imsitumeang

Kontroversi dan Polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh

In Uncategorized on f 10, 13 at 8:30 am

Tanggal 25 Maret 2012, Pemerintah Aceh menetapkan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang provinsi. Berdasarkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, yang merupakan keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan rapat paripurna memerintahkan pemuatannya dalam lembaran daerah tanggal 22 Maret 2013, semua kantor instansi pemerintah di Aceh wajib memasang emblem tersebut.

Keputusan Pemerintah Aceh dan DPRA ihwal qanun (peraturan daerah) mengagetkan Jakarta. Memicu kontroversi dan polemik! Mengapa? Karena emblem atau simbol tersebut mengandung makna tertentu yang mirip indentitas Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) atau GAM. Selain bendera Bintang-Bulan, Pemerintah Aceh dan DPRA juga menyetujui lambang Singa-Buraq. Qanun itu mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Eforia pun terjadi di beberapa daerah Tanah Rencong. Ratusan simpatisan Partai Aceh berpawai dan mengibarkan bendera GAM sembari mengelilingi Kota Banda Aceh tanggal 4 April 2013 menjelang ketibaan Mendagri dalam kapasitasnya (qualitate qua) sebagai utusan pemerintah pusat. Gamawan bertemu Gubernur Aceh Abdullah Zaini dan pimpinan/anggota DPRA di Pendopo Gubernur Aceh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh Republik Indonesia di Jakarta menyatakan keberatannya jika Gubernur Aceh dan DPRA bersikukuh untuk mempertahankan bendera Bintang-Bulan sebagai bendera Aceh dan Buraq-Singa sebagai lambang Aceh, menggantikan Merah Putih dan Pancacita.

Pemerintah pusat, spesifiknya (casu quo) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), segera mengklarifikasi qanun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyurati Gubernur Aceh dan DPRA tanggal 1 April 2013. Gamawan juga menelpon Gubernur. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan menyerahkan hasil evaluasi kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPRA Hasbi Abdullah di Pendapa Gubernur Aceh, Banda Aceh, tanggal 2 April 2013.

Poin yang harus direvisi menyangkut disain, ukuran, penggunaan, dan penempatan bendera serta landasan pembuatan qanun. Jakarta memberi kesempatan kepada Aceh (Pemerintah Aceh dan DPRA) selama 15 hari untuk mempelajari hasilnya.

Berikut poin-poin evaluasinya. Kesatu, substansi qanun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsideran qanun yang merujuk Memorandum of Understanding (MoU) Helsinski tidak penting karena sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Kedua, substansi lambang daerah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah serta penjelasannya.

Ketiga, pengibaran bendera daerah tidak boleh saat upacara hari besar kenegaraan di daerah. Pemasangannya harus sesuai dengan Pasal 10 PP 77/2007.

Keempat, ukuran bendera daerah tidak boleh sama dengan atau melebihi ukuran bendera negara.

Kelima, penempatan bendera daerah tidak boleh lebih tinggi dari atau sejajar bendera negara. Posisi bendera daerah di sebelah kanan.

Keenam, Pasal 13 Qanun 3/2013 bertentangan dengan UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang berhak melakukan perjanjian internasional adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Intinya, Jakarta mengingatkan bahwa qanun itu melanggar undang-undang karena mengesahkan bendera GAM sebagai simbol daerah. Kedaulatan Merah Putih terkalahkan oleh bendera Aceh itu.

Mendagri mengaku, sebelum pengesahannya sebagai qanun, pemerintah pusat telah mengusulkan kepada DPRA agar bendera Aceh menggunakan lambang masa kejayaan Aceh seperti bendera kerajaan Islam. Namun mereka menolak usulan itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penanganan cepat kasus ini. Ia mengingatkan, jangan sampai pengesahan bendera GAM menjadi tindakan liar yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan membawa Aceh menuju kemunduran.

Gubernur Aceh menjawab klarifikasi qanun menyangkut aspek pemerintahan (eksekutif), sedangkan DPRA menyangkut aspek politis (legislatif). Mereka berpendapat qanun tidak melanggar kesepakatan perdamaian. Aceh tetap mengakui kedaulatan wilayah Indonesia dan Aceh merupakan bagian Indonesia. Aceh memosisikan bendera Merah Putih sebagai bendera nasional dan bendera Aceh tidak mengancam kedaulatan bendera Merah Putih. Laiknya bendera-bendera daerah lain di Indonesia, bendera Aceh hanya bendera Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Polemik qanun tidak harus terjadi jika pemerintah pusat, casu quo Kemdagri, memantau dan mengikuti seksama perkembangan aspirasi di Serambi Mekkah itu. Padahal, rencana Pemerintah Aceh dan DPRA menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh sudah sejak tanggal 20 November 2012 menyambut pengibaran bendera GAM untuk peringatan hari ulang tahun organisasi separatis itu tanggal 4 Desember 2012.

Kita mengharapkan Jakarta tidak terjebak polemik bahwa bendera Aceh itu berarti Aceh ingin merdeka. Keterlibatan Kemdagri harus persuasif dan proporsional dalam wacana publik Aceh serta memprakarsai dialog dan komunikasi intens. Jangan membuka luka lama. Gubernur Aceh dan DPRA siap memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan qanun.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra mengaku heran. Penetapan itu melanggar kesepakatan menggunakan bendera Kesultanan Aceh dalam pertemuan konsultasi antara Gubernur Aceh dan sejumlah pejabat Pemerintah, termasuk unsur Kemdagri, mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Farhan Hamid, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso di Hotel The Sultan, Jakarta, tanggal 17 Desember 2012.

Kalla juga mengatakan, tidak ada alasan jika ada pihak yang mengatakan bendera Aceh tidak melanggar Perjanjian Helsinki karena butir-butirnya melarang penggunaan emblem-emblem dan simbol-simbol GAM. Ia menyarankan sebaiknya ada pejabat pemerintah pusat yang berkunjung ke Aceh guna mencegah perpecahan di tengah masyarakat Aceh karena sebagian warga mengibarkannya, sebagian lainnya menolak. Kalla merupakan inisiator bagi terwujudnya perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005 yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari.

Pemerintah pusat harus tegas menolak bendera dan lambang Aceh itu. Dalam wilayah Republik Indonesia terlarang mengibarkan bendera dan lambang daerah yang mirip desain bendera dan lambang organisasi atau gerakan separatis. Bendera NAD mirip bendera GAM yang dulu berkibar sebagai wujud perlawanan mereka terhadap Republik Indonesia. Evaluasi terhadap Qanun 3/2013 sebagai proses konstitusional, sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa produk hukum daerah harus dievaluasi pusat. Revisi qanun adalah demi kemaslahatan semua pihak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: