. Sebut saja kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah puluhan miliar rupiah.

Kita patut mengapreasi KPK yang terus menerus menempatkan keberanian pada derajat yang tinggi ketimbang ketakutan. Kita pun patut mengapresiasi KPK yang tak kenal lelah berpacu dengan kasus korupsi yang bermunculan meski penindakan kian masif dilakukan. KPK ibarat the lone ranger di tengah belantara kasus di negeri ini. KPK telah menguak lebar-lebar pintu indikasi keterlibatan Atut dan keluarganya dalam korupsi. Pintu itu selama ini tak mampu dibuka oleh kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK pantang untuk tidak masuk ke dalam. Inilah saatnya KPK bersih-bersih Banten hingga tuntas. Akibat korupsi, Banten bukan wilayah yang nyaman bagi warganya.

Ketika dinasti Atut hidup bergelimang harta dan kuasa, sebagian besar rakyat Banten justru hidup papa. Pada bulan Maret 2013, kemiskinan di provinsi ujung barat Pulau Jawa itu tercatat 656.243 orang, naik jika dibandingkan pada bulan Maret 2012 yang sebanyak 652.776 orang. Kasus Atut sekaligus pemandu arah untuk membongkar kasus-kasus korupsi di daerah lain, terutama yang kental dengan dinasti politik. Ada keterpautan amat kuat antara dinasti dan korupsi, sebab untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, mereka cenderung menempuh segala cara.

Kita tidak ingin uang rakyat yang semestinya semata-mata demi kesejahteraan rakyat justru diolah dengan segala tipu muslihat demi memenuhi syahwat kekuasaan dan nafsu bermewah-mewah. Jika dinasti Atut akan roboh dan mungkin akan hancur, maka itu memang kontras dengan sejarah Banten Lama ketika masih menjadi negara berdaulat dengan nama Kesultanan Banten. Tepat 200 tahun lalu, yaitu tahun 1813, Kesultanan Banten dibubarkan penguasa Inggris karena raja terakhirnya menolak keinginan kolonial itu. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa tersebut merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.

Untuk memberangus perilaku busuk itulah kita menumpukan asa kepada KPK dan berharap penegak hukum lainnya lekas bangkit memerangi korupsi. Fenomena yang terjadi di Banten adalah pelajaran bagi kita semua bahwa dinasti politik akan sangat mudah berubah menjadi dinasti rente yang korup. Upaya untuk mencegahnya perundang-undangan yang revisinya kelak mengatur pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan segera setelah ia menjadi tersangka dalam kasus korupsi, bukan terdakwa. Buat apa menonaktifkan pejabat politik nan korup setelah sang pejabat dinyatakan sebagai terdakwa?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: