imsitumeang

Wassalam, Sekolah Internasional!

In Uncategorized on f 5, 13 at 8:04 am

Digadang-gadang untuk meningkatkan mutu pendidikan, nasib Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) berakhir di ketokan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 8 Januari 2013 yang lalu. Mengabulkan permohonan uji materi Koalisi Pendidikan, MK menghapus dasar hukum penyelenggaraan sekolah negeri berlabel internasional.

Keputusan MK menghapus Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mahkamah berpendapat ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, yang mengamanatkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertimbangan hakim adalah RSBI/SBI mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi. Tanpa penjelasan frasa “satuan pendidikan bertaraf internasional”, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, mendefenisikan SBI adalah sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional pendidikan dan mengacu standar pendidikan negara Organization for Economic Development (OECD) dan/atau negara tertentu yang mempunyai keunggulan tertentu bidang pendidikan. Ringkasnya: RSBI/SBI>SSN+kurikulum internasional.

Pemerintah berasumsi RSBI/SBI menjadi contoh sekolah yang memiliki daya saing di forum internasional. Artinya, mutu pendidikan meningkat kalau jumlah RSBI/SBI bertambah. Asumsi yang keliru. RSBI/SBI menjadi eksklusif karena keistimewaannya oleh berbagai kebijakan, fasilitas, anggaran, dan insan pendidikan. Alih-alih menjadi contoh, RSBI/SBI justru mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengonsolidasikan jajarannya agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempertahankan penyelenggaraan RSBI/SBI kendati lembaga dan namanya berubah. Eks RSBI/SBI dalam masa transisi hingga akhir tahun ajaran 2012/2013. Ia bersikukuh bahwa strategi perbaikan mutu pendidikan melalui sekolah unggulan yang kurikulumnya bertaraf internasional, yang mutakhir dan canggih sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Apakah mutu pendidikan kita harus meniru bangsa lain? Apakah kita tak mampu menetapkan ukuran mutu?  Celakanya, RSBI/SBI berlomba-lomba untuk membeli kurikulum satuan pendidikan luar negeri, bekerjasama dengan sekolah negara tertentu, mengirim guru ke negara tersebut, dan memberlakukan tarif mahal. Mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak menggunakan ukuran mutu pendidikan yang berdasarkan falsafah bangsa?

Banyak strategi meningkatkan mutu pendidikan, tetapi tak semuanya halal. Setidaknya satu strategi ini haram. Selain mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi, RSBI/SBI justru menciptakan dualisme sistem pendidikan yang menumbuhkan citra label internasional lebih baik ketimbang citra label nasional atau reguler.

Pemerintah (pusat/daerah) dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lain untuk keperluan penyelenggaraan RSBI/SBI. Masyarakat juga dapat memberi bantuan serupa untuk keperluan penyelenggaraan RSBI/SBI.

Semua kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program/kegiatan RSBI/SBI semestinya berhenti. Transisi eks RSBI/SBI tidak memiliki dasar hukum dan penghentian RSBI/SBI tidak mengganggu mutu pendidikan. Mengapa?

RSBI/SBI hanya sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan diperkaya keunggulan tertentu pendidikan negara OECD dan/atau negara tertentu. Jika kurikulum internasional terhapus, maka RSBI/SBI>SSN. Bukankah selama ini banyak sekolah yang berhasil untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi tingkat nasional dan/atau internasional di aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Merunut riwayatnya, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)—nomenklatur lama Kemdikbud—mulai menyelenggarakan kelas internasional tahun 2006. Tahun 2008 kelas internasional berubah status menjadi RSBI/SBI. Pucuk di cinta ulam tiba, tahun 2010 puluhan murid SMP RSBI gagal ujian nasional. Sebagian kalangan mendesak evaluasi RSBI karena terbukti tidak bertaraf internasional.

Berikutnya, tujuh warga Jakarta memperkarakan kehadiran RSBI/SBI. Tanggal 28 Desember 2011 mereka mengajukan uji materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang merupakan landasannya. Tanggal 8 Januari 2013, MK mengabulkan para penggugat dan menghapus materi tersebut. Mahkamah tidak menyebut masa transisi dari sekolah internasional ke sekolah nasional.

Putusan ini menggantung nasib 1.397 sekolah RSBI/SBI, yang terdiri atas 293 sekolah dasar (SD), 351 sekolah menengah pertama (SMP), 363 sekolah menengah atas (SMA), dan 390 sekolah menengah kejuruan (SMK). Semua sekolah memiliki dana berlimpah dan sumbernya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kisaran nilainya Rp 300-600 juta pertahun (SMP dan SMA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, serta sumbangan orang tuanya yang jumlahnya bervariasi menurut aturan masing-masing sekolah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: