imsitumeang

Caleg Harus “Bersih”

In Uncategorized on f 15, 13 at 7:50 am

Seluruh partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun  2014 telah menyerahkan berkas perbaikan daftar calon anggota lembaga legislatif (caleg) dalam daftar calon sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (22/5). Tak banyak perubahan, kecuali beberapa calon yang mengundurkan diri, kemudian sejumlah sosok lainnya dicoret dan diganti oleh partainya dengan berbagai alasan, di samping penyerahan berkas tambahan.

Partai Demokrat (PD), misalnya, partai yang besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengganti 26 bakal caleg. Alasan Ketua Umum PD, pihaknya mengeluarkan aturan hanya membolehkan maksimal dua anggota keluarga inti sebagai caleg. Jadi, mereka dicoret umumnya terwakili dua anggota keluarga (ayah, ibu, atau anak, saudara).

Namun Partai Demokrat tetap mencalonkan lima menteri di kabinet, selain meloloskan sosok yang kontroversial. Partai Demokrat masih memasukkan nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun, nama yang akhir-akhir ini disebut-sebut terlibat kasus penggelapan surat tanah. Kemudian, dalam daftar perbaikan itu juga ada nama Muhammad Nasir, saudara terpidana korupsi Muhammd Nazaruddin (mantan Bendara Umum Partai Demokrat).

Sedangkan, Partai Golkar tetap berpegang pada pendiriannya semula, tidak memasukkan tiga kadernya di kabinet. Sementara, empat orang bakal calon perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang kerap dikait-kaitkan dengan kasus impor daging sapi, mengundurkan diri. Partai lain juga tak melakukan perubahan drastis. Sebanyak 12 partai peserta pemilu memiliki alasan masing-masing.

Selanjutnya KPU memeriksa keabsahan dokumen perbaikan itu, kemudian menetapkannya sebagai (daftar) calon tetap (DCT). Namun selama KPU melakukan verifikasi, masyarakat tentunya juga menimbang-nimbang para bakal caleg berbagai partai. Masyarakat menakar kadar partai peserta Pemilu 2014 itu berdasarkan bakal calon yang diajukan.

Caleg, baik tingkat nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun di tingkat lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota, semestinya bukan figur amoral, melainkan sosok yang menjadi panutan atau teladan. Sebagai orang yang mengemban aspirasi, sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, caleg dituntut memiliki nilai lebih atau di atas rata-rata masyarakat umum. Oleh karena itu, sewajarnya semua partai peserta Pemilu 2014 menetapkan kewajiban “bersih” sebagai harga mati bagi calon-calon mereka.

Keputusan beberapa partai yang tidak memberi posisi kepada orang-orang bermasalah sebagai caleg, memang tindakan yang seharusnya. Tidak patut seorang pembohong, pemfitnah, penipu, apalagi koruptor yang mengganggsir uang rakyat menjadi caleg. Partai-partai peserta pemilu harus ketat menyaring bakal calegnya agar tidak lolos ke parlemen.

Meski 12 partai peserta pemilu melakukan berbagai perbaikan data caleg, bahkan penggantian caleg, dalam DCS, ke KPU untuk menjadi DCT, bukan berarti selesai tugas partai untuk menyaring calon. Partai bertanggung jawab atas semua caleg mereka kendati para caleg tersebut terpilih dan duduk di Senayan.

Ihwal tuntutan bersih-bersih tersebut, agar jumlah 560 orang anggota Dewan yang Terhormat di Gedung DPR periode 2014-2019 tidak tersusupi wakil-wakil rakyat yang tak bermoral, maka partai bertanggung jawab untuk mencegahnya. Lebih baik berpahit-pahit di awal dari pada hancur akibat ulah amoral caleg mereka yang telanjur lolos ke DPR.

Reformasi telah gagal. Tidak hanya gagal dalam bidang ekonomi di mana mayoritas rakyat merasa kehidupan ekonomi, makin sulit. Maraknya kasus korupsi, termasuk yang melibatkan banyak politikus, makin memprihatinkan atau kemunduran kerukunan dan toleransi, serta gagalnya negeri ini melahirkan pemimpin nasional yang kuat, menjadi bukti kegagalan reformasi.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Minggu (26/5) di kantor LSI, Jakarta, menyebutkan bahwa pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia selama 15 tahun terakhir tidak mengalami kemajuan di berbagai bidang, antara lain seperti disebutkan tadi. Dari lima bidang pemerintahan, seperti; ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan, dikatakan secara keseluruhan tidak mengalami perkembangan signifikan alias datar-datar saja.

Survei LSI secara tegas juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan agenda reformasi, Presiden tidak mampu memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia banyak melakukan kegagalan, termasuk kerap ragu mengambil keputusan. Hasil survei ini, bisa jadi, tak diakui Yudhoyono, anggota kabinet, serta para pembantunya. Namun, melihat kondisi yang terjadi, seperti terus munculnya para koruptor, sulitnya ekonomi rakyat, terbatasnya lapangan kerja, termasuk suramnya masa depan pekerja yang terikat kontrak, masih bermasalahnya pendidikan dan jaminan kesehatan, tentu saja sulit dibantah sebagai bukan akibat kegagalan pemerintah.

Agar reformasi tidak semakin gagal, para caleg bermasalah harus dicegah. Mereka yang diduga terlibat korupsi, baik tersangka maupun terdakwa, lebih baik diganti ketimbang nantinya justru menjadi beban. Ingatlah, masyarakat saat ini mulai kritis. Mereka mengetahui, paling tidak menduga-duga siapa caleg yang bersih dan siapa yang kotor. Nah, ketimbang merusak nama partai, lebih baik caleg-caleg yang berpontensi merusak citra tersebut disingkirkan. Siapa pun mereka, jangan pilih kasih. Yang bermasalah harus diganti.

Saat ini banyak orang yang berminat menjadi caleg. Partai memiliki banyak pilihan. Untuk memilih yang berbobot, dan betul-betul bertekad bekerja untuk rakyat sekaligus mengangkat martabat partai di mata rakyat, partai harus menetapkan kriteria dalam menyeleksi caleg mereka, seperti harus bebas korupsi, bersih dari narkoba, dan merupakan sosok yang dapat memenuhi janji partai terhadap rakyat. Tidak saatnya lagi partai menjual kucing dalam karung.

Ingat, masyarakat saat ini tidak gampang lagi dirayu dengan janji-janji kosong. Pengalaman beberapa periode dibuai janji oleh para (calon) wakil rakyat dan (calon) presiden setidaknya menyebabkan rakyat mulai berhitung-hitung. Karena itu, partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai reformis atau pembaru akan ditinggalkan pemilih, jika mereka tetap saja mengajukan sosok yang “kotor”.

Partai peserta pemilu bukan saatnya lagi berpikir bahwa rakyat Indonesia pelupa. Pemilik suara sudah matang oleh pengalaman. Oleh karena itu, partai-partai yang selama ini tidak pro rakyat, diisi oleh sejumlah koruptor atau mereka yang terduga koruptor, siap-siaplah kecewa. Apalagi dalam menetapkan bakal caleg yang diajukan disinyalir terlibat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: