imsitumeang

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

In Uncategorized on f 1, 13 at 10:48 am

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali berjaya setelah kinerja pelayanan publiknya meraih peringkat kesatu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusul di peringkat kedua. Kedua pemerintah provinsi memperoleh angka 695 dan 670 atau kategori B. Pemeringkatan kinerja pelayanan publik untuk pemerintah provinsi ini pertama kalinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah di Kantor Kementerian PAN & RB, Jakarta, Rabu (28/3).

Komponen penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) terdiri atas kinerja pembina/penanggung jawab dan kinerja unit pelayanan. Kinerja pembina/penanggung jawab meliputi kelompok indikator implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kelompok indikator kinerja penunjang dan hasil kerja, sedangkan kinerja unit pelayanan meliputi rumah sakit umum daerah, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan informasi, unit pelayanan pilihan I, dan unit pelayanan pilihan II.

Kedua komponen penilaian masing-masing memiliki bobot. Kinerja pembina/penanggung jawab berbobot 60 persen, sedangkan kinerja unit pelayanan publik berbobot 40 persen. Peringkat kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah memperoleh angka 627 atau kategori CC, yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Banten, dan Sulawesi Utara.

Hasil evaluasi lima unit pelayanan publik Jawa Timur ialah nilai A untuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T)), nilai C untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, nilai A untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan nilai B untuk Kantor Bersama (KB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sedangkan hasil evaluasi lima unit pelayanan publik Jawa Tengah ialah nilai C untuk Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), nilai CC untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; nilai A untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP), dan nilai A untuk Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya melakukan empat cara untuk meningkatkan pelayanan publik, yakni regulasi, sumberdaya manusia, penerapan teknologi informasi (TI), serta pengawasan pihak ketiga. “Media massa dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dilibatkan secara terintegrasi,” Pakde Karwo, panggilan akrabnya, menambahkan.

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2012, Kabupaten Sleman sukses naik kelas. Kabupaten Sleman mendapat nilai B bersama Kota Sukabumi yang sukses mempertahankan nilai. Bupati Sleman dan Walikota Sukabumi menerima penghargaan berupa piala.

Menteri PAN & RB Azwar Abubakar menegaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat tiga tahun terakhir. Penilaian Kementerian PAN & RB terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) bertambah signifikan.

Kementerian PAN & RB menilai akuntabilitas kinerja 435 (89%) dari 491 pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, 106 kabupaten/kota (25%) mendapat nilai CC ke atas. Dua kabupaten/kota di antaranya mendapat nilai B. Tahun sebelumnya hanya satu kota yang mendapat nilai B. Sisanya 104 kabupaten/kota mendapat nilai CC.

Selain itu, 253 kabupaten/kota mendapat nilai C dan 76 kabupaten/kota mendapat nilai D. Tahun ini Kementerian PAN & RB tidak menilai 56 kabupaten/kota, karena instansi tersebut tidak memiliki data atau tidak membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja (PK).

Akutabilitas kinerja birokrasi merupakan salah satu indikator capaian reformasi birokrasi hingga tahun 2014. Indikator lainnya ialah indeks persepsi korupsi (IPK), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektivitas pemerintahan.

Untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditargetkan 80% berkinerja baik. Hingga tahun 2012, persentase K/L yang berkinerja baik 95,06%, pemerintah provinsi 75,76%, sedangkan kabupaten/kota 25,66%.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: