imsitumeang

Kita Gagal Berjaya di Laut

In Uncategorized on f 8, 13 at 10:31 am

Kita kerap menyebut Tanah Air untuk wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang ke Merauke dari Miangas ke Rote. Faktanya maritime zones Indonesia (terirorial dan resources zones) kira-kira tiga kali luas darat atau 70 persen luas wilayah Indonesia. Tiada negara yang memiliki wilayah laut seluas kita.

Kita juga kerap menyebut diri sebagai bangsa maritim atau bangsa bahari. Sebagai bangsa maritim atau bangsa bahari, kita menjadi kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Asal-usul keturunan yang sama: nenek moyang “orang pelaut”.

Indonesia memerlukan kapasitas sektor perikanan dan kelautan yang memanfaatkan laut beserta ruangnya dan melindunginya melalui kebijakan yang berorientasi ke laut, baik program maupun anggaran. Apalagi negara-negara tetangga, termasuk yang kontinental, mendahului Indonesia memanfaatkan laut (Australia, Thailand, Singapura, Cina, Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang).

Karena luasnya yang dominan, posisi dan peran laut menjadi sangat strategis. Tidak salah bila kita menumpukan harapan di laut. Konsekuensi beberapa penyebutan tadi ialah kita semestinya memiliki kemampuan mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan. Persoalannya 85 persen usaha nelayan kita skala kecil tradisional. Hidup mereka subsisten, sangat tergantung kebaikan alam.

Dalam perspektif ini, absah dan relevan pertanyaan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Apa maksud dan tujuannya, saat Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi perikanan dan swasembada ikan?

Kita mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap di perairan zona ekonomi eksklusif. Pemerintah mengatur area penangkapan ikan (fishing area) kapal berukuran besar di perairan zona ekonomi eksklusif agar tidak menganggu area penangkapan ikan nelayan tradisional yang kapalnya berukuran kecil. Pemanfaatan sumberdaya perikanan memang membutuhkan kapal berukuran besar yang modern.

Urusan armada perikanan tangkap, Indonesia sungguh tertinggal. Pemerintah tidak memiliki konsistensi untuk membangun industri perikanan, termasuk membentuk armada perikanan modern. Jangan hanya melarang penggunaan kapal asing berukuran besar di perairan nasional tanpa membangun industri perkapalan di dalam negeri. Keputusan politik yang menegaskan pemihakan lintas sektoral, termasuk keterlibatan sektor perbankan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengizinkan hanya kapal berukuran 1.000 gros ton beroperasi di perairan zona ekonomi eksklusif, mengalihkan muatannya di tengah laut, dan mengangkut ikan tangkapannya ke luar negeri merupakan keputusan politik yang bodoh. Mengaburkan tujuan pembangunan perikanan: industri perikanan.

Kita menginginkan laut menjadi sumber pertumbuhan dan pemersatu ekonomi dan politik. Pemerintah harus mengeluarkan keputusan politik yang mengarahkan kebijakan ekonomi ke laut, antara lain membangun sarana dan prasarana kelautan dan industri maritim. Hanya cara tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim, bukan sekadar negara kepulauan (archipelagic state).

Untuk memanfaatkan sumberdaya (resources) laut, sebagai negara kepulauan maka Indonesia harus mengekplorasi jenis, jumlah, serta eksploitabilitas dan komersiabilitasnya melalui program pengelolaan untuk kemakmuran rakyat. Secara yuridis, Indonesia negara kepulauan. Tetapi kita hanya sebatas bercita-cita menjadi negara maritim, karena kita belum mampu menguasai laut dan belum mampu memanfaatkan laut.

Negara maritim memiliki kemampuan yang menonjol untuk memanfaatkan laut. Banyak negara maritim yang tidak memiliki wilayah laut yang luas seperti Korea Selatan dan Belanda. Kenyataannya, Belanda menjajah Hindia Belanda (Indonesia) yang jaraknya jauh karena mereka mampu melayari Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, dan Samudera Hindia.

Kita belum optimal memanfaatkan wilayah atau teritori laut dan yurisdiksi atau wewenang laut. Wewenang dan hak berdaulat meliputi di zona tambahan bernama zona ekonomi eksklusif (kegiatannya meliputi kekayaan sumberdaya perikanan, pemeliharaan lingkungan, penelitian, izin pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan, ketentuan ‘surplus’ perikanan; dan di landas kontinen (hak atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, ketentuan bagi hasil bersama international seabed authority tentang eksploitasi di luar batas 200 mil garis pangkal).

Misalnya, minyak dan gas (taraf pemanfaatannya relatif intensif), perikanan (belum memadai), perhubungan laut (memprihatikan), perhubungan udara (belum memadai), telekomunikasi (memadai), hard minerals (belum kecuali timah di pantai Bangka, Belitung, Singkep), energi laut seperti ombak, arus pasang surut, suhu (belum memadai), geothermal (belum memadai, sedikit di darat), nodules, sulphide, methane hydrate (belum komersial), pertahanan/keamanan (rancu), pariwisata laut (berkembang), coastal zone management (semraut).

Sembari memanfaatkannya, kita harus memelihara sustainable development laut. Contohnya, mencegah over fishing atau penangkapan ikan yang unsustainable development (cyanide, peledak, listrik, IUU atau illegal, unregulated, and unreported fishing), mencegah polusi di land-based, ship-based, seabed-based, offshore installations; mencegah kehancuran lingkugan laut (mangrove, spawning ground, terumbu karang atau coral reef, coastal zone).

Lebih 20 isu kelautan yang sedang dan akan berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang mempengaruhi pengelolaan laut Indonesia. Kemunculanya sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982. Isu-isunya ialah aquaculture (marine culture), bioprospecting, climate change and sea level rise, valuation of coastal and ocean economics, co-management (baik antara pusat dan daerah maupun antar-stakeholders), extended continental shelf (di luar Zona Ekonomi Ekslusif), integrated coastal and ocean management (ICOM); large marine ecosystem (LME), baik mencakup satu negara maupun beberapa negara; introduce marine pests (IMP), marine biotechnology, marine management education, marine protected areas, marine tourism, ocean energy, offshore installations and structures. Kemudian, people smuggling (illegal immigrants), piracy and maritime terrorism, place of refuge, pollution from land-based activities, seabed mining, submarines cables and pipelines, unsustainable fisheries.

Susah menemukan negara yang posisinya mirip Indonesia, tetapi kita gagal memanfaatkan posisi strategis di antara dua samudera dan dua benua. Indonesia juga gagal menjaga sumberdaya (resources) lautnya yang besar, banyak, dan kaya. Sumberdaya lautnya belum memakmurkan rakyat. Berikutnya, kita gagal menjaga kelestariannya. Akhir-akhir ini kita justru merusaknya. Begitulah yang terjadi, sejak zaman penjajahan hingga kini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: