imsitumeang

Stop Dana Hibah dan Bantuan Sosial

In Uncategorized on f 21, 13 at 9:49 am

Jangan membiarkan kepala daerah dan wakilnya (gubernur, bupati, walikota) mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Selama ini kepala daerah yang berkuasa dan mencalonkan diri kembali (petahana) leluasa menyerahkannya, kendati tidak bisa lagi menganggarkan hibah dan bantuan sosial, baik sebagian maupun seluruhnya, berbentuk gelondongan (hanya sebatas jenis belanja).

Mereka beralasan, penyaluran/penyerahan tersebut sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012) memungkinkan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu. Syaratnya mudah.

Praktiknya tidak semulia maksud peraturan. Petahana tidak berniat meringankan beban masyarakat yang terbelit masalah ekonomi, sosial, atau tertimpa bencana. Mereka justru menyalahgunakan dan seenaknya memakai dana untuk kepentingannya, untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Dari sisi tertib penatausahaan, Permendagri cukup bagus. Tapi, belum terakomodir kegiatan kemasyarakatan yang dadakan atau tidak rutin seperti bantuan buruh PHK (putus hubungan kerja), bantuan musibah kebakaran, dan bantuan orang sakit, yang daftarnya jelas-jelas tidak mungkin tertetapkan.

Sedangkan, Permendagri menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan daftar nama penerima, alamat, dan alokasi hibah dan bantuan sosial (barang dan/atau jasa) dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Untuk menetapkan daftar itu, harus didata atau diinventarisir sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun sebelumnya.

Bagaimana melayani masyarakat yang meminta bantuan segera? Haruskah kepala daerah menjawab “Tunggu dulu!” karena proposal bantuan diverifikasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ditelaah dan direkomendasi Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD), disahkan kepala daerah, disusun ke KUA-PPAS, dibahas dengan DPRD, dimasukkan ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dimasukkan ke APBD, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) SKPD, ditetapkan keputusan daftar hibah dan bantuan sosial, barulah disalurkan/diserahkan. Prosesnya dimulai bulan Juni tahun sebelumnya.

Ribet! Haruskah ia melewati prosedur berliku? Oalaahhh… Butuhnya segera! Kalau tidak diperdakan, kepala daerah tidak bisa membantu masyarakat. Apakah begini cara pemerintah daerah melayani masyarakat? Tentu saja musibah atau bencana dan kegiatan kemasyarakatan lain yang dadakan atau tidak rutin tak terprediksi. Pemerintahan daerah memang tidak bisa dikelola dengan sistem akuntansi saja, karena fungsi pemerintahan daerah antara lain pelayanan masyarakat. Persoalannya, petahana dan perangkat daerah selaku pengguna anggaran bisa memanfaatkan kelemahan ini.

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan APBD apabila dokumen dan laporan realisasi penyaluran/penyerahannya lengkap. Pengelolaannya tanpa tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Padahal jumlahnya triliunan, total jenderal Rp 400 triliun sejak tahun 2007 hingga 2012. Makanya, BPK meminta pemerintah menghentikan sementara penyaluran hibah dan bantuan sosial.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD dibahas dan disetujui pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan perda. Pemerintah daerah dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dimaksud adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Merekalah yang memiliki akses terhadap keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemanfaatan dana tersebut tidak menyebabkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Tak inklusif karena penerima dananya hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang memiliki relasi dekat petahana selaku penguasa daerah. Dan, tak berlanjut karena biasanya dana yang tersalur menjelang pemilukada hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi, sumber lainnya ialah ekspor, utamanya komoditas pertambangan (batubara, minyak dan gas bumi) dan perkebunan (kelapa sawit), menjadi peringatan yang berulang-ulang karena Indonesia bisa terjebak kategori negara berpendapatan menengah.

Indonesia sulit menjadi negara berpendapatan tinggi jika dana pembangunannya yang terbatas ternyata sia-sia karena hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang menerimanya dan mereka menggunakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dana tersebut lebih berdaya dan berhasil apabila penggunaannya untuk membangun infrastruktur, membiayai sekolah dasar-tinggi, mengembangkan teknologi dan inovasi, serta membangun industri.

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan petahana mengabaikan mereka yang liyan, orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang tidak memiliki relasi dekat petahana. Mereka pun ogah atau enggan berpartisipasi. Jika sikap mereka terus-terusan terjadi sehingga membiasa di tingkat lokal dan praktiknya memuncak di tingkat nasional maka pembangunan gagal menghasilkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Pembangunan menjadi ekstraktif bagi yang liyan.

Oleh karena itu, agar tidak kebablasan maka presiden jangan membiarkan gubernur, bupati, dan walikota, juga politisi yang menjadi pejabat publik di daerah, mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilukada. Keleluasaan mereka harus stop. Agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut maka pemerintah cq (casu quo) mendagri harus mengubah peraturannya. Syaratnya harus ketat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: