imsitumeang

Kapan Kita Kembali Bangkit?

In Uncategorized on f 28, 13 at 3:49 am

Dari masa ke masa semakin tinggi saja tuntutan untuk bangkit bersama. Keharusan untuk bangkit bersama antara lain untuk menjawab tantangan sekarang yang lebih kompleks ketimbang situasi 105 tahun yang lalu sewaktu Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Jelas sangat berbeda! Budi Utomo merupakan penggerak pertama kebangkitan Indonesia.

Tantangan terasa lebih rumit karena dewasa ini semangat bangkit bersama justru semakin mengendur di kalangan elit dan rakyat. Setelah 15 tahun era reformasi, terjadi degradasi militansi. Semangat gotong royong pun memudar. Konflik cenderung meningkat di kalangan elit dan rakyat. Semestinya raga makin sehat, elannya tidak lemah. Tapi, mengapa terjadi paradoks?

Jawaban sederhananya ialah kepemimpinan. Ibarat perumpamaan, kawanan singa jika dipimpin seekor domba akan merasa dirinya menjadi domba. Pemimpin mempengaruhi persepsi masyarakat. Pertarungan di kalangan elit tidak membuktikan budaya unggul kita yang mengandung kecerdasan dan pencerahan. Justru kegaduhan karena desakan kepentingan politisi dan partai. Tapi sang pemimpin hanya diam seribu bahasa.

Dalam situasi tersebut, posisi rakyat terjepit. Ternyata suara mereka hanya dibutuhkan ketika menjelang pemilu. Setelah pemilu, politisi dan partai kembali asyik dengan kepentingannya sendiri. Elit menjauhi rakyat. Kecenderungan kalangan elit dan rakyat memilih caranya masing-masing pertanda buruk dan bahaya karena tidak membentuk konsolidasi yang mendorong ke arah kemajuan dan berorientasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Kenyataan dewasa ini merupakan langkah mundur jika disandingkan dengan kekompakan generasi terdahulu yang memancang tonggak-tonggak besar seperti Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan (1945). Seharusnya kekompakan diperkuat dalam mengisi kemerdekaan. Semangat senasib seperjuangan yang lemah justru membuat upaya tersebut menjadi kedodoran.

Tentu harus diakui banyak pencapaian yang diraih selama 67 tahun kemerdekaan, tapi persoalan-persoalan serius seperti kebodohan, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan belum teratasi. Tantangannya bukan berkurang, melainkan bertambah karena upaya mengatasinya terhadang kasus-kasus korupsi yang massif dan sistematis. Persoalan-persoalan serius lainnya seperti penegakan hukum, membersihkan pengadilan, retribusi tanah atau agraria, pemberantasan narkotika, dan karut-marut kontrak pertambangan juga belum teratasi. Hanya berputar-putar di tempat. Banyak kasus diungkap, tapi tidak dituntaskan.

Selama sembilan tahun pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menaikkan angka kesenjangan, dari 0,34% (2008) ke 0,41% (2012). Padahal, dulu ketika awal reformasi nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 300 triliun. Kini tahun 2013, nilai APBN Rp 1.657 triliun. Tahun 2014 diperkirakan Rp 1900 triliun. Luar biasa!

Nilai sebanyak itu buat siapa? Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 bisa dijadikan pisau analisis betapa sulitnya kehidupan rakyat. Penghasilan perbulan mereka sangat lemah, karena kemampuan rakyat berbelanja hanya 15% berpenghasilan di atas Rp 1 juta perbulan, 30% antara Rp 500 ribu – 1 juta perbulan, dan 55% di bawah 500 ribu perbulan. Celakanya, total anggaran yang tidak terserap Rp 180 triliun selama tahun 2009-2012. Jadi, dana menganggur rata-rata Rp 42 triliun pertahun.

Yang mengherankan, sebagai salah satu penggerak perekonomian, sektor pertanian tahun 2012 hanya menyumbang 14,4% terhadap Gross Domestik Produk (GDP). Sektor yang menyerap 35,1% angkatan kerja ini (kedua setelah sektor jasa dan industri), merupakan penyedia pangan dan bahan baku industri, serta penyumbang penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk pertanian. Sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Tapi tidak dilakukan.

Pemerintahan Yudhoyono sesungguhnya memakai model manajemen pembangunan apa? Memihak siapa? Tahun 2005, ia memperkenalkan tiga pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu pro-growth (keberpihakan kepada pertumbuhan), pro-poor (keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan), dan pro-job (keberpihakan kepada peningkatan ketenagakerjaan). Kemudian, tahun 2007, ia menambahkan pro-environment (keberpihakan kepada kelestarian lingkungan).

Ia mengklaim, berbagai kebijakan pemerintah dilandaskan pada keempat pilar, yang sejatinya adalah sustainable growth with equity. Sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 27 Mei 2011, pemerintah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Yudhoyono bertekad mengimplementasikan masterplan ini dan memegang four tracks strategies: pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro- environment.

Tapi persoalan-persoalan serius tersebut tak serta merta cepat teratasi. Tahun depan, Presiden Yudhoyono tidak lagi menjadi Presiden, tapi rakyat tetap menjadi rakyat yang terkena kebijakannya sebagai Presiden. Harap-harap cemas menanti gebrakannya di satu tahun terakhir periode. Tapi haqqul yaqin, politik anggaran pemerintahannya tidak akan sungguh-sungguh memihak rakyat.

Degradasi militansi bisa saja suatu saat memunculkan ancaman. Dan, kita makin sulit kembali bangkit, berdiri, dan berlari bersama dalam melakukan perubahan, mengatasi persoalan, serta mengejar kemajuan bangsa dan negara. Suatu usaha kolektif yang berupa pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional harus sebagai pengukuh tekad. Tantangan dijawab oleh kegigihan perjuangan mengatasi persoalan-persoalan serius, bukan dibuktikan oleh rekayasa pencitraan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: