imsitumeang

Bukan mengimpor, tapi kemandirian pangan!

In Uncategorized on f 13, 13 at 12:17 pm

Sungguh miris kondisi pangan di negeri ini. Setelah dihantam kenaikan harga daging, karena melonjaknya permintaan dan menurunnya persediaan, giliran harga kedelai yang melambung. Juga terjadi untuk beras. Sungguh miris lagi jika ditelaah solusi pemerintah: impor! Maksud awalnya, agar persediaan meningkat, sehingga akhirnya bisa menstabilkan harga komoditi itu, meski harga yang bisa dijangkau masyarakat pun masih terbilang tinggi. Impor hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan, namun inti persoalan sebenarnya tidak terselesaikan.

Impor komoditi tertentu hanya menyelesaikan masalah yang temporary. Mengapa? Karena harga daging, beras, dan garam atau komoditi lainnya rentan bergejolak setiap musim. Fluktuasinya selalu menghantui masyarakat karena pemerintah hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan tapi tidak terselesaikan, meskipun negeri ini mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Perikanan, peternakan, dan pertanian adalah ilmu warisan nenek moyang kita. Sumber daya alam yang dikandung tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi modal besar menuju ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Sumber daya manusia pun tak jauh berbeda. Ilmu warisan nenek moyang itu bisa dikombinasikan dengan modernisasi perikanan, peternakan, dan pertanian yang dipelajari. Sayangnya, pemerintah seperti enggan mengambil langkah ini. Pejabat di kementerian perikanan, peternakan, dan pertanian sangat ngeh dengan sumber daya di negeri ini untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sejak era reformasi dimulai, sekitar 15 tahun yang lalu, pemerintah tak lagi memiliki visi dan misi untuk mengelola sumber daya ini. Padahal, kebutuhan pangan akan senantiasa terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Namun, bukankah kondisi itu bisa diprediksi dan dinalar, sehingga pemerintah bisa melakukan perencanaan dan antisipasi dengan mengelola sumber daya yang dimiliki? Pengembangan kawasan sentra perikanan, peternakan, dan pertanian itu didukung ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), agar bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi. Wilayah Indonesia ini sangat luas. Indonesia memiliki daerah-daerah unggulan untuk dijadikan sentra ikan, daging, padi, atau komoditi potensial lainnya.

Pemerintah tinggal menggelorakan gairah berbudidaya, beternak, dan bertani serta memberdayakan para nelayan, peternak, dan petani, dan mengembangkan sentra perikanan, peternakan, dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Senyampang itu, pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah merumuskan undang-undang yang mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan komprehensif terhadap nelayan, peternak, dan petani serta usaha mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian nelayan, peternak, dan petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Perlindungan terhadap nelayan, peternak, dan petani serta usaha mereka dilakukan untuk melindungi mereka dari berbagai masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan akses sarana dan prasarana, ketidakpastian usaha, dan ketidakkondusifan pasar. Sementara itu, pemberdayaan dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja nelayan, peternak, dan petani serta menumbuhkembangkan kelembagaan mereka agar mampu berdaya saing.

Adapun strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peternak, dan petani yang diatur ini adalah prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga komoditi, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini, dan penanganan dampak perubahan iklim, serta asuransi pertanian. Pemberdayaan dan perlindungan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perikanan, peternakan, dan pertanian, penurunan jumlah penduduk miskin, perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan, dan pada akhirnya pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Hampir seluruh wilayah perairan Indonesia bisa menjadi sentra perikanan, termasuk sebagian besar pesisir pantai sebagai sentra garam. Maluku telah lama ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional setelah Sail Banda guna menjamin ketersediaan produk perikanan berkelanjutan. Dengan komposisi laut yang mencapai 92,4% atau 712.479,65 km², Maluku memiliki alasan untuk melanjutkan program percepatan pelaksanaan kebijakan lumbung ikan nasional di Maluku untuk dapat segera mendongkrak peningkatan ekonomi daerah maupun nasional.

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur bisa berkembang sebagai sentra sapi untuk menjaga persediaan daging guna mendukung pencapaian target swasembada daging tahun 2014. Pemerintah tinggal mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan di sana karena telah menjadi kawasan pembibitan sapi sejak dulu.

Sumatera, Sulawesi, dan Papua bisa berkembang sebagai sentra padi di luar Jawa dan Bali. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, misalnya, juga bisa berkembang sebagai sentra sayur-mayur dan buah-buahan. Pengembangan budidaya sayuran dan buah-buahan memiliki prospek yang sangat baik di lndonesia karena keadaan agroklimatologis lndonesia yang mendukung. Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua bisa berkembang sebagai sentra produksi perkebunan seperti sawit, kopi, teh. Beberapa daerah juga berpotensi sebagai penghasil cengkeh dan pala. Dibutuhkan upaya besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan Maluku sebagai sentra produksi rempah-rempah di dunia.

Upaya swasembada pangan itu harus diikuti oleh pengembangan industri olahan untuk menampung ketersediaan pangan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bersiap sebagai sentra energi yang mendukung industrialisasi pengolahan hasil perikanan, peternakan, dan pertanian. Peran iptek sangatlah penting dalam upaya mendukung peningkatan daya saing produksi perikanan, peternakan, dan pertanian serta pengembangan industri olahan pangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) diarahkan pada kebutuhan iptek yang menunjang swasembada pangan, baik di sektor hulu (produksi), sektor hilir (olahan), sektor penunjang (seperti pakan dan rumah potong hewan), dan pembangunan modal sosial masyarakat. Selain itu, pengembangan iptek untuk menjamin ketersediaan pakan, dan pengembangan kawasan terpadu (klaster) inovasi perikanan, peternakan, dan pertanian untuk mengintegrasikan dan menyinergikan aktivitas litbang dengan dunia usaha yang menghasilkan produk industri perikanan-peternakan-pertanian.

Sayang, pemerintah sepertinya tidak mempunyai konsep sehingga tidak mampu memberikan solusi. Pemerintah hanya melanggengkan praktek makelar yang hanya mampu mengimpor pangan dan menjualnya di sini. Semestinya pemerintah membangun semangat produsen, sehingga Indonesia tidak bergantung produksi pangan bangsa lain, karena impor pasti hanya menyebabkan bangsa ini akan bergantung terus-menerus pada bangsa lain. Sungguh miris jika pemerintah hanya bisa mencegah kelangkaan persediaan tanpa bisa menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.

Dibutuhkan pemimpin yang bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di seluruh wilayah negeri ini dan menghapus mental makelar. Sekali lagi, Indonesia sangat kaya sumber daya yang semestinya mampu membangun semangat produsen, bukan mental makelar. Jika pemimpin ini mampu mengoptimalkan pengelolaannya dengan sangat baik, Indonesia akan mempunyai kemandirian sekaligus kedaulatan pangan. Bukan membutuh pemimpin pintar dan berintegritas yang mampu membangkitkan bangsa ini berdiri di atas kakinya sendiri.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: